More Related Content
Similar to Sosialisasi-PIP-Madrasah-Tahun-2022.pptx (20)
Recently uploaded (10)
Sosialisasi-PIP-Madrasah-Tahun-2022.pptx
- 1. PROGRAM INDONESIA PINTAR MADRASAH TAHUN 2022 DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKHRUROZI SUBKOORDINATOR KESISWAAN
- 2. RASIONAL Amanat UUD 1945, terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Salah satu program prioritas pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); Hak dasar sebagai warga negara adalah mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- 3. DASAR HUKUM UUD 1945 UU No 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perpres No 166/2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perpres No 63/2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Inpres No 7/2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif; PMK No 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, diubah PMK No 228/PMK.05/2016; KMA No 14/2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama, diubah KMA No 258 Tahun 2015.
- 4. PENGERTIAN Pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah, dan lain sebagainya.
- 5. TUJUAN UMUM Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik sampai dengan tamat pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- 6. TUJUAN KHUSUS Membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Membeli buku dan alat tulis Membeli seragam dan perlengkapan sekolah Membiayai transportasi ke sekolah Uang saku peserta didik Biaya kursus bagi peserta didik pendidikan formal Biaya praktik tambahan/UJK, biaya magang
- 7. KUOTA DAN ANGGARAN No Jenjang Jumlah Siswa Jumlah Anggaran (Rp) 1 MI 939.607 422.823.150.000 2 MTs 745.086 558.814.500.000 3 MA 320.372 320.372.000.000 Jumlah Total 2.005.065 1.302.009.650.000 Dana Manfaat Program Indonesia Pintar bagi siswa madrasah diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- 8. BESARAN MANFAAT No Jenjang Besaran Dana pada Tahun Pelajaran Semester Genap Besaran Dana pada Tahun Pelajaran Semester Ganjil 1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 1. Peserta Didik Kelas VI diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 225.000,00; 2. Peserta Didik Kelas I, II, III, IV dan V diberikan dana sebesar Rp 450.000,00 1. Peserta Didik Kelas I diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 225.000,00; 2. Peserta Didik Kelas II, III, IV, V, dan VI yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima pada semester genap diberikan dana sebesar Rp 450.000,00. 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1. Peserta Didik Kelas IX diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00; 2. Peserta Didik Kelas VII dan VIII diberikan dana sebesar Rp 750.000,00. 1. Peserta Didik Kelas VII diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00; 2. Peserta Didik Kelas VIII dan IX yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima pada semester genap diberikan dana sebesar Rp 750.000,00. 3. Madrasah Aliyah (MA) 1. Peserta Didik Kelas XII diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00; 2. Peserta Didik Kelas X dan XI diberikan dana sebesar Rp 1.000.000,00 1. Peserta Didik Kelas X diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00; 2. Peserta Didik Kelas XI dan XII yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima pada semester genap diberikan dana sebesar Rp 1.000.000,00.
- 9. PENERIMA PIP a. Peserta didik (MI, MTs, MA) penerima PIP Tahun 2021. b. Peserta didik (MI, MTs, MA) yang berasal dari keluarga penerima bantuan sosial yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. c. Peserta didik (MI, MTs, MA) dari keluarga miskin/rentan miskin yang diusulkan oleh madrasah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 1) Berstatus yatim/piatu/yatim piatu/anak yang tinggal di panti asuhan; 2) Berasal dari daerah yang terdampak bencana alam; 3) Berkebutuhan khusus (disabilitas); 4) Orang tua/walinya berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan; 5) Berstatus tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; dan 6) Putus sekolah yang kembali bersekolah.
- 10. MEKANISME PENETAPAN 1. PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA DIDIK PENERIMA PIP TAHUN 2021 a. Madrasah melakukan verifikasi dan validasi status keaktifan peserta didik melalui sistem aplikasi SIPMA. b. Madrasah melakukan konfirmasi apabila telah selesai melakukan verifikasi dan validasi. c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan serta menyampaikan Berita Acara penyelesaian verifikasi dan validasi data di wilayahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (Form-PIP.06) d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan serta melakukan persetujuan dengan menyampaikan Berita Acara yang memuat rekapitulasi data nominatif siswa yang sudah diverifikasi dan divalidasi kepada Direktorat KSKK Madrasah. (Form-PIP.07)
- 11. MEKANISME PENETAPAN 2. PEMADANAN DATA EMIS DENGAN DTKS Pemadanan data peserta didik semester genap tahun pelajaran 2021/2022 yang dikelola oleh EMIS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. a. Pemadanan data sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. b. Hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagai unit kerja pengelola EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah.
- 12. MEKANISME PENETAPAN 3. DATA USULAN MADRASAH a. Madrasah mengidentifikasi peserta didik yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E tetapi belum menerima bantuan sosial PIP. b. Madrasah mengusulkan peserta didik yang sudah memiliki NISN valid dengan memberikan tanda status kelayakan, dan mengisi alasan kelayakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan EMIS sebagai calon penerima PIP Madrasah. c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi peserta didik yang diusulkan oleh madrasah untuk jenjang MI dan MTs sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan, serta menyampaikan surat usulan calon penerima PIP kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. (Form-PIP.08) d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi peserta didik yang diusulkan oleh madrasah untuk jenjang MA sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan surat usulan calon penerima PIP jenjang MI, MTs, dan MA kepada Direktorat KSKK Madrasah. (Form-PIP.09) f. Jadwal pembukaan dan penutupan pengusulan peserta didik calon penerima PIP disampaikan melalui surat pemberitahuan dari Direktorat KSKK Madrasah kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupatan/Kota.
- 13. PEMBERIAN KIP 1. Peserta didik yang ditetapkan sebagai penerima PIP madrasah diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam bentuk digital (under system development). 2. KIP sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat: Nomor KIP, Nama, Tanggal Lahir, NIK, NISN, Tahun terbit, QR Code. 3. KIP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diakses pada aplikasi Sistem Informasi Program Indonesia Pintar Madrasah (SIPMA). 4. KIP mulai berlaku sejak ditetapkannya SK Penerima sampai dengan ditetapkannya SK Penerima berikutnya.
- 14. MEKANISME PENYALURAN Penyiapan Basis Data Penetapan SK Pencairan SP2D Penyaluran Dana Pencairan Dana oleh Siswa Pemutakhiran data on going Pemadanan data EMIS dengan data DTKS Verifikasi dan validasi data ke daerah Verifikasi, validasi, pemetaan dan pembuatan nomor rekening oleh bank penyalur Sosialisasi Kebijakan kegiatan penyaluran PIP Proses penetapan SK setelah data fix dari bank penyalur Penyiapan lampiran SK Penetapan siswa penerima PIP Proses pencairan SPM dan SP2D Dana PIP cair dan masuk dalam rekening RPL PIP Ditjen Pendis Bank Penyalur melakukan pendebetan dari rekening RPL PIP ke rekening siswa penerima PIP Memastikan seluruh dana tersalurkan ke rekening siswa berdasarkan SK penetapan penerima PIP Kepastian rekening RPL nihil Mengiriman SK Penetapan ke seluruh provinsi dan dilanjutkan ke seluruh madrasah siswa penerima PIP Sosialisasi Penyaluran Dana bantuan PIP tersalurkan ke rekening siswa Siswa melakukan pencairan/aktivasi rekening sesuai dengan bank yang telah ditunjuk Sosialisasi proses pencairan Percepatan pencairan
- 15. MEKANISME AKTIVASI REKENING PIP MI LANGSUNG KOLEKTIF A. Peserta didik didampingi orang tua/wali 1. Fotokopi KTP Orang Tua/Wali serta menunjukkan aslinya dan fotokopi KK. Bagi orang tua/wali yang tidak memiliki KTP/KK membawa Surat Keterangan dari RT domisili peserta didik. 2. Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.04). Apabila peserta didik telah pindah madrasah dalam satu jenjang pendidikan yang sama, maka Surat Keterangan Kepala Madrasah dapat dikeluarkan oleh Kepala Madrasah di madrasah yang baru; 3. Formulir Pembukaan Rekening Penerima yang disediakan oleh bank penyalur yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Bantuan B. Didampingi Kamad/Guru 1. Fotokopi KTP kamad/guru yang dikuasakan serta menunjukkan aslinya 2. Surat keterangan kepala madrasah (Form-PIP.04). 3. Surat kuasa dari kepala madrasah (khusus untuk guru yang dikuasakan oleh Kepala Madrasah oleh Kepala Madrasah) 4. Formulir pembukaan Rekening Penerima yang disediakan oleh bank penyalur yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Bantuan 1. Surat Kuasa perorangan (Form-PIP.01) atau kolektif (Form- PIP.03) dari Penerima Bantuan yang bersangkutan di atas materai 2. KTP Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan oleh Kepala Madrasah serta menunjukkan aslinya 3. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya 4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (Form-PIP.05) 5. Surat Keterangan Kepala Madrasah yang melampirkan daftar penerima dana PIP (Form-PIP.04)
