際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
BEBERAPA ISSU PENTING
KAMPANYE DAN
PENGAWASAN KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024
Muhammad
Ketua Bawaslu 2012-2017
Ketua DKPP 2020-2022
Pengantar Diskusi Rakor PP Bawaslu
Sumatera Utara
22 September 2024
PENGAWASAN KAMPANYA,BEBERAPA ISUNYA.pptx
KEUNIKAN/KEKUATAN
LEMBAGA BAWASLU
 MENGAWASI (BERSAMA PUBLIK)
 MENANGANI PELANGGARAN
(ADMINISTRASI, ETIK DAN PIDANA)
 MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES
 MEREKOMENDAS DUGAAN
PELANGGARAN LAINNYA TERKAIT
PEMILU/PEMILIHAN. (NETRALITAS ASN,
TNI DAN POLRI).
AWAS!!!
 SEMAKIN TINGGI /KUAT
KEWENANGAN BAWASLU
DAN JAJARANNYA, MAKA
SEMAKIN TINGGI POTENSI
DIADUKAN KE PENEGAK
HUKUM DAN DKPP.
Mengapa harus ada lembaga
pengawas pemilu?
1.Kebutuhan obyektif;
1. KPU
2. Peserta Pemilu
3. Rakyat
 a fair competition need a fair rule and
enforcement.
2. Peran strategis lembaga pengawas
1. Pengawal demokrasi (memberikan implikasi
terhadap behavior kelembagaan)
2. Memastikan pemilu on the right track dan
sumber daya (resources) yang digunakan tidak
sia-sia
Apa implikasinya bila lembaga
pengawasan tidak bekerja dengan baik?
Terhadap pemilu
 Menghasilkan konflik kekerasan (from election to
violance)
 Hilangnya kepercayaan rakyat
Terhadap demokrasi;
Terjadi arus balik : dari demokrasi menuju tirani baru
Apatisme terhadap demokrasi (ada kecenderungan melihat
masa lalu, meskipun otoritaian, lebih baik)
Terhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak
maksimal dari pemilu);
 Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan
 Legitimasi politiknya dipertanyakan
 Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan
negara hukum yg demokratis
Apa yang harus dilakukan agar pengawasan menjadi
kekuatan kontrol yang efektif terhadap prilaku yang menodai
pemilu.
Membangun kesadaran Kelembagaan
 Organisasi (membangun koloni bukan soliter)
 buka baju (mengesampingkan peran yang yang tidak
mendukung kerja-kerja pengawasan)
Apa yang membuat anda bangga (proud) menjadi anggota pengawas pemilu?
 Tidak semua orang bisa menjadi anggota pengawas pemilu
 karena bekerja di sebuah lembaga yang unik.
 Bekerja sebagai pengawas pemilu sama dengan bekerja untuk
demokrasi.
 Bekerja untuk demokrasi sama dengan bekerja dengan masa
depan bangsa
Syarat Regulasi yang baik
1. Semua aspek diatur secara lengkap
(tanpa kekosongan hukum).
2. Semua ketentuan konsisten satu dengan
yang lain (tidak saling bertentangan).
3. Semua ketentuan dirumuskan secara
jelas dengan tunggal arti (tidak multi
tafsir).
4. Semua ketentuan dapat dilaksanakan.
Sinergitas penyelenggara Pemilu
DKPP
BAWASLU
MOHON ATENSI
SEMUA PKPU WAJIB
DIKUASAI SEBELUM
MENGUASAI
PERBAWASLU
Pengawas Kampanye Pemilihan
SMART
1. Pahami/kuasai semua dan setiap regulasi terkait kampanye
pemilu. (mencermati dokumen regulasi dengan menyiapkan 3
warna stabilo).
2. Pahami/kuasai cara kerja/SOP pengawasan kampanye termasuk
menguasai juklak/juknis/edaran dan/atau arahan Pimpinan secara
berjenjang.
3. Temu-Kenali dengan tepat dan cermat subyek, obyek,
lingkungan/stakeholdres yang terlibat dalam kampanye.
4. Quick-respons atas setiap laporan dan temuan pelanggaran
kampanye.
5. Prioritaskan pengawasan aktif (temuan) daripada pengawasan
pasif (laporan).
6. Pahami/kuasai instrument/alat kerja dalam pengawasan
kampanye.
Regulasi Wajib tentang Kampanye
Pemilihan
 UU 7/2017 ttg Pemilu (spesifik ttg Kampanye Pemilu)
 PKPU no 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
 PKPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.
