Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk pengertian, fungsi, tujuan, sumber pendapatan dan pengeluaran, serta mekanisme penyusunannya. Dokumen ini juga menjelaskan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian.
Dokumen tersebut membahas tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk pengertian, fungsi, proses penyusunan, dan hubungan antara keuangan pusat dan daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun untuk mengatur pembelanjaan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang merupakan daftar pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi dan perekonomian serta memberikan kesempatan kerja, dengan fungsi alokasi, distribusi, perencanaan, dan stabilitas anggaran.
Dalam pengelolaan keuangan dan perekonomian negara di Indonesia, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki peran besar.
Menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi atau pengertian APBN dijabarkan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebelum diterima menjadi APBN oleh DPR, namanya disebut sebagai RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Apabila sudah sudah disetujui oleh DPR RI, APBN akan berlaku hingga satu tahun mendatang.
Sementara pengertian APBD bisa dilihat pada Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 17 Tahun 2003. Dalam UU itu, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Sama seperti APBN, penyusunan APBD juga perlu persetujuan Dewan Perwakilan Raktyat, yang di konteks ini adalah DPRD. Sebelum disetujui DPRD, namanya adalah RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan setelah resmi akan diberlakukan juga selama satu tahun.
Menurut penjelasan Kusumawardani dalam Ekonomi Kelas 11 (2009:22), tujuan dari penyusunan APBN dan APBD adalah untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara.
Sesuai dengan namanya, APBN berkaitan dengan pedoman pengelolaan penerimaan dan belanja negara di level nasional (seluruh wilayah negara). Sedangkan APBD meliputi wilayah satu daerah.
Maka itu, APBN maupun APBD diharapkan bisa menyokong pembangunan, pertumbuhan ekonomi, hingga menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi APBN dan APBD
Mengenai fungsi APBN dan APBD, disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 4 UU No 17 Tahun 2003. Fungsi tersebut meliputi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Berikut penjelasan soal masing-masing fungsi itu seperti dikutip dari buku Mengasah Kemampuan Ekonomi 2 (2007:20) karya Bambang Widjajanta dan kawan-kawan.
1. Fungsi Otorisasi
Dalam fungsi ini, APBN dan APBD disebut menjadi fondasi ketika ingin melaksanakan pendapatan dan belanja pada masa berlakunya (satu tahun).
2. Fungsi Perencanaan
Dengan fungsi ini, baik APBN maupun APBD berperan dalam menjadi pedoman manajemen ketika pemerintah akan melaksanakan suatu kegiatan atau proyek.
3. Fungsi Pengawasan
Arti dari poin ketiga ini menjabarkan bahwa APBN serta APBD dijadikan acuan penilaian terhadap suatu kegiatan pemerintahan dan mempertanyakan, apakah proyek sesuai ketentuan atau tidak.
4. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi ini terkait dengan bagaimana APBN dan APBD disalurkan. Biasanya penyaluran dana APBN dan APBD ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meminimalisir penggunaan SDA yang berlebihan, hingga mendorong efisiensi dan efektivitas perekonomian nasional.
5. Fungsi Distribusi
Cukup singkat, fungsi ini ditujukan agar kebijakan mengenai anggaran negara dan daerah
Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD, termasuk pengertian, fungsi, tujuan penyusunan, sumber pendapatan dan jenis pengeluaran, mekanisme penyusunan, serta pengaruhnya terhadap perekonomian. APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mengatur alokasi dana untuk penyediaan barang dan jasa publik guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyar
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. APBD memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah. Dokumen ini juga menjelaskan komponen, fungsi, tu
APBN dan APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk satu tahun. Dokumen tersebut menjelaskan rencana penerimaan dan pengeluaran serta tujuan dan fungsi anggaran tersebut. Terdapat perubahan format APBN sejak 2003 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Makalah ini membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah di Indonesia, termasuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh lembaga legislatif. Makalah ini juga menjelaskan tujuan, fungsi, prinsip, dan siklus penyusunan APBN dan APBD."
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui DPR. APBN berisi daftar sistematis penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN disusun berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan serta mengutamakan sumber daya dalam negeri. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi perekonomian.
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
油
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk tujuan, prinsip penyusunan, dan komponen-komponen utama pendapatan serta pengeluarannya seperti pajak, retribusi, hibah, DAU, DAK, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tujuan dan fungsi APBD, serta pedoman penyusunan APBD termasuk prinsip penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak, termasuk pengertian pajak, fungsi dan manfaatnya, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan contoh soal perhitungan PBB, PPH Orang Pribadi, dan PPH Badan.
Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD, termasuk pengertian, fungsi, tujuan penyusunan, sumber pendapatan dan jenis pengeluaran, mekanisme penyusunan, serta pengaruhnya terhadap perekonomian. APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mengatur alokasi dana untuk penyediaan barang dan jasa publik guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyar
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. APBD memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah. Dokumen ini juga menjelaskan komponen, fungsi, tu
APBN dan APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk satu tahun. Dokumen tersebut menjelaskan rencana penerimaan dan pengeluaran serta tujuan dan fungsi anggaran tersebut. Terdapat perubahan format APBN sejak 2003 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Makalah ini membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah di Indonesia, termasuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh lembaga legislatif. Makalah ini juga menjelaskan tujuan, fungsi, prinsip, dan siklus penyusunan APBN dan APBD."
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui DPR. APBN berisi daftar sistematis penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN disusun berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan serta mengutamakan sumber daya dalam negeri. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi perekonomian.
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
油
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.
Pedoman ini memberikan panduan tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) bagi pemerintah daerah. Pedoman ini menjelaskan keterkaitan antara rencana strategis, ABK, dan standar pelayanan minimal dalam penyusunan anggaran tahunan daerah. Pedoman ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan ABK sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk tujuan, prinsip penyusunan, dan komponen-komponen utama pendapatan serta pengeluarannya seperti pajak, retribusi, hibah, DAU, DAK, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas konsep perencanaan anggaran daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tujuan dan fungsi APBD, serta pedoman penyusunan APBD termasuk prinsip penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak, termasuk pengertian pajak, fungsi dan manfaatnya, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan contoh soal perhitungan PBB, PPH Orang Pribadi, dan PPH Badan.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak, termasuk pengertian pajak, fungsi dan manfaatnya, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan contoh soal perhitungan beberapa jenis pajak seperti PBB, PPH Orang Pribadi, dan PPH Badan.
Bab ini membahas tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja, sementara kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja meliputi peningkatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Ada berbagai jenis pengangguran seperti siklis, struktural, dan friksional yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dijelaskan sebagai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, yang dihitung melalui pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan nasional bermanfaat untuk menganalisis perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara, yang digunakan unt
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO88
油
Eltonmpo adalah agen taruhan online terbaik dant terpercaya se asia yang gampang menang dan mudah withdraw dengan sistem pembayaran yang cepat dan adil menang berapapun pasti dibayar tanpa cicil.
Daftar agen slot gacor anti rungkad eltonmpo merupakan situs terbesar se indonesia yang sudah menyediakan untuk anda bertransaski instan hanya hitungan detik melalui viqa qris.
Pelayanan online 24 jam non stop tanpa batas menampilkan platform permainan terbaik se asia .
3. 3
Tujuan Pembelajaran
Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
Menyebutkan pengertian APBN
Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN
Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara
Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara
Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN
Menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian
Menjelaskan pengertian APBD
Menyebutkan fungsi dan tujuan APBD
Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah
Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran daerah
Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD
Menyebutkan pengaruh APBD terhadap perekonomian
Nilai dan Karakter Bangsa
Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah jujur, disiplin,
dan tanggung jawab
Kata
Kunc
i
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Fungsi Alokasi
Fungsi distribusi
Fungsi stabilisasi
Subsidi
Kebijakan fiskal
Pembiayaan fungsional
Pengelolaan anggaran
Anggaran berimbang
Anggaran surplus
Anggaran defisit
4. 1. Pengertian APBN
Berdasar Undang-undang RI No. 23 tahun 2013 tentang APBN tahun
anggaran 2014, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN adalah
suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara
untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4
5. 2. Fungsi APBN
a. Fungsi alokasi yaitu
pendapatan berasal dari pajak
dialokasikan ke berbagai
sektor pembangunan
b. Fungsi distribusi yaitu
distribusi pendapatan dari
pajak untuk transfer payment,
misalnya subsidi dan dana
pensiun
c. Fungsi stabilisasi yaitu sebagai
pedoman agar pendapatan
dan pengeluaran negara
teratur
5
6. 3. Tujuan Penyusunan APBN
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan
pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk
meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat
6
7. 4. Sumber-sumber
Penerimaan Negara
a. Penerimaan perpajakan
b. Penerimaan negara bukan
pajak
c. Penerimaan hibah
5. Jenis-jenis Pengeluaran
Negara
Pengeluaran atau belanja negara
adalah kewajiban pemerintah
pusat yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih
yang terdiri atas belanja
pemerintah pusat dan transfer
ke daerah
APBN 2012
7
8. 6. Mekanisme penyusunan APBN
a. Prinsip Penyusunan APBN
Berdasar aspek pendapatan
Berdasar aspek pengeluaran negara
b. Asas Penyusunan APBN
Kemandirian
Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas
Penajaman prioritas pembangunan
8
9. c. Landasan Hukum APBN
UUD 1945 Pasal 23 ayat 1
UU No. 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara
Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN
d. Cara Penyusunan APBN
DPR
APBN
Tahun lalu
APBN / UU
Dikembalikan
untuk
dilaksanakan
diajukan
ditolak
Pemerintah
Presiden
Menyusun RAPBN
dalam bentuk nota
keuangan
diterima
RAPBN disidangkan
9
10. 7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan
yang akan dan sedang dilaksanakan
10
11. 1. Pengertian APBD
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11
12. 2. Fungsi APBD
Fungsi otorisasi: menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran
Fungsi perencanaan: menjadi pedoman perencanaan kegiatan
Fungsi pengawasan: sebagai pedoman apakah penyelenggaraan pemerintahan
telah sesuai ketentuan
Fungsi alokasi: APBD dialokasikan untuk mendukung kegiatan perekonomian
Fungsi distribusi: pendistribusian APBD harus memperhatikan keadilan dan
kepatuhan
Fungsi stabilisasi: pedoman agar pendapatan dan pengeluaran teratur
3. Tujuan APBD
APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan
kegiatan pemerintah daerah
12
13. 4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan
Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum,
dana alokasi khusus
Lain-lain pendapatan, terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana
darurat
13
14. 5. Jenis-jenis Pengeluaran Daerah
Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan,
dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja urusan
wajib antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan
perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian,
dan energi
6. Mekanisme Penyusunan APBD
Pemerintah
daerah
DPRD
Menteri Dalam
Negeri/
Gubernur
APBD
APBD tahun
lalu
diajukan pengesahan
diterima
ditolak
14
15. 7. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian
APBD membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan
kerja, memungkinkan investasi baru, dan menyejahterakan rakyat dalam
lingkup provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan
15