�ݺ�ߣ

Sudirman Sultan
DIKLAT TEKNIK PENANGANAN TKP
BALAI DIKLAT KEHUTANAN MAKASSAR
ADMINISTRASI TKP KEHUTANAN

Hasil Belajar :
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
mampu menjelaskan administrasi dalam
penanganan TKP Kehutanan.

Administrasi TKP
TEKNIK PENANGANAN TKP
1. seluruh rangkaian kegiatan penanganan TKP dicatat dan
diadministrasikan dengan benar sesuai format admnistrasi yang
sudah ditentukan.
2. Administrasi yang terkait dengan “TKP” adalah administrasi yang ada
hubungannya dengan administrasi penyidikan.
3. Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala
kelengkapan yang disyaratkan undang-undang.
4. Tujuan : menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman
administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun
pengawasan Penyidikan
5. Secara umum Administrasi Penyidikan : Surat Perintah Tugas, LK,
Surat Panggilan, Berita Acara, dan surat permintaan.

Administrasi
Penanganan TKP TEKNIK PENANGANAN TKP
Administrasinya apa saja ?
a. Tindakan Pertama di TKP (TP-TKP)
Administrasinya apa saja ?
b. Pengolahan TKP (Olah-TKP)
Bahan Diskusi Kelompok :

Administrasi
1. Surat Perintah Tugas
2. Laporan Kejadian
3. BA Pemeriksaan TKP
4. BA penemuan
5. BA pengamanan BB
6. Sket TKP
7. Surat Tanda Terima BB
8. BA Penitipan
a. Tindakan Pertama di TKP (TP-TKP)

Administrasi
1. Surat Perintah Olah TKP
2. BA Pemeriksaan di TKP
3. BA Penunjukan TKP
4. BA Penunjukan saksi pengolahan TKP
5. BA memasuki rumah TKP
6. BA penemuan dan pengambilan jejak/sidik
jari di TKP
7. BA penemuan dan pengambilan barang
bukti di TKP (Apabila barang bukti yang ditemukan dan diambil tersebut
akan dikirim kepada ahli, maka harus dibuat berita acara penemuan dan
pengambilan barang bukti pertiap-tiap benda yang ditemukan dan diambil tersebut
berikut berita acara pembungkusannya)

Administrasi
7. BA pelabelan BB di TKP
8. BA pembungkusan BB di TKP
9. BA pemotretan TKP (secara umum dan
khusus)
10.BA Penyitaan
11.BA pemotretan jejak atau sidik jari
(setelah ditimbulkan sebelum diangkat
tiap-tiap sidik jari)
12.Kartu pendapat sidik jari di TKP
13.Gambar Skets TKP

Administrasi
14.Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
15.BA Penggeledahan
16.BA Titip rawat BB
17.Dll (sesuai tindakan saat Olah-TKP).
c. Administrasi Penyidikan Lainnya
1. Surat Perintah Penggeledahan Rumah
2. Surat Perintah Penyitaan
3. Surat Permintaan Ahli ke TKP
4. Dll.

Adalah pemberitahuan yg disampaikan oleh
seseorg, yang karena hak atau kewajibannya ber-
dasarkan UU, kpd pejabat yg berww ttg, telah atau
sedang akan terjadi peristiwa pidana ( Psl 1 ayat 24
KUHAP )
Penjelasan :
 Yg berhak menyampaikan Lap adalah org yg
mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban
peristiwa yg merupaka TP, baik secara lisan maupun
tertulis.
 Sedangkan yg wajib menyampaikan Lap adalah setiap
org yg mengetahui permupakatan jahat utk melakukan
TP terhadap hak milik, wajib seketika itu juga lapor.
 Demikian juga dgn setiap pegawai Negeri dalam rangka
/ saat melaksanakan tgsnya mengetahui terjadinya
suatu peristiwa pidana.
6

Adalah pemberitahuan yg disertai permintaan oleh
pihak yg berkepentingan kpd pejabat yg berww utk
menindak menurut Hkm, terhdp ssorg yg telah
melakukan TP aduan yg merugikan. ( psl 1 ayat 25 KUHAP )
Penjelasan :
 Yang berkepentingan adalah korban itu
sendiri (tidak boleh diwakili) atau pihak yg
dirugikan menurut Hukum.
 Delik aduan adalah TP tertentu yg
penyelesaiannya menurut Hukum dapat
dilakukan oleh pejabat yg berww apabila
ada permintaan untuk dituntut perkaranya /
pelakuny (Psl 72 KUHP)
7

Perbedaan
Laporan & Pengaduan
LAPORAN PENGADUAN
I S I ;
pemberitahuan tentang telah,
sedang atau akan terjadi peristiwa
yang diduga tindak pidana.
waktu
dapat dilaporkan setiap waktu asal
blm kadaluarsa ( psl 78 KUHP)
proses
perkaranya tdk bs dicabut
Yg melaporkan.
Setiap org yg menyaksikan, melihat
atau menjadi korban menurut Hkm.
I S I ;
pemberitahuan disertai permintaan
agar perkaranya / pelakunya dituntut
sesuai dgn hukum yang berlaku.
waktu
terbatas, 6 bln apabila kejadian korban
ada di dlm negri, 9 bln, apabila korban
berada diluar neg ( psl 74 KUHP.)
Proses
Dpt dicabut asal blm disidang Psl 75 KUHP
Yg melaporkan.
Terbatas pd orang yg dirugikan
menurut hukum.
9

LAPORAN KEJADIAN
 Laporan tertulis
 Dibuat oleh Polhut,
 Tentang peristiwa tindak pidana
kehutanan
 yg Dia Dia temukan sendiri,
 Atau pemberitahuan yang
disampaikan oleh seseorang

Syarat Formal LK
a. Pada bagian atas disebutkan nama kop
kantor atau kesatuan.
b. Di bawah nama kop kantor/kementerian
ditulis kata “Pro Justitia”
c. Di tengah-tengah bagian atas ditulis
kata “Laporan Kejadian”
d. Di bawah garis dituliskan Nomor
Laporan Kejadian Misalnya, Nomor :
LK/……./……/ 2014 / Dishut …..
e. Pada akhir Laporan Kejadian di tanda
tangani oleh pelapor dan yang
menerima laporan.

Syarat Materil LK
•Siapakah : - pelapor, korban, saksi
•Apakah : - apa yang terjadi
- apa perbuatan pidananya
•Dimanakah : - dimana tempat kejadiannya
- dimana barang bukti berada
•Dengan apakah : - mengandung pengertian agar
dapat menjawab pertanyaan dengan
alat perbuatannya.

Syarat Materil LK
• Mengapakah : - mengapa perbuatan itu dilakukan
- bagaimana akibat yang ditimbulkan
• Bagaimanakah: - bagaimana perbuatan itu terjadi
- bagaimana akibat yang ditimbulkan
• Bilamanakah : - bilamanakah perbuatan itu terjadi
- bilamanakah kejadian itu dilaporkan.

BERITA ACARA
 Catatan atau tulisan yang
bersifat otentik
 Dibuat dalam bentuk tertentu
 Oleh petugas yang berwenang
atas kekuatan sumpah jabatan
 Diberi tanggal dan ditanda
tangani

Dasar Hukum BA
Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 Pemeriksaan tersangka
 Penangkapan
 Penahanan
 Penggeledahan
 Pemasukan rumah
 Penyitaan benda
 Pemeriksaan surat
 Pemeriksaan saksi
 Pemeriksaan di tempat kejadian
 Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
 Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang ini”.
Pasal 75 ayat (1) KUHAP

Dasar Hukum BA
Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan
dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1)
dengan kekuatan sumpah jabatan.
Berita Acara tersebut selain ditandatangai oleh
pejabat tersebut pada ayat (2), ditandatangani pula
oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan pada
ayat (1).

Syarat Formal BA
1. Pada bagian atas disebutkan nama kop kantor atau kesatuan
2. Dibawahnya, disudut kiri ditulis kata-kata “Pro Justitia”
3. Selanjutnya pada tengah-tengah dituliskan kata-kata “BERITA ACARA
PEMERIKSAAN DI TKP”
4. Disebelah kiri dari setiap lembaran berita acara dikosongkan selebar
¼ halaman yang disebut marge yang dimaksudkan disediakan untuk
tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan
materinya.
5. Pada pendahuluan berita acara, dicantumkan :
Hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan
Nama, pangkat, Nip, Jabatan dan Kantor dari pemeriksa
Nama, pangkat, Nip, Jabatan dan Kantor dari teman-teman pemeriksa.
Nomor, tanggal dan perihal laporan kejadian
Lokasi tempat kejadian perkara

Syarat Formal BA
6. Pada akhir berita acara dibuat penutup berita acara dan kolom tanda
tangan pemeriksa.
7. Pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong
diisi dengan garis putus-putus.
8. Bila ada tulisan yang salah, jangan sekali-kali menghapus dengan
alat-alat apapun dan menindih dengan huruf atau kata-kata lain.
9. Bilamana ada tulisan yang salah dan perlu diperbaiki supaya yang
salah tersebut dicoret dan diparaf pada ujung kiri dan kanan,
perbaikannya ditulis pada marge dan diparaf pada ujung kiri dan
kanan dengan didahului kata-kata “SAH DIGANTI”
10.Kata-kata dituliskan dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan,
kecuali singkatan kata-kata yang resmi.
11.Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan
huruf dalam kurung.
12.Nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf balok) dan
digaris bawahnya.

Syarat Materil BA
Syarat Materil Sesuai Dengan Materi Tindakan yang dilakukan.
Untuk Berita Acara Pemeriksaan TKP, Syarat Materilnya :

�ݺ�ߣ

ADMINISTRASI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEHUTANAN

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Similar to ADMINISTRASI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEHUTANAN (20)

More from Sudirman Sultan (20)

Recently uploaded (8)

ADMINISTRASI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) KEHUTANAN