More Related Content
What's hot (20)
Similar to Badan yudikatif di indonesia (20)
Badan yudikatif di indonesia
- 1. BADAN YUDIKATIF DI INDONESIA RISSA VILIA AZWARDI NOVARIS FAISAL HAKIM ARIF FAISAL ANIS HADI ARMAN ASSO
- 2. KEKUASAAN BADAN YUDIKATIF MENURUT UUD 1945 Mahkamah agung dan mahkamah konstitiusi sebagai salah satu lembaga Negara di indonesia termasuk dalam kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan. sebagai lembaga Negara hal itu disebutkan dalam UUD 1945 BAB IX tentang kekuasaan kehakiman. pasal 24 ayat 2 tersebut mengatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi Adanya ketentuan diatas menurut Sri Soemantri dapat dipergunakan sebagai petunujuk bahwa pengaruh trias politica terdapat dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya
- 3. Berkaitan dengan indepedensi atau kemandirian badan yudikatif , sebenarnya masalah tersebut telah diatur secara konstitsional dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun setelah amandemen . hal ini dapat dijumpai dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemeritah. berhubung dengan harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim dapat dartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasan yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah agar dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tgasnnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak serta senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan , karenannya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintah.
- 4. dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi konstitsianonal termasuk Indonesia, UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. dengan demikian dapat diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi. hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga yang menyatakan Negara indonesia adalah Negara hukum penegasan kalmiat tersebut hanya kita jumpai pada penjelasan UUD 1945 dalam amandeman, khususnya yang mengenai sistem pemerintahan Negara yang mengemukakan bahwa indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka maka dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkanpan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dan yang ditentukan oleh rakyat atau wakilnya dalam badan perwaklan rakyat. jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi atau tindakan sewenang-wenang yang mematikan hak-hak asasi manusia.
- 5. BADAN YUDIKATIF PADA MASA ORDE LAMA Pada masa demokrasi terpimpin terjadi banyak penyelewengan terhadap asas kebebasan badan yudikatif di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari UUD 1945 yang megeluarkan undang-undang no.19 tahun 1964 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. dalam undang undang no 19 tahun 1964 itu ada beberapa pasal yang mengabaikan kekuasaan badan yudikatif dan lebih dominan dipengaruhi oleh lembaga ekesekutif (presiden), terutama pada pasal 19 yang menyatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turut ikut campur tangan dalam soal pengadilan, pada pasal ini trias politica sangat diabaikan.
- 6. Dan pada saat itu Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) merupakan lembaga negara tertinggi di Indonesia, sehingga melihat fenomena undang-undang no 19 tahun 1964,yang sangat bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 maka MPRS melakukan peninjauan terhadap undang undang tersebut dalam sidangnya yang ke-4 dengan mengeluarkan ketetapan MPRS no.XIX tahun 1966, tentang peninjauan kembali produk produk legislatif Negara diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan undang undang 1945 sesuai dengan asas kebebasan lembaga yudikatif yang tercantum dalam undang undang no.14 tahun 1970 pasal 4 ayat 3 yaitu Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar.
- 7. Selain masalah mengenai undang undan no 19 tahun 1964 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ada beberapa penyelewngan lain yang terjadi yaitu, memberi status kepada ketua mahkamah agung yang sebenarnya merupakan jabatan yang terpisah dari badan eksekutif, menjadi bagian dari badan eksekutif pula, disamping merupakan bagian dari badan yudikatif. dan ketika masuk masa orde baru, keadaan ini segera dikoreksi dan ketua mahkamah agung tidak lagi menjadi mentri ataupun pembantu presiden.
- 8. PROSES PEREKRUTAN HAKIM AGUNG PADA MASA ORDE LAMA Pada masa Orde Lama proses pengangkatan (rekrutmen) Hakim Agung melibatkan ketiga lembaga tinggi negara yaitu eksekutif (Presiden) dan Menteri Kehakiman, yudikatif (MA) dan legislatif (DPR). Aturan ini khusus ditetapkan bagi pemilihan Hakim Agung, sedangkan dalam pemilihan hakim biasa hanya melibatkan pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam Pasal 4-11 Ayat 2 KRIS (Konstitusi Republik Indonesia Serikat) ditetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas anjuran DPR dari sekurang- kurangnya dua calon bagi tiap-tiap pengangkatan. Pengangkatan atau pemilihan Hakim Agung pada masa Orde Lama meski melibatkan lembaga negara lainnya yakni DPR, namun keputusan akhir tetaplah berada di tangan eksekutif yaitu presiden.
- 9. BADAN YUDIKATIF PADA MASA ORDE BARU asas judicial review merupakan asas proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). akan tetapi asas ini tidak dikenal di Indonesia sebelum masa reformasi, karena undang undang 1945 bungkam mengenai hal ini. undang undang tahun 1949 pasal 130 dan undang-undag 1950 pasal 95 dengan tegas menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat yang berarti bahwa undang undang tidak dapat diuji sekalipun diakui adanya hak pengujian. melihat fenomena ini , ada beberapa golongan masyarakat antara lain Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), yang pada permulaan masa demokrasi sangat mendesak pemerintah untuk mengakaji adanya hak penguji undang undang mahkamah agung.
