Presented by Susan Lusiana, Coordinator of Disaster Risk Management and Community Resilience Programs at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
Speaker shares experiences of Wetlands International Indonesia activities related to mangrove management in Pulau Dua, Serang, Banten Province through the improvement of community capacity and strengthening the policy related to mangrove management.
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...CIFOR-ICRAF
油
Mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial pada tahun 2010 untuk melindungi ekosistemnya. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti perbedaan pemahaman antar pihak dan keaktifan anggota pengelola yang perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan antara lain penyusunan rencana pengelolaan, pembentukan forum pengelola, dan pelatihan untuk masyarakat.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Provinsi Papua, mencakup fungsi hutan, komoditas unggulan kehutanan menurut wilayah adat, dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung.
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
油
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdfFaisal Fuad
油
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 menetapkan ketentuan kemitraan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan di provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan wilayah pesisir.
Dinamika pengelolaan mangrove di daerah: kondisi, tantangan dan peluangCIFOR-ICRAF
油
The dynamics of mangrove ecosystem management at the sub-national level: condition, challenges, and opportunities
This session explored the current condition, challenges, and opportunities of mangrove management at the regional level. This session also introduced some of the achievements of the Regional Mangrove Working Group (KKMD) and the success story of the involvement of the coastal/fishing community in mangrove ecosystem management.
Speaker: Dr. Rudhi Pribadi, Head of Fisheries and Marine Sciences Study Program Diponegoro University
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Rehabilitasi Mangrove Untuk Mitigasi Perubahan IklimCIFOR-ICRAF
油
Rehabilitasi mangrove penting untuk mitigasi perubahan iklim karena ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon tinggi. Luas mangrove Indonesia telah berkurang 261.141 hektar. Upaya rehabilitasi perlu dilakukan untuk memperluas habitat mangrove sebesar 756.183 hektar dan mencegah penurunan luas mangrove di masa depan. Skema pendanaan rehabilitasi mangrove dapat bersumber dari APBN, CSR perusahaan, atau kewajiban rehabilitasi daerah al
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Diskusi ini membahas restorasi gambut berbasis teknologi dan tanaman lokal. Metode restorasi efektif melibatkan masyarakat setempat dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Contoh proyek restorasi berhasil di Tanjung Leban menggunakan spesies lokal sejak 2010 dan memberikan hasil yang baik. Jenis-jenis tanaman lain seperti sagu dan jenis pohon rawa juga potensial untuk direstorasi.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Strategi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, membumi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan membudayakan pengelolaan mangrove. Strategi khususnya meliputi pemanfaatan mangrove untuk pariwisata, perlindungan iklim, mitigasi bencana, dan peningkatan produktivitas perikanan. Dokumen juga membahas ker
Teknik konservasi tanah dan air pada dasAsier La Ode
油
Teknik konservasi tanah dan air pada das pulau-pulau kecil bertujuan menghasilkan paket informasi teknik konservasi dan dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini akan meninjau teknik yang sesuai dengan kondisi pulau-pulau kecil di Maluku dan manfaatnya bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan lembaga terkait untuk pengelolaan sumber daya alam di wilayah
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioMudrikan Nacong
油
Dokumen ini membahas peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan wilayah pesisir untuk mendukung keberlanjutan masyarakat pesisir. Wilayah pesisir memiliki karakteristik unik yang perlu dijaga keseimbangannya, sehingga diperlukan pemantauan berkala atas kualitas lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah berperan untuk memantau dan mengambil tindakan antisip
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
油
Kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa reklamasi dapat mempertahankan atau menambah manfaat wilayah tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan definisi, jenis, subjek, batasan, dan larangan kegiatan reklamasi serta kepemilikan lahan hasil reklamasi.
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...Asramid Yasin
油
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter lingkungan di pesisir Pulau Bungkutoko yang mendukung rehabilitasi mangrove dan menentukan strategi terbaik dengan mengukur parameter fisika-kimia seperti kemiringan pantai, ukuran substrat, gelombang, pasang surut, arus, sedimen, dan salinitas. Hasilnya menunjukkan parameter-parameter tersebut cocok untuk rehabilitasi mangrove dengan memperhatikan waktu tanam dan teknik penanaman langsung
Momentum Koordinasi dan Supervisi (Kor- sup) KPK di 12 Provinsi, hingga saat ini dianggap efektif untuk memperbaiki persoa- lan tata kelola sektor minerba. Masyarakat sipil mendukung upaya yang dilakukan KPK ini sebagai upaya memaksa perbaikan tata kelola minerba.
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur definisi istilah, zonasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
GAPURA adalah gerakan pembangunan perikanan berkelanjutan di pantai utara dan selatan Jawa Barat yang melibatkan multi stakeholder dalam skema siklus tertutup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan iklim dan konsep silvofishery sebagai solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Silvofishery merupakan kombinasi budidaya perikanan dan penanaman mangrove yang dapat menyerap karbon, melindungi pantai, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model silvofishery terbaik dan meningkatkan nilai tambah produknya.
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Diskusi ini membahas restorasi gambut berbasis teknologi dan tanaman lokal. Metode restorasi efektif melibatkan masyarakat setempat dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Contoh proyek restorasi berhasil di Tanjung Leban menggunakan spesies lokal sejak 2010 dan memberikan hasil yang baik. Jenis-jenis tanaman lain seperti sagu dan jenis pohon rawa juga potensial untuk direstorasi.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
油
Dokumen tersebut membahas strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia. Strategi ini mencakup pendekatan yang menyeluruh, menyentuh semua aspek, membumi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan membudayakan pengelolaan mangrove. Strategi khususnya meliputi pemanfaatan mangrove untuk pariwisata, perlindungan iklim, mitigasi bencana, dan peningkatan produktivitas perikanan. Dokumen juga membahas ker
Teknik konservasi tanah dan air pada dasAsier La Ode
油
Teknik konservasi tanah dan air pada das pulau-pulau kecil bertujuan menghasilkan paket informasi teknik konservasi dan dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini akan meninjau teknik yang sesuai dengan kondisi pulau-pulau kecil di Maluku dan manfaatnya bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan lembaga terkait untuk pengelolaan sumber daya alam di wilayah
Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir - Prasetyo SunarioMudrikan Nacong
油
Dokumen ini membahas peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan wilayah pesisir untuk mendukung keberlanjutan masyarakat pesisir. Wilayah pesisir memiliki karakteristik unik yang perlu dijaga keseimbangannya, sehingga diperlukan pemantauan berkala atas kualitas lingkungan. Pemerintah dan pemerintah daerah berperan untuk memantau dan mengambil tindakan antisip
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
油
Kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa reklamasi dapat mempertahankan atau menambah manfaat wilayah tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan definisi, jenis, subjek, batasan, dan larangan kegiatan reklamasi serta kepemilikan lahan hasil reklamasi.
ANALISIS PARAMETER FISIKA-KIMIA UNTUK KEPENTINGAN REHABILITASI EKOSISTEM MANG...Asramid Yasin
油
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter lingkungan di pesisir Pulau Bungkutoko yang mendukung rehabilitasi mangrove dan menentukan strategi terbaik dengan mengukur parameter fisika-kimia seperti kemiringan pantai, ukuran substrat, gelombang, pasang surut, arus, sedimen, dan salinitas. Hasilnya menunjukkan parameter-parameter tersebut cocok untuk rehabilitasi mangrove dengan memperhatikan waktu tanam dan teknik penanaman langsung
Momentum Koordinasi dan Supervisi (Kor- sup) KPK di 12 Provinsi, hingga saat ini dianggap efektif untuk memperbaiki persoa- lan tata kelola sektor minerba. Masyarakat sipil mendukung upaya yang dilakukan KPK ini sebagai upaya memaksa perbaikan tata kelola minerba.
Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur definisi istilah, zonasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
GAPURA adalah gerakan pembangunan perikanan berkelanjutan di pantai utara dan selatan Jawa Barat yang melibatkan multi stakeholder dalam skema siklus tertutup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan iklim dan konsep silvofishery sebagai solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Silvofishery merupakan kombinasi budidaya perikanan dan penanaman mangrove yang dapat menyerap karbon, melindungi pantai, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model silvofishery terbaik dan meningkatkan nilai tambah produknya.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...robert peranginangin
油
Studi ini mengembangkan model spasial temporal untuk menilai kerentanan permukiman di pulau-pulau kecil dari kenaikan muka air laut dengan kasus Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Jepara. Model ini menggabungkan sistem dinamis dan SIG berdasarkan kondisi lingkungan pulau kecil. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan permukiman dan menyebabkan genangan air laut di area permukiman. Diperlukan upaya
Dokumen ini membahas tentang abrasi pantai di Kabupaten Karawang. Abrasi pantai telah menjadi masalah besar yang mengancam lingkungan dan masyarakat. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan penyebab abrasi serta memberikan rekomendasi untuk menangani masalah tersebut. Ruang lingkupnya adalah kajian terhadap satu lokasi di Karawang yang dapat menjadi contoh untuk penanganan di tempat lain. Laporan ini
Wilayah pesisir merupakan kawasan transisi antara daratan dan laut yang saling mempengaruhi. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut perlu mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan sektor, wilayah, pemangku kepentingan, dan ilmu pengetahuan.
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
油
Strategi pengelolaan sumber daya kelautan mendukung wisata bahari di Indonesia mencakup peningkatan pengelolaan kelautan berkelanjutan, pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari, serta pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) untuk melindungi sumber daya laut dan pantai Indonesia. MCPAs dapat digunakan untuk mengurangi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan lokasi MCPAs seperti dukungan masyarakat, kondis
Restore mangrove with the local community: Building with Nature Program in De...CIFOR-ICRAF
油
Presented by Eko Budi Priyanto, Coordinator of Community Development at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
In this session, the speaker shares the experience from the Building with Nature Program in Demak Regency, Central Java Province.. Speaker shares how the BioRights scheme as one of the strategies for the Building with Nature Program, plays an important role by involving the local community to restore the mangrove ecosystem in Demak Regency. BioRights scheme is the conditional loan to link environmental conservation/rehabilitation activities with community economic improvement.
Dokumen tersebut membahas pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan jasa kemaritiman Indonesia untuk meningkatkan posisi ekonomi negara di era globalisasi. Dokumen ini menyoroti perlunya penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan swasta dalam melestarikan sumber daya kelautan serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan guna memberdayakan masyarakat pesisir.
Presented at Comit辿 de pilotage Kinshasa, Kisangani et Yaound辿, 14-15 juin 2023
CP1: Estimation et suivi De Limpact de lexploitation artisanaleCIFOR-ICRAF
油
Presented at Comit辿 de pilotage Kinshasa, Kisangani et Yaound辿, 14-15 juin 2023
Panorama des activit辿s du projet en 2022 et 2023CIFOR-ICRAF
油
Presented at Comit辿 de pilotage Kinshasa, Kisangani et Yaound辿, 14-15 juin 2023
Composante 0: Administration du projet, capitalisation des informations et co...CIFOR-ICRAF
油
Presented by Guillaume Lescuyer (CIFOR-CIRAD) at Comit辿 de pilotage Kinshasa, Kisangani, Yaound辿, 14 juin 2023
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en Lima, Per炭CIFOR-ICRAF
油
Presented by Equipo GEW at event Primer taller del proyecto Di叩logos de Conservaci坦n en Per炭 on 27 January in Peru.
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en La Paz, BoliviaCIFOR-ICRAF
油
Presented by Equipo GEW at event Primer taller del proyecto Di叩logos de Conservaci坦n en 油Bolivia on 13 February in Bolivia.
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en Bogot叩, ColombiaCIFOR-ICRAF
油
Presented by Equipo GEW at event Primer taller del proyecto Di叩logos de Conservaci坦n en Colombia on 30 January in Colombia.
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en Quito, EcuadorCIFOR-ICRAF
油
Presented by Equipo GEW at event Primer taller del proyecto Di叩logos de Conservaci坦n en Ecuador on 5 February in Ecuador.
Resource distribution of the Brazilian Amazon Fund (Como organizar a distribu...CIFOR-ICRAF
油
Presented by Richard van der Hoff at "Third Science-Policy Dialogue in Brazil - How to organize the distribution of REDD+ resources for effective impacts? : Lessons from the implementation of REDD+ projects in Brazil", 10 Mar 2023
Impact of Amazon Fund projects (O desafio de medir os impactos: as experienci...CIFOR-ICRAF
油
Presented by Heliandro Maia at "Third Science-Policy Dialogue in Brazil - How to organize the distribution of REDD+ resources for effective impacts? : Lessons from the implementation of REDD+ projects in Brazil", 10 Mar 2023
R辿capitulation technique des composantes 1 5CIFOR-ICRAF
油
Composante 5 Promotion des demandes de sciages legauxCIFOR-ICRAF
油
Processus de Foresterie Communautaire Yelimbo, RDCCIFOR-ICRAF
油
Plateforme locale pour le soutien lexploitation artisanale du bois dans la...CIFOR-ICRAF
油
Composante 4: Plateformes de gouvernance de lexploitation artisanale dans le...CIFOR-ICRAF
油
Appui aux scieurs artisanaux en R辿publique D辿mocratique du CongoCIFOR-ICRAF
油
Composante 3 au Cameroun: Soutenir lexploitation artisanale l辿gale et renfor...CIFOR-ICRAF
油
Composante 3: Soutenir lexploitation artisanale l辿gale et renforcer les capa...CIFOR-ICRAF
油
Composante 2: Elaboration de mesures locales de r辿g辿n辿ration et de reboisemen...CIFOR-ICRAF
油
Composante 2 - R辿habilitation foresti竪re au CamerounCIFOR-ICRAF
CP1: Estimation et suivi De Limpact de lexploitation artisanaleCIFOR-ICRAF
油
Panorama des activit辿s du projet en 2022 et 2023CIFOR-ICRAF
油
Composante 0: Administration du projet, capitalisation des informations et co...CIFOR-ICRAF
油
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en Lima, Per炭CIFOR-ICRAF
油
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en La Paz, BoliviaCIFOR-ICRAF
油
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en Bogot叩, ColombiaCIFOR-ICRAF
油
Di叩logos de Conservaci坦n Taller en Quito, EcuadorCIFOR-ICRAF
油
Resource distribution of the Brazilian Amazon Fund (Como organizar a distribu...CIFOR-ICRAF
油
Impact of Amazon Fund projects (O desafio de medir os impactos: as experienci...CIFOR-ICRAF
油
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mangrove ecosystems in Serang and Banten Province
1. Penguatan Kapasitas dan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Mangrove di Kota Serang dan Provinsi Banten
Program Partner for Resilience (PfR)
Susan Lusiana
3. Berbatasan dengan CAPD daerah
konservasi yang memiliki
NKT, indikator sehatnya lingkungan,
tempat berbiak dan persinggahan
burung air migran
Mencakup dua Kelurahan pesisir:
Banten dan Sawah Luhur,
berpenduduk sekitar 24 ribu
jiwa
Potensi wisata laut, pantai,
Cagar Alam Pulau Dua (CAPD)
Potensi perikanan
Lahan pertanian pangan abadi
Profil Pesisir Kota Serang
3
4. Kemiskinan, kualitas hidup, dan sanitasi
Kualitas air buruk-terpolusi
/pencemaran,Pontang dan Kramat Watu
sudah menjadi daerah industry. Kasemen
juga akan ditetapkan sebagai kawasan
industri dan pergudangan,diperkirakan
aktivitas kawasan ini ke depannya akan
berdampak terhadap kondisi lingkungan
hidup di pesisir kota serang.
Abrasi dan Intrusi air laut
Ancaman banjir rhob dan cuaca ekstrim ,
kekeringan/kekurangan air bersih, dan
banjir
Permasalahan di Pesisir Kota Serang
4
6. Potensi genangan akibat kenaikan muka air laut
(Potensi ancaman bencana)
https://www.ipcc.ch/pdf/unfccc/cop19/3_gregory13sbsta.pdf
Rahadian. A., 2016
7. No Penutupan Lahan yang
Terendam
Luas (ha)
1 Mangrove 123,58
2 Semak Belukar 2,05
3 Pertanian Lahan Kering 107,75
4 Tanah Terbuka 101,09
5 Lahan Terbangun 67,16
6 Tambak 1.951,22
7 Badan Air 116,00
Grand Total 2.468,85
No Penutupan Lahan yang Terendam Luas (ha)
1 Mangrove 129,38
2 Kebun Campuran 4,86
3 Semak Belukar 2,05
4 Pertanian Lahan Kering 127,72
5 Sawah 10,43
6 Tanah Terbuka 101,48
7 Lahan Terbangun 78,72
8 Tambak 2.607,83
9 Badan Air 121,32
Grand Total 3.183,78
No Penutupan Lahan yang
Terendam
Luas (ha)
1 Mangrove 135,77
2 Kebun Campuran 102,52
3 Semak Belukar 58,63
4 Pertanian Lahan Kering 148,80
5 Sawah 350,01
6 Tanah Terbuka 110,25
7 Lahan Terbangun 145,75
8 Tambak 4.304,69
9 Badan Air 137,33
Grand Total 5.493,76
No Penutupan Lahan yang Terendam Luas (ha)
1 Mangrove 135,77
