![Ips [Sejarah] - Persiapan Kemerdekaan Indonesia](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ipssejarah-120806021501-phpapp01-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.pptx
- 1. Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru Ferdhiyadi N
- 2. Demokrasi Liberal Demokrasi Liberal muncul pada awal abad ke- 18 Eropa, yang juga dikenal sebagai Zaman Pencerahan. Pada masa itu, sebagian besar negara-negara Eropa adalah monarki, dengan kekuasaan politik dipegang oleh raja.
- 3. Demokrasi Liberal berawal dari pernyataan Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dalam teori mereka, teori kontrak sosial, yaitu hak individu untuk bebas bereaksi atas pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa semua orang diciptakan sama dan karenanya otoritas politik tidak dapat dibenarkan atas dasar darah bangsawan
- 4. Lahirnya Magna Carta (piagam besar) pada 15 Juni 1215. terciptalah Parlemen atau badan pembuat hukum. Tujuannya adalah agar untuk membatasi kekuasaan raja dan mengatakan bahwa hukum tertulis lebih berkuasa daripada raja Inggris merupakan salah satu pelopor dari demokrasi liberal. Kerajaan Inggris merupakan negara demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut paham liberal. Mengedepankan Individualisme, Kesetaraan dan Kebebasan
- 5. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat. Sistem politik yang menganut kebebasan individu. Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (AS), sistem parlementer (sistem westminster : Britania Raya dan Negara negara persemakmurannya) atau sistem semi presidensial (Perancis).
- 6. Ciri Demokrasi Liberal Kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet di angkat dan di berhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara. Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional
- 7. Lahirnya Demokrasi Liberal di Indonesia Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS), dibubarkan RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi Demokrasi Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pemerintahan dijalankan pada suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
- 8. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 18 April 1951) Kabinet koalisi pimpinan Masyumi Program Kerja a. Meningkatkan keamanan & ketertiban b. Konsolidasi penyempurnaan susunan Parlemen c. Penyempurnaan Angkatan Perang d. Memperjuangkan masalah Irian Barat e. Ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional Hasil Kerja a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif b. Indonesia masuk menjadi anggota PBB c. Perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat Kegagalan a. Masalah kemanan dalam negeri (DI/TII, Andi Azis, APRA & RMS) b. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat
- 9. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 1952) Kabinet koalisi Masyumi dan PNI Program Kerja a. Tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban b. Memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani c. Mempersiapkan pemilu d. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI Hasil Kerja a. Hambatan kondisi keamanan b. Perseteruan berbagai elemen politik c. Permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia Kegagalan Penandatanganan Mutual Security Act dengan USA membuat kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak Blok Barat sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat
- 10. Kabinet Wilopo ( 19 Maret 1952 2 Juni 1953) Kabinet koalisi PNI, Masyumi, PSI Program Kerja a. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu b. Meningkatkan taraf pendindikan, kemakmuran dan keamanan rakyat c. Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda d. Menjalankan politik luar negeri Bebas Aktif Hasil Kerja a. Mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan b. Konflik dalam Angkatan Darat berujung Peristiwa 17 Oktober 1952 (Demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer) c. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara (Pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing diatas tanah yang telah digarap rakyat sejak Zaman Jepang) Kegagalan Mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat
- 11. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 24 Juli 1955) Koalisi PNI dan NU Program Kerja a. Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu b. Mengatasi gangguan keamanan c. Melaksanakan politik luar negeri Bebas Aktif d. Penyelesaian pertikaian politik e. Pembebasan Irian Barat Hasil Kerja a. Dibentuknya panitia Pemilu b. Sukses menyelenggarakan KAA di Bandung c. Hubungan dengan Cina membaik Kegagalan a. Memperjuangkan Irian barat ke dalam wilayah RI b. Munculnya berbagai pemberontakan c. Konflik ditubuh TNI AD yang terus berlanjut dengan mundurnya A.H. Nasution digantikan Bambang Sugeng
- 12. Kabinet Burhaniddin Harahap (Agustus 1955 3 Maret 1956) Kabinet dari Partai Masyumi Program Kerja a. Melaksanakan pemilu secara baik b. Memberantas korupsi c. Membenahi konflik intern TNI AD Hasil Kerja a. Terselenggaranya Pemilu 1955 dengan baik b. Ditangkapnya Mr.Djody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman c. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD d. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda e. Berhasil menentukan sistem Parlemen Indonesia Kegagalan a. Komposisi partai pemenang Pemilu yang saling berseteru
- 13. Pemilu 1955 Pemilihan Umum diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu: 1. Tahap I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR 2. Tahap II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak: 1. Masyumi 2. PNI 3. NU 4. PKI
- 14. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 14 Maret 1957) Kabinet koalisi PNI, masyumi, dan NU Program Kerja a. Memperjuangkan masalah Irian Barat b. Mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh d. Menyeimbangkan APBN Hasil Kerja a. Penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno b. Beralihnya kepemilikan Perusahaan milik Belanda c. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku Kegagalan a. Kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat b. Munculnya sentimen anti Cina c. Munculnya gerakan separatis di berbagai daerah
- 15. Kabinet Djuanda/Kabinet karya (9 April 1957 10 Juli 1959) Disebut Zaken kabinet (kabinet kerja), yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri dibidangnya Program Kerja a. Pembentukan Dewan Nasional b. Normalisasi keadaan Republik c. Melancarkan pembatalan hasil KMB d. Memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI e. Mengintensifkan program pembangunan Hasil Kerja a. Pembersihan pejabat yang terbukti korup b. Melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara c. Ditetapkannya peraturan kelautan dalam Deklarasi Djuanda Kegagalan a. Masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah
- 16. Bubarnya Demokrasi Liberal Singkatnya waktu periode pemerintahan kabinet- kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya, termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 alias meninggalkan UUDS 1950. Selain itu, dibentuk juga Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Berbagai gangguan keamanan dalam negeri seperti: DI/TII, PRRI/Permesta
- 17. Demokrasi Terpimpin Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Tujuan sistem Demokrasi Terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Ciri demokrasi terpimpin: Dominasi presiden menguat Pembatasan peran DPR dan partai politik Peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik
- 19. Politik Luar Negeri Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu : a. Oldefo ( Old Established Forces), yaitu kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis ( Nekolim ) b. b. Nefo ( New Emerging Forces) , yaitu kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolusioner
- 20. Menyelenggarakan pesta olah raga negara- negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo ( Games of New Emerging Forces) Politik Bebas Aktif diganti POLITIK NEFO OLDEFO (POLITIK LUAR NEGRI POROS/ JAKARTA-PHOM PEN-PEKING Konfrontasi dengan Malaysia 1962-1966. Soekarno menentang pembentukan negara federasi Malaysia bentukan Inggris dan mengeluarkan Dwikora. Indonesia keluar dari PBB 7 Januari 1965
- 21. Kebijakan Ekonomi Perekonomian Indonesia sangat lemah akibat kondisi politik yang bergejolak. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) Penurunan nilai uang Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon) Pembangunan Proyek Mercusuar
- 22. Konflik Papua dengan Belanda Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat tahun 1956 Perundingan dengan Belanda hingga tahun 1956 mengalami kegagalan. Indonesia memilih jalan konfrontasi Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda.
- 23. Konfrontasi Ekonomi, Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Pemogokan buruh Indonesia di perusahaan- perusahaan Belanda. Nasionalisasi perusahaan Belanda. Dikeluarkannya Trikora tahun 1961 di Yogyakarta Perjanjian New York yang difasilitasi oleh Amerika Serikat 15 Agustus 1962. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia mengadakan PEPERA untuk menentukan sikap rakyat Papua tahun 1969
- 24. G30S/1965 Menguatnya kekuatan PKI di Indonesia. Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri atas buruh dan tani yang dipersenjatai Insiden penculikan dan pembunuhan 7 Jenderal 1 Oktober 1965 subuh hari. Operasi penumpasan PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Dipimpin Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto
- 25. Pada akhir 1965, antara 500 ribu dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan puluhan ribu dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali Sesudah peristiwa G30S/1965, pemerintah menetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1965 Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret.
- 26. Jatuhnya Presiden Soekarno Lahirnya Front Pancasila dengan tuntutan Tritura Rakyat bersama Mahasiswa 66 terus bergerak mendesak agar Presiden Soekarno mengambil tindakan secepatnya terhadap PKI Melalui Supersemar Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan serta kestabilan politik
- 27. 22 Juni 1966, Pidato pertanggungjawaban Soekarno dengan judul NAWAKSARA ditolak MPRS. 9 Februari 1967, DPR-GR menyatakan bahwa Presiden Soekarno secara kontitusional ,politik, idiologi membahayakan keselamatan dan keutuhan negara sehingga DPR-GR mengusulkan kepada MPRS untuk menggantikannya dengan Soeharto Kewenangan Soeharto semakin besar setelah dikeluarkan Tap No XIII/MPRS/ 1966 tentang pembentukan kabinet Ampera
- 28. Pada tanggal 7-12 Maret 1967 MPRS mengelar sidang istimewa dipimpin oleh Jendral A.H.Nasution MPRS mengeluarkan ketetapan No XXXIII/ MPRS/ 1967 Ketetapan tersebut adalah pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Ir.Soekarno serta mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga terpilih presiden oleh MPRS hasil pemilu Jatuhnya Soekarno dan diangkatnya Soeharto menjadi presiden merupakan awal dari pemerintahan Orde Baru
- 29. Penyimpangan Pancasila da UUD 1945 di masa Demokrasi Terpimpin Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom) Anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu. Anggota DPAS ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden Anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN Kepemimpinan Soekarno otoriter dan membungkam lawan-lawan poliknya