More Related Content
Similar to PPT DEMOKRASI.ppt (20)
Recently uploaded (20)
PPT DEMOKRASI.ppt
- 1. SUARA DEMOKRASI Bersuara dan Berdaya Membangun Bangsa
- 2. DEMOKRASI
- 3. HAKIKAT DEMOKRASI Demokrasi Pengertian Etimologis demos (rakyat) + cratos/cratein (pemerintahan/kekuasaan) Langsung Demokrasi Tak langsung pemilu (3 alasan?)
- 4. Pengertian Terminologis Harris soche bentuk pemerintahan rakyat hak rakyat! mengatur, mempertahankan, melindungi dari paksaan. Hennry B. Mayo sistem, jak um ditentukan mayoritas wakil2 diawasi rakyat pemilihan berkala terjamin kebebasan politik. International Commision for Jurist bentuk pemerintahan hak keputusan politik WN wakil2 proses pemilihan. C.F. Strong sistem pemerintahan mayoritas dewasa masy politik sistem perwakilan pertanggungjawaban pemerintah. Samuel Huntington sistem politik pembuat keputusan kolektif yg kuat dipilih mell pemilu jurdil, berkala.
- 5. Abraham Lincoln (1863) Government of the people, by the people, and for the people mandat, wakil, kepentingan rakyat. Prinsip utama: 1. Freedom/Equality 2. Peoples sovereignty Demokrasi sbg Bentuk pemerintahan Plato (klasik) : Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Mobokrasi/Okhlokrasi. Nicollo Machiavelli (modern) : Monarki, Republik. Demokrasi sbg Sistem politik Hennry B. Mayo, Samuel Huntington
- 6. Sistem politik Sistem politik demokrasi: menjalankan prinsip2 demokrasi. Sistem politik non demokrasi: otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, sistem komunis. Sistem politik negara kerajaan maupun republik ?
- 7. Prinsip-prinsip Sistem politik demokrasi: 1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), 2. Pem. Konstitusional, 3. Pem. berdasarkan hukum, 4. Pem. mayoritas, 5. Pem. dng diskusi, 6. Pemilu yg bebas, 7. Parpol lbh dr satu & menjalankan fungsinya, 8. Manajemen terbuka, 9. Pers yg bebas, 10. Pengakuan thdp hak2 minoritas, 11. Perlindungan thdp HAM, 12. Peradilan bebas & tdk memihak, 13. Pengawasan thdp adm neg, 14. Mekanisme politik yg berubah kehidupan pol masy pem., 15. Kebijakan pem. tanpa paksaan dr lembaga manapun, 16. Penempatan pejabat pem.: merit system, bukan poll system, 17. Penyelesaian damai, bukan kompromi, 18. Jaminan kebebasan individu, 19. Konstitusi/UUD demokratis, 20. Prinsip persetujuan.
- 8. DEMOKRATISASI Tahapan 1 Pergantian penguasa non demokratis penguasa demokratis. Tahapan 2 Pembentukan lembaga & tertib politik demokrasi. Tahapan 3 Konsolidasi demokrasi. Tahapan 4 Praktik demokrasi sbg budaya politik bernegara.
- 9. SYARAT DASAR PENYLENGGARA PEMERINTAH YG DEMOKRATIS BERDASAR RULE OF LAW 1. Perlindungan konstitusional menjamin hak2 individu & menentukan prosedurnya. 2. Badan kehakiman bebas tdk memihak. 3. Pemilu bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat & beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education). Komisi Internasional Ahli Hukum, konferensi di Bangkok, 1965.
- 10. NILAI (KULTUR) DEMOKRASI 1. Menyelesaikan pertikaian damai & sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan damai. 3. Pergantian penguasa teratur. 4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. 5. Pengakuan & penghormatan nilai keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan. 7. Memajukan iptek. 8. Pengakuan & penghormatan kebebasan. Henry B. Mayo dlm Miriam Budiardjo (1990)
- 11. LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI 1. Pemerintahan yg bertanggungjawab. 2. DPR mewakili gol/kepentingan masy dipilih mell pemilu bebas & rahasia. Dewan control thdp pemerintah. 3. Organisasi politik lbh dr 1 partai. 4. Pers bebas menyatakan pendapat. 5. Sistem peradilan bebas menjamin HAM & memperthankan keadilan. Miriam Budiardjo (1997)
- 12. CIRI DEMOKRATISASI BERLANGSUNG SCR EVOLUSIONER PROSES PERUBAHAN SCR PERSUASIF PROSES YG TDK PERNAH SELESAI.
- 14. Mohammad Hatta Demokrasi desa : 1. Rapat ; 2. Mufakat ; 3. GoRo ; 4. Hak protes ; 5. Hak menyingkir Demokrasi Indonesia modern : 1. Politik 2. Ekonomi 3. Sosial Nilai-nilai Pancasila : cita-cita pedoman (membuat, menilai) keputusan pol alat pemersatu sumber nilai penyelesaian konflik sesuai ajaran demokrasi Demokrasi Pancasila Pemb. UUD 1945 Alinea IV: Kedaulatan rakyat, Republik, Negara berdasar atas hukum, Pemerintahan yg konstitusional, Sistem perwakilan, Prinsip musyawarah, Prinsip Ketuhanan.
- 15. Perkembangan demokrasi di Indonesia 1945 1949 UUD 45, Perjuangan fisik, Lemb. Demokrasi tidak terbentuk, sistem kabinet presidensiil, Demokrasi PS Liberal. 1949 1950 RIS 1949, Quasi parlementer, Ada PM, Demokrasi Liberal. 1950 1959 UUDS 1950, Kompromisasi, Demokrasi liberal multipartai, Kabinet 7x, Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit Presiden 5 Juli 59. 1959 1965 Formula demokrasi suai Sila IV PS, Pertarungan politik ideologi, lemb. Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep Nasakom, Demokrasi terpimpin (-). 1966 1998 Orde baru, Penyederhanaan parpol, penyalahgunaan wewenang & kekuasaan, SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang, Demokrasi Ps (-). 1998 sekarang Reformasi, Presiden tidak sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48 24, Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih banyak, Demokrasi Ps (+).
- 16. INDIVIDUAL LIBERAL RAKYAT PANCASILA PEMERINTAH PANCASILA IDEOLOGI DASAR NEGARA RAKYAT CHECK & BALANCE
- 17. MASA REPUBLIK INDONESIA I 1945-1959 DEMOKRASI PARLEMENTER MASA REPUBLIK INDONESIA II 1959-1965 DEMOKRASI TERPIMPIN MASA REPUBLIK INDONESIA III DEMOKRASI PARLEMENTER BADAN EKSEKUTIF PRESIDEN + PARA MENTERI LEMBAGA PEMERINTAH BELUM TERBENTUK KOALISI PARTAI TIDAK MANTAP BEBERAPA KEKUATAN SOSPOL TIDAK MEMPEROLEH SALURAN POLITIK
- 18. DOMINASI PRESIDEN PENGARUH KOMUNIS BERKEMBANG PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU PEMBREDELAN PERS PRESIDEN SBG BADAN YUDIKATIF PENCABUTAN TAP MPR NO III / 1963 UU NO 19/1964 DIGANTI UU NO 14/1970 DPR SBG ALAT KONTROL TNI + POLRI ABRI DWIFUNGSI PESTA DEMOKRASI BERJALAN
- 19. BELUM ADA PAKAR, DEMOKRASI APA ? DIJIWAI & DITUNTUN NILAI2X PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA MERUPAKAN TRANSFORMASI NILAI FALSAFAH BANGSA PRASYARAT UTAMA ADALAH PEMAHAMAN PENGHAYATAN & PENGAMALAN NILAI2x PANCASILA MENGAMALKAN PANCASILA MELALUI POLITIK PEMERINTAHAN
- 20. CIRI POKOK D.P MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TANGUNG JAWAB CIRI PANCARAN MUSYAWARAH UTK MUFAKAT UTAMAKAN KEPENTINGAN NGR & MASY HINDARI PEMAKSAAN KEHENDAK KEPUTUSAN UTK BERSAMA SEMANGAT KEKELUARGAAN KEPUTUSAN HRS DIPERTANGGUNG JWBKAN MUSYAWARAH DG AKAL SEHAT LAKSANAKAN HSL KEPUTSAN MUSYAWARAH
- 21. ARAH PENYEMPURNAAN SISTEM POLITIK (UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK)
