Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
Download as pptx, pdf0 likes295 views
Dokumen ini membahas tata cara revisi anggaran tahun 2013, termasuk latar belakang, dasar hukum, dan tujuan revisi tersebut untuk menyesuaikan kondisi pelaksanaan anggaran. Terdapat ruang lingkup dan batasan yang mengatur revisi anggaran, serta kewenangan dalam pelaksanaannya, yang melibatkan persetujuan dari DPR RI. Batas akhir pengajuan revisi diatur secara spesifik, menyoroti pentingnya revisi anggaran untuk efisiensi penggunaan anggaran.
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
- 1. Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 PMK No. 32/PMK.02/2013 HAIFA NURAFIFAH (125134045) SHAFIRA NURUL FIRDAUSTA (125134057) ROKI SUKAMTO
- 2. Pokok-pokok Penting 1. Pendahuluan 2. Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran 3. Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran 4. Mekanisme Penyeleseian revisi
- 3. 1. Pendahuluan a. Latar Belakang Revisi Anggaran b. Dasar Hukum Revisi Anggaran c. Tujuan Revisi Anggaran
- 4. a. Latar Belakang Revisi Anggaran 1) Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama. 2) Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan. 3) Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan. 4) Adanya perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan.
- 5. b. Dasar Hukum Revisi Anggaran 1. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 : pasal 8 : penyesuaian belanja Subsidi Energi; Pasal 11 : perubahan/pergeseran rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat. Pasal 26 : penyesuaian pembayaran bunga utang. Pasal 29 : penyelesaian kegiatan pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam TA 2012. 2. Keppres No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) TA 2013, Pasal 2 : Perubahan/pergeseran rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja Pemerntah Pusat, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 6. c. Tujuan Revisi Anggaran 1. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan 2. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan 3. Mempercepat pencapaian kinerja K/L 4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN
- 7. 2. Lingkup dan Batasan Revisi Anggaran 2.1. Ruang Lingkup Revisi Anggaran : 2.1.1 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah; 2.1.2 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; 2.1.3 Perubahan/Ralat kesalahan administratif; 2.2. Batasan Revisi Anggaran
- 8. 2.1 Ruang Lingkup Revisi Anggaran 2.1.1 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah: Penyebab terjadinya perubahan; Akibat revisi anggaran; 2.1.2 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap: Penyebab terjadinya revisi; Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program; jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level APBN; 2.1.3 Perubahan/ralat kesalahan administratif: Rincian jenis kesalahan administratif;
- 9. 2.1.1 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah Penyebab terjadinya perubahan: 1)kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; 2)lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3)Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN; 4)penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah UU mengenai APBN TA 2013 ditetapkan; 5)penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; 6)penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU; 7)pengurangan alokasi pinjaman proyek luar negeri; 8)perubahan pagu anggaran pembayaran Subsidi Energi; dan/atau 9)perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.
- 10. Akibat revisi anggaran: 1)penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/ Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan penambahan volume Keluaran; 2)penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/ Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap; atau 3)pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/ Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap.
- 11. 2.1.2 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap Penyebab terjadinya revisi : 1)Hasil Optimalisasi; 2)sisa anggaran swakelola; 3)kekurangan Biaya Operasional; 4)perubahan prioritas penggunaan anggaran; 5)perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau 6)Keadaan Kahar.
- 12. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level Program : 1)Pergeseran dalam satu Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker; 2)Pergeseran antar Keluaran, satu Kegiatan dan satu Satker; 3)Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker; 4)Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; 5)Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Satker; 6)Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker; 7)Pencairan blokir/tanda bintang (*); 8)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht; 9)Penggunaan dana Output Cadangan; 10)Penambahan/perubahan rumusan kinerja; 11)Perubahan Komposisi Pendanaan.
- 13. Jenis revisi anggaran untuk pagu anggaran tetap pada level APBN: 1)Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran K/L; 2)Pergeseran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); 3)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht;
- 14. 2.1.3 Perubahan/ralat kesalahan administratif: 1)ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama; 2)ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 3)perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap; 4)ralat kode nomor register PHLN/PHDN; 5)ralat kode kewenangan; 6)ralat kode lokasi; 7)ralat cara penarikan PHLN/PHDN; 8)ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.
- 15. 2.2. Batasan Revisi Anggaran 1) Tidak mengurangi alokasi anggaran : Biaya operasional, tunjangan profesi, pengadaaan bahan makanan; Pembayaran tunggakan; Rupiah Murni Pendamping (RMP); Yang sudah direalisasikan. 2) Tidak mengurangi volume Keluaran : Kegiatan prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013; Kebijakan Prioritas Pemerintah yg ditetapkan setelah RKP Tahun 2013 dan selama tahun anggaran berjalan; 3) Kriteria penggunaan sisa anggaran yang berasal dari Hasil Optimalisasi dan Kegiatan Swakelola : Hal yg bersifat prioritas; Hal yg bersifat mendesak; Hal yg bersifat darurat; Hal yg tidak dapat ditunda.
- 16. 3. Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran a.Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran pada : 1)Direktorat Jenderal Anggaran; 2)Kantor Wilayah DJPBN; 3)Unit Eselon I K/L; 4)Kuasa Pengguna Anggaran; b.Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI; c.Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran.
- 21. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR RI
- 22. Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran a.Tanggal 11 Oktober 2013, untuk Revisi Anggaran pada DJA; dan b.Tanggal 18 Oktober 2013, untuk Revisi Anggaran pada Kanwil DJPBN. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013. Dalam hal ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013 belum diterbitkan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 16 Desember 2013.
- 23. 4. Mekanisme Penyelesaian Revisi
- 29. Terimakasih