- 16. MEKANISME PENCAIRAN DANA PIP MI LANGSUNG KOLEKTIF Peserta Didik jenjang MI melakukan penarikan/pencairan secara langsung dengan didampingi Orang Tua/Wali atau Kepala Madrasah/Guru. 1. Peserta didik langsung datang ke Kantor Bank Penyalur dengan membawa salah satu tanda/bukti identitas pengenal seperti: Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan KIP ATM beserta Buku Tabungan 2. Ke ATM Bank Penyalur/Jaringan ATM yang memiliki kerjasama dengan Bank Penyalur dengan Kartu Indonesia Pintar ATM dan Nomor PIN. A. Mendatangi ke Unit Bank yang ditunjuk 1. Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan menyerahkan dokumen persyaratan pengambilan bansos PIP secara kolektif. 2. Unit Kerja Operasional Bank Penyalur mencetak buku tabungan seluruh Penerima Dana pada lampiran data Surat Keterangan Kepala Madrasah atau . 3. Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan mengisi form penarikan Rekening Penerima. 4. Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan menerima Dana Bansos PIP untuk seluruh Penerima Dana yang diwakili. 5. Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan menyerahkan Dana Bansos PIP kepada Penerima Dana. B. Bank Penyalur mendatangi lokasi madrasah
- 17. MEKANISME AKTIVASI REKENING PIP MTS DAN MA LANGSUNG KOLEKTIF 1. Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.04) 2. Salah satu tanda bukti/bukti identitas pengenal penerima bantuan (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah 3. Mengisi formulir pembukaan Rekening Penerima yang disediakan oleh bank penyalur yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Bantuan 1. Surat Kuasa perorangan (Form-PIP.02) atau kolektif (Form- PIP.03) dari Penerima Bantuan yang bersangkutan di atas materai 2. KTP Kepala Madrasah/Guru yang dikuasakan oleh Kepala Madrasah serta menunjukkan aslinya 3. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya 4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (Form-PIP.05) 5. Surat Keterangan Kepala Madrasah yang melampirkan daftar penerima dana PIP (Form-PIP.04)
- 18. MEKANISME PENCAIRAN DANA PIP MTS DAN MA LANGSUNG KOLEKTIF 1. Peserta didik langsung datang ke Kantor Bank Penyalur dengan membawa salah satu tanda/bukti identitas pengenal seperti: Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan KIP ATM beserta Buku Tabungan 2. Ke ATM Bank Penyalur/Jaringan ATM yang memiliki kerjasama dengan Bank Penyalur dengan Kartu Indonesia Pintar ATM dan Nomor PIN. A. Mendatangi ke Unit Bank yang ditunjuk 1. Surat Kuasa perorangan (Form-PIP.03) atau kolektif (Form- PIP.04) dari Penerima Bantuan yang bersangkutan di atas materai 2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (Form-PIP.06) 3. Surat Keterangan Kepala Madrasah (Form-PIP.05) 4. Fotokopi KTP Penerima Kuasa dan menunjukkan aslinya; 5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Madrasah/bendahara madrasah/guru definitif yang masih berlaku; 6. Buku tabungan Penerima Bantuan yang diambil secara kolektif; B. Bank Penyalur mendatangi lokasi madrasah C. Persyaratan pengambilan secara kolektif dari masing- masing madrasah telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Cabang padanan yang ditunjuk dari bank penyalur
- 19. PEMBATALAN PENERIMA PIP a. Kepala Madrasah melakukan identifikasi atas status siswa penerima PIP melalui aplikasi SIPMA dan melaporkan status siswa tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan validasi atas laporan dari Kepala Madrasah. Hasil validasi tersebut, dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai rekomendasi untuk pembatalan penerima bantuan sosial PIP. (Form-PIP.10) c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan dan merekomendasi untuk pembatalan penerima bantuan sosial PIP ke Direktorat KSKK Madrasah. (Form-PIP.11) d. Direktorat KSKK Madrasah menetapkan pembatalan penerima bantuan sosial PIP berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Penerima KIP dapat dibatalkan jika: a. meninggal dunia; b. putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan; c. tidak diketahui keberadaannya; d. menolak menerima KIP; e. tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP; atau f. tercatat sebagai data ganda Penerima KIP (hanya salah satu yang dibatalkan).
