Workshop rpjm-desa-timbul
0 likes297 views
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara sistematis dan partisipatif yang meliputi profil desa, proses penyusunan, visi-misi, program dan kegiatan indikatif, serta lampiran-lampiran pendukung.
1 of 26
Download to read offline
Ad
Recommended
BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-Rustan
BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-RustanBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
油
Dokumen ini menyajikan informasi tentang perencanaan desa di Indonesia, termasuk kewenangan desa berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Penekanan pada perencanaan partisipatif menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta metode dan langkah pelaksanaan yang sistematis. Selain itu, ada penjelasan tentang analisis masalah, potensi, dan tindakan yang dapat diambil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
Perencanaan Penganggaran Responsif GenderUmi Arifah
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penganggaran desa yang responsif gender. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa perencanaan penganggaran desa perlu memperhatikan aspek kesetaraan gender dengan melakukan analisis gender dalam setiap tahapnya, memfasilitasi partisipasi masyarakat secara berimbang antara laki-laki dan perempuan, serta mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik laki-laki maMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDTeguh Kristyanto
油
Dokumen ini membahas materi pelatihan untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), yang mencakup pengantar, siklus pembangunan desa, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di dalamnya dijelaskan tentang peran KPMD dalam mendampingi desa dalam konteks implementasi undang-undang desa dan pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, juga diuraikan mengenai musyawarah desa sebagai forum strategis untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaRooy Salamony
油
Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan identifikasi potensi dan masalah lokal, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Materi ini juga mencakup teknik pengkajian dan prioritisasi masalah untuk meningkatkan keefektifan program pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
油
Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 6/2014 mengatur hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa harus melindungi persatuan masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka. Masyarakat berhak atas pelayanan dan partisipasi dalam desaPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdesrajapusbar
油
Dokumen ini memberikan panduan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang menjadi dasar pembangunan desa. Panduan ini menjelaskan konsep dasar, tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan implementasi RPJM Desa denSosialisasi permendesa no 2 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015Agus hariyanto
油
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Formasi Org
油
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
油
Dokumen ini membahas rencana pengembangan kawasan pedesaan di Dukuhjati Kidul, fokus pada pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Berbagai program telah dilaksanakan dari tahun 2007 hingga 2011, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi serta lingkungan yang seimbang. Tujuan akhir adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya, dengan sistem manajemen komunitas yang efektif.RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desa
RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desagunawankusumo
油
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang mencakup visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa, serta program dan kegiatan prioritas. Penyusunan RPJMDes melibatkan partisipasi masyarakat desa melalui kajian desa, musyawarah desa, dan musrenbang desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015Umi Arifah
油
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaFerie Sulistiono
油
Dokumen ini mencakup buku tentang kader desa yang berfungsi sebagai penggerak prakarsa masyarakat desa, diterbitkan oleh Kementerian Desa RI. Buku ini menjelaskan perubahan paradigma pendampingan desa menuju pemberdayaan komunitas yang mandiri dan demokratis, menekankan pentingnya proses kaderisasi di tingkat desa. Selain itu, buku ini juga bertujuan memberikan pengetahuan bagi pendamping desa untuk mendukung implementasi UU No. 6/2014 tentang desa.Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Pemdes Losari Lor
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Cirebon, mencakup aspek geostrategis, demografis, dan rencana pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi. Terdapat pula penjelasan mengenai regulasi perencanaan pembangunan desa dan proses penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyusunan rencana yang sesuai dengan kebutuhan lokal.kpmd
kpmdDEDI SUTARDI
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPDM) di Kabupaten Ciamis, termasuk tujuan, kriteria, dan peran KPDM dalam pembangunan desa. Juga diuraikan tentang dasar hukum dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai tingkat untuk mendukung kader ini. KPDM berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan berbasis masyarakat.#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatraAdelfios Andyka Fatra
油
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa."Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Agus hariyanto
油
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desamuhammad hamdi
油
Proposal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dengan mengaspal jalan utama desa. Analisis masalah menunjukkan kondisi jalan saat ini rusak sehingga membahayakan dan menghambat transportasi, sementara upaya yang diusulkan adalah pengaspalan jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung ekonomi masyarakat.Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaSiti Sahati
