More Related Content
Similar to Materi ASN BAWASLU JABAR disampaikan untuk asn di lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat (20)
Recently uploaded (20)
Materi ASN BAWASLU JABAR disampaikan untuk asn di lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat
- 1. Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilihan Zacky Muhammad Zam Zam (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
- 2. PILKADA Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
- 3. - Peraturan dan Regulasi - Keamanan dan ketertiban - Pengawasan dan Ketertiban FOKUS PILKADA Kepastian Pengaturan Pemilihan 01 - Waktu dan Batasan Kampanye yang sama - Pendaftaran dan Verifikasi yang Adil - Sanksi yang Sama Kesetaraan Bagi Peserta Paslon 03 - Keamanan Pemilih/ASN - Edukasi Pemilih - Penanganan Pelanggaran Penguatan dan Perlindungan Aparatur Penyelenggara dan Pemilih; 02 - Pengamanan TPS - Pelatihan Petugas Pemilu - Distribusi Alat Pemilu Pemenuhan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemilihan yang Memadai; 04
- 4. PERKEMBANGAN REGULASI PILKADA UU 6/2020 01 UU 8/2015 UU 1/2015 UU 10/2016
- 5. PERKEMBANGAN REGULASI PILKADA 2016 2020 2015 » Penyelenggara Pemilihan » Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan » Pasangan Calon » Persyaratan Calon Perseorangan » Penetapan Calon Terpilih » Persyaratan Calon » Pemungutan Suara secara Serentak » Tindak Lanjut Putusan MK; persyaratan kewajiban pengundurandiri bagi PNS sejak ditetapkan sebagai Paslon, persyaratan kewajiban bagi anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon, persyaratan mantan terpidana dapat maju sebagai Paslon, dan pengaturan Pilkada Calon Tunggal » Penegasan pemaknaan nomenklatur Petahana » Pengaturan pendanaan Pilkada bersumber pada APBD/dapat didukung APBN » Penyederhanaanpenyelesaian sengketa proses setiap Tahapan » Penetapan Waktu Pemungutan Suara tahun 2020 dan 2024 » Pengaturan Pelantikan Serentakx` » Pengaturan Sanksi yang jelas bagi pelaku politik uang » Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah yang diberhentikan » Penundaan Tahapan Pemilihan » Penyesuaia n Pemilihan dimasa Bencana Non-Alam
- 6. TUGAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMILIHAN Pengawasan 01 Penanganan Pelanggaran 03 Pencegahan 02 Penyelesaian Sengketa Proses 04
- 7. - Pelanggaran Netrakutas ASN, TNI dan Polri - Pelanggaran Netralitas Kepala Desa TITIK KERAWANAN PELANGGARAN PEMILIH Politisasi Birokrasi - Politisasi Bantuan Sosial/Program - Mutasi Jabatan Penyalahgunaan Kekuasaan - Transaksi dengan Pemilih - Transaksi dengan penyelenggara Politik Uang 01 02 03
- 8. NETRALITAS Keadaan dan sikap bebas, tidak memihak terhadap sesuatu apapun Netralitas ASN diartikan sebagai tidak terlibatnya ASN dalam PEMILIHAN baik secara aktif maupun pasif untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak ASN wajib bersikap netral demi mewujudkan Pilkada yang Demokratis, Jujur dan Adil. PENGERTIAN NETRALITAS & URGENSI DALAM PILKADA
- 9. Mengapa ASN Harus Netral? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 10. Kewenangan ASN - Pengelolaan keuangan dan aset negara - Penyusunan kebijakan negara - Penggunaan fasilitas negara Fungsi ASN - Pelayanan publik - Pelaksana Kebijakan Publik. Jumlah ASN Data BKN menyebut potensi SDM jumlah ASN sebanyak 3,99 juta.
- 11. Apakah ASN boleh menjadi bagian Parpol? Simak berikut ini
- 12. PP NO. 37/2004 TENTANG LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARPOL Pasal 2 (1).PNS dilarang menjadi anggota danpartai politik diberhentikan sebagai PNS. Pasal 3 (1). PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS (2).PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. (3). Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri. /atau pengurus partai politik. (2).PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Jika ASN tidak mengikuti peraturan
- 13. Dalam rezim administrasi pemerintah, setiap Pegawai ASN:  Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun  Harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik Pegawai ASN yang tidak netral akan mengakibatkan:  Tidak profesionalan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik (karena ada keberpihakan pada kepentingan politik tertentu);  Ketidakadilan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik
- 14. PP NO. 94/2021 TENTANG DISIPLIN PNS Pasal 5 (n): memberikan dukungan kepada calon Pre/Wapres, calon Kada/Wakada, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara: • Ikut kampanye • Menggunakan atribut partai/PNS • Sbg peserta kampanye menggunakan fasilitas negara • Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon • Mengadakan kegiatan dengan tujuan memberi keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau suket tanda penduduk Poin Penting: Pasal 3 & 4 PNS Wajib: • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan • Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada orang, baik diadalam maupun diluar kedinasan • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan; Pasal 5 PNS dilarang menyalahgunakan wewenang
- 15. Jenis Pelanggaran Disiplin ASN Memasang APK paslon Sosialisasi/kampanye Melakukan pendekatan kpd: 1. Partai politik sebagai bakal calon 2. Masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon Menghadiri deklarasi/kampanye paslon dan memberikan dukungan keberpihakan Menjadi anggota/pengurus Parpol Berpartisipasi dalam kampanye online dan bergabung grup pemenangan Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam pelanggaran yang diuraikan Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsult an atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama paslon, timses
- 16. PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU 2024 Kab/Kota Jumlah Peristiwa Kab. Bogor 1 Adanya Tindakan Penurunan Paksa/Pencopotan/Menghilangkan/ Merusak Alat Peraga Kampanye milik Calon Anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesi Daerah Pemilihian Jawa Barat 5 Nomor Urut 2. Jl. Mohamad Toha No.152, Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kab. Ciamis 1 Menjanjikan kepada Masyarakat untuk mendapatkan PIP dengan menyerahkan persyaratan (KK, KTP) dan surat pernyataan dukungan terhadap calon legilatif dan calon presiden. Kab. Karawang 1 Adanya kampanye calon legislative yang dilakukan oleh Guru SD Kab. Kuningan 1 Adanya dugaan pelanggaran keterlibatan secara langsung dalam kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka
- 17. KAB/KOTA PERISTIWA TINDAKLANJUT KOTA BEKASI Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Hotel Merbabu Kota Bekasi, dalam acara rapat internal Partai Golkar hadir seorang anggota PNS atas dr. Uu Saeful Mikdar, S.Pd., MM selaku kepala dinas Pendidikan Kota Bekasi, dalam acara tersebut bedah Visi Misi Bakal Calon Walikota Bekasi yang diusung oleh Partai Golkar, salah satunya adalah Terlapor dr. Uu Saeful Mikdar, S.Pd., MM. sehingga akibat dari kejadian tersebut diduga telah terjadi pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh dr. Uu Saeful Mikdar, S.Pd., MM. Diteruskan ke KASN KOTA TASIKMALAYA Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Drs. H. Ivan Dicksan Hasanudin, M.Si. yang merupakan ASN Kota Tasikmalaya yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, yang diduga akan menjadi Bakal Calon Walikota Tasikmalaya Diteruskan ke KASN KOTA DEPOK Dugaan Netralitas ASN Diteruskan ke KASN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN 2024
- 18. • Diperoleh dari sumber dan dengan cara tidak sah • Penggunaanya dilakukan sewenang-wenang • Tidak Transparan & Akuntabel • Melakukan Mahar dan Politik Uang PEMBIAYAAN PEMILIHAN • Pemanfaatan Fasilitas Negara; • Pemanfaatan Program/ Kewenangan/ Bantuan Sosial; • Mutasi Jabatan PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN • Mobilisasi ASN, TNI, Polri; • Mobilisasi Aparatur Daerah dan Aparatur Desa POLISISASI BIROKRASI KEPALA DAERAH TERPILIH SIKLUS KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM PEMILIHAN Disebut ‘Luar Biasa’ karena sanksi pe langgarannya berat berupa ancaman pidana dan adminitrasi berupa pembatalan calon / keterpilihan Perseorangan/Badan Hukum Swasta PROSES PEMILIHAN YANG KORUPTIF AKAN MENGHASILKAN KEPEMIMPINAN YANG KORUPTIF Jajaran/struktural Pegawai Proyek/Program/Ijin Promosi Jabatan
- 19. PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN  Kepala Daerah sebagai Policy Maker sekaligus merupakan jabatan elected official (jabatan dipilih) dalam sistem otonomi daerah maka memiliki kekuasaan besar merumuskan, mengatur dan melaksakan program, kegiatan pemerintahan daerah. Pada saat pilkada rentan dijadikan bahan politisasi.  Penyimpangan berpotensi dilakukan pada tataran kebijakan umum yaitu menyelipkan kepentingan sektoral pada rencana program dan anggaran pembangunan daerah baik RPJMD, RKP, maupun APBD. Atau menyelipkan kepentingan sectoral pada tataran pelaksanaan program seperti mendistribusikan program/bantuan pada basis-basis wilayah pendukungnya, melaksanakan kegiatan yang menguntungkan afiliasi politiknya. Penggunaan Fasilitas Fisik Pemerintah • Kendaraan, Gedung dan fasilitas lainnya Anggaran Negara atau Daerah • Anggaran, Program dan kegiatan Pemerintahan Saluran Komunikasi / Jaringan Pemerintah • Pemanfaatan Badan Usaha Milik Negara/Daerah
- 20. LANGKAH STRATEGIS BAWASLU MELAKUKAN SOSIALISASI TENTANG BAHAYANYA PELANGGARAN PEMILIHAN; MENERBITKAN SURAT HIMBAUAN PENCEGAHAN PELANGGARAN PASAL 70 DAN 71 SERTA SOSIALISASI KETENTUAN LARANGAN KAMPANYE; KOORDINASI KEPADA PIHAK TERKAIT GUNA MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN; PENGUATAN KAPASITAS PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN;