Teknik konservasi tanah dan air pada dasAsier La Ode
油
Teknik konservasi tanah dan air pada das pulau-pulau kecil bertujuan menghasilkan paket informasi teknik konservasi dan dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini akan meninjau teknik yang sesuai dengan kondisi pulau-pulau kecil di Maluku dan manfaatnya bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan lembaga terkait untuk pengelolaan sumber daya alam di wilayah
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioMudrikan Nacong
油
Dokumen ini membahas peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan wilayah pesisir untuk mendukung keberlanjutan masyarakat pesisir. Wilayah pesisir memiliki karakteristik unik yang perlu dijaga keseimbangannya, sehingga diperlukan pemantauan berkala atas kualitas lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah berperan untuk memantau dan mengambil tindakan antisip
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...Asramid Yasin
油
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter lingkungan di pesisir Pulau Bungkutoko yang mendukung rehabilitasi mangrove dan menentukan strategi terbaik dengan mengukur parameter fisika-kimia seperti kemiringan pantai, ukuran substrat, gelombang, pasang surut, arus, sedimen, dan salinitas. Hasilnya menunjukkan parameter-parameter tersebut cocok untuk rehabilitasi mangrove dengan memperhatikan waktu tanam dan teknik penanaman langsung
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...CIFOR-ICRAF
油
Mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial pada tahun 2010 untuk melindungi ekosistemnya. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti perbedaan pemahaman antar pihak dan keaktifan anggota pengelola yang perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan antara lain penyusunan rencana pengelolaan, pembentukan forum pengelola, dan pelatihan untuk masyarakat.
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...CIFOR-ICRAF
油
Presented by Susan Lusiana, Coordinator of Disaster Risk Management and Community Resilience Programs at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
Speaker shares experiences of Wetlands International Indonesia activities related to mangrove management in Pulau Dua, Serang, Banten Province through the improvement of community capacity and strengthening the policy related to mangrove management.
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) untuk melindungi sumber daya laut dan pantai Indonesia. MCPAs dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi MCPAs seperti dukungan masyarakat, kondis
Konservasi lahan gambut sangat penting untuk menjaga fungsi ekosistem dan mengurangi emisi karbon. Upaya konservasi meliputi mencegah kebakaran, penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi, pengaturan tingkat air tanah, dan rehabilitasi lahan yang rusak. Aspek hukum dan pengelolaan lahan gambut diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
Makalah PBL 2 - Rehabilitasi Bencana Tanah Longsor di Puncak, CisaruaAlfian Isnan
油
Makalah ini membahas tentang rehabilitasi bencana tanah longsor di Puncak, Cisarua, Bogor yang meliputi penyebab dan dampaknya serta cara-cara rehabilitasi infrastruktur dan psikologis untuk memulihkan dampak bencana tersebut."
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur definisi istilah, zonasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Provinsi Papua, mencakup fungsi hutan, komoditas unggulan kehutanan menurut wilayah adat, dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung.
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melibatkan berbagai bidang ilmu dan lembaga untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar sektor pemerintah serta dunia usaha dan lingkungan.
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluangCIFOR-ICRAF
油
The dynamics of mangrove ecosystem management at the sub-national level: condition, challenges, and opportunities
This session explored the current condition, challenges, and opportunities of mangrove management at the regional level. This session also introduced some of the achievements of the Regional Mangrove Working Group (KKMD) and the success story of the involvement of the coastal/fishing community in mangrove ecosystem management.
