際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Selasa, 14 April 2015
Manajemen Lahan dalam
Pengelolaan dan
Pendayagunaan Lahan
Perkotaan
Manajemen Kota
Selasa, 14 April 2015
1. Rofiqoh Etika Amalin
2. Amiroh
4. Dinar Fitriasari
3. Rizqia Mintarsih
5. Amelia Puspasari
3612100003
3612100004
3612100010
3612100015
3612100019
Oleh :
Selasa, 14 April 2015
Pengertian Manajemen Lahan
Manajemen lahan adalah suatu proses perencanaan
dan pengambilan keputusan, pengorganisasian,
memimpin dan pengendalian organisasi manusia,
keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif
dalam memanajemen lahan itu sendiri
Selasa, 14 April 2015
Pemanfaatan
Pengendalian
Pengadaan
Pengadaan Lahan dilakukan Pemerintah
Pembebasan Lahan dilakukan swasta
Jenis Manajemen Lahan
Selasa, 14 April 2015
Pengadaan Lahan
LINGKUP ISU PERSOALAN
Pengadaan lahan
Penawaran dan
permintaan lahan
Kesulitan memperoleh lahan
Harga lahan yang tinggi
Spekulasi
Kelembagaan
Ijin lokasi yang berlebihan
Prosedur pengadaan dan pembebasan lahan yang
tidak pasti
Hak atas lahan
Ketidakpastian / ketidakamanan kepemilikan
Sengketa lahan
Status lahan hak ulayat/hak adat
Selasa, 14 April 2015
Pemanfaatan Lahan
LINGKUP ISU PERSOALAN
Pemanfaatan
Penataan lahan
Lahan terlantar
Stagnasi fungsi (pusat kota/kota lama)
Ketidakteraturan pemanfaatan lahan
Pengembangan kegiatan di lokasi yang tidak
tepat
Ekonomi dan nilai
lahan
Sebaran kegiatan pelayanan yang tidak merata
Investasi yang tidak optimum
Timbulnya eksternalitas negatif
Selasa, 14 April 2015
Pengendalian Lahan
LINGKUP ISU PERSOALAN
Pengendalian lahan
Penataan
lahan
Pembangunan yang tidak terkendali
Perubahan pemanfaatan lahan
kelembagaan
Tidak ada/ belum lengkapnya pengaturan lahan
Konflik kepentingan / kewenangan lembaga
Selasa, 14 April 2015
Pengadaan Lahan
Pengadaan Tanah Utk Kepentingan Umum (Pemerintah)
 Acuannya : UU no. 2 Th. 2012 tentang Pengadaan Lahan Bagi
Pembangunan Utk Kepentingan Umum
Aturan Pelaksanaannya :
 Perpres no. 71 Th. 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum.
 Peraturan Kepala BPN No. 5 Th 2012 ttg Petunjuk Teknis
Pengadaan Lahan
Selasa, 14 April 2015
Yang Termasuk Kepentingan Umum
 Jl. Umum (termasuk Jl. Tol), Rel KA &
sarananya
 Sal. Air Minum, Sal. Pembuangan Air, &
Sanitasi, Waduk, Bendungan, Irigasi, &
Bangunan Pengairan lainnya.
 Pelabuhan , Bandar Udara, & Terminal.
 Infrastrukture minyak, gas, & panas bumi
 Pembangkit listrik dan prasarana distrubusinya
 Jar. Telekomunikasi dan Informatika Pem.
 Tempat Pembuangan & Pengolahan Sampah
 RS Pem. / Pemda.
 Fas. Keselamatan Umum spt tanggul banjir &
lahar , serta lain2 bencana
 Pemakaman Umum Pem. / Pemda
 Fasos, Fasum, & RTH Publik
 Cagar Alam dan Cagar Budaya
 Kantor Pem, Pemda, & Desa
 Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan,
Konsolidasi Tanah.
 Prasarana Pendidikan Pem. / Pemda
 Prasarana OR Pem. / Pemda
 Pasar umum, & Lap. Parkir umum
RS Pem. / Pemda.
Selasa, 14 April 2015
Tahapan Pengadaan Tanah
 Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan
inventarisasi.
 Tim Apraisal Independen menetapkan nilai ganti rugi.
