![KARAKTERISTIK
Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]:
Nasional provinsi kabupaten/kota
Kebijakan rencana program
instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga
menjawab distorsi pemahaman OTDA
Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik.
Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat
KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..](https://image.slidesharecdn.com/arahkebijakanklhs-bangda-130929063416-phpapp02/85/Arah-kebijakanklhs-bangda-5-320.jpg)
![BEDA DENGAN AMDAL [1]
AMDAL KLHS
POSISI
Studi kelayakan proyek [HILIR] Perumusan kebijakan,
rencana, dan program [HULU]
SIFAT
Wajib Kontekstual (masih dalam
proses pembahasan)
JANGKAUAN
LIPUTAN
Areal proyek, dsk Wilayah
Definisi yg jelas saat dimulai &
berakhirnya proyek
Kajian dapat bersifat tiering
(berjenjang): kebijakan,
rencana, program; nasional,
provinsi, kebupaten/kota
KEPUTUSAN
Kelayakan lingkungan proyek
pembangunan Mengarahkan keberlanjutan
pembangunanFokus pada upaya mitigasi
dampak](https://image.slidesharecdn.com/arahkebijakanklhs-bangda-130929063416-phpapp02/85/Arah-kebijakanklhs-bangda-6-320.jpg)
![BEDA DENGAN AMDAL [2]
AMDAL KLHS
PRODUK Dokumen ANDAL, RKL, RPL Dokumen KLHS
Dokumen KRP
PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah
INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang
berwenang memberikan
penilaian & persetujuan AMDAL
Tidak diperlukan institusi yg
berwenang memberikan
penilaian & persetujuan KLHS](https://image.slidesharecdn.com/arahkebijakanklhs-bangda-130929063416-phpapp02/85/Arah-kebijakanklhs-bangda-7-320.jpg)
![KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ekpsposependahuluan-180703042543-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (6)
Similar to Arah kebijakanklhs bangda (20)
More from muzakirTombolotutu (11)
Arah kebijakanklhs bangda
- 1. Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia Environmental Sector Program (ESP) 1 Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA Atiek Koesrijanti Soeryo Adiwibowo Triarko Nurlambang
- 2. DEFINISI APA KLHS? Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA: Strategic Environmental Assessment)
- 3. MENGAPA PERLU KLHS? Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan. In some cases sustainability remains an implicit background policy. In other cases sustainability issues are used as (Partid叩rio, 1996b): (i) benchmarks against which objectives and criteria in SEA can be measured; or (ii) a strong policy that helps to shape new forms of decision-making in support of sustainable development. SEA contribution towards sustainability 1. Provides broader environmental vision 2. Ensures early consideration of environmental issues 3. Anticipates environmental impacts 4. Facilitates environmentally-oriented chain of actions 5. Contributes to integrated policy-making and planning (Partidario, 2003)
- 4. PRINSIP-PRINSIP Sesuai tujuan (fit for purpose) Bersifat obyektif (objective led) Dijiwai oleh semangat keberlanjutan (sustainability led) Komprehensif (comprehensive scope) Relevan untuk keputusan (decision relevant) Integratif (integrative) Partisipatif (participative) Efektif biaya (cost-effectiveness)
- 5. KARAKTERISTIK Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: Nasional provinsi kabupaten/kota Kebijakan rencana program instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga menjawab distorsi pemahaman OTDA Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..
- 6. BEDA DENGAN AMDAL [1] AMDAL KLHS POSISI Studi kelayakan proyek [HILIR] Perumusan kebijakan, rencana, dan program [HULU] SIFAT Wajib Kontekstual (masih dalam proses pembahasan) JANGKAUAN LIPUTAN Areal proyek, dsk Wilayah Definisi yg jelas saat dimulai & berakhirnya proyek Kajian dapat bersifat tiering (berjenjang): kebijakan, rencana, program; nasional, provinsi, kebupaten/kota KEPUTUSAN Kelayakan lingkungan proyek pembangunan Mengarahkan keberlanjutan pembangunanFokus pada upaya mitigasi dampak
- 7. BEDA DENGAN AMDAL [2] AMDAL KLHS PRODUK Dokumen ANDAL, RKL, RPL Dokumen KLHS Dokumen KRP PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS
- 8. Kebijakan Perencanaan Program Proyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan KLHS Regional KLHS Sektoral AMDAL Source: Partidario, 2000 TIPOLOGI
- 9. Rekomendasi Kebijakan Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu. Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen: Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana atau program KRP); Menelaah dampak lingkungan dari KRP Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi Mempertimbangkan aspek keberlanjutan Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan (A systematic and comprehensive process to evaluate environmental impact, social and economic consideration, as well as sustainability assurance of proposed development policy, plan or programs) Definisi KLHS untuk Indonesia
- 10. Atribut AMDAL KLHS Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cencerung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Dampak kumulatif Amat terbatas Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Titik berat telaahan Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Kedalaman Sempit, dalam dan rinci Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Deskripsi proses Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu Fokus pengendalian dampak Menangani simptom kerusakan lingkungan Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,
- 11. Tujuan KLHS Tiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20): Instrumental Transformative Substantive Rekomendasi Kebijakan Dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu disebutkan bahwa tiga macam tujuan KLHS merupakan pilihan terbuka Pengguna perlu memahami konsekuensi yang dihadapi bila yang dipilih adalah KLHS tujuan transformative atau subtantive
- 12. Manfaat KLHS Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan, Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia, Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi, Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan, Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.
- 13. Manfaat KLHS Dua manfaat utama KLHS: Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan lebih efektif Rekomendasi kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan macam manfaat KLHS
- 14. Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS) Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just) Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002) Rekomendasi Kebijakan Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan prinsip, nilai dasar dan mutu KLHS
- 15. Pendekatan KLHS Ada 4 macam pendekatan KLHS KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA mainframe) KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan (appraisal style) KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal) KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- 16. Rekomendasi Kebijakan 1. Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan yang seragam untuk aplikasi KLHS. 2. Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn mempertimbangkan: Sumber daya manusia dan kapasitas institusi Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau program Peluang penguatan birokrasi
- 17. 3.7. Macam Aplikasi KLHS 7 Macam Aplikasi KLHS di Indonesia KLHS Tata Ruang KLHS Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN) KLHS Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD) KLHS Regional (Daerah Aliran Sungai, Kawasan Ekonomi Khusus) KLHS Program Pengembangan Kota KLHS Sektor KLHS Pengelolaan Sumber Daya Alam (Nasional, Provinsi, Kabupaten, Pulau)
- 18. Macam Aplikasi KLHS Waktu Proyek Program Rencana Kebijakan AMDA L Ruang KLHS Tata Ruang KLHS Rencana Pembanguna n SEA Natural Resource (SENRA) Nasional Provinsi Kabupaten Kota Proyek SEA Urban Dev (NUES)
