More Related Content
Similar to PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (20)
Recently uploaded (20)
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
- 1. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal kelompok 3 : 1) Dahliana Hulu 2)Ellen F. Hulu 3)Jessica A. Waruwu 4)Joseph R.S. Zebua 5)Peterson Halawa 6)Shyntia Harefa
- 2. Latar Belakang Perkembangan bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Untuk pembahasan kali ini peneliti akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Seperti yang kita ketahui Demokrasi Liberal (atau Demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam Demokrasi Liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Berawal dari pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki masa demokrasi Liberal. Masa demokrasi Liberal berlaku antara tahun 1949-1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan system multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam kontituante. Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi Liberal. Pada masa itu, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu I yang dinilai banyak kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis.
- 3. Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi Liberal. Pada masa itu, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu I yang dinilai banyak kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis. Begitu juga pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet (Matroji, 2002:65). Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan JeanJacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang Demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan Demokrasi langsung atau Demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan Demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem Presidensial atau sistem semi Presidensial.
- 4. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1) Apa saja perubahan yang dialami bangsa indonesia dalam perkembangan politik? 2) Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal? 3) Bagaimana sistem kepartaian bangsa Indonesia? Tujuan dan Manfaat Makalah ini bertujuan untuk: 1)Untuk mengetahui apa saja perubahan yang terjadi pada perkembangan politik indonesiaa 2)Untuk mengetahui sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal 3)Untuk mengetahui sistem kepartaian Indonesia
- 5. Periode 1949 -1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partaipartai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI dan Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. . Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Sistem pemerintahan pada tahun 1949-1959 dalam bidang politik yang dianut pada masa Demokrasi Parlementer, atau yang dikenal juga dengan sebutan Demokrasi Liberal adalah sistem parlementer dan sistem pemerintahan Presidensial.. Sistem pemerintahan parlementer berlandaskan pada UUD 1950 (UUD Sementara Republik Indonesia tahun1950). Sedangkan Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun 1945) dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Sementara pada bidang ekonomi juga terjadi perkembangan yang disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominyamenggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusahanonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburukkondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
- 6. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini: Sistem Kepartaian Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin.
- 7. Bagan partai politik masa liberal
- 8. Akhir dari Demokrasi Liberal Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan Kontituante menetapkan UUD membawa Indonesia ketepi jurang kehancuran. Keadaan Negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan Negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkontitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Lebih lanjut dekrit presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:
- 9. dekrit presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya: 1)Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Kontituante 2)Kontituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. 3)Kemelut dalam Kontituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negera, dan merinangi pembangunan nasional. Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: a. Konstituante dibubarkan b. UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia c. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat
- 10. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Thank you <333