Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia, mulai dari organisasi awal seperti Budi Oetomo dan Sarekat Islam, hingga kongres-kongres pemuda dan Sumpah Pemuda yang menyatakan persatuan bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dijadikan ideologi negara yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun terdapat perdebatan mengenai bentuk negara kesatuan atau federal, UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengamankan hak-hak warga negara sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi dengan efektif. Beberapa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat berperan penting dalam menjamin terwujudny
Dokumen tersebut membahas upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pembentukan Komnas HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, ratifikasi instrumen internasional HAM, serta penegakan HAM melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Kebangkitan nasional bermula dari pendidikan yang diberikan Belanda kepada penduduk pribumi untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Para pelajar pribumi mulai menyadari ketertindasan bangsa mereka. Muncul organisasi seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memajukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjokroaminoto,
Budi Utomo didirikan pada 1908 oleh para mahasiswa STOVIA untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Organisasi ini ikut berperan dalam gerakan kebangsaan dengan mendukung wajib militer pribumi dan membentuk komite-komite untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Pada 1935 Budi Utomo akhirnya dilebur menjadi Partai Indonesia Raya untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan.
Ringkasan singkat tentang sejarah perumusan Pancasila adalah:
(1) Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, (2) Pancasila awalnya dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang pada 1945, (3) Proses perumusan melibatkan berbagai usulan hingga akhirnya ditetapkan lima sila.
Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 setelah Jepang menyerang Pearl Harbor dan menaklukkan wilayah Hindia Belanda. Jepang membentuk tiga pemerintahan militer di Indonesia untuk mengendalikan sumber daya alam dan memaksa rakyat bekerja. Walaupun pendidikan dan ekonomi mengalami penurunan, pendudukan Jepang juga berdampak positif dengan mempopulerkan bahasa Indonesia dan membentuk organisasi kemasyarakatan dan militer di tanah air
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptxguruppkn11
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai ideologi terbuka yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Nilai-nilai Pancasila dapat dikelompokkan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesiaafifahdhaniyah
Ìý
Bela negara adalah kewajiban warga negara untuk membela kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Ancaman dalam negeri berupa usaha mengubah kebijakan secara kriminal untuk membahayakan negara, sedangkan ancaman luar negeri dapat berasal dari negara lain.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Kebangkitan nasional bermula dari pendidikan yang diberikan Belanda kepada penduduk pribumi untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Para pelajar pribumi mulai menyadari ketertindasan bangsa mereka. Muncul organisasi seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memajukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjokroaminoto,
Budi Utomo didirikan pada 1908 oleh para mahasiswa STOVIA untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Organisasi ini ikut berperan dalam gerakan kebangsaan dengan mendukung wajib militer pribumi dan membentuk komite-komite untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Pada 1935 Budi Utomo akhirnya dilebur menjadi Partai Indonesia Raya untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan.
Ringkasan singkat tentang sejarah perumusan Pancasila adalah:
(1) Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, (2) Pancasila awalnya dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang pada 1945, (3) Proses perumusan melibatkan berbagai usulan hingga akhirnya ditetapkan lima sila.
Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 1942 setelah Jepang menyerang Pearl Harbor dan menaklukkan wilayah Hindia Belanda. Jepang membentuk tiga pemerintahan militer di Indonesia untuk mengendalikan sumber daya alam dan memaksa rakyat bekerja. Walaupun pendidikan dan ekonomi mengalami penurunan, pendudukan Jepang juga berdampak positif dengan mempopulerkan bahasa Indonesia dan membentuk organisasi kemasyarakatan dan militer di tanah air
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptxguruppkn11
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila memiliki tiga dimensi sebagai ideologi terbuka yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Nilai-nilai Pancasila dapat dikelompokkan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesiaafifahdhaniyah
Ìý
Bela negara adalah kewajiban warga negara untuk membela kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Ancaman dalam negeri berupa usaha mengubah kebijakan secara kriminal untuk membahayakan negara, sedangkan ancaman luar negeri dapat berasal dari negara lain.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
Makalah ini membahas tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, dengan menjelaskan hakekat HAM, instrumen HAM internasional dan nasional, pelanggaran HAM dan upaya penegakkannya, serta kelembagaan yang berperan dalam perlindungan dan penegakan HAM seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi lainnya.
PPT Kewarganegaraan penegakan HAM kelas XLatifa Syifa
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari pengertian, sejarah, teori, gerakan, dokumen penting, dan penegakannya di Indonesia. Secara khusus membahas lima poin utama yaitu konsep HAM, sejarah perjuangannya, jaminan HAM di Indonesia, tantangan penegakannya, dan peran berbagai pihak dalam penegakan HAM.
Dokumen tersebut membahas konsep konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, dan sistem check and balances. Konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 melalui perubahan yang membagi kekuasaan negara menjadi enam cabang dan memperkenalkan sistem pengawasan antar lembaga negara.
Rangkuman dokumen RPP PPKn SMA kelas XI ini adalah:
1. Dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn untuk kelas XI tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya penegakannya.
2. Materi pembelajaran meliputi pengertian HAM, pelanggaran HAM, piagam HAM dunia, nilai-nilai Pancasila, dan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM melalui
Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dapat membangun semangat persatuan dan kesadaran hak serta kewajiban warga negara sesuai konstitusi."
Konstitusi pertama Indonesia adalah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. UUD 1945 memuat empat pokok pikiran yaitu negara yang melindungi seluruh bangsa Indonesia berdasarkan persatuan dan keadilan sosial, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan, serta negara yang berdasarkan Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat pokok pikiran
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas penegakan HAM di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pelanggaran HAM, upaya perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM.
Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia. Berisi tentang Pengertian Pelanggaran HAM, Bentuk Pelanggaran HAM, Penyebab Pelanggaran HAM, Contoh Pelanggaran HAM, Upaya Pemerintah dalam menegakkan HAM, Upaya kasus penanganan pelanggaran HAM
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Ìý
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hak asasi manusia secara historis mulai dari Abad ke-13 hingga perkembangan berbagai undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk dan nilai-nilai hak asasi manusia serta pentingnya mengajarkan nilai-nilai hak asasi manusia di pendidikan sekolah dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan khususnya mengenai peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas mengenai proses penegakan HAM, pelanggaran HAM, dan contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), dimulai dari pengertian HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Dokumen ini juga menjelaskan ruang lingkup HAM menurut undang-undang dan konsep-konsep HAM menurut berbagai pandangan. Termasuk upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Ibnu1810
Ìý
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan merangkum pengertian HAM, penjelasan HAM pada tataran global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang 12 binatang purba beserta ciri-ciri fisik dan habitatnya, di antaranya Lesothosaurus, Microraptor, Yandangornis, Saltopus, Micropachycephalosaurus, Futalognkosaurus, Sauroposeidon, Supersaurus, Argentinosaurus, Amphicoelias, Triceratops, dan Mammoth. Dokumen ini juga membahas 3 binatang purba lainnya yaitu Velociraptor, Pterodactyl, dan Smilodon beserta ciri
Dokumen tersebut membahas beberapa topik seperti hamil di luar nikah, aborsi, tanda-tanda kiamat, bahaya judi dan khamr. Secara khusus ditekankan bahwa hamil di luar nikah dapat menimbulkan celaan dan depresi, sedangkan aborsi dianggap sebagai dosa besar yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan fisik dan reproduksi wanita. Tanda-tanda kiamat seperti mewahnya gaya hidup
Dokumen tersebut membahas tentang konsumsi dan masalah-masalah yang terkait dengan konsumsi. Konsumsi didefinisikan sebagai kegiatan mengurangi nilai manfaat barang atau jasa. Dokumen ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seperti pendapatan dan harga, serta contoh masalah konsumsi seperti penggunaan pulsa berlebihan. Langkah-langkah yang dianjurkan untuk mengatasi masalah konsum
Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan konsumsi yang muncul akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran seseorang untuk kegiatan konsumsi, serta kebutuhan yang tidak terbatas namun pendapatan yang terbatas. Dokumen tersebut juga menyebutkan langkah-langkah yang dapat diambil seperti bersikap rasional, menggunakan alternatif, menekan keinginan tidak penting, menciptakan lapangan pekerjaan
Dokumen ini membahas kasus perdagangan anak (trafficking) yang terjadi di Medan pada tahun 2007 dimana pelakunya divonis 3 tahun 4 bulan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku bekerja sama dengan orang lain untuk menipu korban dengan janji pekerjaan tetapi malah diperdagangkan. Kasus ini melanggar Sila Pancasila pertama dan kedua tentang kepercayaan kepada Tuhan dan martabat manusia.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum melakukan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan syariah serta memberikan layanan pembayaran, sedangkan BPR hanya fokus pada pemberian kredit. Keduanya memiliki bentuk hukum dan kegiatan usaha yang diatur secara ketat oleh pemerintah.
