More Related Content
Similar to materi LPPD 2023 Mei 2024 Ipan ropemotda.pptx (20)
More from MiekeKurniawati1 (20)
Recently uploaded (7)
materi LPPD 2023 Mei 2024 Ipan ropemotda.pptx
- 1. Pa d a : Sen in , 2 0 Mei 2 0 24 1 PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI) LPPD PD PROVINSI BANTEN KE DALAM APLIKASI SI-LPPD (BINTEK PENYUSUNAN LPPD PD (BPSDMD BANTEN)) Disampaikan oleh : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten : ADE IFAN ANSHORI, SSTP .,M.Si
- 2. 1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH URUSAN OTONOMI DAERAH KDH DAN DPRD PARTISIPASI MASYARAKAT BINWAS TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH ASN PADA PERANGKAT DAERAH INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI TUJUAN OTONOMI DAERAH (UU 23 Tahun 2014) Keberhasilan pencapaian Tujuan Otda sangat ditentukan oleh KDH, DPRD, beserta perangkat Daerah dan ASN pada Perangkat Daerah. 2
- 3. KEWAJIBAN KEPADA DAERAH DALAM MELAPORKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pasal 69 sd 70 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah LPPD KEPADA PEMERINTAH a) CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA; b) CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN c) LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PERMEN 18/2020) d) MEKANISME PELAPORAN : GUBERNUR KPD PRESIDEN. SDGKAN BUP DAN WAKO KPD MENDAGRI MELALUI GUBERNUR e) WAKTU PELAPORAN PALING LAMBAT 31 MARET SETIAP TAHUN (3 BLN STLH AKHIR THN ANGGARAN) LKPJ KEPADA DPRD a) HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YG DILAKS PEMDA; b) HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN c) WAKTU PELAPORAN PALING LAMBAT 31 MARET SETIAP TAHUN (3 BLN STLH AKHIR THN ANGGARAN) RLPPD KEPADA MASYARAKAT a) CAPAIAN KINERJA MAKRO; b) RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR; c) HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA; d) RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH, DAN e) INOVASI DAERAH 7
- 4. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) (BAGIAN KE DUA) 1. IKK 32 URUSAN (498 IKK OUTPUT DAN 114 IKK OUTCOME) a. URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR (184 IKK OUPUT DAN 28 IKK OUTCOME); b. URUSAN WAJIB TDK BERKAITAN PELAYANAN DASAR (214 IKK OUPUT DAN 41 IKK OUTCOME); c. URUSAN PILIHAN (100 IKK OUPUT DAN 28 IKK OUTCOME) d. FUNGSI PENUNJANG URUSAN (18 IKK OUTCOME) 2. IKK MAKRO (6 IKK MAKRO) 1. IKK 32 URUSAN (468 IKK OUTPUT DAN 125 IKK OUTCOME) a. URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR (184 IKK OUPUT DAN 28 IKK OUTCOME); b. URUSAN WAJIB TDK BERKAITAN PELAYANAN DASAR (214 IKK OUPUT DAN 41 IKK OUTCOME); c. URUSAN PILIHAN (45 IKK OUPUT DAN 28 IKK OUTCOME) d. FUNGSI PENUNJANG URUSAN (18 IKK OUTCOME) 2. IKK MAKRO (6 IKK MAKRO) 1. IKK 32 URUSAN (468 IKK OUTPUT DAN 125 IKK OUTCOME) a. URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR (184 IKK OUPUT DAN 28 IKK OUTCOME); b. URUSAN WAJIB TDK BERKAITAN PELAYANAN DASAR (214 IKK OUPUT DAN 41 IKK OUTCOME); c. URUSAN PILIHAN (45 IKK OUPUT DAN 28 IKK OUTCOME) d. FUNGSI PENUNJANG URUSAN (18 IKK OUTCOME) 2. IKK MAKRO (6 IKK MAKRO) PR OV KO TA KA B 10
- 5. MAKSUD : 1. MEMENUHI AMANAT STRANAS PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN RI 2. MEMENUHI AMANAT PSL 11 DAN 38 PP NO 13 THN 2019 DAN PSL 11 PERMENDAGRI NO 18 THN 2020 3. MENERAPKAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROSES PENYAMPAIAN DOKUMEN LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 4. MEMBANGUN DATABASE DAN EKOSISTEM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH; 5. MEMBANGUN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF KEBIJAKAN PEMBINAAN OTONOMI DAERAH TUJUAN ADALAH 6. TERWUJUDNYA PROSES PELAPORAN DAN EVALUASI YG TERINTEGRASI, MUDAH, EFEKTIF DAN EFISIEN DAN BEBAS KORUPSI; 7. MENINGKATKAN KUALITAS HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; 8. TERBANGUNNYA SISTEM PENGAMBILAN KEBIJAKAN SATU DATA PEMBINAAN OTONOMI DAERAH YG TERINTEGRASI; 9. TERWUJUDNYA SISTEM KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DATABASE YG TERINTEGRASI; 10.TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SILPPD 11
- 6. PROSES BISNIS SILPPD APIP PROV REVIU TIM EVALUATOR PUSAT MONEV&VERIFIKASI PEMILIHAN METODOLOGI DAN PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN LPPD 1. PROVINSI 2. KABUPATEN 3. KOTA TIM TEKNIS NAS PENELITIAN&PENILAIAN KASUS TDI HASIL SEMENTARA (NOMINATOR) KEPUTUSAN RAPAT TIM NASIONAL TIM NASIONAL 1. VERIFIKASI DOK 2. KONFIRMASI DOKUMEN (ON THE SPOT) RAPAT TIM NASIONAL EDIT DATA SILPPD (OPERATOR KHUSUS) HASIL AKHIR SILPPD PERINGKAT 3 BESAR PROV PERINGKAT 10 BESAR KAB PERINGKAT 10 BESAR KOTA KINERJA KAB KINERJA PROV KINERJA KOTA OPERATOR KHUSUS APIP KAB/ KOTA REVIU TIMDA PROV MONEV&VERIFIKASI 1. UPLOAD DOK LPPD 2. INPUT IKK MAKRO DAN URUSAN TIM PENYUSUN PROV 1. UPLOAD DOK LPPD 2. INPUT IKK MAKRO DAN URUSAN TIM PENYUSUN KAB/KOTA LPPD PROVINSI LPPD KAB/KOTA PEMUTAKHIRAN DATA PROV PEMUTAKHIRAN DATA KAB/ KOTA CATATAN : 1. TIDAK DITEMUKAN INFORMASI (TDI) YG DISEBABKAN OLEH BUKAN KEWENANGAN, OBJEK TDK DITEMUKAN DLL YG DPT DIBUKTIKAN DGN SRT PERNYATAAN; 2. PEMBERIAN NILAI DILAKUKAN OLEH TIMNAS (BUKAN APLIKASI)
- 7. HAL TERPENTING DALAM SILPPD INPUT DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) MAKRO DAN URUSAN UPLOAD EVIDEN YG MEMPERKUAT KEABSAHAN DATA IKK SUMBAR DATA REVIU VERIFIKASI DAN PENILAIAN DOK DASAR YG DILAKUKAN OLEH APIP MONITORING DAN SUPERVISI OLEH TIMNAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN EVIDEN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (KPPD) 1 2 3 4 5 6 EVALUASI SECARA ELEKTRONIK METODOLOGI 7 15
- 8. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN) Penyusunan dan Penyampaian LPPD (PP 13/2019 dan PERMENDAGRI 18/2020) 1. Kepala Daerah Menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. 3. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. 4. Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 5. Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 6. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 9. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Mendagri No 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10. JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN LPPD TA. 2023 RENCANA TIMELINE PENYUSUNAN LPPD DAN PELAKSANAAN EPPD DALAM PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PP 13/2019
- 11. SANKSI UNTUK KEPALA DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LPPD (PASAL 73 UU 23/2014) Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota (Pasal 73 ayat 1). Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk
- 12. PENGHARGAAN (PASAL 32 PERMENDAGRI 18/2020) Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemberian penghargaan mempertimbangkan aspek ketaatan hukum. Penghargaan tanda kehormatan SAMKARYA NUGRAHA berupa PARASAMYA PURNAKARYA NUGRAHA kepada lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah SATYALANCANA KARYA BHAKTI PRAJA NUGRAHA kepada kepala daerah.
- 13. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: Pendidikan (bobot 5%) Kesehatan (bobot 6%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (bobot 6%) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (bobot 6%) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. (bobot 6%) Sosial. (bobot 6%) Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 16 URUSAN Tenaga Kerja (bobot 3%) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (bobot 3%) Pangan (bobot 3%) Pertanahan (bobot 2%) Lingkungan Hidup (bobot 3%) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bobot 2%) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (bobot 3%) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (bobot 2%) Perhubungan; (bobot 3%) Komunikasi & Informatika (bobot 3%) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (bobot 2%) Penanaman Modal (bobot 3%) Kepemudaan dan Olah Raga (bobot 2%) Statistik Persandian (bobot 2%) Kebudayaan; Perpustakaan; (bobot 2%) Kearsipan. (bobot 2%) Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: Kelautan dan Perikanan (bobot 2%) Pariwisata (bobot 3%) Pertanian (bobot 3%) Kehutanan (bobot 2%) Energi dan sumber daya mineral (bobot 3%) Perdagangan; (bobot 3%) Perindustrian; dan (bobot 3%) Transmigrasi. (bobot 1%) URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG WAJIB DILAKSANAKAN Fungsi Penunjang urusan pemerintahan (bobot 10%) Perencanaan dan keuangan (bobot 30%) Pengadaan (bobot 10%) Kepegawaian (bobot 20%) Manajemen keuangan (bobot 20%) Transparasi dan partisipasi public (bobot 20%)
- 14. SISTEMATIKA LPPD (PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020) BAB I PENDAHULUAN, mencakup Profil Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penatapan Standar Pelayanan Minimal. BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN, Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan, Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi, Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian. BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah, Realisasi, Alokasi Anggaran, Dukungan Personil, Permasalahan dan Solusi BAB V PENUTUP
- 15. LAMPIRAN IKK LPPD PROVINSI No Urusan IKK Output IKK Outcome Bobot 1 Pendidikan 31 2 6% 2 Kesehatan 10 4 6% 3 PUPR 20 7 6% 4 Perumahan dan Pemukiman 33 5 6% 5 Trantibumlinmas 15 5 6% 6 Sosial 66 5 6% Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 16. No Urusan IKK Output IKK Outcome Bobot 1 Tenaga Kerja 54 6 3% 2 Pemberdayaan Perempuan 12 3 3% 3 Pangan 10 1 3% 4 Pertanahan 4 3 2% 5 Lingkungan Hidup 7 2 3% 6 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 1 2 2% 7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 2 3% 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11 3 2% 9 Perhubungan 3 2 3% Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 17. No Urusan IKK Output IKK Outcome Bobot 10 Komunikasi dan Informatika 20 3 3% 11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 19 2 2% 12 Penanaman Modal 12 1 3% 13 Kepemudaan dan Olah Raga 9 3 2% 14 Statistik 7 2 2% 15 Persandian 4 1 2% 16 Kebudayaan 19 1 2% 17 Perpustakaan 12 2 2% 18 Kearsipan 10 2 2% Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 18. No Urusan IKK Output IKK Outcome Bobot 1 Kelautan dan Perikanan 14 2 2% 2 Pariwisata 15 4 3% 3 Pertanian 10 2 3% 4 Kehutanan 16 3 2% 5 Energi dan Sumber Daya Mineral 18 2 3% 6 Perdagangan 19 7 3% 7 Perindustrian 5 6 3% 8 Transmigrasi 3 0 1% Urusan Pilihan
- 19. No Urusan IKK Output IKK Outcome Bobot 1 Perencanaan dan Keuangan 0 6 3% 2 Pengadaan 0 4 1% 3 Kepegawaian 0 3 2% 4 Manajemen Keuangan 0 4 2% 5 Transparasi dan Partisipasi Publik 0 2 2% JUMLAH 493 114 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- 20. DATA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DIMASUKAN KE DALAM DOKUMEN DATA DASAR CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, JIKA : Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data Metode, teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan PENYUSUNAN LPPD (Pasal 9 AYAT (3) Permendagri 18 Tahun 2020)
- 21. a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja; b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja; c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya; d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah; e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (Kinerja) yang telah dicapai; dan f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah :
- 22. S I L P P D (HAL-HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN) 1.HAK ASES (USER NAME DAN PASSWORD) DIBERIKAN DITJEN OTDA 2.DOKUMEN LPPD BESERTA EVIDEN HARDCOPY 3.PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD USER REVIU (APIP) 1. HAK AKSES (USER NAME DAN PASSWORD) DIBERIKAN DITJEN OTDA 2. DOKUMEN LPPD SOFTCOPY DALAM FORMAT PDF YG DIBAGI-BAGI SESUAI BAB DAN LAMPIRAN 3. DATA DUKUNG (EVIDEN) SESUAI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD DALAM FORMAT PDF 4. DATA-DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI DATA SESUAI LAMPIRAN LPPD 5. DATA DAN INFORMASI (PROFIL DAERAH, KEPALA DAERAH, SEKDA, SKPD DLL) 6. SURAT PERNYATAAN HASIL REVIU TERHADAP LPPD DLM FORMAT PDF USER ENTRY LPPD SILPPD
- 23. S I L P P D (HAL-HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN) Suket, Halaman Pertama dan Terakhir /Lembar Data jumlah akhir dan TTD Minimal 3 lembar: 1 lembar suket 1 lembar eviden pertama 1 lembar eviden akhir Bila Ada Contoh Sertifikat. Screenshoot data Kementerian / Aplikasi. Atau Peraturan Gubernur Data Lain yang di Perlukan: Data Eviden terdiri dari : Fila PDF max 2 MB Kriteria Eviden : 1. Surat Keterangan Kop Dinas Ttd Kepala OPD Asli + stampel, Tampilkan Rumus Hitungan /Prosentase Penyebut dan Pembilang dan Hasil Perhitungan Secara Jelas 2. di Buat Masing2 IKK tidak di Gabung Eviden /Data Dukung nya 4. Kompres PDF yg penting data terbaca Yg di Upload: SILPPD
- 24. S I L E U P E U T B A N T E N (HAL-HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN) 1. HAK ASES (USER NAME DAN PASSWORD) DIBERIKAN BIRO PEMOTDA 2. DOKUMEN LPPD BESERTA EVIDEN HARDCOPY 3. PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD 4. STATUS REVIEW: CATATAN PERBAIKAN HASIL REVIEW USER REVIU (APIP) 1. HAK AKSES (USER NAME DAN PASSWORD) DIBERIKAN BIRO PEMOTDA SETDA BANTEN 2. DOKUMEN LPPD SOFTCOPY DALAM FORMAT PDF YG DIBAGI- BAGI SESUAI BAB DAN LAMPIRAN 3. DATA DUKUNG (EVIDEN) SESUAI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD DALAM FORMAT PDF 4. DATA-DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI DATA SESUAI LAMPIRAN LPPD 5. DATA DAN INFORMASI (PROFIL DAERAH, KEPALA DAERAH, SEKDA, SKPD DLL) 6. SURAT PERNYATAAN HASIL REVIU TERHADAP LPPD DLM FORMAT PDF USER ENTRY LPPD SILEUPET BANTEN
- 28. K T ER I M A S A I H