More Related Content
Similar to kewarganegaraan ol 9 Demokrasi - 27 juni 22.pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
kewarganegaraan ol 9 Demokrasi - 27 juni 22.pptx
- 1. DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
- 2. Selanjutnya menurut Asykuri Ibn Chamim (2003) nilai-nilai demokrasi seperti tersebut diatas merupakan wacana normatif yang memerlukan kondisi tertentu sebagai landasan pengembangannya. Kondisi yang dimaksud adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hal ini juga akan memperbesar persentase masyarakat yang cenderung kritis, percaya diri dan bermotivasi tinggi dalam kehidupan. Keadaan yang demikian dapat dibuktikan bahwa banyak negara yang pertumbuhan ekonominya rendah cenderung pemerintahannya tidak demokratis 2. Pluralisme Masyarakat plural dapat dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok. Di dalam masyarakat plural setiap orang mempunyai hak dapat bergabung dengan kelompok yang ada tanpa adanya rintangan-rintangan. 3. Hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat Demokrasi memerlukan sebuah negara yang kuat tetapi menghormati hukum, memerlukan adanya partai politik, legislatif, media massa, dan rakyat. Negara seperti inilah yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyatnya dan menjadi penopang bagi pengembangan nilai demokrasi. D. Pengembangan Kehidupan Demokrasi
- 3. Parameter terwujudnya demokrasi dalam suatu negara adalah: 1. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil. 2. Rekrutmen politik secara terbuka. Demokrasi memberikan peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang dan kelompok memiliki hak dan peluang yang sama di bidang pemerintahan. 3. Akuntabilitas publik. Para pemegang jabatan politik secara terbuka harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang telah dilakukannya baik secara individu maupun kelompok. 4. Dilaksakan atau tidaknya hak-hak dasar individu atau disebut sebagai Basic human right. Terutama kebebasan: berserikat, menyatakan pendapat, pers, rasa takut, dsb 5. Terwujudnya sebuah pengadilan yang independen. Hal ini di perlukan dalam rangka menciptakan keseimbangan antar berbagai kekuasaan yang ada dalam negara. D. Pengembangan Kehidupan Demokrasi
- 4. Parameter lain untuk dapat mengetahui demokratis dalam pemerintahan (Alamudi:1994), antara lain: 1. Kedaulatan rakyat; 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah 3. Kekuasaan mayoritas 4. Hak minoritas 5. Jaminan HAM 6. Pemilihan yang bebas dan jujur 7. Persamaan di depan hukum 8. Proses hukum yang wajar 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan hak asasi manusia (HAM). Kelompok mayoritas dapat melindungi kelompok minoritas, hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat membutuhkan dukungan dari lapisan sosial, terutama dukungan dari unit-unit keluarga dan berbagai komunitas soaial lainnya. D. Pengembangan Kehidupan Demokrasi
- 5. Demokrasi Periode 1959-1965 Demokrasi Periode 1965-1998 Demokrasi Periode 1998 s.d Sekarang Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi pada awal masa kemerdekaan sampai masa sekarang. Dari segi waktu dibagi menjadi 4 Periode : 1) Demokrasi Parlementer 2) Demokrasi Terpimpin 3) Demokrasi Orde Baru 4) Demokrasi Orde Reformasi Demokrasi Periode 1945-1959 E. Pelaksanaan Demokasi di Indonesia
- 6. Demokrasi Periode 1945-1959 1) Demokrasi Parlementer Kepala Negara Kepala Pemenrintahan Presiden Perdana Menteri Pada masa ini, keadaan politik tidak stabil, diperparah dengan gagalnya konstituante dalam membentuk UUD yang baru. Masalah ini, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang salah satu isinya adalah diberlakukannya kembali UUD 1945.
- 7. Demokrasi Periode 1959-1965 dengan ciri-ciri : Dominasi dari Presiden Terbatasnya peranan partai politik Berkembangnya pengaruh komunis. Terdapat penyimpangan UUD 1945 : Pengangkatan Presiden seumur hidup Membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR- GR Menamakan demokrasi pada periode ini dengan nama demokrasi terpimpin. 2) Demokrasi Terpimpin
- 8. Pada periode pemerintah berusaha mengembalikan kemurnian pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 sehingga periode ini dikenal sebagai Orde Baru. Kehiduapan demokrasi berusaha dibangun untuk melaksanakan pemerintahan antara lain mulai mulai tahun 1971 pemilu diselenggarakan untuk kurun waktu tiap 5 tahun kedepan Demokrasi pada periode dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila secara umum dapat dijelaskan yakni memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintah rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. 3) Demokrasi pada Periode 1965-1998 (Orde Baru)
- 9. 3) Demokrasi pada Periode 1965-1998 (Orde Baru)
- 10. 4) Demokrasi pada Periode 1998-sekarang (Orde Reformasi)
- 11. KESIMPULAN: