Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK untuk menilai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan opini atas laporan keuangan tersebut berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
Ìý
Makalah ini membahas sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk pengertian, tahap pengembangan, dan kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan.
Laporan ini merangkum hasil kegiatan aktualisasi inventarisasi produk hukum berbasis digital di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi identifikasi produk hukum, pendokumentasian menjadi file digital, pengkategorian, pembuatan instrumen inventaris di Microsoft Excel, serta evaluasi dan komitmen tindak lanjut dengan pimpinan.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Ìý
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Okto Rinaldi dan Doli Saragih sebagai Pihak Pertama, serta Pungut sebagai Pihak Kedua untuk menyelesaikan kasus pencurian kabel listrik. Pihak Pertama mengakui kesalahan dan bersedia mengganti kerugian, sedangkan Pihak Kedua memaafkan dan tidak akan menuntut lebih lanjut. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang koneksitas proses bisnis akuntansi dan pelaporan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Satuan Kerja. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan koneksitas proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja sejalan dengan rencana pengembangan SPAN.
2. Kajian terhadap organisasi sistem akuntansi pemerintah dengan memperhatikan international best practice yaitu model
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
Ìý
Makalah ini membahas sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk pengertian, tahap pengembangan, dan kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan.
Laporan ini merangkum hasil kegiatan aktualisasi inventarisasi produk hukum berbasis digital di Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini meliputi identifikasi produk hukum, pendokumentasian menjadi file digital, pengkategorian, pembuatan instrumen inventaris di Microsoft Excel, serta evaluasi dan komitmen tindak lanjut dengan pimpinan.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Ìý
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Okto Rinaldi dan Doli Saragih sebagai Pihak Pertama, serta Pungut sebagai Pihak Kedua untuk menyelesaikan kasus pencurian kabel listrik. Pihak Pertama mengakui kesalahan dan bersedia mengganti kerugian, sedangkan Pihak Kedua memaafkan dan tidak akan menuntut lebih lanjut. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang koneksitas proses bisnis akuntansi dan pelaporan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Satuan Kerja. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan koneksitas proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja sejalan dengan rencana pengembangan SPAN.
2. Kajian terhadap organisasi sistem akuntansi pemerintah dengan memperhatikan international best practice yaitu model
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yaitu sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran di seluruh instansi pemerintah."
Sosialisasi PMK 183 pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian negara...tutiwidi
Ìý
pengelolaan rekening pengeluaran pada kementerian negara/lembaga sebagai bentuk tranparasni dan pertanggungjawaban satuan kerja dalam mengelola uang negara
Lahirnya sistem informasi keuangan berbasis komputer kerjasama bpkp dan ugmIsnan Rahmanto
Ìý
Sistem Informasi Keuangan berbasis komputer dikembangkan UGM bersama BPKP untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Sistem ini terdiri atas SIMAGAMA untuk anggaran dan SIMAKUN untuk akuntansi, yang memungkinkan pengelolaan data keuangan secara online dari 380 unit UGM. Implementasi sistem ini dimulai pada 2003 dan telah mendukung penyusunan laporan keuangan UGM.
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Ìý
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari proposal skripsi tentang pembangunan aplikasi perangkat lunak akuntansi realisasi anggaran pemerintah daerah. Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah pengelolaan keuangan pemerintah, identifikasi masalah, tujuan dan batasan penelitian serta kegunaan yang diharapkan dari penelitian tersebut.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Ìý
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Dokumen tersebut membahas reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan. Terdapat penambahan satu indikator baru yaitu konfirmasi capaian output, serta penyesuaian bobot dan formula beberapa indikator lainnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Dokumen tersebut menjelaskan proses siklus perekaman uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di pemerintahan, meliputi informasi umum tentang UP dan GUP, alur proses perekaman UP dan GUP mulai dari pencatatan penerimaan SP2D, pengambilan tunai, pencatatan penerimaan barang, pencatatan perintah bayar, pembuatan kuitansi, SPP dan SPM.
Dokumen tersebut memberikan contoh ilustrasi jurnal akuntansi untuk berbagai transaksi pemerintah seperti pembayaran gaji, kontrak, hibah, dan lainnya dengan menggunakan pendekatan siklus transaksi.
Modul Komitmen membahas manajemen supplier dan manajemen kontrak. Manajemen supplier bertujuan mengelola data detail supplier untuk digunakan sebagai tujuan pembayaran. Manajemen kontrak bertujuan mengelola data kontrak untuk mendukung perencanaan kas berdasarkan arus kas komitmen.
Dokumen ini menjelaskan proses perekaman BAST non kontraktual di sistem KOM untuk mendokumentasikan transaksi pembelian barang dan jasa. Terdapat beberapa langkah utama yaitu (1) login ke sistem KOM, (2) masuk menu pencatatan BAST non kontraktual, (3) isi data BAST dan distribusi COA, (4) lakukan pendetilan COA 15/16 segmen, dan (5) cetak dan simpan BAST untuk pembuatan SPP. BAST non kont
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tata kelola informasi pihak penerima pembayaran dalam implementasi SPAN, mencakup manajemen data supplier, penyempurnaan proses bisnis, dan prinsip-prinsip pengelolaan data supplier seperti pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan data.
