A
- 1. A. PengertianSengketaTanah Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain : - Harga tanah yang meningkat dengan cepat. - Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan / haknya. - Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkretantara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukumdengan badan hukumdan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukumyang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons / reaksi/ penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakatdan pemerintah), Menurut RusmadiMurad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu : Timbulnya sengketa hukumyang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasisesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku. B. Penyelesaianseengketatanah Cara penyelesaian sengketa tanah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) yaitu: Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim / pengaduan / keberatan darimasyarakat(perorangan/badan hukum) yang berisikebenaran
- 2. dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabattersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasidengan apa yang disebut koreksiserta merta dariPejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksiterhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/ Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus pertahananmeliputi beberapamacam antara lain : 1. mengenai masalah status tanah, 2. masalah kepemilikan, 3. masalah bukti-buktiperolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Setelah menerima berkas pengaduan darimasyarakattersebutdi atas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Darihasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsidan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat letak tanah yang disengketakan. Bilamana kelengkapan data tersebuttelah dipenuhi, maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya.
- 3. Agar kepentingan masyarakat(perorangan atau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14- 1-1992 No 110-150 perihalPencabutan InstruksiMenteriDalam Negeri No 16 tahun 1984. Dengan dicabutnya InstruksiMenteriDalam Negeri No 16 Tahun 1984, maka diminta perhatian dari Pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsidan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, agar selanjutnya di dalam melakukan penetapan status quo atau pemblokiran hanya dilakukan apabila ada penetapan Sita Jaminan (CB) dariPengadilan. (Bandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 Pasal126). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (sertifikat/SuratKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah), harusnya bertindak hati-hati dan memperhatikan asas-asas umumPemerintahan yang baik, antara lain asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (fair play), asas persamaan di dalam melayani kepentingan masyarakatdan memperhatikan pihak-pihak yang bersengketa. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian iniseringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara
- 4. damai saling menghormatipihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapaikata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari suratpemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagaibukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacathukum/administrasidi dalam penerbitannya. Yang menjadi dasar hukumkewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 3. Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1999. Dalam praktik selama ini terdapat perorangan/badan hukumyang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sebagian diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan. C. Kekuatan Pembuktiandalam PenyelesaianSengketaTanah Pembuktian, menurut Prof. R. subekti, yang dimaksud dengan membuktikan
- 5. adalah Meyakinkan hakimtentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Kekuatan Pembuktian, Secara umum kekuatan pembuktian alat bukti tertulis, terutama akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: 1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. 2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. 3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawaiumum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkutpihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyaikekuatan pembuktian keluar. SERTIFIKAT Sertifikat adalah buku tanah dan suratukurnya setelah dijilid menjadisatu bersama-sama dengan suatu kertas sampulyang bentuknya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kekuatan Pembuktian Sertifikat, terdiri dari: 1. Sistem Positif Menurut sistempositif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu satunya tanda bukti hak atas tanah. 2. Sistem Negatif Menurut sistemnegatif ini adalah bahwa segala apa yang tercantum didalam sertifikat tanah dianggap benar sampaidapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan.
- 6. D. Hal Hal yang MenyebabkanTerjadinyaSengketaTanah Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah : 1. Persoalan administrasisertifikasitanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing- masing. 2. Distribusikepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusikepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalamhal ini, masyarakatbawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas darikebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakatadat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah. 3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada buktiformal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikatdimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah sangatberpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan. LAMPIRAN I: RINCIAN ANGGARAN Biaya administrasi
- 7. Kertas HVS/polio Rp. 500.000 Kertas HVS/Kwarto Rp.500.000 Pembuatan Laporan Rp. 2500.000 Atribut TIM Rp.1000.000 Jumlah Rp.4500.000 Komsumsi Komsumsipersiapan tim Rp.4000.0000 Jumlah Rp.4000.0000 Transportasi Transportasitim Rp.8000.0000 Transportasitim Rp.1000.0000 Jumlah Rp.9000.0000 Rekapitulasi Administrasi Rp.4500.000 Komsumsi Rp.4000.000 Transportasi Rp. 9000.000 Jumlah Rp. 17500.000 Terbilang : tujuh belas juta lima ratus rupiah