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi proses perencanaan, pembangunan, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan dituangkan dalam RPJM Desa sebagai pedoman pembangPeran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
油
Dokumen ini membahas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, termasuk peranannya dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa. BPD memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan BPD juga ditekankan, mengingat banyak isu yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan perempuan perlu disuarakan.Revitalisasi pendamping desa
Revitalisasi pendamping desaLembaga Nasional
油
Dokumen ini membahas mengenai pelatihan pendampingan desa sesuai dengan UU Desa No. 6/2014, menekankan pentingnya revolusi mental berdesa, serta pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Selain itu, dokumen ini menjelaskan peran pendamping desa dalam pengembangan potensi masyarakat dan pengelolaan dana, serta mengatur metodologi dan substansi pendampingan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dan Pengorganisasian yang efektif.3.1. kpmd
3.1. kpmdIra_Hidayat
油
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
油
Dokumen ini membahas manajemen pemerintahan desa dalam konteks otonomi daerah, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun otonomi daerah memberikan peluang bagi demokratisasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Ditekankan perlunya perbaikan dalam sistem pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas kepada masyarakat.Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Agus hariyanto
油
Dokumen ini membahas implementasi peraturan menteri desa terkait pendampingan desa, yang melibatkan berbagai aturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Tujuan pendampingan mencakup pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi aset lokal, di mana pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli memiliki peran yang berbeda. Pendanaan pendampingan berasal dari anggaran negara dan daerah, dengan proses rekrutmen pendamping dilakukan secara terbuka.03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
油
Dokumen ini membahas pemberdayaan masyarakat desa melalui kebijakan dan program untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Berbagai pasal dalam dokumen mengatur kewenangan kepala desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, serta kerja sama antar-des desa dan pihak ketiga untuk mencapai tujuan tersebut. Secara keseluruhan, dokumen ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif di tingkat desa.1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$rajapusbar
油
Dokumen ini membahas kebijakan penganggaran pembangunan desa secara partisipatif yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penekanan ditempatkan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan desa dapat terpenuhi secara efektif, meskipun tantangan masih ada. Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dan menghadirkan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desaAHMAD HIDAYAT SAAYANAWAE
油
Dokumen ini membahas langkah-langkah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim perencanaan desa, pengkajian desa secara partisipatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi desa, serta identifikasi pelaku pembangunan desa. RPJM Desa dirancang untuk menjadi kerangka berpikir sistematis mengenai permasalahan dan potensi des01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desadeivie dedep
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pembangunan desa dan kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan desa harus memperhatikan kebutuhan dasar, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal serta dilaksanakan dengan semangat gotong royong. Selain itu, dokumen ini juga mencakup peran badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRAdzikry muhammad
油
Proses penelusuran sejarah desa meliputi penggalian informasi dari nara sumber tentang asal usul nama desa dan kejadian penting sejak berdirinya desa. Kajian ini bertujuan memetakan perkembangan desa secara historis beserta dampak kejadian yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat.pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa
pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desaMuhammad Andrius
油
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Magelang. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk 1 tahun. Penyusunannya melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan oleh kepala desa bersMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
油
Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UU SPPN tahun 2004 yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta pengawasan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dan daerah.More Related Content
What's hot (20)
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
油
Dokumen ini membahas rencana pengembangan kawasan pedesaan di Dukuhjati Kidul, fokus pada pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Berbagai program telah dilaksanakan dari tahun 2007 hingga 2011, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi serta lingkungan yang seimbang. Tujuan akhir adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya, dengan sistem manajemen komunitas yang efektif.RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desa
RPJMDes dan Tata Kelola Pemerintah Desagunawankusumo
油
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang mencakup visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa, serta program dan kegiatan prioritas. Penyusunan RPJMDes melibatkan partisipasi masyarakat desa melalui kajian desa, musyawarah desa, dan musrenbang desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015Umi Arifah
油
