More Related Content
What's hot (19)
Viewers also liked (7)
Similar to Demokrasi dan ham (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Demokrasi dan ham
- 1. UJIAN MODUL Demokrasi dan HAM Salah satu bentuk pelanggaran HAM dikomunitas kita tinggal? Jawaban: Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di sekitar kita adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, mereka terpaksa harus berhenti bersekolah untuk mencari uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan keluarganya. Hal ini bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu, sebagai pelajar, salah satu cara yang dapat kita lakukan jika kita melihat kejadian tersebut adalah melaporkannya kepada Komnas HAM atau Dinas Pendidikan setempat. Resolusi Konflik dan Perdamaian Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Konflik adalah perbedaan tujuan, harapan, kepentingan dan cara pandang yang mempengaruhi hubungan antara dua pihak atau lebih. konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Konflik selalu berada pada tataran netral yaitu positif dan negative. konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Konflik dapat terjadi apabila tiga unsur ini memenuhi yaitu actor sebagai pelaku, proses berjalannnya konflik dan masalah yang timbul sehingga terjadilah konflik tersebut. Akibat konflik juga dipengaruhi oleh tujuan politik yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena pada hakikatnya politik bertujuan mencipatakan sebuah kehidupan yang baik good life, memenuhi sumber daya, mempunyai kekuatan/power, harta, charisma dan ilmu. Penyelesaian konflik studi perdamaian dapat dilakukan dengan 4 studi yaitu konflik resolusi, konflik prevention, konflik transformation dan konflik management.
- 2. Kebijakan Publik Terkait beberapa kebijakan yang dilakukan selama ini di Aceh Utara maupun Lhokseumawe masih belum menyentuh pada tataran masyarakat umum, masih banyak kebijakan yang dilahirkan justru untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Selama ini juga pemerintah masih berkutak dalam melahirkan kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan keadaan social masyarakat. Sebaiknya pemerintah kedepannya lebih melihat kebijakan sesuai dengan kategori masalahnya seperti masalah procedural dan masalah yang substantive sehingga akan melahirkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak. Kebijakan yang dibuat juga harus memenuhi sisi kemanusiaan dan perspektif gender. Legislasi Daerah dan Demokrasi Terkait otonomi khusus di Aceh adalah sebuah langkah maju untuk membangun Aceh lebih baik jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi khusus atau desentralisasi sekarang ini, cukup memberikan dampak positif bagi perkembangan suatu daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien.dengan Otonomi Khusus Aceh juga akan lebih dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapak sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Kemudian Segi Sosial Budaya pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain sehingga kita masyarakat Aceh akan lebih mengenal kembali kebudayaan kita. Dengan adanya otonomi khusus, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila pemerintah daerah yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari. Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik apabila pemerintah yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusus perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. Secara konseptual Otonomi Khusus sangat diperlukan dan sangat tepat bagi pembangunan Aceh kedepannya tetapi kebanyakan tidak berhasil dipelaksanaannya karena faktor pengawasan dan regulasi yang masih belum sempurna.
- 3. Birokrasi dan Demokrasi Tidak mudah memang mengubah wajah birokrasi kita. Sudah bertahun-tahun birokrasi yang tidak disiplin dan malas mendominasi hampir di setiap daerah di Indonesia. Perlu bertahun-tahun juga untuk bisa membuat birokrasi menjadi lebih baik. Adapun langkah langkah yang bias kita lakukan untuk membuat birokrasi lebih baik yaitu dengan membangun tata organisasi, tata laksana dan deskripsi jabatan yang mendukung pencapaian hasil-hasil, atas dasar RPJMD/Renstra, biro/bagian organisasi bersama dengan setiap SKPD menyusun: struktur organisasi, tata laksana atau standar operational prosedur (SOP), dan uraian jabatan yang mencakup standar kompetensi dan target kinerja (hasil). Memastikan setiap pegawai menempati posisi yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal karena selama ini kita sangat sering menemukan orang yang tidak professional dalam bekerja oleh karena itu rekrutmen pegawai baru dilakukan lewat analisis kebutuhan pegawai yang profesional dengan mempertimbangkan hasil ananlisis jabatan tadi. Sebagai hasilnya, pegawai yang direkrut adalah orang-orang yang benar-benar atau paling paling mendekati standar kompetensi yang diharapkan. Kemudian lengkapi fasilitas dan peralatan kerja pegawai sesuai kebutuhan dan membangun sistem pemeliharaan motivasi pegawai dengan memberikan numerasi atau promosi jabatan apabila berprestasi.