More Related Content
Similar to PPT Tugas Transaksi Bisnis dan Properti Kelompok 6.ppt (20)
More from Indro Harianto (16)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
PPT Tugas Transaksi Bisnis dan Properti Kelompok 6.ppt
- 1. SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA Mata Kuliah Transaksi Bisnis dan Properti Dosen Pengampu: Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, S.H.,M.H.,M.M Oleh Kelompok 6: Eka Prasetyani, S. Tr. A. K. 221003741011202 Woro Susanti, SKM 221003741011207 dr. Amril Yus Ubaidillah 221003741011226 Rizqi Robi Ali Sodiqin, S.H. 221003741011229 dr. Indro Harianto, Sp.PD 221003741011193 MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 SEMARANG 2023
- 2. Latar Belakang - Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa atau konflik tanah yang sejak dahulu terjadi - Penerapan makna sengketa pada bidang pertanahan, melahirkan istilah sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai perselisihan yang menjadikan tanah sebagai objek persengketaan. - Dengan diberlakukannya UUPA ini merupakan suatu terobosan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku. - Tindak lanjut dari sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat tentu memiliki upaya yang dapat diselesaikan melalui suatu wadah seperti melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, disusun dengan memperhatikan sisi aspirasi serta peran masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan secara umum. - Adapun sertifikat ganda yaitu sebidang tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan objek yang sama
- 3. Rumusan masalah Bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang bersertifikat ganda tersebut?
- 4. Metode Penelitian Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan normatif (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan
- 6. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan Dalam perkara sengketa tanah bersertifikat ganda, BPN memiliki kewenangan melakukan negosiasi, mediasi, dan memfasilitasi penanganan pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas kesepakatan di antara para pihak Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1. Penyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah 2. Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan
- 7. Proses Pembuktian Hak Atas Tanah Proses Pembuktian Melalui Kewenangan Badan Pertanahan 1. Pengaduan 2. Penelitian
- 8. Sengketa Kepemilikan Tanah di Kabupaten Ponorogo Dari data yang dapat peneliti temukan ada tiga kasus 1. kasus gugatan masalah pembagian warisan antara anak angkat dan anak kandung; 2. gugatan masalah ketidakpuasan ahli waris terhadap pembagian warisan; dan 3. gugatan masalah jual beli harta warisan. Permasalahan pertanahan yang terjadi bermacam-macam, di antaranya masalah jual beli tanah, gadai tanah (gadai sende), warisan, perebutan harta gono gini, penipuan dan sebagainya. Tetapi mengenai arsip data permasalahan- permasalahan tanah tersebut tidak ada, kalau ada yang melapor bermasalah dengan tanah, dan dapat dibantu maka akan dibantu semampunya. Dari permasalahan pertanahan tersebut yang sering terjadi permasalahan warisan. Sedangka di Desa Gupolo permasalahan tanah biasanya adalah masalah warisan, hibah, perebutan harta bersama dan jual beli tanah. Kemudian peneliti menanyakan arsip mengenai permasalahan tanah yang ada di Desa Gupolo, menurut sekretaris desa tidak di arsip. Jika terjadi permasalahan dan membutuhkan bantuan maka akan dibantu oleh aparat desa, dan jika terjadi tidak menemukan solusi maka disilahkan untuk mengajukan ke pengadilan
- 9. Sistem Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di kalangan para ahli penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan melalui pelbagai cara berikut: 1, Negoisasi merupakan salah satu langkah utama dalam ADR. Negoisasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya, agar tercapai suatu kesepakatan; 2, Proses Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah), namun penengah tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat; 3. Proses konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak- pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah.
- 10. Kesimpulan Ketentuan hukum hak atas tanah di Indonesia memberi kewenangan kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan suatu bidang tanah untuk kepentingan tertentu. Bagi warga negara asing kewenangan hak atas tanah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan tanah dengan orang. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola pertanahan sektoral memiliki peran penyelesaian melalui jalur mediasi setelah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya perkara sengketa tanah. Proses pembuktian perkara sengketa tanah, dalam hal ini karena sertifikat ganda dapat melalui proses penyelesaian litigasi, dan non-litigasi