- 20. PENGEMBALIAN DANA PIP DIREKTORAT KSKK MADRASAH SATUAN PENDIDIKAN (MADRASAH) Kriteria 1. Peserta Didik tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas akhir masa aktivasi rekening; dan 2. Peserta Didik tercatat sebagai data ganda Penerima PIP (hanya salah satu yang dikembalikan). Mekanisme 1. Berdasarkan laporan dari bank penyalur perihal rekening SimPel penerima PIP belum diaktivasi sampai batas akhir masa aktivasi rekening; atau 2. Berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan untuk dikembalikan ke Kas Umum Negara. Kriteria 1. Peserta Didik menolak sebagai penerima PIP; atau 2. Peserta Didik tidak diketahui keberadaanya, meninggal dunia, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan tetapi telah melakukan aktivasi melalui kuasa penerima (Kepala, guru di Madrasah); 3. Pengembalian dana PIP Madrasah ke Kas Umum Negara yang disebabkan karena keadaan sebagaimana pada angka 1) dan angka 2) dilakukan apabila dana sudah ditarik dari rekening Peserta Didik oleh kuasa penerima. Mekanisme 1. Penerima PIP/Penerima Kuasa memberikan pernyataan tertulis perihal keinginannya untuk menyerahkan kembali dana PIP yang diterimanya dengan menyertakan alasan pengembalian dana ke Kas Umum Negara; 2. Pengembalian disampaikan oleh kepala madrasah kepada Direktur KSKK Madrasah melalui aplikasi SIPMA dengan menginput data Peserta Didik yang dananya akan dikembalikan ke Kas Umum Negara; 3. Direktur KSKK Madrasah menindaklanjuti dengan memberikan Kode Billing; 4. Madrasah menggunakan kode billing tersebut untuk mengembalikan dana ke Kas Umum Negara melalui Teller bank yang melayani pengembalian dana ke Kas Umum Negara; dan 5. Madrasah menyampaikan bukti pengembalian ke Kas Umum Negara kepada Direktur KSKK Madrasah melalui aplikasi SIPMA pada menu pengembalian dana.
- 21. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP bertujuan untuk mengetahui sejauhmana output dan outcome program PIP telah tercapai atau belum. Sasaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP adalah: Madrasah Keluarga penerima bantuan sosial PIP (orang tua dan siswa) Monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara lain telepon, email, whatsapp dan lainnya; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP dilaksanakan secara terpadu antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Aspek-aspek Monitoring/Evaluasi yang diperlukan dapat berupa: Ketepatan sasaran penerima dana PIP di tingkat madrasah dan/atau tingkat kabupaten/kota/provinsi; Jumlah Peserta Didik penerima yang sudah mencairkan dan yang belum mencairkan dana PIP; Ketepatan jumlah dana PIP yang diterima Peserta Didik di masing-masing jenjang pendidikan MI, MTs dan MA; Kesesuaian penggunaan dana PIP oleh Peserta Didik; Pelayanan lembaga penyalur; Keterlaksanaan peran dan fungsi masing-masing instansi terkait dalam implementasi PIP.
- 22. TERIMA KASIH