Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Nov 4, 2015Download as PPTX, PDF0 likes761 views

Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola pembangunan daerah dan peran institusi serta mekanisme pelaksanaannya. Ia menjelaskan pengertian good governance menurut World Bank, karakteristiknya, ciri-cirinya, peran institusi seperti Bappeda, SKPD, inspektorat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen berakhir dengan kesimpulan bahwa good

Tata Kelola Pembangunan Daerah,
Peran Institusi dan Mekanisme
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pengertian
Good governance menurut World Bank merupakan
sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang
sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan
pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta
penciptaan legal and political framework bagi
tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:18)

Karakteristik Good Governance
 Partisipasi
 Aturan Hukum
 Transparansi
 Daya Tanggap
 Berorientasi Konsensus
 Berkeadilan
 Efektif dan Efisien
 Akuntabilitas
 Visi Strategis

Ciri-ciri Good Governance
 Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah,
swasta dan masyarakat
 Komunikasi
 Proses penguatan diri sendiri
 Keseimbangan kekuatan
 interdependensi

Peran Institusi
 Perencanaan : Bappeda
 Pelaksanaan : SKPD
 Evaluasi : Inspektor

Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kesimpulan
 Good governance merupakan pemerintahan yang baik
dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam
pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak
saling berbenturan , memperoleh dukungan dari
rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis
yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan.

Kota merupakan sebuah wilayah yang mempunyai penduduk relatif besar, luas area terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi (Kamus Tata Ruang). Jumlah penduduk di kota-kota besar salah satunya Kota Surabaya terus meningkat, salah satu faktor yang meyebabkan jumlah penduduk terus meningkat di Kota Surabaya adalah karena urbanisasi dari desa/kota-kota kecil ke Kota Surabaya dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Banyaknya urbanisasi dari desa/kota-kota kecil ke Surabaya menyebabkan banyak keinginan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai macam barang yang dijual sehingga konsumen berbondong-bondong datang kesana. Banyaknya pembangunan mall di Kota Surabaya terkadang tidak disertai dengan ijin analisis dampak lalu lintas (andalalin). Padahal analisis dampak lalu lintas sangat penting dilakukan ketika mall tersebut dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang masuk dan keluar dari mall tersebut. Grand City adalah salah satu mall di Kota Surabaya yang terletak di kawasan Surabaya Pusat yang ketika pendirian mall tersebut tidak mengkaji analisis dampak lalu lintas (andalalin) dan seharusnya pendirian mall grand city mengkaji adanya andalalin atau mengikuti regulasi yang telah ditetapkan karena jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, dampak yang ditimbulkan besar yang dapat menimbulkan kerugian di berbagai pihak dan juga kerusakan lingkungan.

Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin

��

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang

��

Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo

��

Materi Pembelajaran Candra Prasetyo Wibowo.pptxCandraPrasetyoWibowo1

��

1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptxsaptofs2

��

Konsep good governanceNaniisrina A

��

Dokumen tersebut membahas konsep good governance dan implementasinya di Indonesia. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi dan pasar bebas. Indonesia berusaha menerapkan good governance namun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik sosial. Diperlukan penegakan prinsip- prinsip good governance seperti partisipasi masyarak

Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin

��

HOW TO GOVERN A GOOD GOVERNANCE FOR STUDENT.pptxtutiksuwantini39

��

Pemerintahan yang baik di indonesia dan perkembangannya hsp.pptxLuhAriyani1

��

Government dan Manajemen Shafiyya Darisfa

��

Makalah good governanceKhuzain Achmed

��

Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin

��

TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1

��

BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait

��

EKMA 4116 - Modul 12 Good Governance & Good Corporate GovernanceAncilla Kustedjo

��

Presentasi pemerintahan _14_Good_Governance.pptxLuhAriyani1

��

Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin

��

Akuntabilitas publik dalam proses hukum menuju tata kelola pemerintahansyahrimeza

��

Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82

��

Good Governance Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.pptxHerningHambarrukmi1

��

Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaMahardhika WiJaya

��

Presentasi Good Governance_Kewarganegaraan.pptxfahmisyam2

��

PPT Kelompok 3-Good Governance-Kewarganegaraan.pptxfahmisyam2

��

21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governanceAdimarsi

��

BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127

��

KONSEPSI GG.pdfulfabinada

��

Evaluasi kebijakan spasialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

More Related Content

Similar to Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah (20)

Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin

��

HOW TO GOVERN A GOOD GOVERNANCE FOR STUDENT.pptxtutiksuwantini39

��

Pemerintahan yang baik di indonesia dan perkembangannya hsp.pptxLuhAriyani1

��

Government dan Manajemen Shafiyya Darisfa

��

Makalah good governanceKhuzain Achmed

��

Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin

��

TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1

��

BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait

��

EKMA 4116 - Modul 12 Good Governance & Good Corporate GovernanceAncilla Kustedjo

��

Presentasi pemerintahan _14_Good_Governance.pptxLuhAriyani1

��

Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin

��

Akuntabilitas publik dalam proses hukum menuju tata kelola pemerintahansyahrimeza

��

Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82

��

Good Governance Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.pptxHerningHambarrukmi1

��

Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaMahardhika WiJaya

��

Presentasi Good Governance_Kewarganegaraan.pptxfahmisyam2

��

PPT Kelompok 3-Good Governance-Kewarganegaraan.pptxfahmisyam2

��

21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governanceAdimarsi

��

BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127

��

KONSEPSI GG.pdfulfabinada

��

Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiDadang Solihin

��

HOW TO GOVERN A GOOD GOVERNANCE FOR STUDENT.pptxtutiksuwantini39

��

Pemerintahan yang baik di indonesia dan perkembangannya hsp.pptxLuhAriyani1

��

Government dan Manajemen Shafiyya Darisfa

��

Makalah good governanceKhuzain Achmed

��

Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin

��

TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1

��

BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait

��

EKMA 4116 - Modul 12 Good Governance & Good Corporate GovernanceAncilla Kustedjo

��

Presentasi pemerintahan _14_Good_Governance.pptxLuhAriyani1

��

Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Dadang Solihin

��

Akuntabilitas publik dalam proses hukum menuju tata kelola pemerintahansyahrimeza

��

Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82

��

Good Governance Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.pptxHerningHambarrukmi1

��

Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaMahardhika WiJaya

��

Presentasi Good Governance_Kewarganegaraan.pptxfahmisyam2

��

PPT Kelompok 3-Good Governance-Kewarganegaraan.pptxfahmisyam2

��

21947378 manajemen-strategi-sektor-publik-langkah-tepat-menuju-good-governanceAdimarsi

��

BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127

��

KONSEPSI GG.pdfulfabinada

��

More from Himpunan Mahasiswa Planologi ITS (14)

Evaluasi kebijakan spasialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Eksternalitas ekonomiHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Pertambahan jumlah yang penduduk yang terus meningkat menjadi penyebab tingginya tekanan penduduk terhadap daya dukung lahan. Sebagian besar memanfaatkan lahan sebagai permukiman tanpa memperhatikan aspek kelestarian alam. Dengan demikian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) merancang suatu pola pengelolaan DAS hulu yang berwawasan lingkungan, yaitu melalui model eco-settlements.

KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Dokumen ini membahas kenaikan harga lahan di Jalan Gajah Mada Semarang akibat semakin berkembangnya aktivitas komersial di kawasan tersebut. Harga lahan yang pada 1990-an berkisar Rp5 juta/m2 meningkat menjadi puluhan juta rupiah pada 2011 lantaran lokasinya yang strategis dekat Simpang Lima dan semakin banyaknya bisnis yang bermunculan. Tingkat aktivitas perdagangan yang semakin ramai di koridor jalan

AmdalHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Pempem Analisis FinansialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Dokumen tersebut membahas analisis keuangan dalam proses pembiayaan pembangunan. Terdapat beberapa kriteria investasi yang digunakan seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit-Cost Ratio, dan Gross Benefit-Cost Ratio untuk menilai kelayakan suatu proyek pembangunan. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan formulasi, implementasi, operasi, dan evaluasi dari suatu proyek pembangunan.

