More Related Content
Similar to PPT SKRIPSI - Lara Aprilia UIN Mataram.pptx (20)
More from MuhamadYamin20 (7)
Recently uploaded (11)
PPT SKRIPSI - Lara Aprilia UIN Mataram.pptx
- 1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM SIDANG SKRIPSI POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LARA APRILIA | 200603075 DOSEN PEMBIMBING : MUH. ALWI PARHANUDIN, M.S.I
- 2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LATAR BELAKANG  Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan umum di Indonesia, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat. TPD, sebagai perpanjangan tangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), memiliki tugas strategis dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Dalam sistem demokrasi Indonesia yang menekankan kedaulatan rakyat dan salah satu penerapan demokrasi yaitu pemilu. pemilu yang jujur dan adil adalah fondasi utama.dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Meskipun regulasi yang mengatur pembentukan dan rekrutmen anggota TPD dirancang untuk menjamin independensi dan bebas dari intervensi, terdapat kekhawatiran bahwa proses rekrutmen tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh relasi kuasa dan kepentingan tertentu. Salah satu Pengamat politik mengindikasikan bahwa dalam rekrutmen TPD tidak jarang terjadi potensi relasi kuasa, intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam potensi adanya relasi kuasa dalam proses rekrutmen anggota TPD DKPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta menilai apakah proses tersebut benar-benar transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. mengingat belum ada kajian komprehensif sebelumnya mengenai relasi kuasa dalam proses rekrutmen TPD. Dengan merujuk pada dasar hukum yang ada, penelitian ini ingin memastikan apakah proses rekrutmen anggota TPD DKPP di Provinsi NTB benar-benar bebas dari relasi kuasa atau sebaliknya, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas pemilu di daerah tersebut.
- 3. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Rumusan Masalah 1. Apakah terdapat potensi relasi kuasa dalam rekrutmen anggota TPD DKPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 2. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran etik yang dilakukan oleh TPD DKPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KERANGKA TEORI  Relasi Kuasa Michel Foucault => Relasi kuasa merupakam konsep hubungan kekuasaan yang berupa praktik-praktik kekuasaan dari subjek pada objek melalui berbagai media dan rupa kekuasaan yang dimaksudkan tidak di dapat dari cara-cara yang refrensif, melainkan dari cara manipulatif, hegemonik dan sebagai suatu yang dapat menjadikan seseorang patuh kuasa.  Patron-klien James Scott => Hubungan antara dua belah pihak. Patron memiliki kekuasaan/sumber daya lebih besar memberikan perlindungan/keuntungan kepada klien yang lebih lemah sebagai imbalannya memberikan loyalitas dan dukungan. Hubungan didasarkan pada timbal balik dengan patron memberikan bantuan dan klien memberikan loyalitas.  Etika publik Haryatmoko => Pentingnya integritas, keadilan dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsi publik. Fokus perhatian bagaimana etika harus diterapkan dalam ruang publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi atau pejabat publik.
- 5. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT METODE PENELITIAN  Pendekatan Kualitatif  Sifat penelitian: Deskriptif  Pendekatan ilmu politik: Institusionalisme Baru Sumber Data 1. Primer: diperoleh dari informan langsung 2. Sekunder: Buku, jurnal, skripsi, website Teknik Pengumpulan Data  Observasi  Wawancara  dokumentasi Teknik Analisis Data Miles and Huberman => Reduksi data > penyajian data > penarikan kesimpulan. Melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari informan/narasumber, lalu data tersebut di reduksi untuk membuat fokus penelitian, disajikan/uraikan dalam bentuk narasi, terakhir membuat Kesimpulan/verifikasi untuk memaparkan hasil temuan penelitian. Teknik Keabsahan Data  Ketekunan pengamatan  Triangulasi  Referensi
- 6. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PEMBAHASAN 1. Potensi Relasi Kuasa Dalam Rekrutmen Anggota TPD DKPP Di Provinsi NTB Berdasarkan data yang didapatkan bahwa dalam rekrutmen anggota TPD DKPP di Provinsi NTB terdapat relasi kuasa yang beroperasi baik secara formal maupun informal. Proses rekrutmen anggota TPD melibatkan berbagai mekanisme formal dan informal yang mencerminkan distribusi kuasa di antara lembaga dan individu yang terlibat. Dengan melihat kekuasaan sebagai relasi, dapat dipahami bahwa proses rekrutmen tidak hanya bersifat hierarkis dan formal, tetapi juga melibatkan dinamika kuasa yang kompleks dan tersebar. Proses ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dan pengaruh tersebar di antara berbagai aktor, baik dari institusi formal maupun jaringan sosial dan profesional, yang berperan penting dalam menentukan siapa yang terpilih sebagai anggota TPD. Selain itu, juga teridentifikasi adanya hubungan patron-klien yang di mana calon anggota TPD bergantung pada pihak yang memiliki otoritas untuk mendapatkan posisi tersebut.
- 7. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LANJUTAN 2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik oleh TPD DKPP di NTB Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh TPD sama halnya dengan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Tidak ada keistimewaan dan perlakuan khusus penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota TPD. Jika anggota TPD melakukan pelanggaran kode etik maka akan disidangkan oleh DKPP dan akan dikeluarkan dari Majelis Hakim. Jika TPD menjadi Majelis Hakim maka TPD harus netral, tidak boleh ada intervensi antar sesama anggota TPD ataupun anggota TPD dengan penyelenggara pemilu lainnya. TPD menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TPD beroperasi dengan prinsip-prinsip profesionalisme, netralitas, dan keadilan. Meskipun anggota TPD merupakan bagian dari lembaga yang sama, mereka tidak diberikan perlakuan istimewa dalam penanganan pelanggaran kode etik. Sebaliknya, proses penanganan dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa memandang kedudukan atau hubungan personal anggota TPD yang terlibat. Dalam mengatasi pelanggaran kode etik oleh anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Provinsi NTB, menerapkan prinsip- prinsip etika publik menjadi sangat penting untuk memastikan kinerja yang berkualitas dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, TPD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses demokrasi di daerah tersebut.
- 8. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM POTENSI RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN ANGGOTA TPD DKPP DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KESIMPULAN 1. Dalam rekrutmen anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat relasi kuasa yang beroperasi baik secara formal maupun informal, Relasi kuasa terlihat melalui struktur formal yang ditetapkan oleh DKPP dalam menentukan kriteria resmi dan prosedur seleksi yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh institusi formal. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan tersebar di antara berbagai institusi yang saling berinteraksi. Dalam praktik informal seperti rekomendasi personal dan jaringan sosial juga memiliki peran penting dalam proses rekrutmen yang mengindikasikan bahwa kekuasaan tidak hanya termanifestasi dalam aturan formal tetapi juga dalam hubungan interpersonal sehari-hari. Jadi, dalam rekrutmen anggota TPD DKPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat relasi kuasa yang hadir dalam berbagai aspek dan dapat mempengaruhi bagaimana calon anggota dipilih dan direkrut. 2. Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota TPD sama dengan mekanismen penanganan pelangaran kode etik penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Anggota TPD yang menjadi teradu akan disidangkan oleh DKPP dan dikeluarkan dari majelis hakim. Keseluruhan mekanisme melibatkan serangkaian langkah-langkah mulai dari laporan atau aduan hingga penetapan keputusan. Keseluruhan proses ini memastikan profesionalisme, netralitas, dan keadilan, tanpa intervensi atau perlakuan istimewa, sehingga menjaga integritas dan reputasi lembaga penyelenggara pemilu serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
- 9. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TERIMAKASIH