2 Kebun Campuran 203,66
3 Semak Belukar 77,65
4 Pertanian Lahan Kering 171,29
5 Sawah 1,378,47
6 Tanah Terbuka 110,39
7 Lahan Terbangun 329,98
8 Tambak 4.760,48
9 Badan Air 150,25
Grand Total 7.317,94
Tinggi Muka Air Laut 50 cm Tinggi Muka Air Laut 100 cm
Tinggi Muka Air Laut 150 cm Tinggi Muka Air Laut 200 cm
Luas Penutupan Lahan yang Tergenang Akibat Kenaikan Muka Air Laut
(Potensi Ancaman Bencana)
Rahadian. A., 2016
11. Kondisi abrasi di pesisir Kelurahan Banten. 2016
11
Rahadian. A., 2016
Kajian penentuan green belt dan sempadan pantai pesisir Kota
Serang (2017)-Amanat Perpres 51/2016
12. Dinamika garis pantai Kota Serang
12
Peta dinamika garis pantai Kota Serang tahun 1972-2017
Peta abrasi dan akresi wilayah pesisir Kota Serang
Rata-rata laju abrasi pesisir Kota Serang mencapai
2,64 meter per tahun. Dengan, laju abrasi
maksimum mencapai 7,72 meter
Diakumulasikan, selama 45 tahun terakhir, jangkauan
abrasi telah mencapai sekitar 346 meter
13. Sempadan pantai minimal
(100 meter ; 95 ha)
Wilayah pasang surut yang
berpotensi dijadikan Jalur hijau
(Luas 賊 87,7 ha)
Garis muka air rendah
Garis muka air tinggi
Visualisasi citra satelit resolusi tinggi Kota Serang saat ini
16. Lokasi : Kel Sawah Luhur dan Banten
Waktu : Januari 2017
Method : In depth Interview, FGD dan obervasi
lapangan
Dasar Acuan :
1. PERKA BNPB Nomor 02 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana ,
2. PERKA BNPB Nomor 01 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana
dan
3. Hasil obesrvasi dilapangan
Kajian Risiko Bencana di Pesisir Kota Serang (2017)
16
18. Rekomendasi
Pengelolaan Risiko Terpadu /IRM
PRB
Kebijakan PRB
Peningkatan Kapasitas
secara terstruktur
RPB dipadukan dalam
RP dan RTRW
Forum PRB
Assesment risiko, ews
dan renkon
Kapasitas
Infrastruktur hijau
Multistakeholder
komitmen
API/ CCA
Pemasangan perangkap
sedimen
Rekayasan bentuk
bangunan perumahan
Pompa air
Resapan +embung
Penanaman mangrove
pada tanggul tambak-
silvofisery
3 R air dan pemanenan
air
Irigasi terintegrasi
Kapasitas livelihood
ERM
Peraturan kebijakan
pengelolaan pesisir dan
ekosistem penyangga
Integrasi PLH
berdasarakan risiko
bencana dan PI
kedalam RTRW
Pembuatan peraturan
(PERDES) mangrove
Capacity building
Rehab/reboisasi
Bank sampah
Normalisasi sungai dan
drainase
19. Rekomendasi pengelolaan ekosistem
Mangrove di Kota Serang
Inventarisasi, distribusi dan identifikasi kondisi serta laju kerusakan
mangrove;
Rehabilitasi yang berkesinambungan untuk mengatasi lajur kerusakan yang
terdapat di ekosistem mangrove di Kota Serang;
Revisi RTRW dimana saat ini pesisir di kawasan tambak di Kelurahan Sawah
Luhur akan dialih fungsikan sebagai kawasan pergudangan dan industri,
menjadi zona lindung/green belt;
Penentuan kawasan greenbelt dan sempadan yang sesuai dengan PermenKP 21/2018 berdasarkan
pertimbangan risiko bencana pesisir;
Dibutuhkan adanya upaya untuk mendorong penentuan fungsi dan zona kawasan konservasi ekosistem
essensial;
Peningkatan tata kelola mangrove melalui penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan
mangrove, dan penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran;
Pendekatan yang terintegrasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana pesisir serta adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir;
Pendekatan dan promosi untuk lebih memperkenalkan kawasan ekowisata mangrove dan sumber daya
manusia ;
Program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang fokus terhadap peningkatan perekonomian
masyarakat (melalui usaha pembuatan produk makanan berbahan dasar ikan dan mangrove)
Reformasi birokrasi di dalam instansi-instansi di Kota/Provinsi sehingga tidak terlalu sering terjadi rotasi
atau perombakan kepemimpinan
20. Membentuk percontohan Best Management Practice/ BMP
Di dalam wilayah sabuk hijau : membangun Pertambakan Tumpangsari (Silvo-fishery)
Di Depan pantai terabrasi : membangun perangkap lumpur atau APO atau gundukan
Pertambakan
Gundul
Hijau
Hijaukan
Tumpangsari/
silvo-fishery
Tetap dipertahankan
Setuju
Tidak Setuju
Pantai
Terabrasi
Tidak
terabrasi
amankan
Perangkap lumpur
/APO/ Gundukan
sebagai habitat
baru, mangrove
tumbuh alami
Tetap dipertahankan
Setuju
Tidak Setuju
Perbaikan hidrologi mangrove
tumbuh sendiri Incentive/
disincentive
pajak PBB ?