Speaker: Dr. Rudhi Pribadi, Head of Fisheries and Marine Sciences Study Program Diponegoro University
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
油
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...Asramid Yasin
油
Artikel ini menganalisis parameter fisika-kimia di pesisir Pulau Bungkutoko untuk tujuan rehabilitasi ekosistem mangrove. Penelitian dilakukan di tiga stasiun dan mengukur parameter seperti kemiringan dasar, ukuran substrat, daya ikat substrat, gelombang, pasang surut, arus, sedimen, dan salinitas. Hasilnya menunjukkan parameter-parameter tersebut cocok untuk rehabilitasi mangrove seperti dasar datar, ukuran substrat kecil, daya
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
油
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) untuk melindungi sumber daya laut dan pantai Indonesia. MCPAs dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi MCPAs seperti dukungan masyarakat, kondis
Konservasi lahan gambut sangat penting untuk menjaga fungsi ekosistem dan mengurangi emisi karbon. Upaya konservasi meliputi mencegah kebakaran, penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi, pengaturan tingkat air tanah, dan rehabilitasi lahan yang rusak. Aspek hukum dan pengelolaan lahan gambut diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
Makalah PBL 2 - Rehabilitasi Bencana Tanah Longsor di Puncak, CisaruaAlfian Isnan
油
Makalah ini membahas tentang rehabilitasi bencana tanah longsor di Puncak, Cisarua, Bogor yang meliputi penyebab dan dampaknya serta cara-cara rehabilitasi infrastruktur dan psikologis untuk memulihkan dampak bencana tersebut."
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur definisi istilah, zonasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Provinsi Papua, mencakup fungsi hutan, komoditas unggulan kehutanan menurut wilayah adat, dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung.
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melibatkan berbagai bidang ilmu dan lembaga untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar sektor pemerintah serta dunia usaha dan lingkungan.
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluangCIFOR-ICRAF
油
The dynamics of mangrove ecosystem management at the sub-national level: condition, challenges, and opportunities
This session explored the current condition, challenges, and opportunities of mangrove management at the regional level. This session also introduced some of the achievements of the Regional Mangrove Working Group (KKMD) and the success story of the involvement of the coastal/fishing community in mangrove ecosystem management.
Speaker: Dr. Rudhi Pribadi, Head of Fisheries and Marine Sciences Study Program Diponegoro University
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
油
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS FOR MANGROVE ECOSYSTEM REHABILITATIO...Asramid Yasin
油
Artikel ini menganalisis parameter fisika-kimia di pesisir Pulau Bungkutoko untuk tujuan rehabilitasi ekosistem mangrove. Penelitian dilakukan di tiga stasiun dan mengukur parameter seperti kemiringan dasar, ukuran substrat, daya ikat substrat, gelombang, pasang surut, arus, sedimen, dan salinitas. Hasilnya menunjukkan parameter-parameter tersebut cocok untuk rehabilitasi mangrove seperti dasar datar, ukuran substrat kecil, daya
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
油
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. DAS dijelaskan sebagai wilayah daratan yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami. Dokumen ini menjelaskan pentingnya pendekatan DAS dalam perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya alam karena karakteristik ekosistem DAS. Tujuan pengelolaan DAS ter
Dokumen tersebut membahas prospek dan kendala pembangunan wilayah pesisir berbasis budidaya mangrove di Kabupaten Karawang. Mangrove memiliki fungsi ekologi penting sebagai habitat biota laut dan penyangga pantai, namun luasnya mengalami penurunan akibat konversi lahan dan eksploitasi berlebihan. Diperlukan pengelolaan berkelanjutan yang melestarikan mangrove serta memberdayakan masyarakat pesisir secara ekonomis.
Dokumen tersebut membahas pentingnya konservasi daerah aliran sungai (DAS) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang perlu dikelola secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai permasalahan dan strategi pengelolaan sumber daya alam serta teknik konservasi tanah dan air yang dapat diterapkan
ANALISIS VEGETASI HUTAN MANGROVE KAWASAN MANDEH, PESISIR SELATANDevi Ningsih
油
Ekosistem Hutan Mangrove atau lebih dikenal juga dengan sebutan Hutan Bakau atau mangal merupakan salah satu ekosistem penting yang membangun dan menyokong keberadaan wilayah pesisir.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
油
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Dokumen tersebut membahas pengendalian kerusakan ekosistem sungai. Topik utama yang dibahas adalah penyebab kerusakan sungai seperti perambahan hutan dan pencemaran, kriteria penilaian kondisi sungai, serta upaya pelestarian, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sungai yang dilakukan berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kawasan sempadan danau di Indonesia. Ada beberapa masalah umum yang terjadi pada danau seperti peningkatan kadar limbah, pendangkalan akibat sedimentasi, hama eceng gondok, dan berkurangnya vegetasi. Diperlukan penanganan seperti pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan, mengurangi beban limbah, revitalisasi ekologi sekitar danau, pemanfaatan eceng gond
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
油
2 dinas kehutanan
1. STRATEGI KONSERVASI HUTAN SEBAGAI
UPAYA PENYELAMATAN SUMBER DAYA
AIR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
SURABAYA, 5 JUNI 2012
2. LATAR BELAKANG
Amanat Undang undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :
1. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber
daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana
untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
2. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan
timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati
yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi
3. 3
Pasal 3 (c)
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan
berkelanjutan dengan meningkatkan daya dukung
daerah aliran sungai (DAS)
Pasal 18 ayat (1) dan (2)
Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan
luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada setiap
DAS, minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS)
dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
UU 41/1999 KEHUTANAN
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem
dengan sungai dan anak-anak sungainya yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke
danau atau ke laut secara alami, yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.
(UU No 7/2004 Ps 1)
UU NO. 7 TAHUN 2004
SUMBER DAYA AIR
5. UU 26/2007 PENATAAN RUANG
Pasal 17ayat (5):
Mengamanahkan: Atas dasar pelestarian lingkungan,
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menetapkan
pertimbangan keberadaan kawasan hutan paling
sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.
6. D A S
2. FAKTOR
DALAM DAS
3. PERMASALAHAN
& PENGELOLAAN
DAS
1.DEFINISI &
SKETSA DAS
8. PERAN
FORUM DAS &
PENUTUP
7. TARGET
RPDAST
4. REGULASI
PENGELOLAAN
DAS
6. TATA WAKTU
PENYUSUNAN
RPDAST
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
5. ALUR PIKIR &
PERAN PARA
PIHAK
7. Definisi
DAERAH ALIRAN SUNGAI
A. TEKNIS
Adalah suatu bentang lahan yang dibatasi oleh pemisah topografi (topographic divide),
berupa punggung gunung/bukit yang menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan
melalui jaringan sungai dan bermuara pada satu patusan (single outlet) di sungai utama
menuju ke danau atau laut. Seluruh wilayah daratan terbagi habis kedalam DAS-DAS.
Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
B. UU 7/2004 dan PP 76/2008
Adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.
10. Kesadaran dan partisi-
pasi masyarakat belum
optimal
Banjir, kekeringan, sedimentasi, erosi, dan
pencemaran air dan tanah
Degradasi hutan dan
lahan
Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar
instansi dan antar daerah belum optimal
Kebijakan tumpang tindih dan
konflik antar kepentingan
PERMASALAHAN DAS
11. Stakeholders
PENGELOLAAN DAS
Pemegang
Hak Kelola
Hak atas
manfaat
Rumah tangga
Industry
Kab
Prop
Nasional
Sektor
InstrumenygMendorongTerwujudnya
Tujuanbersamayangsama
Pemegang
Hak Kelola
Hak atas
manfaat
Industri
R. tangga
Kab/Kota
Prop
Nasional
Sektor
12. TUJUAN PENGELOLAAN DAS
Masyarakat lebih sejahtera;
Mewujudkan kesadaran, kemampuan dan
partisipasi aktif para pihak dalam
pengelolaan DAS yang lebih baik;
Daya dukung dan daya tampung lingkungan
meningkat (termasuk Hutan dan lahan
produktif;
Tata air DAS optimal (jumlah, kualitas, dan
kontinuitas dalam distribusi ruang dan
waktu).
13. Air
Hutan
Lahan
Tambang
Industri
Transportasi
Jalan
Pemukiman
Kawasan Lindung
UU 41/1999
Jo
UU 19/2004
KEHUTANAN
UU 7/2004
SUMBER
DAYA AIR
UU 26/2007
PENATAAN
RUANG
PP 38/2007
Pembagian Urusan
Pemerintahan
UU 32/2009
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
RPP
Pengelolaan DAS
(proses pengesahan)
4. REGULASI TENTANG PENGELOLAAN DAS
15. KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2011 SUMBER DANA APBN
Pembangunan Kebun Bibit Rakyat 1.011 unit di 29
Kabupaten
RHL Kawasan Konservasi 1.500 Ha : TN Meru Betiri
(350 Ha) dan TN Baluran (350 Ha), Kec. Gondang Mojokerto
(350 Ha), Kec. Trawas & Pacet Mojokerto (250 Ha),
Jombang (150 ha), Malang (250 Ha)
RHL Mangrove 250 Ha : Kota Pasuruan (50 Ha), Kota
Probolinggo (50 Ha), Kab. Situbondo (50 Ha), (Sampang,
Kota Surabaya, Bangkalan, Sumenep @25 Ha)
Pembuatan Areal Model Rehabilitasi Sumber Mata Air :
Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep @50
Ha
16. Pembuatan Persemaian Permanen : 3,2 ha di
Mojokerto
Pembuatan Hutan Kota : 10 ha Kota Kediri (4,61
Ha), Sidoarjo (1,93 Ha), Sumenep (3,46 Ha)
Pembuatan Areal Model Hutan Rakyat Kemitraan
1500 ha: Blitar, Jombang, Malang, Mojokerto,
Trenggalek @50 Ha, Pacitan (1.250 ha)
Pembuatan Areal Model HHBK 50 Ha : Sumenep,
Pamekasan, Blitar, Tulungagung, Mojokerto @10
Ha
Rehabilitasi Hutan Pantai 150 ha : Kabupaten
Tuban
17. KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2011 SUMBER DANA APBD
Rehabilitasi Lahan Kritis/Potensial Kritis :
Kabupaten Bangkalan 30 ha dan Gresik 30 ha
Pembangunan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan
Lahan di bawah tegakan : Kabupaten Sumenep (30
ha), Sampang (30 ha), Pamekasan (30 ha),
Trenggalek (15 ha) dan Tulungagung (15 ha)
Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) : Pacitan,
Ponorogo, Kediri, Kota Batu, Malang, Banyuwangi,
Jember, Bondowoso, Situbondo, Trenggalek.
Masing-masing unit menghasilkan 120.000 btg
18. KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2011 SUMBER DANA DAK KEHUTANAN
Reboisasi / Rehabilitasi Hutan
Pengkayaan / Pemeliharaan Tanaman
Penghijauan dan Hutan Rakyat
Hutan Rakyat
Hutan Kota
Penghijauan Lingkungan
Bangunan Konservasi Tanah
Dam Pengendali (Dpi)
Dam Penahan (Dpn)
Pengendali Jurang (Gully Plug)
Embung Air
Sumur Resapan Air (RSA)
Rehabilitasi Rawa, Gambut, Mangrove/Pantai
(Di 24 Kabupaten dan 1 Tahura)
20. RENCANA KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN TAHUN 2012
Pembangunan Kebun Bibit Rakyat sejumlah 1.142 unit (
DAS Brantas = 477 Unit, DAS Solo = 275 Unit, DAS
Sampean = 390 Unit)
Rehabilitasi Lahan Kritis/Potensial Kritis : Ngawi (15) ha
dan Malang (15 ha)
Pembangunan Hutan Rakyat dan Pemanfaatan Lahan di
bawah tegakan : (Magetan, Madiun, Nganjuk @ 25 ha),
(Bondowoso, Jember, Lumajang, Kediri @ 15 ha)
BLM PPM PBK (DAS Brantas = 60 kelompok, DAS
Sampean = 60 Kelompok, DAS Solo = 100 Kelompok)
Dll...