![ARAHAN STRATEGIS SPBE SUMMIT 2023 [20 Maret 2023]
01
02
03
04
05
Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat
(citizen centric).
Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi
Digital Transformation Agent (DTA) dalam
memastikan manajemen perubahan dan
operasional layanan digital.
Moratorium Pembangunan Aplikasi dan
mengutamakan peningkatan efektivitas
pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.
Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu,
baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.
Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik
Layanan Digital.
06 Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui
Pemanfaatan Arsitektur SPBE. 6](https://image.slidesharecdn.com/spbe-202308161-230913050026-48586539/85/SPBE-20230816-1-pdf-4-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to SPBE - 20230816 (1).pdf (20)
Recently uploaded (7)
SPBE - 20230816 (1).pdf
- 1. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERPRES 95 2018 PERPRES 132 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2023
- 3. 3
- 4. ARAHAN STRATEGIS SPBE SUMMIT 2023 [20 Maret 2023] 01 02 03 04 05 Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat (citizen centric). Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi Digital Transformation Agent (DTA) dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital. Moratorium Pembangunan Aplikasi dan mengutamakan peningkatan efektivitas pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi. Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu, baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah. Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik Layanan Digital. 06 Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui Pemanfaatan Arsitektur SPBE. 6
- 5. Content Title ISU DAN TANTANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA SUBTITLE HERE Masalah Tata Kelola Pemerintahan Ego sektoral/tidak ada koordinasi antar K/L/D Tumpang tindih kewenangan Duplikasi program/kegiatan Proses pengambilan keputusan yang panjang/tidak berdasar pada data Prosedur pelayanan yang berbelit Tata kelola tidak transparan Pengembangan E-Government untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui INPRES NO. 3/2003 Pembangunan TIK Sektoral Tata Kelola TIK Tidak Terpadu Tingkat Kematangan SPBE Rendah ISU DALAM PENERAPAN E-GOV KEBUTUHAN Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Domain Keamanan SPBE Domain Aplikasi SPBE Domain Layanan SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Visi dan Misi SPBE Arsitektur SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Data dan Informasi Domain Proses Bisnis Perpres 95/2018 Penerapan prinsip keterpaduan SPBE, melalui penerapan Arsitekur SPBE KETERPADUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI SPBE Tim Koordinasi SPBE Nasional 7 Menteri Kominfo MENTERI PANRB (Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional) Menteri Dalam Negeri Kepala BSSN Kepala BRIN Menteri Keuangan Menteri PPN/Bappenas
- 6. KETERKAITAN PENYELENGGARAAN SPBE DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA 8 8 8 E-Government Development Index 2022 Corruption Perceptions Index 2021 Peningkatan Nilai EGDI selaras dengan perbaikan peringkat pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) serta tingkat kemudahan dalam berusaha (EODB) Country/City Score Rank New Zealand 86,8 1 Singapore 86,2 2 Denmark 85,3 3 Hong Kong SAR, China 85,3 4 United States - New York City 85,2 5 Korea, Rep. 84 6 United States 84 7 Georgia 83,7 8 United Kingdom 83,5 9 Norway 82,6 10
- 7. ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERPRES 132 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2023
- 8. Bukti komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data & informasi, insfrastruktur SPBE, aplikasi SPBE & keamanan SPBE untuk pencegahan korupsi & peningkatan kualitas pelayanan publik Perpres Arsitektur SPBE Nasional Telah Ditandatangani Bapak Presiden Joko Widodo Peraturan Presiden No. 132/2022 10
- 9. SPBE SEBAGAI LEVERAGE TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL 11 11 Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE Nasional, sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE KERANGKA KERJA PERPRES 95/2018 meliputi seluruh unsur-unsur SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE Terwujudnya hasil berbagai program prioritas pemerintah seperti: pengentasan kemiskinan pemberantasan korupsi peningkatan investasi penggunaan produk dalam negeri TUJUAN SPBE DAMPAK SPBE 11
- 10. REFERENSI UMUM REGULASI SPBE 12 PERPRES 95 2018 Prinsip pelaksanaan SPBE (Pasal 2 ayat 1): 1. Efektivitas 2. Keterpaduan 3. Kesinambungan 4. Efisiensi 5. Akuntabilitas 6. Interoperabilitas 7. Keamanan Unsur-unsur SPBE (Pasal 4 ayat 2): 1. Rencana Induk SPBE Nasional 2. Arsitektur SPBE 3. Peta Rencana SPBE 4. Rencana dan anggaran SPBE 5. Proses Bisnis 6. Data dan Informasi 7. Infrastruktur SPBE 8. Aplikasi SPBE 9. Keamanan SPBE 10.Layanan SPBE PERPRES 132 2022 1. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. (Pasal 1 ayat 2) 2. Arsitektur SPBE Nasional memuat (Pasal 2): a. arah kebijakan dan strategi; b. kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional; c. Referensi Arsitektur SPBE Nasional; d. Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan e. inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional. 3. Kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.