Lembaga Dana Pensiun dan Perusahaan Sewa GunaLaila Fadilah
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang dana pensiun, program pensiun, dan perusahaan sewa guna. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang hak seseorang untuk mendapatkan penghasilan setelah masa pensiun, jenis-jenis program pensiun, manfaat dan kekurangan masing-masing program, serta pengertian dan manfaat leasing bagi perusahaan.
Bank sentral bertanggung jawab menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang suatu negara untuk mencegah inflasi. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang bertujuan memelihara kestabilan rupiah, memiliki hak mencetak uang, dan dipimpin Dewan Gubernur. Tugasnya menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran dan perbankan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang beberapa jenis kalimat kompleks dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat majemuk setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Jenis-jenis kalimat kompleks dijelaskan beserta contohnya.
MATERI KE 3 BACAAN MAD (PANJANG) TAHSIN 2025BangZiel
Ìý
Materi ini membahas hukum bacaan Mad (panjang) dalam ilmu tajwid, yang terjadi ketika ada huruf mad (ا, و, ي) dalam bacaan Al-Qur'an. Pembahasan mencakup jenis-jenis mad, hukum bacaan, serta panjangnya dalam harakat.
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan IndonesiaDadang Solihin
Ìý
Tujuan penyusunan naskah masukan untuk peta jalan strategis keangkasaan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan kedaulatan dan pemanfaatan wilayah angkasa Indonesia dalam rangka memperkuat Ketahanan Nasional dan Visi Indonesia Emas 2045.
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah TelstraDadang Solihin
Ìý
Banyak pertanyaan tentang bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi. Sebagian besar masyarakat berkomentar bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis. Jakarta diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi nasional pasca pemindahan ibu kota negara. Tentunya hal ini akan membuat Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi investor, masyarakat ataupun pemerintah. Kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diproyeksikan akan menjadi kawasan aglomerasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.
Pengembangan Entrepreneur Vokasi Melalui PERFECT SMK-Society 50 .pptxFajar Baskoro
Ìý
Upaya Penegakan HAM
1. Upaya penegakan HAM oleh pemerintah :
1.Memasukkan HAM ke dalam berbagai
perundang-undangan nasional yang tercantum
dlm instrumen nasional
2.Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-
instrumen HAM internasional
3.Memberdayakan masyarakat thd masalah HAM
dengan mengadakan sosialisasi sehingga HAM
menjadi bagian dari setiap individu WNI
2. Upaya penegakan HAM oleh masyarakat :
• Menyampaikan laporan pelanggaran HAM
kepada komnas HAM/lembaga lain yang
berwenang dlm rangka perlindungan dan
pemajuan HAM.
• Mengajukan usulan mengenai perumusan dan
kebijakan yg berkaitan dg HAM kpd komnas
HAM/ lembaga lain yang relevan
• Dengan individu maupun kerja sama dg komnas
HAM melakukan penelitian,pendidikan, dan
penyebarluasan informasi mengenai HAM
3. Pengertian Asaz Praduga Tak Bersalah :
Asaz dimana seseorang
dinyatakan tidak
bersalah hingga
pengadilan menyatakan
bersalah
4. Mengapa HAM harus ditegakkan ??
Karena, HAM merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada
diri manusia yg bersifat universal
dan langgeng . Oleh karena itu
harus dilindungi,dihormati .
Dipertahankan dan tidak boleh
diabaikan dikurangi / dirampas oleh
siapapun
5. Hubungan HAM dengan sila-sila
Pancasila :
1. Sila 1 = manusia memilika kebebasan beragama tanpa
adanya paksaan
2. Sila 2=manusia memilika hak utk mendptkan keadilan
dalam berbagai bidang seperti hukum. Pendidikan,
kesehatan
3. Sila 3=setiap manusia berhak utk merasakan kedamaian,
kenyamanan, keamanan, dan ketertiban/ tidak ada
persetruan
4. Sila 4=manusia berhak untuk dipimpin oleh pemimpin yg
bijaksana dalam pengambilan keputusan/ tidak
sewenang-wenang
5. Sila 5=keadilan dlm hal bermasyarakat atau tidak adanya
diskriminasi/perbedaan perlakuan