More Related Content
Similar to 220825-Bahan Webinar Percepatan Sinkronisasi BOS dan BOP 2023_v4.pdf (20)
Recently uploaded (20)
220825-Bahan Webinar Percepatan Sinkronisasi BOS dan BOP 2023_v4.pdf
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN. RISET. DAN TEKNOLOGI Percepatan Sinkronisasi Dapodik dalam rangka Persiapan Cut Off Dana BOS dan BOP 25 Agustus 2022
- 2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan lainnya yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. 2 DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) 2
- 3. SATUAN PENDIDIKAN Identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, alat 3 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian, pendidikan formal PESERTA DIDIK Identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi SUBSTANSI PENDIDIKAN Rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dsb Entitas Dapodik 3
- 4. Sinkronisasi dapodik menjadi syarat mutlak dalam penentuan penerima dana BOS dan BOP TA 2023 1. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik; 2. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya; 3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; 4. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; 5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan 6. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. Secara umum, Syarat penerima dana BOS/BOP TA 2023 (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022) 4
- 5. 5 1 Sinkronisasi Dapodik 2 Izin Operasional Sekolah 3 Rekening Satuan Pendidikan Setiap komponen persyaratan memiliki tantangan tersendiri yang sangat berdampak pada penetapan penerima dan besaran alokasi yang diterima satuan pendidikan ~ Satuan pendidikan mengisi data peserta didik belum sesuai kondisi riil. Contoh: Kondisi riil berjumlah 100 peserta didik, yang baru diinputkan sejumlah 89 peserta didik ~ NISN yang tidak valid ~ Pemutakhiran data satuan pendidikan yang merger/tutup seringkali terlewatkan. Secara SK sudah ditutup, namun secara sistem belum ditutup. ~ Pemutakhiran data izin operasional satuan pendidikan swasta sering terlewatkan dan pengisiannya tidak lengkap sehingga terdeteksi tidak valid ~ Jika masih dalam proses perpanjangan, untuk intervensi Dana BOS/BOP dapat menggunakan Surat Dinas dan disampaikan melalui http://ringkas.kemdikbud.go.id/izinPenyelenggaran. ~ Permasalahan birokrasi daerah masih menjadi kendala utama dalam Penetapan Rekening Satdik Standar oleh Kepala Daerah ~ Kesalahan input rekening rekening oleh Dinas ~ Tidak dikonfirmasinya rekening satuan pendidikan oleh Dinas ~ Untuk penetapan 2023, satdik yang tidak memiliki rekening tidak ditetapkan sebagai penerima 4 Satuan Pendidikan yang Dikelola oleh K/L lain ~ Data satuan pendidikan masih belum teridentifikasi secara sistem ~ Dinas agar dapat menyampaikan melalui laman http://ringkas.kemdikbud.go.id/sekolahKL
- 6. 6 Kemendikbudristek telah menerbitkan SE Dirjen PAUD Dikdasmen No 7947/C/HK.04.01/2022 tentang Persiapan Penetapan dan Alokasi Penerima Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan TA 2023 per 10 Agustus 2022 Poin-poin: 1. Syarat penetapan penerima BOS/BOP TA 2023 2. Batas waktu penyampaian/pemenuhan syarat penetapan 3. Tata cara penyampaian surat keterangan dinas jika terdapat sekolah yang izinnya masih dalam proses 4. Tata cara penyampaian data sekolah yang dikelola K/L 5. Resiko daerah/Yayasan jika terdapat satuan pendidikan tidak menjadi penerima BOS/BOP TA 2023
- 7. Konsekuensi Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat penerima BOS/BOP 7 tidak memenuhi syarat Satuan Pendidikan tidak dapat ditetapkan sebagai Sekolah Penerima Dana BOS/BOP TA 2023 Tidak dapat menerima dana BOS/BOP TA 2023 selama 1 tahun memenuhi syarat Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan dapat ditetapkan sebagai Sekolah Penerima Dana BOS/BOP SEKOLAH TIDAK MENERIMA DANA BOS/BOP, LAYANAN OPERASIONAL SEKOLAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH/ BADAN HUKUM PENYELENGGARA SESUAI KEWENANGANNYA
- 8. Bagaimana kondisi saat ini . Sejauh mana perkembangan satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dalam memenuhi persyaratan penerima BOS/BOP TA 2023 8
- 9. 1) Kondisi saat ini, terdapat 71,566 (16.28%) satuan pendidikan belum melakukan sinkronisasi dapodik yang didominasi jenjang PAUD, SD, dan PKBM 368,118 (83.72%) Sudah sinkron 71,566 (16.28%) Belum sinkron Dapodik per 24 Agustus 2022 No Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Sudah Sinkron Persen Sudah Sinkron Jumlah Sekolah Belum Sinkron Persen Belum Sinkron 1 PAUD 206,626 149,639 72.42% 56,987 27.58% 2 SD 149,075 142,033 95.28% 7,042 4.72% 3 SMP 42,202 40,037 94.87% 2,165 5.13% 4 SMA 14,273 13,701 95.99% 572 4.01% 5 SMK 14,406 13,311 92.40% 1,095 7.60% 6 SLB 2,269 2,108 92.90% 161 7.10% 7 PKBM 10,373 6,897 66.49% 3,476 33.51% 8 SKB 460 392 85.22% 68 14.78% TOTAL 439,684 368,118 83.72% 71,566 16.28% Keterangan : Rata-rata kenaikan progres sinkronisasi dapodik 9% per hari dalam bulan agustus 9
- 10. 2) 6,213 (1.69%) satuan pendidikan terdeteksi memiliki izin operasional tidak valid yang didominasi jenjang PAUD, SD, PKBM. Dapodik per 24 Agustus 2022 No Jenjang Jumlah Sekolah Sinkron Izin Operasional Tidak Valid Persentase 1 PAUD 149,639 4,589 3.07% 2 SD 142,033 1,052 0.74% 3 SMP 40,037 113 0.28% 4 SMA 13,701 89 0.65% 5 SMK 13,311 66 0.50% 6 SLB 2,108 0 0.00% 7 PKBM 6,897 304 4.41% 8 SKB 392 0 0.00% TOTAL 368,118 6,213 1.69% 10 368,118 (98.31%) Izin Valid 6,213 (1.69%) Izin Tidak Valid Keterangan: 1. Izin operasional tidak valid yang disebabkan masa berlakunya habis, dapat menggunakan surat keterangan dari Dinas Pendidikan 2. Daftar satuan pendidikan dengan izin operasional tidak valid dapat dilihat pada tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/sekolahSKtidakvalid
- 11. 3) 1,251,223 (2.61%) peserta didik terdeteksi memiliki NISN tidak valid yang didominasi jenjang PAUD, SD, dan PKBM. Dapodik per 24 Agustus 2022 No Jenjang Jumlah Siswa NISN tidak Valid Persentase 1 PAUD 4,886,511 545,658 11.17% 2 SD 22,644,313 412,030 1.82% 3 SMP 9,429,376 29,892 0.32% 4 SMA 4,926,910 23,848 0.48% 5 SMK 4,617,508 36,084 0.78% 6 SLB 142,257 3,744 2.63% 7 PKBM 1,191,223 180,565 15.16% 8 SKB 95,147 19,402 20.39% TOTAL 47,933,245 1,251,223 2.61% 11 47,933,245 (97.39%) NISN Valid 1,251,223 (2.61%) NISN tidak Valid Keterangan: 1. NISN tidak valid berpengaruh pada jumlah peserta didik yang dijadikan dasar perhitungan besaran alokasi yang diterima oleh satuan pendidikan 2. Untuk mendapatkan NISN, dapat mengakses laman verval peserta didik
- 12. 4) 128 (0.059%) sekolah penerima BOS 2022 dan 4.215 (2.14%) sekolah sekolah penerima BOP 2022 terdeteksi memiliki rekening tidak valid; Dapodik per 24 Agustus 2022 12 Jenjang Sekolah Valid Tidak Valid Persentase Tidak Valid Sudah Konfirmasi Dinas Belum Konfirmasi Persentase Belum Konfirmasi SD 147,384 147,346 38 0.026% 147,342 42 0.028% SMP 40,457 40,422 35 0.087% 40,417 40 0.099% SMA 13,528 13,506 22 0.163% 13,504 24 0.177% SMK 14,056 14,026 30 0.213% 14,025 31 0.221% SLB 2,195 2,192 3 0.137% 2,191 4 0.182% Total Sekolah 217,620 217,492 128 0.059% 217,479 141 0.065% Jenis BOP Sekolah Valid Tidak Valid Persentase Tidak Valid Sudah Konfirmasi Dinas Belum Konfirmasi Persentase Belum Konfirmasi PAUD 189,908 185,776 4,132 2.176% 185,648 4,260 2.243% Kesetaraan 7,070 6,987 83 1.174% 6,985 85 1.202% Total Sekolah 196,978 192,763 4,215 2.140% 192,633 4,345 2.206%
- 13. Proses Pengajuan Perubahan 13 1 Satuan Pendidikan Koordinasi dengan Dinas Satuan Pendidikan koordinasi dengan Dinas untuk melakukan perubahan Rekening BOS 2 Dinas Koordinasi dengan Bank Dinas koordinasi dengan Bank untuk melakukan perubahan rekening satuan pendidikan di wilayahnya 3 Bank Melakukan Perubahan Rekening Uraikan hal yang ingin Anda bahas. 4 Dinas Membuat SK Kepala Daerah Data perubahan rekening dibuatkan SK Kepala Daerah 5 Dinas Mengajukan Perubahan Pada Laman BOS Salur Melakukan input rekening baru beserta upload SK Kepala Daerah 9 Catatan Jika ingin melakukan perbaikan kembali , diulangi lagi mulai dari poin 1 8 Hasil Verifikasi di Update di BOS Salur Perubahan Data Rekening siap digunakan pada tahap 3 tahun berjalan, tahap 1 dan 2 tahun berikutnya 7 Kemendikbud Melakukan Verifikasi Data Rekening Data Rekening diverifikasi 6 Bank Melakukan Verifikasi Rekening Untuk yang H2H otomatis akan di verifikasi. Untuk yang belum H2H tetap harus verifikasi manual Waktu pelaksanaan: Juli - Agustus untuk satuan pendidikan yang sebelumnya sudah pernah ditetapkan Pemda dan diusulkan ke Kemendikbudristek untuk Penyaluran TA 2022, dapat melakukan perubahan
- 14. Proses Pengajuan Baru 14 1 Dinas mengidentifikasi satuan pendidikan baru Dinas melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan baru/ baru akan menerima untuk memastikan apakah akan menerima Dana BOS/BOP TA 2023 2 Dinas Koordinasi dengan SKPD lainnya terkait mekanisme pembukaan rekening 3 Pemda Koordinasi dengan Bank untuk pembukaan rekening baru 4 Pemda Membuat SK Kepala Daerah Data rekening satuan pendidikan berdasarkan yang diterbitkan oleh Bank 5 Dinas Mengajukan Pada Laman BOS/BOP Salur Melakukan input rekening baru beserta upload SK Kepala Daerah 8 Rekening yang sesuai ketentuan yang akan menjadi Data Supplier Kemenkeu 7 Kemendikbud Melakukan Verifikasi Data Rekening Data Rekening diverifikasi 6 Bank Melakukan Verifikasi Rekening Untuk yang H2H otomatis akan di verifikasi. Untuk yang belum H2H tetap harus verifikasi manual Waktu pelaksanaan: Juli - Agustus untuk satuan pendidikan yang belum pernah ditetapkan Pemda dan diusulkan ke Kemendikbudristek Koordinasi dengan BPKAD terkait pembukaan rekening
- 15. FAQ 15
- 16. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana BOS/BOP pada satuan pendidikan yang mengalami merger/penggabungan? Apakah ada pengaruhnya pada penyaluran dana BOS/BOP? Sesuai dengan Pasal 33 Permendikbudristek No 2/2022, dalam hal terdapat satuan pendidikan yang mengalami merger/penggabungan yang berdampak pada penutupan satuan pendidikan dan terdapat sisa dana setelah diterbitkannya SK Penutupan Satuan Pendidikan dari Kepala Daerah, maka Dana BOS/BOP dikembalikan ke kas daerah. 16 Sekolah yang mengalami penggabungan yang berdampak penutupan satuan, maka penyaluran Dana BOS/BOP tahap berikutnya tidak dapat dilakukan. Untuk memitigasi terjadinya penyaluran pada satuan pendidikan yang telah ditutup, maka: 1. Dinas Pendidikan segera menginformasikan secara resmi daftar satuan pendidikan tutup ; 2. Dinas Pendidikan melakukan penutupan satuan pendidikan secara sistem melalui laman verval satuan pendidikan; 3. Penutupan rekening.
- 17. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan penggabungan satuan pendidikan? Dalam konteks Dana BOS, penggabungan dapat dilakukan setelah penyaluran dana BOS Tahap II diterima satuan pendidikan. Sedangkan dalam konteks BOP, dapat dilakukan setelah penyaluran Dana BOP Tahap I. 17 Sehubungan dengan penetapan penerima BOS/BOP Tahun berikutnya ditentukan berdasarkan Cut Off Dapodik 31 Agustus tahun sebelumnya, maka pastikan perihal keadministrasian penutupan sekolah (seperti: SK Penutupan, verval satuan pendidikan, dll) telah dilakukan sebelum 31 Agustus.
- 18. 18 Tombol sinkronisasi tidak tampil di Aplikasi Dapodik a. Memastikan tugas tambahan Kepala Satuan Pendidikan/PLT telah diisi b. Memastikan akun dan peran Kepala Satuan Pendidikan/PLT telah sesuai ???
- 19. 19 Peserta didik tingkat awal tidak masuk ke Aplikasi Dapodik setelah melakukan tarik data di Manajemen Sekolah (https://sp.datadik.kemdikbud.go.id) a. Memastikan data peserta didik sudah terdaftar di Manajemen Sekolah b. Lakukan tarik data atau sinkronisasi untuk menurunkan data peserta didik ke Aplikasi Dapodik c. Jika setelah tarik atau sinkronisasi data peserta didik tidak masuk ke Aplikasi Dapodik, lakukan instalasi-registrasi Aplikasi Dapodik kembali ???
- 20. 20 Peserta didik dari jenjang PAUD selain TK belum diluluskan a. Satuan pendidikan dengan bentuk KB, SPS, dan TPA melakukan kelulusan peserta didik secara manual di Aplikasi Dapodik b.Satuan pendidikan yang telah meluluskan peserta didik secara manual melakukan sinkronisasi. ???
- 21. Terima Kasih