![[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/gwtvltrytegm67ktqctk-signature-1b2d166024a2c7ab04cac8bc4c0e3a1cb3c51c8694f8606efc02a9e63a440901-poli-160906205606-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Strategi peningkatan pad (20)
Recently uploaded (20)
Strategi peningkatan pad
- 2. 5/1974 32/2004 23/2014 Jo. 2/2015 Struktural Efficieny model Local democracy model
- 3. Desentralisasi Kewenagan UU 23/2014 Pusat Daerah (UP.Konkruen dan UP.Umum) Beban & Tanggung Jawab Keuangan UU 33/2004 Pusat Daerah (Perluasan Tax Base; Dana Perimbangan) Sumber Dana
- 4. PENDAPATAN DAERAH Penyelenggaraan Pemerintahan (Daerah : OTDA) K E B U T U H A N Pelayanan pd Masyarakat (Publik) Pembangunan secara Berkesinambungan (Sustainability)
- 5. Anggaran : APBD (Pendapatan Daerah) Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan di Daerah Kemandirian Salah Satu Instrumen dalam menghadapi Tantangan tersebut Rp
- 6. Sumber: Data Konsolidasi APBD 2014 (Diolah) Ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah (Sidik: 2002)
- 7. 0 2 4 6 8 celah fiskal kebutuhan fiskal kapasitas fiskal Celah fiskal Padahal: semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD, semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah (Syamsi: 1987)
- 8. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) sementara penerimaan daerah (fiscal capasity) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap; Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui charging for service direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah; Rendahnya kualitas sarana dan prasarana (seperti: jalan, pasar, terminal, dan sebagainya) sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi daerah; DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi; dan Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.
- 10. Adalah desaign cara atau sistem dalam rangka meningkatkan perolehan pajak dan retribusi sebagai unsur pokok pembentuk PAD.
- 11. 11 HAK PEMDA UNTUK MEMUNGUT PENDAPATAN DAERAH (PAJAK & RETRIBUSI DAERAH), SEKALIGUS MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA UTK MEMBELANJAKAN ANGGARAN SESUAI ASPIRASI MASYARAKAT BUKAN ASPIRASI APARATUR MERUPAKAN KEWAJIBAN RAKYAT UNTUK MEMBAYAR, SEKALIGUS HAK RAKYAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN UMUM YANG OPTIMAL
- 12. Hasil (yeild) Keadilan (equity) Daya guna ekonomi (economic efficiency) Kemampuan melaksanakan (ability to implement) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. (Devas: 1989)
- 13. Jenis retribusi daerah: Retribusi jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan umum yg dapat dinikamati oleh pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha, adalah jasa yang diberikan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi perizinan tertentu. Adalah kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang/badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang prasarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 14. Ada dua alat utama (measures) yang tersedia bagi pemda,dalam mengoptimalkan PAD maupun mengembangkan potensi: Policy measures, penetapan objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak Administrative measures upaya administrati Suatu kebijakan yang dibuat tidak akan menuai hasil bila kemampuan administratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak tersedia (Tumakaka: 2004)
- 15. Memperluas basis penerimaan Yang dalam hitungan ekonomi diangap potensial Memperkuat proses pemungutan Regulasi, penyesuaian tarif dan peningkatan SDM Meningkatkan pengawasan Memperbaiki sistem manajemen pengawasan Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Memperbaiki prosedur administrasi dan meningkatkan efisiensi pemungutan Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- 16. Intensifikasi PAD Adalah tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan melakukan pemungutan dengan lebih ketat dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup: 1. aspek kelembagaan, 2. aspek ketatalaksanaan, (baik administrasi maupun operasional) 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian. 4. Peningkatan SDM (Personalia) pengelola PAD
- 17. Adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun khusus yang bersumber dari pajak jangan sampai memberatkan masyarakat dan mengganggu perekonomian. Menurut UU No.34/2000, kriterianya sbb: Bersifat sbg pajak dan bukan retribusi Objek pajak terdapat diwilayah ybs, dan mempunyai mobiltas rendah dan hanya melayani wilayah daerah ybs. Objek dan dasar penggenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat Potensi memadai Tidak memberikan dampak ekomoni negatif Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat Menjaga kelestarian lingkungan,
- 19. Daya Tarik Memberi kemudahan bagi investor dalam proses berinvestasi dengan menyediakan pelayanan perizinan yang jelas dan pasti. Kemudahan Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor untuk mengivestasikan modalnya di wilayah anda