More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa (20)
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
- 1. www.bpkp.go.id . 1 PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dadang Kurnia, Ak., MBA., CA. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa Kemenko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 28 April 2015
- 2. www.bpkp.go.id 1 2 8 7 6 5 4 3 9 Tertuang dalam Perpres No 2/2015 ttg RPJMN 2015- 2019 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL : Perpres 192/2014 Pasal 2: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional Pasal 3, fungsi BPKP Bidang Ekonomi dan Maritim: Pasal 10, 11, 12 (Deputi perknm dan kemaritiman) Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD) Pasal 22,23,24 (Deputi AN-BUMN/D/BUL terkait) Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK) Pasal 6,7,8 (Kesesmaan- fungsi pendukung Utama) Bidang Polhukam, PM dan Budaya: Pasal 14, 15, 16 (Deputi Polhukam, PM & Bdy) Pasal 18,19,20 (Deputi PPKD) Pasal 22,23,24 (Deputi AN)-BUMN/D/BUL terkait Pasal 26,27,28 (Deputi Invest-terkait TPK) Pasal 6,7,8 (Kesesmaan- fungsi pendukung Utama) Inpres 9/2014 - Diktum 3 & 5 2 Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah2 dan desa dalam kerangka NKRI Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Mewujudkan kemandiran ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia
- 3. Menteri/Sekkab/Kapolri/Jaksa Agung/Ka LPNK/Pimpinan KLN/Gub/Bup/Wako BPKP Peningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan.(Diktum IV) Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing. (Diktum I) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan PNBP pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi. (Diktum II) Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah Diktum III Inpres 9/2014 3 Audit dan evaluasi terhadap program/ kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan Melaporkan secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan tugas sesuai Diktum III Diktum V
- 4. Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan melalui UPT Dilimpahkan ke Gub. Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota PUSAT DAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Dana Perimbangan Dana Otsus Dana Transfer Lainnya Dana Sektoral di Daerah PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH APBN KESEJAHTERAAN RAKYAT dan PELAYANAN PUBLIK Dana Keistimewaan DIY Dana Desa DAU DAK DBH KPS Daerah (Perolehan/PemanfaatanAset) Optimalisasi PAD Belanja Pegawai Belanja Modal Pengawasan dan Pengendalian Koord dg Menkeu, Mendagri, Bappenas & Gubernur; Sinergi dg APIP Daerah Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Pendapatan Transfer Dukungan SIM Daerah Hibah Bansos 9 Prioritas Pemerintah Belanja Barang Pembiayaan SPIP SAP BERBASIS AKRUAL RPJMN/ RKP RPJMD/ RKPD LINGK. STRATEGIS UU 23/2014 UU 6/2014 UU 33/2004 PP 43/2014 PP 60/2014 PP 60/2008 PP 79/2005 PP 58/2005 PP 6/20084 Dukungan SDM DaerahAPIP
- 5. PERAN BPKP 5 INFORMASI HASIL PENGAWASAN YANG STRATEGIS KEPADA PRESIDEN 1. REAL TIME 2. TEPAT 3. AKURAT 4. LANGSUNG TERSTRUKTUR TIDAK TERSTRUKTUR 1. Penerimaan & Pengeluaran APBN/ APBD 2. Pengamanan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Negara dan Daerah 3. Governance, Risk, and Control (GRC) System 4. Capaian Kinerja (Program) 5. Analisis Kebijakan Directive/Concern Presiden secara langsung thd suatu permasalahan Kesejah- teraan Rakyat dan Pelayan an Publik yang Berkuali tas ASSURER Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilandasi Good Governance dan Clean Government CONSULTANT
- 6. www.bpkp.go.id Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Quality Assurance Dalam Reformasi Birokrasi Mengawal Program Strategis Pemerintah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PROSES PENETAPAN APBD TAHUN 2010 PERAN BPKP SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH 6
- 7. www.bpkp.go.id Data: Permendagri 39 Tahun 2015Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 254.826.034 Provinsi: 34 Kab/Kota: 514 Kecamatan: 7.094 DESA:74.093Kel: 8.412 DANA DESA (APBN-P 2015) Rp 20,776 Triliun (UU No 3/2015)