- 10. Diharapkan bahwa dengan adanya wewenang judical review ini, dijamin tidak terulang kembali penyelewengan penyelewengan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Akan tetapi rupanya pemerintah berpendapat lain, seperti terbukti dari undang undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang Undang No.19 Tahun 1964. Melihat pasal 26 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur hak mahkamah agung untuk menguji dan menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang undang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedoman kita dalam hal ini adalah sesuai dengan pasal 130 Undang undang Dasar RIS dan pasal 95 Undang Undang Dasar Sementara 1950 bahwa Undang Undang tidak dapat di ganggu gugat. Berarti hanya Undang Undang Dasar dan Ketetapan MPR(S) yang dapat memberi ketentuan apakah Mahkamah Agung berhak menguji undang undang atau tidak.
- 11. PROSES REKRUITMEN HAKIM AGUNG PADA MASA ORDE BARU Pada masa Orde baru, proses rekrutmen hakim agung diawali dengan diadakanya forum yang melibatkan Mahkamah Agung dan pemerintah yang biasanya dikenal dengan sebutan Forum Mahkamah Angung dan Departemen (MahDep). MahDep merupakan forum yang digunakan sebagai ajang konsultasi antara Mahkamah Agung dab Depatrtemen dalam membicarakan daftar kandidat hakim agung yang akan diajukan ke Mahkamah Agung dan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya Mahkamah Angung berinisiatif memberikan nama-nama calon hakim agung ke Departemen terlebih dahulu.
- 12. Ketua Mahkamah Agung biasanya melakukan konsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung sebelum mengajukan proposal nama ke Departemen. Selanjutnya, nama-nama calon dipresentasikan dalam MahDep. Pada saat presentasi, biasanya Departemen mengusulkan beberapa perubahan, misalya dengan memasukkan nama-nama dari militer maupun kejaksaan. Setelah usulan nama-nama kandidat hakim agung dibahas, kemudian nama- nama tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian diangkat sebagai hakim agung oleh presiden
- 13. proses rekruitmen hakim agung selama Orde Baru menunjukkan adanya sejumlah kelemahan terutama pada aspek mekanisme pemilihan serta pemenuhan kreteria. Kelemhan-kelemaha tersebut meliputi empat hal sebagai berikut:
- 14. 1. Hakim agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas; 2. Adanya indikasi praktek droping nama dengan cara hakim agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar; 3. Adanya indikasi jaringan, petemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemelihan dilakuakan tidak secara objektif. Beberapa hakim yang ada yang memiliki hubungan satu samalain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang dususun ketua Mahkamah Agung ; 4. Adanya Indikasi praktik-praktik suap sengan cara memberikan hadiah atau membeyar sejumlah uang yang dilakuakan oleh seseorang yang ingin dicalonkan.
- 15. BADAN YUDIKATIF MASA ERA REFORMASI ketika memasuki era reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia mulai melakaukan banyak perubahan. salah satu perubahan tersebut adalah, amandemen ketiga UUD 1945 mengenai BAB kekuasaan kehakiman BAB IX memuat beberapa perubahan yaitu pada pasal 24a,24b,24c. yang dalam amandemen itu menyebutkan bahwa penyelanggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Sesuai pasal 24A UUD 1945, mahkamah agung memiliki kewenangan mengadili kasus hukum tingkat kasasi (pembatalan atau pernyataan), menguji peraturan undang- undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang. sedangkan mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji UU terhadap UUD 1945
- 16. perubahan kekuasaan kehakiman setelah dilakukan amandemen konstitusi juga telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup besar, pelakanaan dan ketentuan yang tercantum dalam kekuasaan kehakiman seperti yang termuat dalam UUD 1945 hasil amandemen,dituangkan dalam undang-undang No 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial, undang undang no 24 tahun 2003 mengenai mahkamah konstitusi dan undang-undang No 5 tahun 2004 mengenai mahkamah agung.
- 17. KESIMPULAN Perkembangan badan yudikatif di Indonesia sangat bervariasai dari masa ke masa, pada masa orde lama terjadi banyak penyelewengn yang dilakukan Ir. Soekarno yang mengabaikan trias politica dan mayoritas kewenangan yudikatif dipengaruhi oleh badan eksekutif, memasuki orde baru badan yudikatif dikoreksi dengan dikeluarkannya asas yudicial review akan tetapi pada prakteknya asas itu hanya menjadi teori dan tidak dipraktekan pada sistem kerjanya, serta adanya praktek nepotisme dalam perekrutan hakim agung. memasuki masa orde baru, badan yudikatif mulai memperlihatkan banyak perubahan salah satu perubahan tersebut adalah, amandemen ketiga UUD 1945 mengenai BAB kekuasaan kehakiman BAB IX memuat beberapa perubahan yaitu pada pasal 24a,24b,24c. yang dalam amandemen itu menyebutkan bahwa penyelanggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.
- 18. Pada masa reformasi ini banyak dibangun lembaga lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON) dan Komisi Hukum Nasional (KHN) yang diharapkan dapat membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik lagi dari masa masa sebelumnya
- 19. SELESAI