Urgensi pengawasan partisipatif
Download as PPTX, PDF9 likes9,526 views
Dokumen tersebut membahas tentang peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu untuk memastikan terlindunginya hak politik warga dan terwujudnya pemilu yang bersih serta mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sesuai aspirasi rakyat.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (6)
Similar to Urgensi pengawasan partisipatif (20)
More from Ahsanul Minan (20)
Urgensi pengawasan partisipatif
- 1. Oleh: Ahsanul Minan Disampaikan dalam Pelatihan Jurnalisme Pengawasan Pemilu- BAWASLU RI
- 2. PEMILU: ï‚— Instrument pergantian kepemimpinan politik secara reguler, damai, dan partisipatif. ï‚— Instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik). ï‚— Instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (reward and punishment).
- 3. DPR BAWASLU KPU /PANWASLU PARPOL / CALON PEMERINTAH PEMANTAU MASYARAKAT MEDIA TOKOH MASSA MASY. PENGUSAHA
- 4. Mengamati; seluruh proses penyelenggaraan tahapan pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti Pemerintah, media massa, dan lain-lain. Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu. PENIN Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan DAKAN mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian. TEMUAN Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan DUGAAN menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan. PELANGGARAN
- 5. ï‚— Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan pemilu terkait pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, berikut pola pengawasannya; ï‚— Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu; ï‚— Menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai politik dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; ï‚— Mengingatkan secara tegas kepada partai politik calon peserta pemilu serta KPU dan jajarannya tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; ï‚— Mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; ï‚— Melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu; ï‚— Menyampaikan rekomendasi secara lisan dan/atau tertulis kepada KPU dan jajarannya apabila terindikasi melakukan pelanggaran;dan ï‚— Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan.
- 6. Kendala Kendala Regulasi Kendala Kultural Struktural Lemahnya budaya hukum Keterbatasan kewenangan Keterbatasan struktur dan di lingkungan pengawas jumlah pengawas penyelenggara pemilu Lemahnya budaya hukum Akses informasi/data Keterbatasan daya dukung di lingkungan peserta institusional pemilu Lemahnya budaya hukum Kurangjelas & tegasnya di lingkungan masyarakat pengaturan & penegak hukum Perlu Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
- 7. ï‚— Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat ï‚— Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. ï‚— Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. ï‚— Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat.
- 8. ï‚— Ikut memantau pelaksanaan pemilu untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang- undangan ï‚— Melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan ï‚— Ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing ï‚— Menyampaikan laporan pelanggaran pemilu ï‚— Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu ï‚— Mendukung terciptanya ketaataan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. ï‚— Bridging instrument untuk mengefektifkan komunikasi dan relasi antar stakeholder pemilu. ï‚— Membantu mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan integritas pemilu melalui fungsi watch dog.