More Related Content
Similar to Ajaran ttg PK.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Ajaran ttg PK.pptx
- 1. AJARAN GEREJA TENTANG PERKAWINAN PAROKI STO. MARINUS PUURERE 16 MARET 2023
- 2. Hakikat Perkawinan Katolik: Unitas & Indisolubilitas
- 3. ARTI PERKAWINAN KATOLIK Arti Perkawinan Katolik menurut KHK1983 kan.1055 則1 adalah perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes 則48). Dalam Gaudium et Spes, no. 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita, yangmerupakanlembagatetapyangberhadapandenganmasyarakat. Yang dimaksud dengan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang mengikuti tatacara Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik (keduanya Katolik), tetapi dapat terjadi perkawinan itu terjadi antara mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain non-Katolik.
- 4. SIFAT DASAR PERKAWINAN KATOLIK Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Kita menyebutnya sifat Monogam dan Indissolubile. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang indissolubile berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (ratum)secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan, kecuali oleh kematian. Ini dapat kita temukan dalam Hukum Gereja tahun 1983 (kan. 1141). Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut ratum (kan. 1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut perkawinan non ratum. Perkawinan ratum, setelah disempurnakan dengan persetubuhan (consummatum) menjadi perkawinan yang ratum et consummatum yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (kan. 1141). Perkawinan yang ratum et non consummatum dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (kan. 1142)
- 5. TUJUAN PERKAWINAN Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: Kesejahteraan suami-isteri, Kelahiran anak, dan Pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak (KB).
- 6. Kan 1055 則1 dengan sederhana menunjukkan adanya 3 tujuan utama perkawinan: kesejahteraan suami- istri, prokreasi, dan pendidikan anak. Dalam kanon ini, tidak lagi ditekankan adanya tingkatan-tingkatan tujuan perkawinan, seperti dalam kan 1013 則1 KHK 1917: Tujuan primer perkawinan adalah prokreasi dan pendidikan anak; tujuan sekunder adalah saling membantu dan penyaluran nafsu. Hilangnya tingkatan tujuan perkawinan ini membawa dampak dalam teologi moral, khususnya sehubungan dengan masalah pembatasan kelahiran (birth control). Dengan rumusan KHK 1917, memang sulit untuk membenarkan praktik pembatasan jumlah anak karena prokreasi menjadi tujuan primer perkawinan. Namun dengan KHK yang baru, tujuan perkawinan yang menekankan pada kesejahteraan suami istri, memberi kemungkinan pembatasan anak asalkan cinta kasih suami-istri memang menuntut hal itu. Namun, perkawinan tatap harus terbuka pada kelahiran anak.
- 7. KESEPAKATAN NIKAH Kesepakatan nikah atau perjanjian (foedus) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang membuat perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suami-isteri itu sendri, bukan dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Ini berarti masing-masing pihak harus bebas dari paksaan pihak luar, tidak terhalang untuk menikah, dan mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum. Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III (1159-1182) bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan persetubuhan, karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup (consortium totius vitae yang terarah pada 3 tujuan perkawinan di atas.
- 8. SAKRAMENTALITAS PERKAWINAN Kanon 1055 mengatakan bahwa Kristus telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen (則1) sehingga perkawinan di antara orang-orang yang telah dibaptis adalah sakramen (則2). Ide tentang sakramentalitas perkawinan ini didasarkan pada Ef 5:22-32. Kanon 1055 menandaskan adanya identifikasi antara perjanjian perkawinan orang-orang dibaptis dengan sakramen. Identifikasi ini membawa konsekuensi: Semua perkawinan sah yang diselenggarakan antara orang-orang yang telah dibaptis secara sah menurut kan 849, dengan sendirinya merupakan sebuah sakramen (則2). Dalam hal ini, tidak dituntut makasud khusus dari mempelai untuk menerimanya sebagai sakramen. (Bagi Gereja Katolik, perkawinan di antara dua orang Kristen non Katolik juga merupakan sakramen meskipun yang bersangkutan tidak pernah menganggapnya demikian). Sakramentalitas perkawinan tidak terletak dalam pemberkatan pastor karena yang menjadi pelayan sakramen perkawinan adalah kedua mempelai yang saling mengikrarkan janji perkawinan. Orang-orang yang tidak dibaptis tidak dapat menikah dengan sah jika dengan maksud positif dan jelas mengecualikan sakramentalitas perkawinan. Perkawinan antarorang tidak dibaptis, dengan sendirinya akan diangkat ke dalam martabat sakramen jika keduanya dipermandikan. Dalam hal ini, tidak dituntut perjanjian nikah baru. Namun, mereka dapat minta berkat pastor.
- 9. PENATAAN HUKUM Setiap perkawinan orang Katolik, meski hanya satu yang Katolik, diatur oleh ketiga hukum ini, yaitu 1 hukum ilahi, 2 hukum kanonik, dan 3hukum sipil sejauh menyangkut akibat- akibat sipil. Hukum ilahi adalah hukum yang dipahami atau ditangkap atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia sebagaiberasal dari Allah sendiri. Contohnya, sifat monogam, indissolubile, kesepakatan nikah sebagai pembuat perkawinan, dan halangan-halangan nikah. Hukum ini mengikat semua orang, tanpa kecuali (termasuk non-katolik). Hukum kanonik atau hukum Gereja adalah norma yang tertulis yang disusun dan disahkan oleh Gereja, bersifat Gerejawi dan dengan demikian hanya mengikat orang-orang yang dibaptis Katolik saja (kan. 11). Sedangkan hukum sipil adalah hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah ybs., misalnya di Indonesia ini, ada hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usia calon, pencatatan sipil, dsb. Karena perkawinan menyangkut kedua belah pihak bersama-sama, maka orang non-Katolik yang menikah dengan orang Katolik selalu terikat juga oleh hukum Gereja. Gereja mempunyai kuasa untuk mengatur perkawinan warganya, meski hanya salah satu dari pasangan yang beriman Katolik. Artinya, perkawinan mereka baru sah kalau dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum kanonik (dan tentu ilahi). Karena bersifat Gerejani, maka negara tidak mempunyai hak apapun untuk menyatakan sah/tidaknya perkawinan Katolik maupun perkara di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas hanya mencatat perkawinan yang telah diresmikan agama, dan tidak bertugas melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan suatu perkawinan.
- 10. GEREJA KATOLIK MENOLAK PERCERAIAN Pada prinsipnya, Gereja Katolik menolak perceraian. Gereja Katolik menghendaki agar masing-masing pihak mempertimbangkan kembali niatan perceraian jika mengalami perselisahan. Dasar pijakan Gereja Katolik, antara lain, Kitab Hukum Kanonik 1141. Bunyi Kanonik 1141, Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus dengan kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian. Dengan perkataan lain, Gereja Katolik menghendaki agar masing-masing pihak menyadari hakikat perkawinan Katolik. Untuk kasus khusus, seperti kematian, Gereja Katolik tentunya mempertimbangkan perceraian. Gereja tentunya tidak ingin perkawinan dilandaskan pada ketidaksukaan atau karena desakan pihak tertentu. Apabila melihat hukum positif, maka berdasarkan UU Perkawinan, maka perceraian tetap dapat terjadi jika perselisihan tidak terdamaikan. Ini artinya, pasangan yang telah menjalani perkawinan katolik bisa bercerai secara sipil. Namun, kembali lagi pada hukum gereja dimana perceraian tidak dikenal dan pernikahan hanya dapat berakhir oleh maut. Dengan demikian, jika sebuah pasangan katolik bercerai secara sipil maka secara kanonik pernikahan tersebut masih utuh.
- 11. PENYELIDIKAN KANONIK Penyelidikan sebelum perkawinan, dalam prakteknya disebut sebagai penyelidikan kanonik. Penyelidikan ini dimaksud agar imam atau gembala umat mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah (valid) dan layak (licit) karena yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membatalkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki demi menjaga kesucian perkawinan. Penyelidikan kanonik adalah salah satu tahap persiapan pernikahan pasangan Katolik. Mengutip buku Kamus Populer Kitab Hukum Kanonik oleh Silvester Susianto Budi, MSF, penyelidikan kanonik merupakan wawancara pribadi antara calon mempelai dengan pastor paroki. Wawancara dilakukan secara bergantian alias satu per satu. Hal-hal yang diselidiki adalah soal status bebas calon, tidakadanya halangan dan larangan, serta pemahaman calon akan perkawinan Kristiani.
- 12. Pastor akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mulai dari yang umum seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, status pekerjaan, dan sebagainya, hingga pertanyaan khusus terkait halangan-halangan pernikahan serta alasan di balik keputusan menikahi pasangannya. Penyelidikan kanonik tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka. Ini merupakan bagian dari proses pelayanan persiapan pernikahan yang wajib dilakukan pasangan Katolik demi kerukunan rumah tangga mereka kelak. Melalui penyelidikan kanonik, pastor akan mendapat kepastian bahwa calon mempelai yang akan dia berkati sungguh- sungguh ingin menikah tanpa paksaan siapa pun. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk memastikan kedua mempelai tidak terkena halangan perkawinan sehingga pernikahannya dinilai sah dalam agama.