- 11. 14
- 12. ARSITEKTUR SPBE TANPA & DENGAN 16
- 13. 17
- 14. 18 SESUAI AMANAT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi DEFINISI Panduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE MANFAAT Disusun untuk jangka waktu 5 tahun JANGKA WAKTU Arsitektur SPBE Nasional Arsitektur SPBE Instansi Pusat Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah TERDIRI DARI KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
- 16. INFRASTRUKTUR SPBE (Pasal 27 Perpres 95/2018 tentang SPBE) Infrastruktur SPBE Infrastruktur SPBE Nasional Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Infrasturktur SPBE Nasional Pusat Data Nasional (PDN) Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah(JI-IP & JI-PD) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPL-IP) dan Pemerintah Daerah (SPL-PD)
- 17. Taxonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
- 18. PAGE Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Pasal 27
- 19. PAGE Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Pasal 27
- 20. PAGE Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Pasal 27
- 21. PAGE Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Pasal 27
- 22. PAGE Jaringan Intra Pemerintah Perpres SPBE Pasal 31
- 23. Permodelan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE (UNDER CONSTRUCTION)
- 24. CONTOH SINERGI SPBE LINTAS INSTANSI PEMERINTAH Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis TI (SPPT-TI) * Data/ilustrasi yang digunakan merupakan dummy dan bukan data/ilustrasi sebenarnya
- 25. INISIATIF STRATEGIS (1/4) - Perpres No. 132 Tahun 2022 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Inisiatif Strategis 2024 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Pertahanan 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7. Kejaksaan Agung 8. Tentara Nasional Indonesia 9. Kepolisian Negara Republik Indonesia Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Layanan Penerbitan SIM Online Kepolisian RI Kejaksaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung Layanan Informasi Pemerintahan dan Layanan Infrastruktur SPBE PPID Portal Nasional Pelayanan Publik Portal Nasional Administrasi Pemerintahan SSO Nasional, terhubung ke data kependudukan, data kepegawaian, dan data WNA (Layanan Imigrasi) Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Pusat Data Nasional Jaringan Intra Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah E-mail dan Online Storage untuk ASN Layanan Aparatur Negara Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional RI Layanan Pemerintah Daerah dan Data Kependudukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Data Kependudukan sebagai basis Digital ID, untuk akses setiap layanan digital pemerintah melalui SSO Nasional 53 Mendukung: Nasional Digital ID Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
- 26. INISIATIF STRATEGIS (2/4) - Perpres No. 132 Tahun 2022 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Layanan Perizinan Berusaha dan Akreditasi Terintegrasi Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha dan akreditasi terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perizinan berusaha dan akreditasi yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyelenggaraan layanan pekerjaan umum, antara lain berupa pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Inisiatif Strategis 2024 Mendukung: Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Peningkatan Investasi RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan RB Tematik: Percepatan Prioritas Aktual Presiden Layanan Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sistem pengadaan secara elektronik, dengan fitur mencakup perencanaan, pelaksanaan, katalog, dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi 54
- 27. INISIATIF STRATEGIS (3/4) - Perpres No. 132 Tahun 2022 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 55 Inisiatif Strategis 2024 1. Kementerian Agama 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi Layanan Pendidikan Terintegrasi Layanan Kesehatan Terintegrasi Mendukung: Program Nasional Penanganan Stunting Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan Tematik Program Nasional Penanganan Stunting Platform Digital SATUSEHAT Layanan Pendidikan Terintegrasi Relasi Layanan Pendidikan Kementerian Kesehatan Kementerian DikbudRistek Kementerian ATR/BPN Kementerian PUPR Kementerian KLHK Kementerian Naker Kementerian PDTT Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Identifikasi K/L terkait dengan layanan bantuan sosial terintegrasi Kementerian Sosial
- 28. INISIATIF STRATEGIS (4/4) - Perpres No. 132 Tahun 2022 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL HINGGA TAHUN 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 56 Inisiatif Strategis 2024 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Perdagangan 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 9. Badan Riset dan Inovasi Nasional 10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Layanan Keuangan Negara dan Data Keuangan Mendukung: Tematik Pelayanan Publik RB Tematik: Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Layanan Riset dan Inovasi dan Koordinasi Pelaksanaan Audit SPBE Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional Layanan Data Statistik Layanan Data Geospasial Layanan Data dalam kerangka Satu Data Indonesia Layanan Data Keuangan Layanan Data Kependudukan
- 29. INISIATIF STRATEGIS TARGET ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 2024 Inisiatif Strategis 2024 G2C G2B G2G & G2E Layanan DATA (SDI) Komponen Umum Aplikasi SSO Nasional 2FA TTE SPLP Layanan Sosial Layanan Kesehatan Layanan Pendidikan Layanan Perizinan Berusaha Layanan PBJ Data Statistik Data Geospasial Data Keuangan Data Kependudukan Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Portal Nasional Pelayanan Publik Pusat Data Nasional Jaringan Intra Pemerintah Nasional CSIRT Layanan Pekerjaan Umum Layanan SPPT-TI Layanan SIM Online 57
- 31. Terima kasih