Konsep dasar analisis finansialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Proyek adalah kegiatan – kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber – sumber untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan – kegiatan tersebut dapat berbentuk investasi baru seperti pembangunan pabrik, pembuatan jalan raya atau kereta api, irigasi, bendungan, perkebunan, pembukaan hutan, dan sebagainya. Suatu proyek dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, badan – badan swasta, atau orginasi – orginasi sosial maupun oleh perorangan Sumber - sumber yang digunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang – barang modal, tanah, bahan - bahan setengah jadi, bahan – bahan mentah, tenaga kerja, dan waktu. Sumber – sumber tersebut sebagian, sebagian atau seluruhnya, dapat dianggap sebagai barang atau jasa konsumsi yang dikorbankan dari penggunaan masa sekarang untuk memperoleh benefit yang lebih besar di masa yang akan datang Benefit tersebut dapat berbentuk tingkat konsumsi yang lebih besar, penambahan kesempatan kerja, perbakan tingkat pendidikan atau kesehatan, dan perubahan / perbaikan suatu sistem atau struktur. Suatu proyek dapat dinyatakan berakhir bila sudah pasti atau diduga tidak memberikan benefit lagi. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan berarti bahwa baik sumber – sumber yang dipergunakan dalam satu proyek maupun hasil – hasil proyek tersebut dapat dipisahkan dari sumber – sumber yang dipergunakan dalam satu proyek maupun hasil – hasil proyek tersebut dapat dipisahkan dari sumber – sumber yang dipergunakan oleh dan hasil – hasil dari kegiatan yang lain. Kegiatan yang dapat direncanakan berarti bahwa : Baik biaya maupun hasil – hasil pokok dari proyek dapat dihitung atau diperkirakan; dan Kegiatan – kegiatan dapat disusun sedemikian rupa sehingga dengan penggunnan sumber–sumber yang terbatas dapat diperoleh benefit yang sebesar mungkin.

[Minggu 5] anlok central place theoryHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Landasan dari teori lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan baik yang berada diatasnya maupun dibawahnya. Lokasi menggambarkan posisi dalam ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Teori lokasi mempelajari analisa keruangan dan aplikasinya yang dapat dipahami melalui hubungan politis dan ekonomis antara satu daerah dengan daerah yang lain, bentuk hubungan sosial ekonomi serta dapat memahami bagaimana bagaimana suatu daerah-daerah berkembang berhubungan dengan daerah yang lain. Analisis pola keruangan yang ada dalam suatu regional wilayah. Teori lokasi adalah ilmu yang yang menyelidiki tata ruang (spatial order) dengan kegitan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Dalam mempelajari lokasi berbagai kegitan, ahli ekonomi regional atau geografi terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang dianalisis adalah datar dan kondisinya disemua arah adalah sama. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan ‘gangguan’ ketika manusia berhubungan atau berpegian dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi kelokasi lainnya. Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut dapat disebut sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Teori Christaller (1993) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya dalam satu wilayah. Bunyi teori Cristaller adalah jika persebaran penduduk dan daya beli sama baiknya dengan bentang alam, sumber daya, dan fasilitas transportasinya semuanya berjalan seragam, lalu pusat-pusat permukiman menyediakan layanan yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat permukiman lainnya.

Anlok central place theoryHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Klaster industri dan aglomerasiHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Perkembangan klaster industri digambarkan sebagai suatu siklus hidup klaster industri. Siklus hidup klaster merupakan sesuatu hal yang mulai menjadi prioritas untuk dipelajari saat ini (Bergman, 2008). Semenjak tahun 1998 hingga sekarang, telah banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari dinamika klaster dengan tujuan mencari bagaimana bentuk siklus hidup klaster (Maskell & Kebir, 2005). Penelitian tersebut dilakukan untuk melakukan identifikasi karakteristik serta kebijakan dan strategi yang diberikan dalam tiap tahapan perkembangan klaster. Selain itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari kondisi nyata yang terjadi pada klaster yang telah dikembangkan. Hal itu dilakukan untuk menjawab mengapa klaster-klaster dengan kondisi awal yang sama ketika terbentuk, tetapi hasil perkembangannya dapat jauh berbeda (Bergman, 2008). Kemungkinan hasil perkembangan yang dapat terjadi yaitu terdapat klaster yang berkembang dengan pesat sedangkan lainnya justru mengalami penurunan kinerja bahkan dapat mengalami kegagalan. Penelitian untuk mengidentifikasi siklus hidup klaster telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ((Swann, 2002); (Brenner, 2004); (Maskell & Kebir, 2005); (Bergman, 2008); (Menzel & Fornahl, 2009)). Brenner (2004) mengemukakan teori klaster serta teori siklus hidup klaster secara lengkap setelah melakukan identifikasi menyeluruh pada keseluruhan tahapan siklus hidup mulai dari entry, exit dan growth. Penelitian tersebut disempurnakan oleh Menzel (2009). Dalam penelitiannya, Menzel (2009) menggunakan pendekatan knowledge-based dalam menganalisa siklus hidup klaster. Penelitian tersebut berhasil menemukan penjelasan mengapa siklus hidup klaster berbeda dengan siklus hidup industri serta menemukan kemungkinan adanya tahap renewal setelah klaster mengalami tahap decline atau lock-in. Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan obyek yaitu spontaneus cluster yang berada pada negara maju. Sedangkan penelitian tentang siklus hidup pada government driven cluster (klaster inisiasi pemerintah) yang biasanya banyak terdapat pada negara berkembang, masih sedikit dilakukan. Telah diketahui bahwa klaster Industri di Indonesia secara dominan merupakan hasil inisiasi pemerintah (Depperin, 2008). Klaster industri telah menjadi suatu kebijakan pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur industri Indonesia semenjak tahun 2005 (Depperin, 2007). Tetapi dalam perkembangannya masih belum menunjukkan hasil positif yang signifikan memperkuat struktur industri.Dalam makalah ini penulis membahas tentang Klaster Industri dan Aglomerasi serta study kasus terkait Klaster dan Aglomerasi serta keterkaitan antara Klaster dan Aglomerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Fix ppt ekwilHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Klaster industri dan aglomerasi industri merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Klaster industri mendorong industri untuk bersaing satu sama lain, sedangkan aglomerasi industri terjadi karena penghematan biaya akibat lokasi yang berdekatan. Suatu aglomerasi industri terdiri dari beberapa klaster industri dan memiliki skala serta keanekaragaman yang lebih besar dibanding klaster industri.

Evaluasi kebijakan spasialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Eksternalitas ekonomiHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

AmdalHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Pempem Analisis FinansialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Konsep dasar analisis finansialHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

[Minggu 5] anlok central place theoryHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Anlok central place theoryHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Klaster industri dan aglomerasiHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Fix ppt ekwilHimpunan Mahasiswa Planologi ITS

��

Recently uploaded (7)

Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...DNcen

��

3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptxyuyundharmawacana

��

Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfANdika370558

��

Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negaranatta sanjaya

��

Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptxMokhtarHadiW

��

sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptxagathadebby1

��

Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitiannatta sanjaya

��

Bahan Tayang Perencanaan P2B Tahun 2025 22 jan (bahan rapat Aspirasi)-edit 21...DNcen

��

3. HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA.pptxyuyundharmawacana

��

Hasil Dara Susenas Statistik Perumahan _03 Des 24.pdfANdika370558

��

Materi Perkuliahan Teori Administrasi Negaranatta sanjaya

��

Paparan Rakor BIDANG PSMA januari 2024.pptxMokhtarHadiW

��

sejarah admnistrasi perusahaan negara.pptxagathadebby1

��

Penulisan Tinjauan Pustaka untuk Penelitiannatta sanjaya

��

Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1. Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Pengertian Good governance menurut World Bank merupakan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:18)

3. Karakteristik Good Governance  Partisipasi  Aturan Hukum  Transparansi  Daya Tanggap  Berorientasi Konsensus  Berkeadilan  Efektif dan Efisien  Akuntabilitas  Visi Strategis

4. Ciri-ciri Good Governance  Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat  Komunikasi  Proses penguatan diri sendiri  Keseimbangan kekuatan  interdependensi

5. Peran Institusi  Perencanaan : Bappeda  Pelaksanaan : SKPD  Evaluasi : Inspektor

6. Peran Institusi Evaluasi

7. Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah

8. Kesimpulan  Good governance merupakan pemerintahan yang baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan , memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan.

9. TERIMA KASIH

�ݺ�ߣ

Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Recommended

More Related Content

Similar to Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah (20)

More from Himpunan Mahasiswa Planologi ITS (14)

Recently uploaded (7)

Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Daerah