Dokumen tersebut membahas tentang alur proses, jenis transaksi, dan dokumen sumber yang terkait dengan aktivitas bendahara pengeluaran dan penerimaan serta transaksi yang terjadi di BPP terkait dengan pengelolaan dana uang muka.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen komitmen dalam implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Terdapat penjelasan mengenai proses bisnis manajemen komitmen saat ini dan yang diharapkan di SPAN, serta struktur data kontrak yang akan dicatat dalam SPAN.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja negara seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara. Juga dijelaskan proses alur pelaksanaan APBN, jenis-jenis pengujian tagihan, perbedaan pengujian yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM, serta pengujian yang dilakukan bendahara terhadap berbagai jenis belanja seperti barang dan jasa,
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran negara. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai sertifikasi bendahara dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bendahara.
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Sri Haryati
Ìý
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga. Peraturan ini mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja bagi entitas yang dilikuidasi. Pemimpin entitas yang dilikuidasi atau pemimpin entitas yang membawahinya secara struktural bertanggung jawab sebagai penanggung
Dokumen ini menjelaskan proses perekaman BAST non kontraktual di sistem KOM untuk mendokumentasikan transaksi pembelian barang dan jasa. Terdapat beberapa langkah seperti memilih supplier, menginput data distribusi COA, melakukan pendetilan barang, dan menyimpan BAST untuk kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan SPP. BAST non kontraktual dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi seperti BAST KKP, valas
Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry George R., 1958). Manajemen merupakan inti dari suatu perusahaan yang dimana manajemen memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Suatu organisasi perlu adanya manajemen yang baik, karena tanpa adanya manajemen yang baik organisasi tidak dapat berjalan sesuai tujuan. Tidak hanya organisasi, manajemen juga diperlukan untuk manusia di kehidupan sehari-harinya. Dengan melakukan manajemen di kehidupan sehari-hari akan membuat seseorang menjadi lebih teratur dan terarah dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu (Iroth, 2016). Dalam ilmu manajemen, strategi diperlukan sebagai wadah bagi organisasi dalam membuat perencanaan, pengambilan keputusan, dan melakukan langkah preventif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik.
Manajemen strategik merupakan aspek penting dalam pengelolaan organisasi modern. Dalam era globalisasi, persaingan yang semakin ketat dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dapat menyebabkan masalah dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memiliki strategi yang jelas untuk mencapai tujuannya.
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO88
Ìý
Eltonmpo adalah agen taruhan online terbaik dant terpercaya se asia yang gampang menang dan mudah withdraw dengan sistem pembayaran yang cepat dan adil menang berapapun pasti dibayar tanpa cicil.
Daftar agen slot gacor anti rungkad eltonmpo merupakan situs terbesar se indonesia yang sudah menyediakan untuk anda bertransaski instan hanya hitungan detik melalui viqa qris.
Pelayanan online 24 jam non stop tanpa batas menampilkan platform permainan terbaik se asia .
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor
PMK-182/PMMK.05/2017 tanggal 29 November 2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup K/L
Salah satu Kewajiban satuan kerja yang memiliki Rekening Pemerintah adalah
Pelaporan Saldo Rekening.
Pelaporan saldo rekening dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya
dilakukan bersamaan dengan Penyampaian LPJ Bendahara.
Selain digunakan untuk Pembukaan dan Penutupan Rekening,
Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)
juga digunakan untuk Pelaporan saldo rekening dan penyampaian
LPJ Bendahara.
Latar Belakang
3. Menu/Modul SILABUN
Menu yang terdapat dalam Modul SILABUN:
1. Upload
2. Rekening Pengeluaran
3. Rekening Penerimaan
4. RPL
5. Laporan Saldo
Untuk Upload ADK LPJ Bendahara
Untuk menampilkan perbandingan data rekening
(BPG/BPN/RPL) antara data KPPN dengan data
Satker
Untuk menampilkan saldo rekening yang telah
dilaporkan
4. Langkah Penyampaian LPJ Bendahara Menggunakan Aplikasi
SPRINT
1. Melakukan pengiriman ADK LPJ dari Modul SILABI
Contoh ADK LPJ Bendahara Pengeluaran
07_2018_549530000_03-08-2018.lpj
Contoh ADK LPJ Bendahara Penerimaan
LPJP_07_2018_549530_0001.ZIP
07: Bulan Periode LPJ
2018: Tahun Periode LPJ
549530000: Kode satker+Kode BPP
03-08-2018: Tanggal ADK dibentuk
07: Bulan Periode LPJ
2018: Tahun Periode LPJ
549530: Kode satker
0001: Nomor urut bendahara penerimaan
5. 2. Membuka alamat aplikasi SPRINT
(https://sprint.kemenkeu.go.id)
3. Login dengan user Operator Satker
4. Melakukan upload ADK
LPJ dan PDF Rekening
Koran bulan berkenaan di
menu SILABUN, Upload
6. Jenis:
LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
Bulan:
Bulan Periode LPJ Berkenaan
ADK:
ADK LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang akan
diupload
Lampiran:
Softcopy PDF Rekening Koran Periode Berkenaan hasil
Scan
Notifikasi berhasil upload ADK LPJ &
Rekening Koran
7. 5. KPPN melakukan verifikasi data LPJ
Bendahara
Boleh berbeda
Boleh berbeda
8. 6. Status Upload LPJ:
Menunggu Persetujuan: Sedang dilakukan verifikasi oleh KPPN
Tolak: Data LPJ salah, satker memperbaiki dan melakukan upload ulang
Approve: Data LPJ benar dan sudah disetujui KPPN