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desaBuku 4-kader-desa
Buku 4-kader-desaFerie Sulistiono
油
Dokumen ini mencakup buku tentang kader desa yang berfungsi sebagai penggerak prakarsa masyarakat desa, diterbitkan oleh Kementerian Desa RI. Buku ini menjelaskan perubahan paradigma pendampingan desa menuju pemberdayaan komunitas yang mandiri dan demokratis, menekankan pentingnya proses kaderisasi di tingkat desa. Selain itu, buku ini juga bertujuan memberikan pengetahuan bagi pendamping desa untuk mendukung implementasi UU No. 6/2014 tentang desa.Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Pemdes Losari Lor
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Cirebon, mencakup aspek geostrategis, demografis, dan rencana pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi. Terdapat pula penjelasan mengenai regulasi perencanaan pembangunan desa dan proses penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyusunan rencana yang sesuai dengan kebutuhan lokal.kpmd
kpmdDEDI SUTARDI
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPDM) di Kabupaten Ciamis, termasuk tujuan, kriteria, dan peran KPDM dalam pembangunan desa. Juga diuraikan tentang dasar hukum dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai tingkat untuk mendukung kader ini. KPDM berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan berbasis masyarakat.#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatraAdelfios Andyka Fatra
油
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa."Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Agus hariyanto
油
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desa
Pedoman penyusunan proposal program pembangunan desamuhammad hamdi
油
Proposal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dengan mengaspal jalan utama desa. Analisis masalah menunjukkan kondisi jalan saat ini rusak sehingga membahayakan dan menghambat transportasi, sementara upaya yang diusulkan adalah pengaspalan jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung ekonomi masyarakat.Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaSiti Sahati
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi proses perencanaan, pembangunan, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan dituangkan dalam RPJM Desa sebagai pedoman pembangPeran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
油
Dokumen ini membahas kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, termasuk peranannya dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa. BPD memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan BPD juga ditekankan, mengingat banyak isu yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan perempuan perlu disuarakan.Revitalisasi pendamping desa
Revitalisasi pendamping desaLembaga Nasional
油
Dokumen ini membahas mengenai pelatihan pendampingan desa sesuai dengan UU Desa No. 6/2014, menekankan pentingnya revolusi mental berdesa, serta pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Selain itu, dokumen ini menjelaskan peran pendamping desa dalam pengembangan potensi masyarakat dan pengelolaan dana, serta mengatur metodologi dan substansi pendampingan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dan Pengorganisasian yang efektif.3.1. kpmd
3.1. kpmdIra_Hidayat
油
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
油
Dokumen ini membahas manajemen pemerintahan desa dalam konteks otonomi daerah, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun otonomi daerah memberikan peluang bagi demokratisasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Ditekankan perlunya perbaikan dalam sistem pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas kepada masyarakat.Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Agus hariyanto
油
Dokumen ini membahas implementasi peraturan menteri desa terkait pendampingan desa, yang melibatkan berbagai aturan dan pedoman dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Tujuan pendampingan mencakup pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi aset lokal, di mana pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli memiliki peran yang berbeda. Pendanaan pendampingan berasal dari anggaran negara dan daerah, dengan proses rekrutmen pendamping dilakukan secara terbuka.03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
油
Dokumen ini membahas pemberdayaan masyarakat desa melalui kebijakan dan program untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Berbagai pasal dalam dokumen mengatur kewenangan kepala desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, serta kerja sama antar-des desa dan pihak ketiga untuk mencapai tujuan tersebut. Secara keseluruhan, dokumen ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif di tingkat desa.1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$rajapusbar
油
Dokumen ini membahas kebijakan penganggaran pembangunan desa secara partisipatif yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penekanan ditempatkan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan desa dapat terpenuhi secara efektif, meskipun tantangan masih ada. Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas sosial dan menghadirkan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desaAHMAD HIDAYAT SAAYANAWAE
油
Dokumen ini membahas langkah-langkah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang meliputi sosialisasi, pembentukan tim perencanaan desa, pengkajian desa secara partisipatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi desa, serta identifikasi pelaku pembangunan desa. RPJM Desa dirancang untuk menjadi kerangka berpikir sistematis mengenai permasalahan dan potensi des01.isu isu pembangunan desa dalam uu desa
01.isu isu pembangunan desa dalam uu desadeivie dedep
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pembangunan desa dan kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan desa harus memperhatikan kebutuhan dasar, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal serta dilaksanakan dengan semangat gotong royong. Selain itu, dokumen ini juga mencakup peran badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRAdzikry muhammad