- 22. I. SASARAN POKOK 1. Perkuatan Sistem Pemerintahan Presidensial 2. Perkuatan Sistem Kepartaian Multipartai Sederhana 3. Perkuatan Keseimbangan antara DPR dengan DPD 4. Perkuatan Hubungan Kerja antara Presiden dengan DPR dan DPD
- 23. II. LANGKAH-LANGKAH 1. Bangun Parpol Modern dan Kredibel 2. Bangun Ormas Modern dan Kredibel 3. Bangun KPU Modern dan Kredibel 4. Kembangkan Sistem Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD yang mendukung pencapaian sasaran pokok 5. Kembangkan Sistem Pemilihan Presiden dan Wapres yang mendukung pencapaian sasaran pokok. 6. Kembangkan Sistem Hubungan DPR dengan DPD yang mendukung pencapaian sasaran pokok. 7. Kembangkan Sistem Hubungan Kerja Presiden dengan DPR dan DPD.
- 24. III. PARPOL MODERN DAN KREDIBEL 1. Pertegas Fungsi a. Artikulasi Kepentingan b. Rekruitmen Politik c. Pendidikan Politik d. Solidaritas Politik e. Resolusi Konflik 2. Isu Penting a. Organisasi Sayap Partai Politik b. Sumber Dana Partai Politik c. Subsidi Partai Politik d. Partai Lokal e. Pengurus f. Syarat Pembentukan g. Syarat Mengikuti Pemilu h. Demokrasi dan Akuntabilitas Internal i. Kedudukan Peraturan dan Keputusan Parpol
- 25. IV. ORMAS MODERN DAN KREDIBEL 1. Pertegas Pengertian 2. Pertegas Fungsi 3. Pertegas Jenis dan Bidang Kerja 4. Perbedaan Ormas dgn Organisasi Sayap Parpol 5. Sumber Dana Ormas 6. Ormas Afiliasi Internasional 7. Demokrasi dan Akuntabilitas Internal 8. Pembubaran Oleh Pengadilan 9. Kedudukan Peraturan dan Keputusan Ormas
- 26. V. KPU MODERN DAN KREDIBLE 1. Pemilu 2. Hirarki Organisasi 3. Pertanggungjawaban 4. Sekretariat Jenderal 5. Pengawasan 6. Pemberhentian 7. Kedudukan Peraturan dan Keputusan KPU
- 27. VI. SISTEM PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD 1. Syarat Parpol Peserta Pemilu 2. Tata Cara Rekruitmen Calon 3. Tata Cara Pemungutan Suara 4. Tata Cara Penentuan Calon Terpilih 5. Tata Cara Kampanye 6. Dana Kampanye 7. Sengketa Administrasi Pemilu 8. Sengketa Hasil Pemilu 9. Pidana Pemilu 10.Syarat, tata cara pemilihan dan penentuan calon terpilih DPD 11.Elektoral Treshold/Parliement T. secara tegas
- 28. VII. SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAPRES 1. Pemilihan Presiden bersamaan waktu dengan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ? 2. Pemilihan Presiden setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ? 3. Pilihan Jumlah Pasangan Pilpres Pada Putaran Pertama 4. Tata Cara Kampanye 5. Dana Kampanye 6. Pidana Pemilu. 7. Sengketa Non Hasil Pemilu 8. Sengketa Hasil Pemilu
- 29. VIII. SISTEM HUBUNGAN KERJA DPR DNG DPD 1. Penghapusan Fraksi? 2. Keikutsertaan DPD dalam Panja DPR? 3. Keprotokolan DPR dan DPD 4. Joint Session DPR Dengan DPD sebagai Pengganti MPR?
- 30. IX. SISTEM HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN DPD 1. Hak Veto Presiden dimasukkan dalam UU Kepresidenan? 2. Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR dan DPD?
- 31. TERIMA KASIH