�ݺ�ߣ

1. SUBJEK HUKUM
1.1 Manusia Biasa (NatuurlijkePersoon)
 Pasal 1 KUHP : Menyatakanbahwamenikmati hakkewarganegaraantidakbergantungpada
hak-hakkenegaraan.
 Pasal 2 ayat 1 KUHP : menegaskanbahwaanakyangada dalamkandunganseorang
perempuan dianggaptelahdilahirkanbilakepentingansi anakmenghendakinya,dengan
memenuhi persyaratan:
 si anak telahdibenihkanpadasaatkepentinganitutimbul
a. si anak harus dilahirkanhidup,dan
b. ada kepentinganyangmenghendaki anaktersebutmemperolehstatussebagai
hukum.
 pasal 2 ayat 2 KUHP Perdata: apabilaiadilahirkanmati makaiadianggaptidakpernahada.
 pasal 27 UUD 1945 : Menetapkanbahwasegalawarganegarabersamaankedudukannyadi
dalamhukum,dalampemerintahan,danwajibmenjunjunghukumdanpemerintahanitu
dengantidakada kecualinya.
2. OBJEK HUKUM
 objekhukummenurutPasal 499 KUH Perdata,Yakni benda.
 berdasarkanPasal 503 sampai denganPasal 504 KUH Perdatadisebutkanbahwabenda
dapat dibagi menjadi 2(dua) yakni bendayangbersifatkebendaandanyangbersifattidak
kebendaan.
 pasal 509 KUH : Bendayangdapat dipindahkan,misalnyameja,kursi,danyangdapat
berpindahsendiricontohnyaternak.
 Pasal 511 KUP : hak-hakatas bendabergerak
 Pasal 1977 KUH : yangmengandungasasdalamHal bendabergerak
 pasal 584 KUH Perdata: cara memperolehhakmilikatassuatubenda.
 penyerahan(levering)atasbendabergerakdiaturdalamPasal 612 KUH Perdata.
 Penyerahan(levering)atasbendaTakberwujuddiaturdalamPasal 613 KUH Perdata.
 Pasal 1754 KUH Perdatatentangperjanjianpinjamganti.
 Pelunasanhutangdenganjaminanumumdidasarkanpadapasal 1131 KUH Perdatadan
Pasal 1132 KUH Perdata.
 gadai diatur dalampasal 1150-1160 KUH Perdata.
 kewajiban-kewajibanpemegangGadai
a. Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdatapemeganggadai bertanggungjawabatashilangnyaatau
merosotnyahargabarang yangdigadai,jikaitusemuaterjadi ataskelalaiannya.
b. Pasal 1156 Ayat 2 KUH Perdataberkewajibanuntukmemberi tahukanpemberi gadai
jikabarang gadai dijual.
c. Pasal 1159 Ayat 1 KUH Perdatabertanggungjawabterhadaphasil penjualanbarang
gadai.
 Ketentuanmengenai HipotikdiaturdalamPasal 1162-1232 KUH Perdata.
 Sifat-sifatHipotik
a. hak hipotiksenantiasamengikutibendanyadalamtagihantangansiapapunbenda
tersebutberada,diaturdalamPasal 1163 Ayat2 KUH Perdata.
b. lebihdidahulukanpemenuhannyadari piutangyanglainberdasarkanpasal 1133-
1134 Ayat2 KUH Perdata.

 ObjekHipotik.
a. kapal laut,berdasarkanPasal 509 KUH Perdata,Pasal 314 Ayat 4 KUH Dagang,dan
Undang-undangNomor12 Tahun 1992 tentangpelayaran.
b. kapal terbangdan helicopterberdasarkanUndang-UndangNomor15Tahun 1992
TentangPenerbangan.
 PengertianHakTanggungandijelaskanpadaPasal 1 Undang-UndangHak Tanggungan
(UUHT).
 peraturanpemerintahNomor29Tahun 1997 tentangPendaftaranTanah.
 Pasal 4 Undang-UndangNomor4 Tahun 1996 menjelaskantentangapasajayang dapat
menjadi haktanggungan.
 Pasal 13 Ayat (1) UUHT pemberianhaktanggunganwajibdidaftarkanpadakantorBadan
PertahananNasiona(BPN) yang dilakukanolehPejabatPembuatAktaTanah(PPAT).
 Pasal 16 UUHT disebutkanjikapiutangyangdijamindenganhaktanggunganberalihhukum
karenacessie,subrogasi,atausebab-sebablainmakahaktanggungantersebutikutberalih
kepadakreditorbaru.
 Pasal 21 UUHT kedudukanpemeganghaktanggunganterhadaphartakepalitan
 Pasal 55 UU Nomor 34 Tahun2004 tentangKepalitandanPenundaanKewajiban
pembayaranUtang.
 Pasal 1 Ayat1 Undang-UndangNomor42 Tahun 1999 Tentang jaminanFudicia(UUJF)
menguraikanpengertianfudicia.
 pasal 1 angka 2 UUJF menjelaskanpengetianJaminanfudicia.
 adapunsifatdari jaminanfudiciaberdasarkanPasal 4UUJF
 Pasal 1 Angka(4) UUJF terdapatObjekJaminanFudicia.
 Pasal 14 Ayat 3 UUJF tentangpendaftarfudicia
 untukbendabergerakberlakuketentuanPasal 1977 KUH Perdatayangmengatur“barang
siapamenguasai bendabergerakdianggapsebagaipemiliknya.”
 Pasal 15 Ayat 2 UUJF terdapatdidalameksekusi jaminanFudicia.
 Pasal 39 UUJF disebutkan,jikadebitorciderajanji eksekusi terhadap bendayangmenjadi
objekjaminanfudiciaadabeberapacaranya.
 TerdapatLarangan bagi pemegangfudiciaberdasarkanPasal 23Ayat 2 UUJF.
 HapusnyaJaminanFudiciadiaturdalamPasal 25 UUJF.
 Pasal 1820 KUH Perdatatelahmengaturjaminanperseorangan,yakni suatuperjanjian
dimanapihakketigamenanggungpelunasanterhadaphutangdebitorapabiladebitortidak
dapat melunasi hutangnya.
 Pasal 1821 KUH Perdatamenyatakanbahwatiadapenanggunganjikatidakadasuatu
perikatanpokokyangsah.

�ݺ�ߣ

Undang-undang subjek & objek hukum

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Similar to Undang-undang subjek & objek hukum (13)

More from anisa mahastuti (7)

Recently uploaded (8)

Undang-undang subjek & objek hukum