 Peraturan DKPP no 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Penyelenggara Pemilu. (etika: individual dan sosial
dalam sebuah Lembaga sangat diperlukan).
 Peraturan Per UU an dan Peraturan Pemerintah terkait yang
relevan.
Sejumlah Issue Penting
Kampanye Pemilihan 2024
1. Debat Publik
2. Jumlah bahan kampanye
3. Iklan media massa
4. Nilai konversi bahan kampanye
5. Metode kampanye rapat umum
6. Jumlah akun media
7. Sistem informasi.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE
(UU 7 2017 tentang Pemilu)
UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu
(pasal 267 (1): Kampanye Pemilu
merupakan bagian dari Pendidikan
politik Masyarakat dan
dilaksanakan secara
bertanggungjawab).
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE
kampanye pemilu dapat dilakukan melalui
pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,
penyebaran bahan kampanye pemilu kepada
umum, pemasangan alat peraga di tempat umum,
media social, iklan media cetak, media massa
elektronik, dan internet, rapat umum, debat
pasangan calon tentang materi kampanye paslon,
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perUU-
an.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Putusan
MK no 65/PUU-XXI/2023
1. pasal 280 (1) huruf h UU 7/2017 tentang
Pemilu selengkapnya berbunyi:
menggunakan fasilitas pemerintah,
tempat ibadah, dan tempat Pendidikan,
kecuali untuk fasilitas pemerintah dan
tempat Pendidikan sepanjang
mendapat izin dari penanggungjawab
tempat dimaksud dan hadir tanpa
atribut kampanye pemilu.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE
1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta
pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih
dengan menawarkan visi, misi, program
dan/atau citra diri peserta pemilu.
2. kampanye pemilu merupakan wujud dari
Pendidikan politik Masyarakat yang
dilaksanakan secara bertanggungjawab. (2)
Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan
partisipasi pemilih dalam pemilu.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no
15/2023 tentang Kampanye Pemilu)
materi kampanye pemilu harus: menjunjung
tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD
1945; Menjaga & meningkatkan moralitas
dan nilai agama serta jati diri bangsa;
meningkatkan kesadaran hukum;
memberikan informasi yg benar, seimbang
dan bertanggungjawab sebagai bagian dari
Pendidikan politik; menghormati perbedaan
suku, agama, ras dan antargolongan dalam
Masyarakat.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan
KPU no 15/2023 tentang Kampanye Pemilu)
materi kampanye pemilu disampaikan dengan ketentuan:
(a) menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa
daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut dan
pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan
kepada umum. (b). Tidak mengganggu ketertiban umum.
(c). Memberikan informasi yang bermanfaat dan
mencerdaskan Masyarakat. (d). Tidak menyerang pribadi,
kelompok, golongan, atau pasangan calon lain. (e) tidak
bersifat provokatif. (f)menjalin komunikasi politik yang sehat
antara peserta pemilu dengan Masyarakat sebagai bagian
dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis
dan bermartabat.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no
20/2023 tentang Perubahan PKPU15/2023 tentang
Kampanye Pemilu)
pelaksana kampanye pemilu, peserta dan team kampanye
pemilu dilarang: (a) mempersoalkan dasar negara
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk negara
kesatuan . (b) melakukan kegiatan yg membahayakan
keutuhan negara kesatuan RI. 息 menghina seseorang,
agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu
yang lain. (d) menghasut dan mengadu domba
perseorangan ataupun Masyarakat. (e) mengganggu
ketertiban umum. (f) mengancam untuk melakukan
kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat,
dan/atau peserta pemilu yg lain.
SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no 20/2023
tentang Perubahan PKPU15/2023 tentang Kampanye Pemilu)
 merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
pemilu peserta pemilu.
 Kampanye Pemilu di tempat Pendidikan dilaksanakan
pada hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
 metode kampanye pemilu di tempat Pendidikan meliputi
pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.
 petugas kampanye pemilu menyampaikan permohonan
izin kegiatan kampanye pemilu keoada
penanggungjawab tempat Pendidikan.
 penanggungjawab tempat Pendidikan dalam
memberikan izin kegiatan kampanye pemilu harus
menerapkan prinsip adil, terbuka, & proporsional, serta
tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu.