 BPN, Tim Apraisal, dan instansi yang memerlukan
tanah melaksanakan musyawarah dengan masyarakat
pemilik tanah.
 Pembayaran ganti rugi.
 BPN menyelesaikan sertipikat tanah atas nama instansi
yang memerlukan tanah.
Pelaksanaan
Persiapan
Perencanaan
Selasa, 14 April 2015
Pengadaan Lahan
Jika status tanahnya adalah Hak Milik
Penurunan hak menjadi HGB/HGU/HP, yang dilanjutkan dengan
jual beli (setelah menjadi HGB/HGU/HP)
Jika status tanahnya adalah HGB/HGU/HP
Jangka waktunya masih berlaku :
Pembelinya baik perorangan maupun badan hukum bisa
langsung melakukan akta jual beli biasa.
Jangka waktunya sudah berakhir:
Mengajukan permohonan hak kembali atas nama pembeli,
setelah haknya timbul, baru dilakukan jual beli biasa.
Dibuatkan akta jual beli bangunan dan pengoperan hak secara
notariil, baru diajukan hak baru oleh pembeli.
Selasa, 14 April 2015
Land
Consolidation
Konsep Manajemen Lahan
 Konsolidasi lahan adalah bentuk kegiatan mengenai
pengelolaan tata guna lahan dengan cara pengaturan
kembali penggunaan lahan dan penguasaan bidang-bidang
tanah.
 Model dari konsolidasi lahan ini terdapat 3 jenis, yakni :
 Model pengumpulan bidang-bidang tanah yg berserakan
 Model konsolidasi tanah subdivision atau pengkaplingan
tanah
 Model penataan kembali bidang tanah (land
readjustment)
Selasa, 14 April 2015
Land
Sharing
Land
Acquisition
 Land acquisition adalah hak atas tanah yang diambilalih
dengan cara yang seolah memaksakan.
 Caranya
 Tawar menawar
 Sewa
 Barter
 Land sharing adalah pengadaan tanah untuk kepentingan
usaha. Jadi, pemilik tanah menyerahkan tanahnya pada
investor untuk dibangun tanpa menyerahkan haknya.
Konsep Manajemen Lahan (1)
Selasa, 14 April 2015
Land Pooling
 Land Pooling adalah mengumpulkan bidangbidang tanah yg
sempit dlm 1 areal menjadi 1 bidang.
 Kepemilikan tanah berdasarkan land pooling adalah dengan
bukti hak sertipikat strata title.
Konsep Manajemen Lahan (2)
Selasa, 14 April 2015
Selasa, 14 April 2015
 Land Banking adalah penyediaan lahan siap bangun
(hampir sama dengan Kasiba & Lisiba).
 Tujuan dari land banking adalah mengalihkan
keuntungan kenaikan harga tanah dari swasta
menjadi keuntungan publik.
 Penyelenggara : Pemerintah.
Konsep Manajemen Lahan (4)
Land
Banking
Selasa, 14 April 2015
Transfer of
Development
Rights
 Pemilik tanah pada kawasan yang dibatasi
pembangunannya (kawasan konservasi, rawan bencana,
jalur penerbangan) hak membangunnya ditransfer ke
pihak lain.
 Misal Pemilik bangunan bersejarah, hak membangunnya
dijual ke tetangga di mana diberi kelonggaran ketentuan.
Misalnya maksimal 2 lantai boleh 3 lantai.
 Bila hak membangun tidak bisa ditransfer seperti itu
(misalnya karena pada jalur penerbangan) maka hak
membangunnya harus ada kompensasi (insentif dari
Pembagunan atau pihak yang berkepentingan).
Konsep Manajemen Lahan (5)
Studi Kasus
Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum
(Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek
Jalan Tol Semarang  Solo Di Kabupaten Semarang)
Selasa, 14 April 2015
Kesimpulan
 Ojhjhgdwtusyhb
Terima Kasih

