際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Ekonomi
untuk SMA/MA
kelas XI
Oleh: Alam S.
Ba
APBN db
an APBD
3
Tujuan Pembelajaran
Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:
 Menyebutkan pengertian APBN
 Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN
 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara
 Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara
 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN
 Menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian
 Menjelaskan pengertian APBD
 Menyebutkan fungsi dan tujuan APBD
 Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah
 Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran daerah
 Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD
 Menyebutkan pengaruh APBD terhadap perekonomian
Nilai dan Karakter Bangsa
Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah jujur, disiplin,
dan tanggung jawab
Kata
Kunc
i
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Fungsi Alokasi
Fungsi distribusi
Fungsi stabilisasi
Subsidi
Kebijakan fiskal
Pembiayaan fungsional
Pengelolaan anggaran
Anggaran berimbang
Anggaran surplus
Anggaran defisit
1. Pengertian APBN
Berdasar Undang-undang RI No. 23 tahun 2013 tentang APBN tahun
anggaran 2014, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN adalah
suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara
untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4
2. Fungsi APBN
a. Fungsi alokasi yaitu
pendapatan berasal dari pajak
dialokasikan ke berbagai
sektor pembangunan
b. Fungsi distribusi yaitu
distribusi pendapatan dari
pajak untuk transfer payment,
misalnya subsidi dan dana
pensiun
c. Fungsi stabilisasi yaitu sebagai
pedoman agar pendapatan
dan pengeluaran negara
teratur
5
3. Tujuan Penyusunan APBN
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan
pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk
meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat
6
4. Sumber-sumber
Penerimaan Negara
a. Penerimaan perpajakan
b. Penerimaan negara bukan
pajak
c. Penerimaan hibah
5. Jenis-jenis Pengeluaran
Negara
Pengeluaran atau belanja negara
adalah kewajiban pemerintah
pusat yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih
yang terdiri atas belanja
pemerintah pusat dan transfer
ke daerah
APBN 2012
7
6. Mekanisme penyusunan APBN
a. Prinsip Penyusunan APBN
 Berdasar aspek pendapatan
 Berdasar aspek pengeluaran negara
b. Asas Penyusunan APBN
 Kemandirian
 Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas
 Penajaman prioritas pembangunan
8
c. Landasan Hukum APBN
 UUD 1945 Pasal 23 ayat 1
 UU No. 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara
 Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN
d. Cara Penyusunan APBN
DPR
APBN
Tahun lalu
APBN / UU
Dikembalikan
untuk
dilaksanakan
diajukan
ditolak
Pemerintah
Presiden
Menyusun RAPBN
dalam bentuk nota
keuangan
diterima
RAPBN disidangkan
9
7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian
Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan
yang akan dan sedang dilaksanakan
10
1. Pengertian APBD
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11
2. Fungsi APBD
 Fungsi otorisasi: menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran
 Fungsi perencanaan: menjadi pedoman perencanaan kegiatan
 Fungsi pengawasan: sebagai pedoman apakah penyelenggaraan pemerintahan
telah sesuai ketentuan
 Fungsi alokasi: APBD dialokasikan untuk mendukung kegiatan perekonomian
 Fungsi distribusi: pendistribusian APBD harus memperhatikan keadilan dan
kepatuhan
 Fungsi stabilisasi: pedoman agar pendapatan dan pengeluaran teratur
3. Tujuan APBD
APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan
kegiatan pemerintah daerah
12
4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari
 Pendapatan Asli Daerah, contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan
 Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum,
dana alokasi khusus
 Lain-lain pendapatan, terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana
darurat
13
5. Jenis-jenis Pengeluaran Daerah
Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan,
dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja urusan
wajib antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan
perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian,
dan energi
6. Mekanisme Penyusunan APBD
Pemerintah
daerah
DPRD
Menteri Dalam
Negeri/
Gubernur
APBD
APBD tahun
lalu
diajukan pengesahan
diterima
ditolak
14
7. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian
APBD membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan
kerja, memungkinkan investasi baru, dan menyejahterakan rakyat dalam
lingkup provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan
15
Lets go to the next
lesson!
16

More Related Content

Similar to Bab 4 APBN dan APBD.pptx (20)

APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)
APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)
APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)
Damatunggang
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
Reyhan Hanif
Bab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbdBab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbd
Febryan Caesar
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
Dwi Kurniati
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
BPKP
Media APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptxMedia APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptx
tiomasihite
Materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XI
Materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XIMateri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XI
Materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XI
ernanina1
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPT
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPTAnggaran rancangan pembangunan daerah PPT
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPT
YOHANESORIELINTANGND
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Shieni Rahmadani Amalia
Ppt ekonomi vina
Ppt ekonomi vinaPpt ekonomi vina
Ppt ekonomi vina
vina puspitasari
keuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalkeuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskal
Srestha Anindyanari
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian Indonesia
Dio_irawan13
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
gravity1992
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
ghiyats dewantara
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
vinatahara1
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
Amrul Rizal
Modul anggaran berbasis kinerja (daerah)
Modul  anggaran berbasis kinerja (daerah)Modul  anggaran berbasis kinerja (daerah)
Modul anggaran berbasis kinerja (daerah)
Inspektorat Kabupaten Banjar
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
Fiza Xiena
2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah
2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah
2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah
Efry Ghani
APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)
APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)
APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah)
Damatunggang
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
BPKP
Media APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptxMedia APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptx
tiomasihite
Materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XI
Materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XIMateri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XI
Materi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ekonomi kelas XI
ernanina1
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPT
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPTAnggaran rancangan pembangunan daerah PPT
Anggaran rancangan pembangunan daerah PPT
YOHANESORIELINTANGND
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuanganAdministrasi pendapatan dan belanja keuangan
Administrasi pendapatan dan belanja keuangan
Shieni Rahmadani Amalia
keuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskalkeuangan publik dan kebijakan fiskal
keuangan publik dan kebijakan fiskal
Srestha Anindyanari
Makalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian IndonesiaMakalah Perekonomian Indonesia
Makalah Perekonomian Indonesia
Dio_irawan13
Anggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negaraAnggaran pendapatan dan belanja negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara
gravity1992
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
ghiyats dewantara
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
APBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptxAPBN & APBD 20.	Monetary policy can increase employment opportunities by  .pptx
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptx
vinatahara1
akuntansi sektor publik
akuntansi sektor publikakuntansi sektor publik
akuntansi sektor publik
Amrul Rizal
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
Fiza Xiena
2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah
2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah
2908473 modul-2-manajemen-keuangan-daerah
Efry Ghani

More from YulyAndriyani (10)

Bab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptx
Bab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptxBab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptx
Bab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptx
YulyAndriyani
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
YulyAndriyani
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
YulyAndriyani
Bab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptx
Bab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptxBab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptx
Bab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptx
YulyAndriyani
Bab 2 Ketenagakerjaan.pptx
Bab 2 Ketenagakerjaan.pptxBab 2 Ketenagakerjaan.pptx
Bab 2 Ketenagakerjaan.pptx
YulyAndriyani
Bab 6 Indeks harga dan inflasi.pptx
Bab 6 Indeks harga dan inflasi.pptxBab 6 Indeks harga dan inflasi.pptx
Bab 6 Indeks harga dan inflasi.pptx
YulyAndriyani
Bab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptx
Bab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptxBab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptx
Bab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptx
YulyAndriyani
ekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdf
ekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdfekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdf
ekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdf
YulyAndriyani
ekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptx
ekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptxekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptx
ekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptx
YulyAndriyani
PPT-Ekonomi-PB2(1).ppt
PPT-Ekonomi-PB2(1).pptPPT-Ekonomi-PB2(1).ppt
PPT-Ekonomi-PB2(1).ppt
YulyAndriyani
Bab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptx
Bab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptxBab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptx
Bab 1 Konsep dasar ilmu Ekonomi.pptx
YulyAndriyani
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
YulyAndriyani
Bab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptxBab 5 Perpajakan.pptx
Bab 5 Perpajakan.pptx
YulyAndriyani
Bab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptx
Bab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptxBab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptx
Bab 1 Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.pptx
YulyAndriyani
Bab 2 Ketenagakerjaan.pptx
Bab 2 Ketenagakerjaan.pptxBab 2 Ketenagakerjaan.pptx
Bab 2 Ketenagakerjaan.pptx
YulyAndriyani
Bab 6 Indeks harga dan inflasi.pptx
Bab 6 Indeks harga dan inflasi.pptxBab 6 Indeks harga dan inflasi.pptx
Bab 6 Indeks harga dan inflasi.pptx
YulyAndriyani
Bab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptx
Bab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptxBab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptx
Bab 7 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.pptx
YulyAndriyani
ekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdf
ekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdfekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdf
ekonomikur2013rppkelasxibab06-150227163926-conversion-gate02.pdf
YulyAndriyani
ekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptx
ekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptxekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptx
ekonomikur2013rppkelasxibab03-141110072508-conversion-gate01.pptx
YulyAndriyani
PPT-Ekonomi-PB2(1).ppt
PPT-Ekonomi-PB2(1).pptPPT-Ekonomi-PB2(1).ppt
PPT-Ekonomi-PB2(1).ppt
YulyAndriyani

Recently uploaded (11)

Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.pptPertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
CepiJuniarPrayoga1
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdfPanelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
AdhiRohadhi1
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptxMSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
purbojadmiko2
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
o200240021
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
RozyAhmad3
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdfPanelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
AdhiRohadhi1
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHmateri panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
rusyanto22
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO88
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
jesikacantika46
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptxPPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
yizreelbreemer2015
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptxBAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
jesikacantika46
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.pptPertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
CepiJuniarPrayoga1
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdfPanelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
AdhiRohadhi1
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptxMSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
purbojadmiko2
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
o200240021
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
RozyAhmad3
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdfPanelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
AdhiRohadhi1
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHmateri panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
rusyanto22
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO88
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
jesikacantika46
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptxPPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
yizreelbreemer2015
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptxBAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
jesikacantika46

Bab 4 APBN dan APBD.pptx

  • 3. 3 Tujuan Pembelajaran Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: Menyebutkan pengertian APBN Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN Menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian Menjelaskan pengertian APBD Menyebutkan fungsi dan tujuan APBD Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran daerah Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD Menyebutkan pengaruh APBD terhadap perekonomian Nilai dan Karakter Bangsa Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab Kata Kunc i Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fungsi Alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi Subsidi Kebijakan fiskal Pembiayaan fungsional Pengelolaan anggaran Anggaran berimbang Anggaran surplus Anggaran defisit
  • 4. 1. Pengertian APBN Berdasar Undang-undang RI No. 23 tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun. A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4
  • 5. 2. Fungsi APBN a. Fungsi alokasi yaitu pendapatan berasal dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan b. Fungsi distribusi yaitu distribusi pendapatan dari pajak untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pensiun c. Fungsi stabilisasi yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur 5
  • 6. 3. Tujuan Penyusunan APBN Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat 6
  • 7. 4. Sumber-sumber Penerimaan Negara a. Penerimaan perpajakan b. Penerimaan negara bukan pajak c. Penerimaan hibah 5. Jenis-jenis Pengeluaran Negara Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah APBN 2012 7
  • 8. 6. Mekanisme penyusunan APBN a. Prinsip Penyusunan APBN Berdasar aspek pendapatan Berdasar aspek pengeluaran negara b. Asas Penyusunan APBN Kemandirian Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Penajaman prioritas pembangunan 8
  • 9. c. Landasan Hukum APBN UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 UU No. 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN d. Cara Penyusunan APBN DPR APBN Tahun lalu APBN / UU Dikembalikan untuk dilaksanakan diajukan ditolak Pemerintah Presiden Menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan diterima RAPBN disidangkan 9
  • 10. 7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan 10
  • 11. 1. Pengertian APBD APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 11
  • 12. 2. Fungsi APBD Fungsi otorisasi: menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran Fungsi perencanaan: menjadi pedoman perencanaan kegiatan Fungsi pengawasan: sebagai pedoman apakah penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai ketentuan Fungsi alokasi: APBD dialokasikan untuk mendukung kegiatan perekonomian Fungsi distribusi: pendistribusian APBD harus memperhatikan keadilan dan kepatuhan Fungsi stabilisasi: pedoman agar pendapatan dan pengeluaran teratur 3. Tujuan APBD APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah 12
  • 13. 4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan, terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana darurat 13
  • 14. 5. Jenis-jenis Pengeluaran Daerah Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja urusan wajib antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian, dan energi 6. Mekanisme Penyusunan APBD Pemerintah daerah DPRD Menteri Dalam Negeri/ Gubernur APBD APBD tahun lalu diajukan pengesahan diterima ditolak 14
  • 15. 7. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian APBD membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan investasi baru, dan menyejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan 15
  • 16. Lets go to the next lesson! 16