- 8. www.bpkp.go.id PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 8 Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. DEFINISI PP 43 Tahun 2014 Permendagri 113 Tahun 2014 PP No 58/2005, Pasal 1 Ayat 6 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 9. www.bpkp.go.id LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 PP 43/2014 PP 60/2014 PP 60/2008 PMK Alokasi DD Perka LKPP 13/2013 Permendagri 113/2014 114/2014 Permen.Desa PDTT 1/2015 3/2015 5/2015 PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP DESA Pemerintah Pusat Kemenku Kemendagri KDPDTT Provinsi Kab/Kota RPJMN/ RKP RPJMD/ RKPD DESA Sejahtera Kepala Desa Belanja Desa 70% 30% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa Penghasilan Tetap / Operasional Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal Pembiayaan Desa Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa Laporan ke Bup/Wali: - LRA Semesteran dan Tahunan - LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) - LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan - Lap. Dana Desa per Semester Laporanke BPD - Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) RPJM Desa/ RKP Desa APB DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban.Keu ADD Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) Pengawasan & Pembinaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (Kec/Insp) Swasta /P III Bantuan
- 10. www.bpkp.go.id Aliran Keuangan 10 DESA KAB/KOTA PROVINSI PUSAT (Kemenkeu) (PP 60/2014) RKUD => Rek. Kas Desa 7 hari setelah diterima RKUD Tahap I: 40% (April) Syarat: Perdes APB Desa Tahap II: 40% (Agustus) Syarat: - Tahap III: 20% (Nov) Syarat: - Pencairan sesuai Perkada Dana Desa (RKUN => RKUD): Tahap I: 40% (April) Syarat: - Perkada Tatacara Alokasi Dana Desa untuk setiap desa - Perda APBD Kab/Kota Tahap II: 40% (Agustus) Syarat: - Tahap III: 20% (Nov) Syarat: - ADD, Bagi Hasil Pajak/Ret & Ban.Keu Bantuan Keuangan (PP 43/2014) Dana Desa
- 11. www.bpkp.go.id ALUR PELAPORAN 11 DESA KAB/KOTA PROVINSI PUSAT Lap Real Penggunaan Dana Desa LPJ Real APBDesa TAHUNAN Lap.Real APB Desa SEMESTERAN Lap. KMD (Tahunan) LPP Desa Tahunan LPJ Real APBDesa TAHUNAN Lap.Real APB Desa SEMESTERAN Lap. KMD (Tahunan) Dikoord: Camat Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa Tembusan PP 60/2014 PP 43/2014 Permendagri 113/2014 LPP Desa Tahunan Tujuan: Kemenkeu Tembusan: Menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait Smst & Thn SAP (PP71) ? LKPD ?
- 12. www.bpkp.go.id Titik Kritis Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Pemerintahan Proses Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan (RKPDesa) PEMPUS Pemkab/ Kota Pemdes Koordinasi Kementerian (Kemendagri & KDPDTT) Ketentuan Pelaksanaan Keselarasan Perencanaan Tingkat Partisipasi Kualitas RKP Desa Unifikasi dan Integrasi Anggaran Harmonisasi Kades & BPD Evaluasi APB Desa oleh kec Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Kades Powerfull Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan desa Konsep Bel. Modal & Bel. Barang Jumlah Laporan yg hrs dibuat Tatacara Pelaporan Efektifitas pengawasan Kesiapan aparat pengawasan Koordinasi stakeholders, Peningkatan Kapasitas SDM, Penyusunan Juklak yg jelas/implementatif, SIM-DES, SPIP PemProv. Pembinaan & Pengawasan Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pengawasan Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil SDM (Kec, Ins, BPMPD, DPPKAD) Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa SDM Kades, perangkat Desa dan BPD Sarana dan Prasarana Desa Kebijakan tingkat Desa
- 13. www.bpkp.go.id a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa; d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa; f. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; g. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota; h. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; j. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa; k. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan l. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa. Peran Pemerintah (UU Nomor 6 Tahun 2014, Psl 113) 13
- 14. www.bpkp.go.id WasBin Pemprov Lainnya: - Melakukan Inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; - Membantu Pemerintah dlm penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa - Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa. Pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan; Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; Bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur Desa; Pembinaan pemberian alokasi dana Desa; Pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan Desa; Pembinaan dalam rangka penataan wilayah Desa; Peran Pemerintah Provinsi (UU Nomor 6 Tahun 2014, Psl 114) 14 DI KABUPATEN/KOTA DI DESA
- 15. www.bpkp.go.id a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa; b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa; h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota (UU Nomor 6 Tahun 2014, Psl 115) 15
- 16. www.bpkp.go.id a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa; g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; i. ifasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya. Peran Camat (PP Nomor 43 Tahun 2014, Psl 154) 16
- 17. www.bpkp.go.id PEMERINTAH PROVINSI Sosialisasi Peraturan2 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana ke Desa Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Inventarisasi Bersama Aset Desa antara Pemkab/kota dengan Pemerintah Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku) Peningkatan Kapasitas SDM Kewajiban Pemkab/Kota PEMANTAUAN PP 43 Psl 105 PerMendagri 113 Pasl 32 PerMendagri 113 Pasl 43 UU 6 Psl 116 PP 60 Psl 12
- 18. SPIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pengawasan BPD, Masyarakat dan Kabupaten/Kota Perencanaan Pengang- garan Pelaksanaan Anggaran Panata- usahaan Pelaporan & Pertanggung jawaban AKUNTABILITAS KEUANGAN LAP. REAL APB DESA AKUNTABILITAS KINERJA LPP DESA DESA SEJAHTERA
- 19. www.bpkp.go.id PENGAWALAN DESA Tujuan : Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan Keuangan dan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah, sebagai rekomendasi strategis kepada Presiden Ruang Lingkup : Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya 19
- 20. www.bpkp.go.id KONSEP PENGAWALAN DESA Tingkat Pusat: Koordinasi dan Sinergi K/L berupa memberi rekomendasi perbaikan kebijakan Tingkat Pemda: Berada disisi Pemda (By Side) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa => tidak hanya diakhir Tingkat Desa: Piloting Desa Terpilih di Daerah Lainnya: Kerjasama instansi lain => LKPP, DJP, IAI serta lembaga lainnya 20
- 21. www.bpkp.go.id Peran BPKP Dalam Rangka Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa PERAN BPKPBimkon Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa SDM Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan Desa Regulasi Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator (Kemendagri dan KemenDesaPDTT, Kab/Kota) SISTEM Pengembangan Pedoman Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa & Aplikasi Sederhana 21
- 22. www.bpkp.go.id 7 ASPEK PENGAWALAN DESA 22 PENGAWALAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PENGELOLAAN ASET/ KEKAYAAN DESA PENGADAAN BARANG/JASA BUM Desa PENGAWASAN KEUANGAN DESA PER PAJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 23. www.bpkp.go.id LANGKAH OPERASIONAL Kajian Pengelolaan Keuangan Desa Identifikasi Risiko Survey Desa Penyusunan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT Pemetaan Kondisi Pemda/Desa Sosialisasi & Bimtek Pendampingan ke Pemda Piloting Desa: 1 Perwakilan 3 Desa Pengembangan Aplikasi Sederhana (XLS) & SIMDes Penyusunan Panduan Pendukung Lainnya (Juklak PBJ, Aset/Kekayaan Milik Desa, Pengawasan Desa, dll) 23
- 24. www.bpkp.go.id Hasil Survey BPKP Survey dilakukan untuk: a. Memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa. b. Mengidentifikasi permasalahan c. Memotret kesiapan desa implementasi UU Desa Lokasi Survei : Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Waktu : November Desember 2014 Metodologi : melalui wawancara dengan pihak desa dan kabupaten, serta pengumpulan data dan dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa Hasil Survey: Kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang s.d. sudah maju SDM perangkat desa bervariasi dari SD sd. S1, umumnya SMP Kualitas SDM belum memadai (blm memahami pengelolaan keuangan) Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa. Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan sesuai ketentuan Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Opr. :70% pemb/pembrdy)
- 25. www.bpkp.go.id Rencana Kegiatan Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa Survey Desa Kajian Pengelolaan Keu. Desa Penyusunan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa FGD kepada Perwakilan BPKP dan Pemkab/Kota/Desa Capacity Building: - Inventarisasi KMD - Pengelolaan Keuangan Desa (Pemda dan Pemdes) - Pengawasan Pengelolaan Keu. Desa Titik Kritis Pengelolaan Keu. Desa Dana Desa Pendapatan Desa Utang Desa Aset/Kekayaan Milik Desa (KMD) Nov-Des 2014, Thn 2015 Jan-Des 2015 Jan-Maret 2015 Maret 2015 > April 2015 Aplikasi SIM-DES Juni-Juli 2014, Pemetaan Resiko
- 26. www.bpkp.go.id Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Kesiapan regulasi pelaksanaannya (Perda, Perkada, Perdes & Perkades) Kompetensi SDM Pemda, Kecamatan dan Perangkat Desa Perbedaan kultur budaya dan kondisi geografis desa serta Sarana dan Prasarana Desa (Variasi Desa Sangat Tinggi) Sinkronisasi Regulasi Proporsi 30% dan 70% menjadi hambatan dlm penyusunan APB Desa Dalam Penyusunan Lap. Kekayaan Milik Desa (LKMD), perlu LKMD Awal, sehingga harus dilakukan inventarisasi Grand Design Standar Akuntansi Pemerintahan u/ Desa Pengaturan Pemeriksaan/Audit terhadap Lap. Pengelolaan keu desa 26
- 27. www.bpkp.go.id . 27 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web Site: www.bpkp.go.id email: warta_pengawasan@bpkp.go.id TERIMA KASIH