More Related Content

What's hot (20)

Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
Agus Dwi Wicaksono
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
ushfia
PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...
PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...
PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...
Hanifah Nurhayati
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
Fitri Indra Wardhono
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan DesaPanduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
infosanitasi
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahSistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Joy Irman
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
jamestravolta
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Arya Pinandita
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Penataan Ruang
Land use planning
Land use planningLand use planning
Land use planning
Ardita Putri Usandy
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
bintang purba
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
Prasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
YettiAnita
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
infosanitasi
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
Shahnaz Acrydiena
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Guruh Pratama Zulkarnaen
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
ushfia
PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...
PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...
PPT ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN OKSIGEN (Stu...
Hanifah Nurhayati
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
Fitri Indra Wardhono
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan DesaPanduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
infosanitasi
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahSistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air Limbah
Joy Irman
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
jamestravolta
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Arya Pinandita
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Penataan Ruang
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
bintang purba
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
YettiAnita
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
infosanitasi
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
Shahnaz Acrydiena

More from Himpunan Mahasiswa Planologi ITS (15)

Evaluasi kebijakan spasial
Evaluasi kebijakan spasialEvaluasi kebijakan spasial
Evaluasi kebijakan spasial
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Eksternalitas ekonomi
Eksternalitas ekonomiEksternalitas ekonomi
Eksternalitas ekonomi
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...
KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...
KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Kasus Pelanggaran Andalalin Grand City Mall Surabaya
Kasus Pelanggaran Andalalin Grand City Mall Surabaya Kasus Pelanggaran Andalalin Grand City Mall Surabaya
Kasus Pelanggaran Andalalin Grand City Mall Surabaya
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Amdal
AmdalAmdal
Amdal
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Pempem Analisis Finansial
Pempem Analisis FinansialPempem Analisis Finansial
Pempem Analisis Finansial
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Konsep dasar analisis finansial
Konsep dasar analisis finansialKonsep dasar analisis finansial
Konsep dasar analisis finansial
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
[Minggu 5] anlok central place theory
[Minggu 5] anlok central place theory[Minggu 5] anlok central place theory
[Minggu 5] anlok central place theory
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Anlok central place theory
Anlok central place theoryAnlok central place theory
Anlok central place theory
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Klaster industri dan aglomerasi
Klaster industri dan aglomerasiKlaster industri dan aglomerasi
Klaster industri dan aglomerasi
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Fix ppt ekwil
Fix ppt ekwilFix ppt ekwil
Fix ppt ekwil
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Tata Kelola Pembangunan Daerah, Peran Institusi, dan Mekanisme Pelaksanaan Pe...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Rencana Urban Desain Kawasan Koridor Ir. H. Soekarno (Middle East Ring Road) ...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...
KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...
KAJIAN HARGA LAHAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN AKTIVITAS KOMERSIAL DI KOR...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS

Recently uploaded (8)

HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptxHUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
OzhaTiwa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis
HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptxHUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
OzhaTiwa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALI...
mohgalihrakasiwi2002
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdfTindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
Tindak_Lanjut_Penyesuaian_Jadwal_Pengangkatan_CASN_T_A_2024_1.pdf
CI kumparan
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?
EnforceA Real Solution
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdfSistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf
CI kumparan
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.pptPPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
PPT Hukum Acara PTUN MATERI PEMBELAJARAN.ppt
a1011231229
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
PPT - UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH T...
mohgalihrakasiwi2002
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
Materi Pert 3 legal drafting DASAR KEBERLAKUAN DAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...
TrinurhayatiUINWalis

Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan

  • 1. Selasa, 14 April 2015 Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan Manajemen Kota
  • 2. Selasa, 14 April 2015 1. Rofiqoh Etika Amalin 2. Amiroh 4. Dinar Fitriasari 3. Rizqia Mintarsih 5. Amelia Puspasari 3612100003 3612100004 3612100010 3612100015 3612100019 Oleh :
  • 3. Selasa, 14 April 2015 Pengertian Manajemen Lahan Manajemen lahan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif dalam memanajemen lahan itu sendiri
  • 4. Selasa, 14 April 2015 Pemanfaatan Pengendalian Pengadaan Pengadaan Lahan dilakukan Pemerintah Pembebasan Lahan dilakukan swasta Jenis Manajemen Lahan
  • 5. Selasa, 14 April 2015 Pengadaan Lahan LINGKUP ISU PERSOALAN Pengadaan lahan Penawaran dan permintaan lahan Kesulitan memperoleh lahan Harga lahan yang tinggi Spekulasi Kelembagaan Ijin lokasi yang berlebihan Prosedur pengadaan dan pembebasan lahan yang tidak pasti Hak atas lahan Ketidakpastian / ketidakamanan kepemilikan Sengketa lahan Status lahan hak ulayat/hak adat
  • 6. Selasa, 14 April 2015 Pemanfaatan Lahan LINGKUP ISU PERSOALAN Pemanfaatan Penataan lahan Lahan terlantar Stagnasi fungsi (pusat kota/kota lama) Ketidakteraturan pemanfaatan lahan Pengembangan kegiatan di lokasi yang tidak tepat Ekonomi dan nilai lahan Sebaran kegiatan pelayanan yang tidak merata Investasi yang tidak optimum Timbulnya eksternalitas negatif
  • 7. Selasa, 14 April 2015 Pengendalian Lahan LINGKUP ISU PERSOALAN Pengendalian lahan Penataan lahan Pembangunan yang tidak terkendali Perubahan pemanfaatan lahan kelembagaan Tidak ada/ belum lengkapnya pengaturan lahan Konflik kepentingan / kewenangan lembaga
  • 8. Selasa, 14 April 2015 Pengadaan Lahan Pengadaan Tanah Utk Kepentingan Umum (Pemerintah) Acuannya : UU no. 2 Th. 2012 tentang Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum Aturan Pelaksanaannya : Perpres no. 71 Th. 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum. Peraturan Kepala BPN No. 5 Th 2012 ttg Petunjuk Teknis Pengadaan Lahan
  • 9. Selasa, 14 April 2015 Yang Termasuk Kepentingan Umum Jl. Umum (termasuk Jl. Tol), Rel KA & sarananya Sal. Air Minum, Sal. Pembuangan Air, & Sanitasi, Waduk, Bendungan, Irigasi, & Bangunan Pengairan lainnya. Pelabuhan , Bandar Udara, & Terminal. Infrastrukture minyak, gas, & panas bumi Pembangkit listrik dan prasarana distrubusinya Jar. Telekomunikasi dan Informatika Pem. Tempat Pembuangan & Pengolahan Sampah RS Pem. / Pemda. Fas. Keselamatan Umum spt tanggul banjir & lahar , serta lain2 bencana Pemakaman Umum Pem. / Pemda Fasos, Fasum, & RTH Publik Cagar Alam dan Cagar Budaya Kantor Pem, Pemda, & Desa Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan, Konsolidasi Tanah. Prasarana Pendidikan Pem. / Pemda Prasarana OR Pem. / Pemda Pasar umum, & Lap. Parkir umum RS Pem. / Pemda.
  • 10. Selasa, 14 April 2015 Tahapan Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan inventarisasi. Tim Apraisal Independen menetapkan nilai ganti rugi. BPN, Tim Apraisal, dan instansi yang memerlukan tanah melaksanakan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah. Pembayaran ganti rugi. BPN menyelesaikan sertipikat tanah atas nama instansi yang memerlukan tanah. Pelaksanaan Persiapan Perencanaan
  • 11. Selasa, 14 April 2015 Pengadaan Lahan Jika status tanahnya adalah Hak Milik Penurunan hak menjadi HGB/HGU/HP, yang dilanjutkan dengan jual beli (setelah menjadi HGB/HGU/HP) Jika status tanahnya adalah HGB/HGU/HP Jangka waktunya masih berlaku : Pembelinya baik perorangan maupun badan hukum bisa langsung melakukan akta jual beli biasa. Jangka waktunya sudah berakhir: Mengajukan permohonan hak kembali atas nama pembeli, setelah haknya timbul, baru dilakukan jual beli biasa. Dibuatkan akta jual beli bangunan dan pengoperan hak secara notariil, baru diajukan hak baru oleh pembeli.
  • 12. Selasa, 14 April 2015 Land Consolidation Konsep Manajemen Lahan Konsolidasi lahan adalah bentuk kegiatan mengenai pengelolaan tata guna lahan dengan cara pengaturan kembali penggunaan lahan dan penguasaan bidang-bidang tanah. Model dari konsolidasi lahan ini terdapat 3 jenis, yakni : Model pengumpulan bidang-bidang tanah yg berserakan Model konsolidasi tanah subdivision atau pengkaplingan tanah Model penataan kembali bidang tanah (land readjustment)
  • 13. Selasa, 14 April 2015 Land Sharing Land Acquisition Land acquisition adalah hak atas tanah yang diambilalih dengan cara yang seolah memaksakan. Caranya Tawar menawar Sewa Barter Land sharing adalah pengadaan tanah untuk kepentingan usaha. Jadi, pemilik tanah menyerahkan tanahnya pada investor untuk dibangun tanpa menyerahkan haknya. Konsep Manajemen Lahan (1)
  • 14. Selasa, 14 April 2015 Land Pooling Land Pooling adalah mengumpulkan bidangbidang tanah yg sempit dlm 1 areal menjadi 1 bidang. Kepemilikan tanah berdasarkan land pooling adalah dengan bukti hak sertipikat strata title. Konsep Manajemen Lahan (2)
  • 16. Selasa, 14 April 2015 Land Banking adalah penyediaan lahan siap bangun (hampir sama dengan Kasiba & Lisiba). Tujuan dari land banking adalah mengalihkan keuntungan kenaikan harga tanah dari swasta menjadi keuntungan publik. Penyelenggara : Pemerintah. Konsep Manajemen Lahan (4) Land Banking
  • 17. Selasa, 14 April 2015 Transfer of Development Rights Pemilik tanah pada kawasan yang dibatasi pembangunannya (kawasan konservasi, rawan bencana, jalur penerbangan) hak membangunnya ditransfer ke pihak lain. Misal Pemilik bangunan bersejarah, hak membangunnya dijual ke tetangga di mana diberi kelonggaran ketentuan. Misalnya maksimal 2 lantai boleh 3 lantai. Bila hak membangun tidak bisa ditransfer seperti itu (misalnya karena pada jalur penerbangan) maka hak membangunnya harus ada kompensasi (insentif dari Pembagunan atau pihak yang berkepentingan). Konsep Manajemen Lahan (5)
  • 18. Studi Kasus Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang Solo Di Kabupaten Semarang)
  • 19. Selasa, 14 April 2015 Kesimpulan Ojhjhgdwtusyhb