More Related Content
Similar to 14.Demokrasi Pancasila di Indonesia.pptx (20)
More from ssusere8f3f1 (8)
Recently uploaded (6)
14.Demokrasi Pancasila di Indonesia.pptx
- 1. KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM SISTEM PERPOLITIKAN INDONESIA
- 2. Demokrasi barat yang sekarang berkembang adalah hasil dari proses sejarah yang panjang. Pengalaman bangsa Indonesia relatif masih miskin dalam mewujudkan sistem demokrasi yang merupakan ciri utama masyarakat Indonesia Dunia politik adalah dunia inter-subyektif yang menyimpan berbagai kemungkinan yang sulit diramalkan, karena subyek dan obyeknya sama-sama manusia yng masing-masing memiliki ambisi, kehendak dan kebebasan. Akar ideologi demokrasi Barat adalah Liberalisme, Menurut Ali Mudhafir (2008:47) Liberalisme merupakan aliran Filsafat yang mempertahankan kebebasan perseorangan terhadap kekuasaan yang hendak berlaku secara mutlak. PENDAHULUAN
- 3. Liberalisme merupakan aliran Filsafat yang mempertahankan kebebasan perseorangan terhadap kekuasaan yang hendak berlaku secara mutlak.
- 4. Menurut Bung Hatta, kebebasan individu ini nantinya mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena kedaulatan hanya berpusat pada para pemilik modal Sebaliknya, demokrasi modern yang berbasis pada nasionalisme religius adalah bentuk demokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang Kemudian merupakan cikal bakal lahirnya Demokrasi Pancasila.
- 5. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
- 6. 1. Kebebasan/Persamaan (Freedom/Equality) Kebebasan adalah sarana mencapai kemajuan untuk mendapatkan hasil maksimal. Namun dengan catatan kebebasannya tidak mengganggu kebebsan orang lain semua orang dianggap sama,tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya 2. Kedaulatan Rakyat (Peoples Sovereignity) Kebijakan yang dibuat adalah atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Hal ini dapat mencapai 2 hal: 1. Kecil kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan 2. Terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan 3. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggungjawab PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
- 7. 3. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat yang representatip Badan kehakiman / peradilan yang bebas dan merdeka Pers yang bebas Prinsip Negara hukum Sistem dwi partai atau multi partai. Pemilihan umum yang demokratis Prinsip mayoritas. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas
- 8. Sargen,Lyman Tower(1987): Keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik,tingkat persamaan hak antarmanusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh warga Negara,system perwakilan dan system pemilihan ketentuan manyoritas. AfanGaffar(1999): Akuntabilitas,rotasi kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka,pemilihan umum,dan hak-hak dasar. Merriam Budiardjo(1977): Perlunya dibentuk lembaga-lembaga demoktasi untuk melaksanakan nilai-nilai demoktasi,yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab,Dewa Perwakilan Rakyat,organisasi politik,pers dan media massa,serta peradilan yang bebas. Menurut Frans Magnis Suseno(1997): Ada lima gugus ciri hakiki Negara demokrasi. Kelima gugus demokrasi tersebut adalh Negara hukum, pemerintahan dibawah control nyata masyarakat,pemilihan umum yang bebas,prinsip manyoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. UNSUR-UNSUR DEMOKRASI
- 9. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi Indonesia belum berjalan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik menghadapi Belanda dan PKI 1948. Kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis: 1. Maklumat pemerintah No. X tanggal 16 oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi Fungsi parlemen. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 Mengenai pembentukan partai politik 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 N0vember 1945 mengenai perubahan cabinet ke cabinet parlementer PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA REVOLUSI (1945-1950)
- 10. 1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) Proses demokrasi dnilai gagal dalam menjamin stabilitas politik,kelangsungan pemerintahan,dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Adapun penyebabnya adalah: a) Dominannya politik aliran.. b) Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah c) Tidak mempunyai para anggota konstituante dalam bersidang menetapkan dasar Negara 2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Demokrasi terpimpin berporoskan nasakom. Ciri-ciri: a) Dominasi Presiden b) Terbatasnya Peran Partai Politik c) Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik Indonesia. PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE LAMA (1951-1965)
- 11. Demokrasi masa orde baru bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Orde baru sesungguhnya telah mampu membangun stabiliats pemerintahan dan kemajuain ekonomi. Namun,makin lama semakin jauh dari semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Pemerintahan orde baru berakhir pada 29 Mei 1998 PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE BARU (1966-1998)
- 12. Beberapa pembangunan kearah demokrasi adalah: 1. Keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sitem demokrasi secara konstitusional 2. Adanya jaminan kebebasan pendirian partai poltik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas 3. Melaksanakan pemilihan umum 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik 4. Terbukanya kesempatan yang luas dan untuk warga Negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang.Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga sering eufhoria demokrasi PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA TRANSISI (1998-1999)
- 13. Peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting,yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia. Adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi Negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi 1. Amandemen I tahun 1999 2. Amandemen II tahun 2000 3. Amandemen III tahun 2001 4. Amandemen IV tahun 2002 PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA REFORMASI (1999-SEKARANG)