Incentive/
disincentive
DAKDR ?
Tanpa menanam mangrove Dengan menanam mangrove
Keterangan :
21. Perbaikan hidrologi mangrove
tumbuh sendiri
Lokasi : Di dalam bagian dari Cagar Alam
Pulau Dua (Jika dijinkan)
= Mangrove tidak ditanam
lokasi ex jarahan tahun
2018, dulu dominan api-
api, lalu penjarah kalah
dipengadilan dan dipenjara
pada Agustus 2019
Lokasi : bagian tepi kiri - kanan saluran
pertambakan masyarakat
Avicennia tumbuh alami tanpa ditanam
Tidak ditanam, tapi
ada pasang surut
hinga lokasi ini dan
bibit induk mangrove
masih ada (Sorong
Selatan; Nyoman
2019)
22. Perangkap lumpur /APO/
Gundukan sebagai habitat baru,
mangrove tumbuh alami
Lokasi: Di bagian pesisir dari Teluk Bantenyang terabrasi dan potensial
terabrasi (termasuk pantai Cagar Alam Pulau Dua)
menciptakan habitat
baru untukmangrove
=
Mangrove tidak
ditanam
Mangrove ditanam
Ciptakan habitat baru untuk mangrove
Lokasi : bagian pantai terabrasi di
Teluk Banten
Mangrove tidak
ditanam
Mangrove ditanam
28. Baseline
condition
(2009)
Baseline condition (2016)
Total mangrove ditanam = 264.277
Total areal di tanam = 20 Ha
Pengurangan GRK = 3097 tCO2-e (AGB) sepanjang
2009-2017
Peluang kontribusi dalam
pengurangan emisi nasional
29/41% pada tahun 2030
Conventional
pond
Sylvofihery pond
19.35 tCO2-e/ha/th
31. Assement/Studi untuk advokasi sempadan
pantai dan green belt dalam Tata Ruang dan
RZWP3K
Pemeliharaan learning site sawah Luhur
Penyadartahuan masyarakat pesisir tekait
pengurangan risiko bencana berbasiskan
perlindungan dan pengelolaan mangrove
Workshop penguatan kebijakan dalam
perlindungan dan pengelolaan Mangrove Kota
Serang
Peningkatan kapasitas dalam perlindungan dan
pengelolaan mangrove dan kesiapsiagaan
bencana pesisir
Advokasi kebijakan
2017-Sekarang
32. Pembentukan Forum PRB Kawasan Kota
Serang
Advokasi perlindungan mangrove dan pesisir
kedalam dokumen Kajian Risiko Bencana
Daerah Kota Serang RPJMD 2019-2024
FGD Pengelolaan Mangrove Provinsi Banten
Aktivasi KKMD dan mendorong inistif Banten
Mangrove Centre
Penyusunan Strada Mangrove Provinsi Banten
Advokasi kebijakan
2017-Sekarang
40. Phillipines (Primavera and
Esteban 2008)
App 25.000 ha
Survival rate 10-20%
Sri Lanka (Kodikara et al.,
2017)
1000-1200 ha
Survival rate 20%
Kondisi lainnya yang terjadi di lapangan
So what is going wrong???
TENURIAL ISSUE
DATA ISSUE