Mohon Atensi
Pengawas Pemilu bukan dan
tidak sama dengan Satpol PP
dalam Pengawasan
Pelaksanaan Kampanye
(Penertiban alat peraga/bahan
Kampanye)
Diskusi kasus 1
Setelah dilantik, Panwaslu kecamatan
memilih berkantor di Kantor kecamatan
sekitar wilayah tugasnya. Bagaimana
sepatutnya sikap Panwaslu tersebut?
Diskusi kasus 2
 Seorang anggota Panwaslu di satu
Kecamatan memiliki pasangan hidup
seorang Tim Sukses Calon Bupati. Sang
pasangan tersebut setiap sore
mengadakan konsolidasi pemenangan di
kediaman mereka. Menurut Saudara,
Bagaimana sepatutnya sikap anggota
Panwaslu tersebut?
Diskusi kasus 3
Anggota Panwaslu di satu Kecamatan
memberikan tanda like di media sosialnya
(fb) terhadap visi, misi dan program salah
satu kandidat Bupati/Walikota dalam satu
tahapan Pemilihan Kepala Daerah.
Bagaimana pandangan Saudara?
Bersama Rakyat Awasi
Pemilu
Bersama Bawaslu
tegakkan keadilan pemilu

More Related Content

Similar to PENGAWASAN KAMPANYA,BEBERAPA ISUNYA.pptx (20)

BAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptx
BAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptxBAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptx
BAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptx
yulinDhutZ
Metode Pengawasan Tahapan Kampanye.pptx
Metode Pengawasan  Tahapan Kampanye.pptxMetode Pengawasan  Tahapan Kampanye.pptx
Metode Pengawasan Tahapan Kampanye.pptx
kukuhtri77
MATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptx
MATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptxMATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptx
MATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptx
Sosdiklihparmassdm
Pengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptx
Pengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptxPengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptx
Pengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptx
hp2hbawasluminahasa
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Election Commision
PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx
PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptxPPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx
PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx
BoengRyan
Peran Masyarakat dalam Pilkada revisi.ppt
Peran Masyarakat dalam Pilkada revisi.pptPeran Masyarakat dalam Pilkada revisi.ppt
Peran Masyarakat dalam Pilkada revisi.ppt
tonyahmed
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptBahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
SutriDestemiElsi
PPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptx
PPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptxPPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptx
PPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptx
hendriksijiwa
Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....
Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....
Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....
Subki Azfar Tsani, S.H., M.H
Bimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptx
Bimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptxBimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptx
Bimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptx
yahyasamsul
1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf
1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf
1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf
NUINIT WAHYUNI
Materi Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptx
Materi Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptxMateri Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptx
Materi Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptx
misterarif
Materi Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptx
Materi Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptxMateri Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptx
Materi Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptx
RahadianRedi
MATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdf
MATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdfMATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdf
MATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdf
TaslimTanjung
PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024
PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024
PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024
muhammadashari41
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
dede yusuf
06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx
06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx
06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx
crmaulana08
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan
BAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptx
BAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptxBAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptx
BAHAN MATERI PENGAWASAN KAMPANYE 2024.pptx
yulinDhutZ
Metode Pengawasan Tahapan Kampanye.pptx
Metode Pengawasan  Tahapan Kampanye.pptxMetode Pengawasan  Tahapan Kampanye.pptx
Metode Pengawasan Tahapan Kampanye.pptx
kukuhtri77
MATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptx
MATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptxMATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptx
MATERI_RAKOR_sosialisasi_Pemilu.pptx
Sosdiklihparmassdm
Pengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptx
Pengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptxPengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptx
Pengawasan Partisipatif PILKADA24 (1).pptx
hp2hbawasluminahasa
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Election Commision
PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx
PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptxPPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx
PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx
BoengRyan
Peran Masyarakat dalam Pilkada revisi.ppt
Peran Masyarakat dalam Pilkada revisi.pptPeran Masyarakat dalam Pilkada revisi.ppt
Peran Masyarakat dalam Pilkada revisi.ppt
tonyahmed
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.pptBahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
Bahan-Materi-Pembekalan-Panwaslu Desa Kelurahan di Taman Rajo.ppt
SutriDestemiElsi
PPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptx
PPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptxPPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptx
PPT 28 AGUSTUS 2024jhskljhasjkdajkdajkda.pptx
hendriksijiwa
Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....
Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....
Peran Advokat dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu....