- 19. Rekomendasi Kebijakan KLHS Tata Ruang KLHS Rencana Pembanguna n KLHS Kebijakan Pengelolaan SDA KLHS Sektor Peraturan Pemerintah tentang KLHS KLHS Regional Pedoman Teknis KLHS Perlu ditetapkan peraturan perundangan ttg KLHS
- 20. Rekomendasi Kebijakan Amalgamasi atau Integrasi Pertimbangan Lingkungan KRP KLHS Proses IntegrasiProses amalgamasi (merging)
- 21. SISTEM PERENCANAAN & KLHS PERENC. TATA RUANG NAS PERENC. PEMB. NAS PRNC.TAT RUANG - Prop PRNC. PMB. Daerah/ Prop PRNC. TAT RUANG Kab PRNC. PMB. Daeran/ Kab BAPPENAS BKTRN DPU SEKTOR DDN KLH BAPPEDA BKPRD DINAS BAPEDALDA BAPPEDA BKPRD DINAS BAPEDALDA KLHS KLHS KLHS PERENC. SEKTOR NAS PERENC. SEKTOR - Prop PERENC. SEKTOR - Kab Propinsi Kab/ Kota Nasional
- 22. KLHS Prosedur & Metode KLHS menyerupai AMDAL KLHS Penilaian Lingkungan KLHS Tipe Analisis Terpadu SDA Penapisan Penapisan Penilaian awal Pelingkupan Analisis efek lingkungan Analisis Terpadu Sumber Daya Alam Laporan KLHS Lingkup dan karakter efek lingkungan Final Analisis Terpadu Sumber Daya Alam Partisipasi Masyarakat Pencegahan efek lingkungan Konsultasi Lingkup dan karakter efek residual Pengambilan Keputusan Tindak lanjut dan pemantauan efek lingkungan Pemantauan Kepedulian masyarakat dan stakeholders Sadler (2005: 18)
- 23. Rekomendasi Kebijakan Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat: KLHS adalah marga konsep, pendekatan dan instrumen Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia
- 24. Sukarela dan Wajib Wajib vs Sukarela: perdebatan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses penapisan Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses penapisan dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota
- 25. Proses Penapisan Perilaku Dampak Lingkungan Karakter Kebijakan, Rencana & Program Kemungkinan potensi dampak penting Dampak kumulatif Resiko terhadap keberlanjutan ekosistem Kemungkinan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan Kemungkinan kerusakan sumber daya alam Daftar Uji, Matrik Tanpa proses Penapisan Wajib KLHS Keputusan Tidak Wajib Ya Tidak Proses Penapisan KLHS
- 27. Sistem Lingkungan Hidup Perubahan Iklim dan Variasinya Kejadian ekstrim (bencana) Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Naiknya permukaan air laut DampakpdLH Perubahan pada emisi dan tutupan lahan Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Perubahan pada pola produksi dan konsumsi DampakpdEkonomi Kerentanan KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Sistem Ekonomi Tekanan LH Tekanan Ekonomi Contoh Simplifikasi Model Kajian Integrasi Pembangunan dan LH (KLHS)
- 28. Policy recommendation for SEA Guideline Factor SEA Institution/Approach EIA mainframe EIA Modified Integrated Assessment Sustainable Resource Capacity of institution and human resource requirements M M H H Level of difficulty of SEA application and review L M H H Opportunity to develop better PPP M M H H Opportunity to increase bureaucracy H M L L
- 29. ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHS TUJUAN Merancang garis besar rencana penerapan KLHS pada proses perumusan, pelaksanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 3 aspek mendasar: capacity building (lembaga, SDM, Sistem) Persiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah a. Persyaratan substansi b. Persyaratan pelaksanaan perencanaan Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah a. Tata laksana dan koordinasi b. Kriteria kinerja perumusan Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah a. Kriteria kinerja pelaksanaan b. Sistem pengendalian OUTPUT TUGAS Berupa penjelasan singkat identifikasi permasalahan di atas dan dapat dengan menggunakan skema ataupun butir-butir penjelasan. Masing-masing kelompok dimohon untuk mempresentasikan output ini pada sesi I hari Jumat tgl 1 Agustus 2008.
- 31. Terima kasih
- 33. Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Pengang guran Tabungan terbatas Kurang modal Produktifi tas rendah Pendapatan /kapita rendah Daya beli rendah Pertmbhn eko. rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Permintaan tenga kerja tinggi Output/ pekerja kurang Pendidikan kurang Kemiskinan Perumahan tak layak Kondisi hidup tak sehat Kesehatan buruk Kurang gizi Diet jelek Ouput pertanian kecil Sedikit input modern REGION Jabodetabekcur Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor- sektor Penetapan Prioritas Pembangunan Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit
- 35. Krisis Ekologi B e r b a s i s R e g i o n a l A k t i f i t a s P e m b a n g u n a n A k t i f i t a s M a s y a r a k a t Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Kondisi Pembangunan mengarah kritis perlu perlakuan khusus Kondisi Pembangunan sudah kritis Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Kondisi pembangunan yg aman perlu/ dapat dipertahankan kelangusngan nya Ambang batas Ambang batas Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Waktu Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur Tingkat Pembangunan Jabodetabekjur
- 36. Perumahan Commercial Area Pelab uhan gud angHutan Housing allocation Commercial Area Pelab uhan gud ang Hutan Perumahan T0 Tn t0 tn Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Sawah/ tegalan Sawah/ tegalan gud ang gud ang
- 37. Sosial Ekonomi SDA/ LH Pembangunan Berkelanjutan lintas sektoral lintas wilayah Adm. Ketimpangan kesejahteraan sosial Akses tidak merata terhadap fasum/ fasos Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata) Masih terjadi ketimpangan/ disparitas pembangunan ekonomi (wilayah hilr dan hulu) Pembangunan sektor sekunder (manufaktur/ industri) dan sektor tersier (jasa) semakin mendominasi Pembangunan Infrastruktur terkonsentrasi di wilayah perkotaan (hilir) Sumberdaya Air menjadi sangat sensitif ketersediaannya dibandingkan kebutuhan yang meningkat pesat (di sektor industri dan pemukiman baru di wilayah perkotaan) Pencemaran air dan udara berpotensi menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan Sumberdaya alam lainnya belum tergali optimal Masih ada keluhan dari pelaku pembangunan swasta nasional/ asing dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (good governance dan layanan publik) Masyarakat dan pelaku pembangunan belum menyatu dalam proses pembangunan Mendambakan Civil Society / Masyarakat Madani Parisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
- 38. Perda di P. Jawa per Tingkat Wilayah Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA Tindakan kolaboratif pengelolaan & pemanftan SDA Hak masyarakat untuk akses, pemanftan dan kontrol atas SDA Total (%) Provinsi 16 18 3 37 (31%) Kabupaten 46 15 8 69 (58%) Kota 9 3 1 13 (11%) Total (Persentase) 71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%) Dg kriteria dunia Dg khas Indonesia tanpa pengelolaan sampah &CO2 Dg khas Indonesia dg pengelolaan sampah dan CO2 Overshoot : - 462.832.500 ha Overshoot - 71.113.436 ha Overshoot - 139.695.000 ha Jika jejak ekologi diturunkan 90% maka lahan di P Jawa mencukupi Perbandingan Penilaian Daya Dukung Lingkungan SDA yang Diatur Di P. Jawa Motif Perda Retribusi ijin usaha (pajak) atau pemberian ijin untuk eksploitasi SDA Tindakan kolaboratif pengelolaan dan pemanfaatan SDA Hak masyarakat untuk akses, pemanfaatan dan kontrol atas SDA Total (%) Air 28 16 2 46 (39%) Tanah 11 1 0 12 (10%) Hutan 15 10 7 32 (27%) Tambang 17 0 0 17 (14%) Baku Mutu Lingkungan 0 9 3 12 (10%) Total (Persentase) 71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%)
- 39. Kehidupan dan Pembangunan Lingkungan Hidup Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1) Ruang Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1) (Z on e B 1 & B 4)(Z on e B 1 & B 4) S um ber: C itra L an dsat 3 0-07 -1 992 O leh :D itjen Penataan R uang dan LA PA N (Z on e B 3 & B 4)(Z on e B 5)(Z on e B 2)(Z on e N 2 & N 2 ) (Z on e N 2 )(Z on e N 2 )(Z on e N 2 ) S um ber: C itra L an dsat 1 7-07 -2 001 O leh :D itjen Penataan R uang dan LA PA N 1992 2001 P E N G U R A N G A N R U A N G T E R B U K A H IJA U D I J A B O D E T A B E K Hampir semua kegiatan kehidupan dan Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ lokasi/ ruang. Konsep Ruang identik dengan Lingkungan
- 40. Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan Pembangunan Lingkungan Hidup OUTPUT: Peningkatan Kesejahteraan Pro growth Pro-poor Sustainability
- 41. Dari Ide menjadi Realita Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Visi & Misi Tujuan Pembangunan Strategi Pembangunan Arah Kebijakan Program Prosedur/ Peraturan Pelaksanaan Konsep/ Ide Realita Monitoring & Evaluasi KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)
- 42. Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Analisa Dampak Lingkungan Kebijakan Perencanaan Program Proyek- Proyek
- 43. Kontribusi SEA bagi Penguatan Penataan Ruang Arah Kebijakan, Tuj uan dan Strategi Pembangunan RPJM/D Penataan Ruang berwawasan Lingkungan dan berbasis Pembangunan Berkelanjutan RTRW Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Perlu lokasi untuk ekeskusi kegiatan pembangunan B K P R N / D KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS