Demokrasi
Download as PPT, PDF0 likes2,581 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi secara etimologis dan menurut para ahli. Juga membahas unsur-unsur, model, prinsip, dan kinerja demokrasi dalam kehidupan bernegara."
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Demokrasi (20)
More from Muhamad Yogi (20)
Recently uploaded (20)
Demokrasi
- 3. DEMOKRASI Pengertian : Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata (bhs Yunani), yi Demosyg berarti rakyat atau pddk suatu tempat & Cratein atau cratosyg berarti kekuasaan atau kedaulatan. Scr bhs Demos-Cratein atau Demos-Cratos adl keadaan negara dimana dlm sistem pemerintahannya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada berada dlm keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat,dan kekuasaan oleh rakyat. Scr istilah (terminologi) pengertian demokrasi menurut para ahli sbb: 1. Merupakan suatu perencanaan institusional, utk mencapai keputusan politik dimana individu-2 memperoleh kekuasaan utk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Joseph A Schmeter)
- 4. 2. Bentuk pemerintahan dimana keputusan- keputusan pemerintahan yg penting scr langsung atau tdk langsung didasarkan pd kesepakatan mayoritas yg diberikan scr bebas dr rakyat dewasa (Sidney Hook) 3. Suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yg bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi & kerjasama dengan para wakil mereka yg telah terpilih (Philippe C Schmitter & Terry Lynn Karl)
- 5. 4. Sistem politik merupakan suatu sistem menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yg diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yg didasarkan atas prinsip kesamaan politik & diselenggarakan dlm suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B. Mayo) Hakikat demokrasi mengandung pengertian : 1. Pemerintahan dari rakyat 2. Pemerintahan oleh rakyat 3. Pemerintahan untuk rakyat
- 6. Unsur-Unsur penegak demokrasi : Negara hukum (rechtsstaat and the rule of law) Ciri-ciri konsep Rechtsstaat a. Adanya perlindungan terhadap HAM b. Adanya pemisahan & pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM c. Pemerintahan berdasarkan peraturan d. Adanya peradilan administrasi Ciri-ciri konsep The rule of law a. Adanya supremasi hukum b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum c. Adanya jaminan perlindungan HAM d. Adanya lembaga peradilan yg bebas & mandiri
- 7. 2. Masyarakat Madani (civil society) bercirikan : -dgn masyarakat terbuka, -masyarakat yg bebas dr pengaruh kekuasaan & tekanan negara, -masyarakat yg kritis & berpartisipasi aktif, & masyarakat egaliter -Masyarakat madani merupakan elemen yg sangat signifikan dalam membangun demokrasi. -Adanya LSM/NGO (non gevernment organization) 3. Infrastruktur Terdiri dari partai politik, kelompok gerakan & kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/interest group) * Kel. gerakan : Muhammadiyah, NU, PERSIS dsb
- 8. Dlm konferensi internal commission of jurists di Bangkok yg dikutip Moh. Mahfud MD, bahwa ciri-2 negara hukum sbb : 1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu, konstitusi hrs pula menentukan cara prosedural utk memperoleh atas hak yg dijamin 2. Adanya badan kehakiman yg bebas dan tdk memihak 3. Adanya pemilu yg bebas 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat 5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi 6. Adanya penduduk kewarganegaraan
- 9. Menciptakan & menegakkan demokrasi dlm tata kehidupan kenegaraan & pemerintahan, Partai Politik berfungsi : - Sebagai sarana komunikasi politik - Sebagai sosialisasi politik - Sebagai rekruitment kader & anggota - Sebagai pengatur konflik Fungsi tsb merupakan pengejawantahan dr nilai demokrasi, yaitu adanya partisipasi kontrol rakyat thdp kehidupan kenegaraan & pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai
- 10. Model-Model Demokrasi : 1. Demokrasi Liberal : pemerintahan yg dibatasi oleh UU & pemilu bebas yg diselenggarakan dlm waktu yg sesuai. 2. Demokrasi Terpimpin : para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tp menolak pemilu yg bersaing bebas sbg sesuatu utk menduduki kekuasaan 3. Demokrasi Sosial : demokrasi yg menaruh kepedulian pd keadilan sosial & egalitas bagi persyaratan utk memperoleh kepercayaan politik 4. Demokrasi Partisipasi : yg menekankan hubungan timbal balik antara penguasa & yg dikuasai 5. Demokrasi consociational : yg menekankan proteksi khusus bagi kelompok budaya yg menekankan kerjasama yg erat diantara elit yg mewakili bagi budaya masyarakat utama
- 11. Dari Segi Pelaksanaan Pembagian Demokrasi ada 2 model : Demokrasi Langsung : terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pd suatu negara dilakukan secara langsung. Lembaga Legislatif hanya berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan saja. Demokrasi Tdk Langsung : terjadi bila utk mewujudkan kedaulatan rakyat tdk secara langsung berhadapan dg pihak eksekutif, tapi milik lembaga perwakilan sehingga disebut juga demokrasi
- 12. Prinsip dan Parameter Demokrasi : Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dlm mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menurut Masykuri Abdillah (1999) terdiri dari : Prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme. A. Prinsip demokrasi menurut Robert A Dahl ada 7 yaitu : 1. Kontrol atas kepentingan pemerintah 2. Pemilihan yg teliti dan jujur 3. Hak memilih dan dipilih 4. Kebebasan menyatakan pendpt tanpa ancaman 5. Kebebasan mengakses informasi 6. Kebebasan berserikat 7. Kebebasan membentuk asosiasi
- 13. Prinsip Demokrasi ada 13 yaitu : 1. Adanya pembagian kekuasaan 2. Adanya pemilu yg bebas 3. Adanya manajemen yg terbuka 4. Adanya kebebasan individu 5. Adanya peradilan yg bebas 6. Adanya pengakuan hak minoritas 7. Adanya pemerintahan yg berdasarkan hukum 8. Adanya persamaan yg bebas 9. Adanya beberapa partai politik 10.Adanya musyawarah 11.Adanya persetujuan parlemen 12.Adanya pemerintahan konstitusional 13.Adanya ketentuan ttg pendemokrasian
- 14. Kinerja kehidupan negara demokrasi : A. Djuanda Widjaya 1. dinikmati & dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdsrkan prinsip-prinsip dasar HAM yg menjamin adanya kebebasan kemerdekaan & rasa merdeka 2. penegakan hukum yg mewujudkan pd asas supremasi penegakan hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan terhadap HAM 3. Kesamaan hak & kewajiban anggota masyarakat 4. Kebebasan pers & pers yg bertanggung jawab 5. Pengakuan terhadap minoritas 6. Pembuatan kebijakan negara yg berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan kecerdasan 7. Sistem kerja yg koorperatif & kolaboratif 8. Keseimbangan & keharmonisan 9. Tentara yg profesional sebagai kekuatan pertahanan 10.Lembaga peradilan yg independen
- 15. B. Amin Rais menambahkan : 1. Adanya partisipasi dlm pembuatan keputusan 2. Distribusi pendapatan secara adil 3. Kesempatan memperoleh pendidikan 4. Ketersediaan & keterbukaan informasi 5. Kebebasan individu 6. Semangat kerjasama 7. Hak untuk protes 8. Mengindahkan fatsoen politik C. G. Bingham Powell : 1. pemerintah mengklaim mewakili hasrat pd warganya 2. Klaim itu berdasarkan pd adanya pemilihan kompotitif secara berkala antara calon alternatif 3. Partisipasi orang dewasa sbg pemilih & calon yg dipilih
- 16. 4. Pemilihan bebas 5. WN memiliki kebebasan dasar, yi kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul & berorganisasi sertamembentuk parpol D. Sri Soemantri 1. Hukum ditetapkan dg persetujuan wakil rakyat yg dipilih secara bebas 2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan 3. Pemerintahan harus terbuka 4. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan
- 17. E. Frans Magnis Suseno : 1. Negara terikat pada hukum 2. Kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh Rakyat 3. Pemilu yg bebas 4. Prinsip mayoritas 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis F. W. Kossyates : 1. Toleransi terhadap orang lain 2. Peranan fairplay 3. Optimisme terhadap hakikat manusia 4. Persamaan kesempatan 5. Orang yg terdidik 6. Jaminan hidup, kebebasan dan hak pilih.
- 18. G. Affan Gaffar : 1. Akuntabilitas 2. Rotasi kekuasaan 3. Rekruitment politik 4. Pemilu 5. Adanya pengakuan & perlindungan hak- hak dasar. Ini berlaku secara universal di dalam melihat demokratis tidaknya suatu rezim pemerintahan (political order).