Subki Azfar Tsani, S.H., M.H
Bimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptx
Bimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptxBimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptx
Bimtek Penegakan dan Penanganan Kode Etik - KPU Kabupaten Pinrang.pptx
yahyasamsul
1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf
1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf
1-PRESENTASI-UJI-PUBLIK-21-NOVEMBER-R.PKPU-SOSPARMAS.pdf
NUINIT WAHYUNI
Materi Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptx
Materi Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptxMateri Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptx
Materi Peran Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.pptx
misterarif
Materi Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptx
Materi Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptxMateri Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptx
Materi Kebijakan Kampanye Pemilihan 2024.pptx
RahadianRedi
MATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdf
MATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdfMATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdf
MATERI KAMPANYE PADA PEMILIHAN BG FADLY.pdf
TaslimTanjung
PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024
PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024
PenguatanPTPSLabuhan.pptx pengawas pemilu 2024
muhammadashari41
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
6b. Evaluasi_pengawasan pemilu serentak 2024 materi pak mitra.pptx
dede yusuf
06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx
06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx
06._pengawasan_pemilu_peran_mahasiswa.pptx
crmaulana08
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Ahsanul Minan
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Ahsanul Minan

Recently uploaded (8)

PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...
gembeldarurat01

PENGAWASAN KAMPANYA,BEBERAPA ISUNYA.pptx

  • 1. BEBERAPA ISSU PENTING KAMPANYE DAN PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 Muhammad Ketua Bawaslu 2012-2017 Ketua DKPP 2020-2022 Pengantar Diskusi Rakor PP Bawaslu Sumatera Utara 22 September 2024
  • 3. KEUNIKAN/KEKUATAN LEMBAGA BAWASLU MENGAWASI (BERSAMA PUBLIK) MENANGANI PELANGGARAN (ADMINISTRASI, ETIK DAN PIDANA) MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES MEREKOMENDAS DUGAAN PELANGGARAN LAINNYA TERKAIT PEMILU/PEMILIHAN. (NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI).
  • 4. AWAS!!! SEMAKIN TINGGI /KUAT KEWENANGAN BAWASLU DAN JAJARANNYA, MAKA SEMAKIN TINGGI POTENSI DIADUKAN KE PENEGAK HUKUM DAN DKPP.
  • 5. Mengapa harus ada lembaga pengawas pemilu? 1.Kebutuhan obyektif; 1. KPU 2. Peserta Pemilu 3. Rakyat a fair competition need a fair rule and enforcement. 2. Peran strategis lembaga pengawas 1. Pengawal demokrasi (memberikan implikasi terhadap behavior kelembagaan) 2. Memastikan pemilu on the right track dan sumber daya (resources) yang digunakan tidak sia-sia
  • 6. Apa implikasinya bila lembaga pengawasan tidak bekerja dengan baik? Terhadap pemilu Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance) Hilangnya kepercayaan rakyat Terhadap demokrasi; Terjadi arus balik : dari demokrasi menuju tirani baru Apatisme terhadap demokrasi (ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritaian, lebih baik) Terhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu); Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan Legitimasi politiknya dipertanyakan Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis
  • 7. Apa yang harus dilakukan agar pengawasan menjadi kekuatan kontrol yang efektif terhadap prilaku yang menodai pemilu. Membangun kesadaran Kelembagaan Organisasi (membangun koloni bukan soliter) buka baju (mengesampingkan peran yang yang tidak mendukung kerja-kerja pengawasan) Apa yang membuat anda bangga (proud) menjadi anggota pengawas pemilu? Tidak semua orang bisa menjadi anggota pengawas pemilu karena bekerja di sebuah lembaga yang unik. Bekerja sebagai pengawas pemilu sama dengan bekerja untuk demokrasi. Bekerja untuk demokrasi sama dengan bekerja dengan masa depan bangsa
  • 8. Syarat Regulasi yang baik 1. Semua aspek diatur secara lengkap (tanpa kekosongan hukum). 2. Semua ketentuan konsisten satu dengan yang lain (tidak saling bertentangan). 3. Semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tidak multi tafsir). 4. Semua ketentuan dapat dilaksanakan.
  • 10. MOHON ATENSI SEMUA PKPU WAJIB DIKUASAI SEBELUM MENGUASAI PERBAWASLU
  • 11. Pengawas Kampanye Pemilihan SMART 1. Pahami/kuasai semua dan setiap regulasi terkait kampanye pemilu. (mencermati dokumen regulasi dengan menyiapkan 3 warna stabilo). 2. Pahami/kuasai cara kerja/SOP pengawasan kampanye termasuk menguasai juklak/juknis/edaran dan/atau arahan Pimpinan secara berjenjang. 3. Temu-Kenali dengan tepat dan cermat subyek, obyek, lingkungan/stakeholdres yang terlibat dalam kampanye. 4. Quick-respons atas setiap laporan dan temuan pelanggaran kampanye. 5. Prioritaskan pengawasan aktif (temuan) daripada pengawasan pasif (laporan). 6. Pahami/kuasai instrument/alat kerja dalam pengawasan kampanye.
  • 12. Regulasi Wajib tentang Kampanye Pemilihan UU 7/2017 ttg Pemilu (spesifik ttg Kampanye Pemilu) PKPU no 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. PKPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan DKPP no 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. (etika: individual dan sosial dalam sebuah Lembaga sangat diperlukan). Peraturan Per UU an dan Peraturan Pemerintah terkait yang relevan.
  • 13. Sejumlah Issue Penting Kampanye Pemilihan 2024 1. Debat Publik 2. Jumlah bahan kampanye 3. Iklan media massa 4. Nilai konversi bahan kampanye 5. Metode kampanye rapat umum 6. Jumlah akun media 7. Sistem informasi.
  • 14. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (UU 7 2017 tentang Pemilu) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu (pasal 267 (1): Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik Masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab).
  • 15. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye paslon, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perUU- an.
  • 16. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Putusan MK no 65/PUU-XXI/2023 1. pasal 280 (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
  • 17. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE 1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. 2. kampanye pemilu merupakan wujud dari Pendidikan politik Masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.
  • 18. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no 15/2023 tentang Kampanye Pemilu) materi kampanye pemilu harus: menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; Menjaga & meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa; meningkatkan kesadaran hukum; memberikan informasi yg benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari Pendidikan politik; menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan dalam Masyarakat.
  • 19. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no 15/2023 tentang Kampanye Pemilu) materi kampanye pemilu disampaikan dengan ketentuan: (a) menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum. (b). Tidak mengganggu ketertiban umum. (c). Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan Masyarakat. (d). Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain. (e) tidak bersifat provokatif. (f)menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dengan Masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  • 20. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no 20/2023 tentang Perubahan PKPU15/2023 tentang Kampanye Pemilu) pelaksana kampanye pemilu, peserta dan team kampanye pemilu dilarang: (a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk negara kesatuan . (b) melakukan kegiatan yg membahayakan keutuhan negara kesatuan RI. 息 menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain. (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat. (e) mengganggu ketertiban umum. (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat, dan/atau peserta pemilu yg lain.
  • 21. SEJUMLAH REGULASI KAMPANYE (Peraturan KPU no 20/2023 tentang Perubahan PKPU15/2023 tentang Kampanye Pemilu) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu. Kampanye Pemilu di tempat Pendidikan dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Hari Minggu. metode kampanye pemilu di tempat Pendidikan meliputi pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. petugas kampanye pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye pemilu keoada penanggungjawab tempat Pendidikan. penanggungjawab tempat Pendidikan dalam memberikan izin kegiatan kampanye pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, & proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu.
  • 22. Mohon Atensi Pengawas Pemilu bukan dan tidak sama dengan Satpol PP dalam Pengawasan Pelaksanaan Kampanye (Penertiban alat peraga/bahan Kampanye)
  • 23. Diskusi kasus 1 Setelah dilantik, Panwaslu kecamatan memilih berkantor di Kantor kecamatan sekitar wilayah tugasnya. Bagaimana sepatutnya sikap Panwaslu tersebut?
  • 24. Diskusi kasus 2 Seorang anggota Panwaslu di satu Kecamatan memiliki pasangan hidup seorang Tim Sukses Calon Bupati. Sang pasangan tersebut setiap sore mengadakan konsolidasi pemenangan di kediaman mereka. Menurut Saudara, Bagaimana sepatutnya sikap anggota Panwaslu tersebut?
  • 25. Diskusi kasus 3 Anggota Panwaslu di satu Kecamatan memberikan tanda like di media sosialnya (fb) terhadap visi, misi dan program salah satu kandidat Bupati/Walikota dalam satu tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Bagaimana pandangan Saudara?
  • 26. Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu