Gub bengkulu-rezim-perizinanl
0 likes301 views
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Gubernur Bengkulu membahas perizinan pasca UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan kehutanan di Bengkulu; (2) UU baru menarik kewenangan perizinan dari kabupaten ke provinsi untuk lebih terkontrol; (3) Namun bupati masih menolak kebijakan ini dan perlu kerja sama antara gubernur dan bupati.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Gub bengkulu-rezim-perizinanl (20)
More from Aksi SETAPAK (20)
Gub bengkulu-rezim-perizinanl
- 1. SEMINAR NASIONAL Tema Hutan Dan Lahan Kita: Bersama Mencari Harapan (Paralel IV: Rezim perizinan pasca UU 23/2014) Oleh : H. Junaidi Hamsyah Gubernur Bengkulu
- 3. Sekitar 46% dari Luas daratan Provinsi Bengkulu merupakan KAWASAN HUTAN Hutan Konservasi 50% Hutan Lindung 27% Hutan Produksi 23%
- 4. RINCIAN LUAS KAWASAN HUTAN PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN SK MENHUT NO. 784/MENHUT-II/2012 No. Fungsi Hutan Luas (Ha) Prosentase 1. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam 462.965 50,07% a. Cagar Alam 4.300 0,47% b. Taman Nasional 412.325 44,59% c. Taman Wisata Alam 27.630 2,99% d. Taman Hutan Raya 1.748 0,19% e. Taman Buru 16.962 1,83% 2. Hutan Lindung 250.750 27,12% 3. Hutan Produksi 210.916 22,81% a. Hutan Produksi Terbatas 173.280 18,74% b. Hutan Produksi Tetap 25.873 2,80% c. Hutan Produksi Konversi 11.763 1,27% TOTAL 924.631 100,00%
- 5. Target Program pemerintah pusat alokasi kawasan hutan kepada masyarakat Terkait program pembangunan Nasional 2015-2019 telah menetapkan target alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat serta distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektar. Penetapan target itu adalah sebuah lompatan besar meski mengalami pengurangan dari rencana 40 juta hektar yang disebutkan sebelumnya dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- 6. Rezim perizinan di UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 7. Pembelajaran dari UU pemerintahan daerah 32/2004 dalam konteks perizinan Banyak tumpang tindih izin yang terjadi di tingkat kabupaten, dan banyak izin tidak tembuskan kepada pihak pemerintah Provinsi Izin dikeluarkan melebihi kapasitas lingkungan dan daya dukung wilayah, Sehingga membuat menyempitnya wilayah ruang kelola masyarakat. Izin dikeluarkan tanpa bisa dikontrol oleh propinsi dan pusat
- 8. PROVINSI BENGKULUPERTAMBANGAN Sebaran yang terindikasi masuk dalam/berhimpitan: 7 kabupaten 30 lokasi Kawasan Konservasi seluas 5.098,75 Ha 19 lokasi hutan lindung seluas 113.600,97 Ha KABUPATEN FUNGSI KAWASAN OVERLAY GRAND TOTAL KETERANGAN BERHIMP ITAN MASUK KAWASAN Bengkulu Selatan Kawasan Konservasi - - - - Hutan Lindung - 2 2 Menunggu konfirmasi dari Kab. terkait Bengkulu Tengah Kawasan Konservasi - 5 5 1 (satu) lokasi izin dicabut 4 (empat) lokasi tidak ada kegiatan Hutan Lindung - 7 7 Menunggu konfirmasi dari Kab. Bengkulu Utara Kawasan Konservasi - 4 4 Dalam proses cek lapangan Hutan Lindung - 4 4 Menunggu konfirmasi dari Kab. terkait Kaur Kawasan Konservasi - 4 4 1 (satu) lokasi masuk sebagian 1 (satu) lokasi berada di Hutan Lindung 2 (dua) lokasi berada di luar kawasan Hutan Lindung - 1 1 Menunggu konfirmasi dari Kab. terkait Lebong Kawasan Konservasi 2 1 3 Dalam proses cek lapangan Hutan Lindung - 1 1 Menunggu konfirmasi dari Kab terkait Muko-Muko Kawasan Konservasi - 5 5 Dalam proses cek lapangan Hutan Lindung - - - - Seluma Kawasan Konservasi - 9 9 1 (satu) lokasi dalam proses deteksi kembali 8 (delapan) lokasi tidak ada kegiatan Hutan Lindung - 4 4 - Grand Total 2 47 49 PERKEBUNAN/OKUPASI DAN ILLEGAL LOGGING Sebaran : Hutan Lindung = 3 lokasi, 20 kasus Hutan Konservasi = 3 CA, 3 TWA, 2 TB , 40 kasus Hutan lainnya = 5 lokasi, 32 kasus SEBARAN LOKASI TIPIHUT DI PROPINSI BENGKULU NO FUNGSI KAWASAN HUTAN TIPOLOGI KEJAHATAN KEHUTANAN TOTALILLOG DALKAR PETI OKUPASI TSL 1 Areal Penggunaan Lainnya 1 3 4 Peredaran 1 1 Peredaran TSL 3 3 2Cagar Alam 1 5 1 7 Danau Dusun Besar 2 2 Pasar Ngalam 2 2 Pasar Tallo 1 1 2 Taba Penanjung 1 1 3 Hutan Lindung 9 11 20 Bukit Biki 3 3 Bukit Daun 2 10 12 Rimbo Pengadang 4 1 5 4 Hutan Produksi 4 1 5 Air Bengkarang 1 1 Kelompok Hutan Curup 1 1 Sungai Tambulun 1 1 5 Kawasan Hutan Lainnya 14 1 13 9 37 Bengkulu Kulu 1 1 Peredaran 5 5 Peredaran 9 1 1 11 Peredaran TSL 8 8 6 Taman Buru 3 1 4 Semidang Bukit Kabu 2 1 3 Semidang Bukit Parimo 1 1 7 Taman Wisata Alam 22 9 1 32 Air Hitam 1 1 Bukit Kaba 22 8 23 PLG Seblat 1 1 1 3 Grand Total 53 1 1 40 14 109
- 9. SEBARAN IUP TAMBANG DI BENGKULU
- 15. Pembelajaran dari UU pemerintahan daerah 32/2004 dalam konteks relasi pusat dan daerah Daerah mengeluarkan izin tapa memperhatikan tataruang nasional. Data izin tidak terkoordinasi dan terdata sampai kepusat. Banyak izin yang tidak sesuai dengan perundangan
- 16. Implikasi pemberlakukuan undang-undang 23/2014 terhadap system perizinan industry berbasis lahan Salah satu isi yang menarik dalam UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, adalah ditariknya kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah dan pemerintah provinsi. Adapun urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota hanya yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya yang terdapat di wilayah kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan tersebut tentu saja akan berdampak terhadap pemerintah kabupaten/kota, terutama jika dikaitkan dengan organisasi perangkat daerah.
- 17. Catatan kritis Gubernur terhadap pemberlakuan undang-undang 23/2014 Ego sektoral kuat di miliki oleh bupati di wilayah yang bersangkutan Penolakan / keberatan dari bupati Ada kemungkinan kabupaten akan semakin abai terhadap pengawasan kehutanan Gubernur sangat berperan dalam pemberian perizinan dan kewenangan lain yang selama ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari itikad baik Gubernur.
- 18. Catatan posistif terhadap pemberlakuan undang-undang 23/2014 Perizinan berbasis lahan bisa terkontrol dan terdata dengan baik Perizinan yang diberikan akan lebih sesuai dengan daya dukung wilayah, sehingga memberi ruang kelola masyarakat 1 map pengelolaan sumber daya alam di tingkat provinsi bisa tercapai
- 19. Terima Kasih