More Related Content
What's hot (20)
Similar to APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx (20)
![PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpamulihanpemilukada2024autosaved-240730153421-148aeb42-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![Sosialisasi_Pengawasan_Partisipatif[1].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sosialisasipengawasanpartisipatif1-240906055524-1a855f2d-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (6)
APEL KESIAPSIAGAAN SATLINMAS DALAM PENGAMANAN PEMILU.pptx
- 1. Netralitas dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Pengamanan Pemilu 2024 Disampaikan dalam kegiatan Apel Kesiapsiagaan dan Pelatihan Satlinmas Semarang, 28 November 2023 Oleh: Muhammad Amin, S.AP., M.H. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- 2. Ruang Lingkup Materi 1. Pemilu dan Penyelenggara Pemilu 2. Penegakkan Hukum Bawaslu dan SATPOL PP 3. Jenis Pelanggaran Pemilu 4. Kampanye dan Penertiban APK 5. Sinergitas Bawaslu dan Satpol PP dalam Penertiban APK 6. Pengamanan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 7. Netralitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu
- 3. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 7/2017) Pengertian Pemilu
- 4. KPU Penyelenggara Pemilu Lembaga Penyelenggara (teknis) Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu DKPP Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bawaslu Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Sumber: UU 7/2017
- 5. Penegakkan Hukum Bawaslu dan SATPOL PP Penegakka n Hukum Pemilu oleh Bawaslu Penegakka n Peraturan Daerah oleh Satpol PP Pengawas an Penangan an Temuan dan Laporan Pencegah am Penyelesai an Sengketa Perda terkait tempat kampanye dan pemasang an APK Perda terkait dengan Ketertiban Umum Perda terkait dengan ketentram an masyarak at
- 6. Jenis Pelanggaran Pemilu 1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2. Pelanggaran Administratif Pemilu 3. Tindak Pidana Pemilu Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu 7/2022 Selain 3 jenis pelanggaran pemilu tersebut, hasil kajian jajaran Bawaslu dapat berupa dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7. TAHAPAN KRUSIAL BERPOTENSI MENGGANGGU KEMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Beberapa tahapan krusial dalam Pemilu 2024 yang dapat mengganggu ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum diantaranya Kampanye dan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- 8. KAMPANYE DAN METODE KAMPANYE Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu Metode: 1. Pertemuan Terbatas; 2. Pertemuan Tatap Muka; 3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 4. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; 5. Media Sosial; 6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; 7. Rapat umum; 8. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan 9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. PKPU 15/2023
- 9. KAMPANYE PEMILU 1. Kampanye dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. 2. Masa Tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. 3. Pada Masa Tenang, Peserta Pemilu dilarang
- 10. TEMPAT YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK Tempat ibadah Rumah sakit Tempat pendidikan (gedung, halaman sekolah, perguruan tinggi) Gedung milik pemerintah Fasilitas tertentu milik pemerintah Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 36 ayat (5) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu mengatur bahwa: Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu dapat bersinergi dengan jajaran SATPOL PP (dapat dimungkinkan termasuk Satlinmas) dalam menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 12. Pentingnya Sinergi Satpol PP dan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran APK 1. Penertiban APK membantu memastikan bahwa semua calon atau partai politik memiliki akses yang adil dan setara dalam mempromosikan diri mereka. Tanpa penertiban, ada risiko bahwa satu pihak akan mendominasi ruang publik dengan alat peraga; 2. Penertiban APK guna menghindari kekacauan visual yang bisa mengganggu keamanan lalu lintas, merusak estetika kota, dan mengganggu kenyamanan Masyarakat; 3. Penertiban APK mendukung kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, selain itu dapat memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar regulasi yang ada; 4. Dapat mengurangi potensi konflik. Apabila APK tak ditertibkan, maka ada potensi konflik antara berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh tumpang tindihnya alat peraga atau penggunaan ruang yang berlebihan; 5. Penertiban APK ini bisa membantu mengendalikan pengeluaran kampanye. Tanpa penertiban, partai politik atau kandidat dapat tergoda untuk menghabiskan banyak dana dalam upaya untuk mendominasi visual kampanye
- 13. Satlinmas organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas (Pasal 1 angka 9 Permendagri No.26/2020) Satlinmas bertugas membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. (Pasal 27 Permendagri No.26/2020) Peran Satlinmas
- 14. Pengamanan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara, setiap TPS harus berada dalam keadaan steril (hanya orang tertentu yang berada diwilayah TPS), selain itu TPS harus selalu terjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanannya. Satlinmas dapat berperan dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanannya di TPS. Sumber: PKPU 3/2019
- 15. Sinergitas Satlinmas dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Mensukseskan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Berkoordinasi dengan KPPS dalam rangka pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS Melaporkan dugaan pelanggaran kepada Pengawas TPS yang bertugas Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
- 16. NETRALITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU Penyelenggara Pemilu, baik ASN maupun Non ASN harus menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu; Penyelenggara pemilu yang berbuat tidak netral, dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Output dari penanganan pelanggaran netralitas, yaitu diteruskan kepada DKPP atau diteruskan ke KASN
- 17. NETRALITAS SATPOL PP DALAM PEMILU SATPOL PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah, Aparatur SATPOL PP baik yang berstatus ASN maupun yang bukan ASN harus bersikap netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk pada tahapan Pemilu 2024.
- 18. PEMILU 2019 Memberikan dukungan melalui media sosial/massa Menghadiri/mengikuti acara silahturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik Mendukung salah satu bakal calon Kepala Desa/Aparat Desa Memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah Sosialisasi bakal calon melalui APK Mempromosikan diri sendiri atau orang lain Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon TIDAK NETRALNYA ASN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK DAPAT MENYEBABKAN: TERJADINYA KEBERPIHAKAN POLITIS KETIDAKADILAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT LUAS. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS ASN PEMILIHAN 2020 Mendaftarkan diri ke Partai Politik dengan tujuan menjadi bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota Menghadiri dan terlibat kegiatan Partai Politik atau Bakal Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota Menunjukkan perbuatan yang berpihak kepada salah satu bakal calon atau pasangan calon di media sosial Melakukan tindakan yang mendukung salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon Melakukan tindakan yang mendukung salah satu pasangan calon
- 19. Satlinmas sebagai satuan yang membantu tugas pemerintah dalam hal ketenteraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan pada saat Pemilu harus menunjukan netralitas dalam menjalankan tugasnya.
- 20. Bawaslu siap mengawasi, berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi untuk pemilu dan demokrasi yang lebih berkualitas
- 21. TERIMA KASIH