![KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ekpsposependahuluan-180703042543-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (17)
Viewers also liked (19)
Similar to Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH (20)
More from Rio Prastia (6)
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
- 1. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Tantangan ImplementasiTantangan Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Talkshow Pekan Lingkungan Hidup Indonesia Jakarta Convention Center, 31 Mei 2013
- 2. Banjir di Jakarta 2013 .....perencanaan tata ruang sudah memperhatikan aspek lingkungan? Selamat datang banjir
- 3. Laju perubahan tutupan hutan di Sumatera Beberapa contoh gambaran penurunan kondisi lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia
- 9. Kebijakan di berbagai wilayah/sektor sangat potensial berpengaruh terhadap kondisi lingkungan Berbagai persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan dalam skala kegiatan harus diselesaikan pada skala kebijakan Aspek lingkungan hidup harus dipastikan telah dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, agar dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dapat dicegah sejak proses di hulu
- 10. Diperlukan adanya kekuatan hukum dalam memastikan bahwa aspek llingkungan hidup telah diperhatikan (seimbang dengan aspek sosial dan ekonomi), pada tataran kebijakan Bagaimana mengubah pola berpikir agar pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang dapat dipertimbangkan dalam setiap arahan stratejik pembangunan KLHS
- 11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Strategic Environmental Assessment / SEA) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program Rangkaian analisis (assessment) yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
- 12. 12 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) AMDAL RTRW, RPJP/RPJM, KRP Lain KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN Kebijakan Rencana Program Proyek Perbedaan posisi/tataran penerapan KLHS dan AMDALPerbedaan posisi/tataran penerapan KLHS dan AMDAL Kegiatan/usaha
- 13. AMDAL/EIA - good design KLHS/SEA - good strategy Sumber: Maria Partidario Perbedaan cara pandang KLHS dan AMDALPerbedaan cara pandang KLHS dan AMDAL
- 14. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH Pasal 15 s.d 18 Dasar Hukum (1)
- 15. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS (Pasal 63 ayat 1 huruf d). Tugas dan wewenang Pemerinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pasal 64). Dasar Hukum (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH Pasal 63 dan 64
- 16. 3 1 2 Pelaksanaan KLHS dikecualikan terhadap KRP yang terkait dengan keadaaan darurat bencana dan darurat hankam
- 17. adalah KRP yang berpotensi berdampak dan/atau risiko terhadap: a.Perubahan iklim b.Kerusakan, kemerosotan dan/atau kepunahan kehati c.Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana antara lain banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan d.Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam e.Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan f.Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau g.Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU 32/2009
- 18. Produk: KRP Proses penyusunan/evaluasi KRP sesuai prosedur KRP KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan Penyusunan/evaluasi KRP
- 19. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Lingkup kajian/telaahan ditentukan berdasarkan karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah, isu strategis pembangunan berkelanjutan dan muatan KRP Pasal 16 UU 32/2009
- 21. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi- berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Green Consitution Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Green Legislation KLHS
Editor's Notes
- #17: Untuk.