油
Proses penelusuran sejarah desa meliputi penggalian informasi dari nara sumber tentang asal usul nama desa dan kejadian penting sejak berdirinya desa. Kajian ini bertujuan memetakan perkembangan desa secara historis beserta dampak kejadian yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat.Viewers also liked (19)
pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa
pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desaMuhammad Andrius
油
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Magelang. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk 1 tahun. Penyusunannya melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan oleh kepala desa bersMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
油
Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam UU SPPN tahun 2004 yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta pengawasan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dan daerah.Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Mustika Aji
油
Dokumen ini merupakan panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Proses perencanaan dan penganggaran desa harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok miskin dan perempuan, untuk menghasilkan rencana yang adil dan efektif. Penyusunan RPJM desa harus pro-poor dan berkeadilan gender, dengan mencakup aspirasi dari semua lapisan masyarakat dan alokasi anggaran yang tepat.Pp 43 tahun 2014 ttg pelaksanaan uu desa
Pp 43 tahun 2014 ttg pelaksanaan uu desaAngling Darma
油
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 menetapkan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dokumen ini mengatur tentang bentuk dan pembentukan desa, struktur pemerintahan desa, serta mekanisme pengelolaan dana yang dialokasikan untuk desa. Selain itu, peraturan ini memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan desa.MySql 5 Dari Pemula Hingga Mahir (Achmad Solichin, Achmatim Net)
MySql 5 Dari Pemula Hingga Mahir (Achmad Solichin, Achmatim Net)Achmad Solichin
油
Buku 'MySQL 5: Dari Pemula hingga Mahir' oleh Achmad Solichin menawarkan panduan praktis dan terstruktur untuk belajar MySQL, dimulai dari instalasi hingga penggunaan lanjutan. Buku ini cocok untuk pemula maupun pengguna yang ingin memperdalam pengetahuan tentang database MySQL, menghadirkan contoh-contoh dan latihan yang mendukung pemahaman. Di dalamnya juga terdapat informasi mengenai perintah dasar, pengelolaan tabel, dan proses backup dan restore database.Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
油
Dokumen ini membahas tantangan pembangunan desa di Indonesia, seperti urbanisasi dan kurangnya daya tarik desa, serta mengedepankan pentingnya perencanaan desa berbasis aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa dalam sektor pertanian dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi fokus utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah berkomitmen untuk mendukung pembangunan desa agar menjadi lebih mandiri dan sejahtera.Pengelolaan aset berbasis lokasi dengan Google Map, PHP, dan MySQL
Pengelolaan aset berbasis lokasi dengan Google Map, PHP, dan MySQLAgus SA
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi web pengelolaan aset berbasis lokasi menggunakan Google Map, PHP, dan MySQL. Pengguna akan belajar cara menampilkan peta, menambahkan marker, dan mengelola data dengan PHP serta MySQL. Aplikasi ini juga mencakup berbagai alat dan kebutuhan teknis untuk implementasi, termasuk panduan langkah demi langkah.RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
油
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Cilayung tahun 2013-2018 disusun oleh pemerintah desa dan BPD untuk mengatur kebijakan pembangunan. RPJMDES bertujuan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan menjadi pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa selama lima tahun. Dokumen ini juga mencakup latar belakang, profil desa, potensi, masalah, serta rencana kerja yang terstruktur.RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
油
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun yang berisi visi, misi, arahan kebijakan, dan program pembangunan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes disusun untuk memandu pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang harus ditetapkan dalam waktu tiga bulan setelah pelantikan kepala desa. Dalam proses penyusunan, melibatkan tim penyusun yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan dilakukan melalui musyawarah sebagai bentuk partisipasi. RPJM dirancang untuk mengarahkan kebijakan pembangunan desa selama enam tahun dan dapat diubah berdasarkan kondisi tertentu.Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11agus raharjo
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.Tips Penyususnan RPJMDes
Tips Penyususnan RPJMDesgunawankusumo
油
Dokumen ini memberikan tips dan panduan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Terdiri dari bagian pendahuluan, profil desa, visi dan misi, arah kebijakan, strategi, program, dan penutup. Juga lampiran-lampiran pendukung seperti format berita acara dan formulir. Memberikan panduan sistematis mengenai isi dan tahapan penyusunan RPJM Desa.Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaibnu istiawan
油
Dokumen tersebut membahas tentang peran BUM Desa dalam meningkatkan ekonomi desa, serta manfaat yang diperoleh masyarakat desa dari keberadaan BUM Desa melalui penyediaan layanan publik dan pemanfaatan sumber daya lokal."Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
油
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu upaya untuk mendorong perekonomian di desa.
2. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan anggaran, serta kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan perdesaan.
3. DSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
油
Dokumen tersebut berisi profil singkat seorang pegawai negeri sipil beserta pendidikan dan pengalamannya. Dokumen ini juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan reformasi sistem perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
油
Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk definisi, tujuan, manfaat, dan prosesnya yang diatur berdasarkan undang-undang. Berbagai pendekatan dalam pembangunan juga dijelaskan, seperti teori modernisasi dan teori ketergantungan, yang menyoroti hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu, dokumen ini menggambarkan pentingnya evaluasi dan pengawasan dalam perencanaan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah, termasuk konsep, strategi, tahap, dan proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Ini juga menekankan pentingnya analisis daerah, kebijakan lokal, serta prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua pihak untuk mencapai visi dan misi daerah.PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersamaAd
Similar to Workshop rpjm-desa-timbul (20)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG INOVATIF DAN VISIONER.pptx
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG INOVATIF DAN VISIONER.pptxRenovaMunthe1
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang melibatkan partisipasi masyarakat. RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman untuk pembangunan desa selama enam tahun dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kondisi lokal. Proses penyusunannya melibatkan musyawarah desa dan anggota tim yang mencakup perwakilan masyarakat, termasuk perempuan, untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat.1._RPJM-D_(GA).pptx
1._RPJM-D_(GA).pptxHammamQismanto1
油
Dokumen ini memberikan panduan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mencakup partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa selama enam tahun. RPJMDes berfungsi sebagai dokumen tunggal perencanaan yang berdasarkan visi, misi, dan kondisi desa serta mempertimbangkan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Terdapat juga pemaparan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dan penetapan tim penyusun yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
油
RPJMDES merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat desa untuk periode 6 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, dan program-program pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan masalah di desa. Penyusunan RPJMDES melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui tim penyusun dan musyawarah desTEKNIK PENYUSUNAN RPJMDES TINGKAT DESA .ppt
TEKNIK PENYUSUNAN RPJMDES TINGKAT DESA .pptdesaklunggen
油
Dokumen ini membahas pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang harus melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa. RPJM-DES mencakup perencanaan untuk periode lima tahun, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DES) adalah penjabaran tahunannya. Tujuan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan rasa tanggung jawab terhadap program pembangunan desa.ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
油
RPJMDesa merupakan rencana pembangunan jangka menengah desa untuk 6 tahun ke depan yang disusun secara partisipatif oleh tim penyusun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat untuk merencanakan program-program prioritas berbasis SDGs dan menetapkan visi kepala desa.Bahan T ayang Ren Pem Janka Me Desa.pptx
Bahan T ayang Ren Pem Janka Me Desa.pptxArif Bramantio
油
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) oleh Muhammad Mujadid, yang mencakup pengalaman kerja dan proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. RPJM Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran dan mencakup visi, misi, serta prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Proses penyusunan melibatkan musyawarah desa dan pengkajian keadaan desa untuk menciptakan program yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi.Bahan Tayang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.pptx
Bahan Tayang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.pptxNAdvLiely
油
Dokumen ini menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan perencanaan yang terarah selama enam tahun. Proses penyusunan melibatkan musyawarah desa dan kolaborasi antar berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.Bahan Tayang Rencana Pembangunan jangka menengah.pptx
Bahan Tayang Rencana Pembangunan jangka menengah.pptxNAdvLiely
油
Dokumen ini adalah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan rencana yang partisipatif, mencakup berbagai bidang seperti pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan melibatkan musyawarah desa dan partisipasi masyarakat untuk menetapkan visi, misi, serta prioritas kegiatan selama enam tahun. Selain itu, dokumen ini juga mencakup pentingnya pengelolaan data dan pelestarian lingkungan hidup dalam konteks pembangunan desa.KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxAjiSaptaji4
油
Dokumen ini membahas berbagai peraturan dan pedoman terkait rencana pembangunan desa yang berlandaskan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014. Terdapat penjelasan tentang musyawarah desa, pengelolaan dana desa, serta mekanisme perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara partisipatif. Juga dijelaskan tentang penyusunan rencana jangka menengah desa dan peran tim penyusun dalam proses perencanaan.PERENCANAAN PEMBANGUNAN YAG HARUS DI AWASI.pptx
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YAG HARUS DI AWASI.pptxmontellafiki
油
Dokumen ini membahas konsep dan sistem perencanaan pembangunan desa, termasuk langkah-langkah yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Hal ini untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Siklus perencanaan mencakup penyusunan RPJMDES dan RKP Desa serta pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdfFahridi Ahyar
油
Dokumen ini menjelaskan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup melalui perencanaan yang partisipatif. RPJM Desa mencakup visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan selama enam tahun, serta melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Proses penyusunan melibatkan musyawarah desa dan pembentukan tim penyusun untuk memetakan kebutuhan serta merumuskan rencana aksi desa.Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
油
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.MATERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN RKP DESA.pdf
MATERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN RKP DESA.pdfsipadeskabtasik
油
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah rencana 6 tahun yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa, termasuk visi, misi, dan program pembangunan. Dasar hukum penyusunan RPJMDes meliputi UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Proses penyusunannya melibatkan pengkajian kondisi desa, penentuan prioritas masalah, dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.PRAKTIK PENYUSUNAN RPJMDESA_091834 Kec.Kuwarasan
PRAKTIK PENYUSUNAN RPJMDESA_091834 Kec.Kuwarasanjohnlombo1
油
Dokumen ini menjelaskan praktik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang meliputi tahapan kegiatan dari pengkajian keadaan desa hingga penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai RPJMDes. Proses ini melibatkan berbagai stakeholder desa, termasuk kepala desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan masyarakat, untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan data yang relevan. Hasil dari penyusunan ini adalah rancangan RPJMDes yang disepakati dalam musyawarah dan diatur dalam perundang-undangan terkait.BT 4.2 1Perencanaan Pembangunan Desa.pptx
BT 4.2 1Perencanaan Pembangunan Desa.pptxAnditoSevenfoldASvnX
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan desa yang mencakup tujuan, prinsip, dan tahapan penyusunan rpjm desa serta rkp desa. Peserta pelatihan diharapkan mampu memfasilitasi proses perencanaan secara partisipatif dan demokratis, serta memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya. Selain itu, dokumen ini menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa.02. PERENC. PEMBA _ PERMENDAGRI 114.pptx
02. PERENC. PEMBA _ PERMENDAGRI 114.pptxHadiSantoso66
油
Perencanaan Pembangunan Desa turuna dari PermendagriSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newFormasi Org
油
Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang diatur oleh Permendagri 114/2014. RPJM Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa dan masyarakat serta mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Prosesnya meliputi pengkajian keadaan desa, musyawarah desa, dan penetapan program kegiatan pembangunan yang berkesinambungan selama enam tahun.Tehnik Penyusunan RPJMDesa tahun 2019 2025
Tehnik Penyusunan RPJMDesa tahun 2019 2025aishamaghfirotul2
油
Dokumen ini menjelaskan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku selama enam tahun. RPJM Desa dihasilkan melalui musyawarah dan didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan serta mencakup berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan tim yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah desa.Ad
Workshop rpjm-desa-timbul
- 1. Workshop PPM Desa Timbulharjo Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
- 2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
- 3. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijkan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
- 4. Prinsip-prinsip RPJMDes a. Pemberdayaan mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat b. Partisipatif keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; c. Berpihak kepada masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; d. Terbuka dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; e. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- 5. f. Selektif semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik g. Efisiensi dan efektif sesuai dengan potensi SDA dan SDM h. Keberlanjutan setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; i. Cermat cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi maasyarakat; j. Proses berulang pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang utk mendapatkan hasil yang terbaik; k. Penggalian informasi dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.
- 6. Tujuan RPJMDes a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. Memelihara dan mengembangkan hasil- hasil pembangunan di desa; d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
- 7. Tahapan penyusunan RPJMDes menurut CLAPP (Community Learning and Action Participatory Process) 1. Perencanaan 2. Identifikasi kondisi umum desa 3. Analisis Asset/Potensi Desa 4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Potret Desa 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- 8. 1. Perencanaan 1. Menunjuk fasilitator (bisa berasal dari kader desa) 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 3. Persiapan logistik 4. Menyusun desain menentukan jadwal dan alur kegiatan
- 9. 2. Identifikasi kondisi umum desa 1. Kondisi dan Sejarah Kehidupan Masyarakat Alat kajian yang umum dipakai adalah: Peringkat Kesejahteraan, Sensus dan Pembobotan Rembug (Musyawarah Desa) Pemetaan Sosial dan Sumberdaya Sejarah (kehidupan sukses dan penyebabnya, serta beberapa kegagalan penting
- 10. 2. Sensus Sosial Rumah Tangga Dalam tahap ini akan diperoleh siapa yang miskin dari semua rumah tangga di tingkat desa (komunitas). Alat kajian yang umum dipakai adalah Matriks bobot ciri klasifikasi kesejahteraan dengan sensus (pendataan) pembobotan rumah tangga.
- 11. 3. Pemetaan Sosial, Akses dan Kontrol Orang Miskin dan Perempuan 4. Pleno Kondisi Umum Desa dan Menggagas Awal Visi Masyarakat
- 12. 3. Analisis Pentagonal Asset/ Potensi P A M F S pol
- 13. 1. Alam (sumberdaya alam) 2. Sosial (jaringan hubungan kekerabatan dan budaya serta keanggotaan dalam kelompok, jaringan sosial dengan tetangga, kepercayaan, keanggotaan berbagai organisasi formal dan non-formal, dsb.), 3. Politik (akses terhadap para pemegang kekuasaan yang merupakan sub-modal dari modal sosial), 4. Keuangan (tabungan, pinjaman, sumber kredit, subsidi, dana pensiun, dll) 5. Fisik (infrastruktur dan prasarana dasar transportasi, listrik, perumahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, akses terhadap barang dsb. -, peralatan produksi dan sarana, dsb) 6. Modal Manusia (jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan keahlian, pengetahuan, kondisi kesehatan warga, dsb.)
- 14. 4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno Potret Desa a. Pendalaman Informasi Kajian b. Pleno Presentasi Potret Wilayah
- 15. 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) a. Memfinalkan Visi dan Merumuskan Misi Masyarakat Desa 5 tahun b. Mengembangkan Misi c. Pengelompokan (Misi) Sesuai Bidang Program d. Pembentukan KOMISI-KOMISI dan Perumusan Isu-Isu Strategis e. Perumusan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, & Tindakan Strategis
- 16. f. Penjabaran Indikator menjadi Target Tahunan g. Perumusan Strategi Utama dan Nilai- Nilai Dasar h. Penyusunan Draf Rancangan Awal RKP Desa i. Pembahasan Rancangan RKP Desa & Membangun Komitmen Pemantauan
- 17. 6. Pasca MusrenbangDes a. Rekapitulasi Hasil-Hasil Musrenbangdesa b. Pembekalan Utusan/ Delegasi Desa c. Memulai membuat gerakan-gerakan social dan kelompok kerja
- 18. Alur Penyusunan RPJMDes menurut Permen 66/2007 1. Masukan 2. Proses 3. Hasil 4. Dampak
- 19. 1. Masukan Berisi daftar masalah dan potensi berdasarkan potret desa, kalender musim dan bagan kelembagaan
- 20. 2. Proses Berupa: 1. Penentuan peringkat tindakan 2. Pengkajian Tindakan dan Pemecahan Masalah 3. Penentuan peringkat Masalah 4. Pengelompokan masalah
- 21. 3. Hasil Berupa: a. Perencanaan Pembangunan Desa yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga b. Perencanaan Pembangunan Desa yang ada dananya c. Agenda paduan kegiatan swadaya dan dana yang sudah ada d. RPJMDes yang berisi: pemeringkatan ususlan kegiatan pembangunan dan indikasi program pembangunan desa e. RKP tahunan
- 22. Dampak Peraturan desa menyangkut RPJMDes Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU RKP Desa) Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa
- 23. LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN DESA KONDISI SAAT INI MASALAH DAN POTENSI DESA KONDISI YANG DIHARAPKAN VISI- MISI DESA KESENJANGAN JEMBATAN PERENCANAAN RPJMD / 5 TAHUN T I T II T III T IV T V RKP Desa RENCANA TAHUNAN REFLEKSI
- 24. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA : menurut Bappenas musdus musdus Penjaringan Masalah dan Potensi Lokarya desa Musdes Musyawarah BPD PERDES RPJMD PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING
- 25. SISTEMATIKA RPJM Desa BAB 1 : PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB 2 : PROFIL DESA a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa d. Masalah Mendasar BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes a. Musdus b. Lokakarya Desa c. Musrenbangdes RPJMDes BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Visi dan Misi b. Program dan Kegiatan Indikatif BAB 5 : PENUTUP
- 26. LAMPIRAN : 1. Matrik Program dan Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 6 ) 3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 5. Peta Desa