Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ia menjelaskan konsep dasar hak dan kewajiban, hak-hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 seperti hak beragama, hukum, dan pendidikan, serta kewajiban-kewajiban warga negara seperti taat hukum, ikut pertahanan negara, dan menghormati hak asasi manusia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa adanya keseimbangan antara
Tugas ini membahas tentang Pasal 28 A-J UUD 1945 yang mengatur tentang HAM dan Pasal 29 tentang agama. Ringkasannya adalah bahwa konstitusi memberikan perlindungan yang kuat terhadap HAM warga negara Indonesia dan menjamin kebebasan beragama bagi semua orang.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dibahas mulai dari hak-hak dasar setiap warga negara seperti hak atas hidup, pendidikan, pekerjaan, hingga kewajiban untuk taat terhadap hukum dan turut serta dalam pembangunan negara. Juga disebutkan konsep hak asasi manusia yang tidak boleh diambil alih.
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbangCandra Waskito
油
Dokumen tersebut membahas tentang akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Untuk mencapai keseimbangan, setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya sendiri, begitu pula para pejabat harus mengetahui hak dan kewajiban mereka. Jika hak dan kewajiban terp
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan asing tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk pekerjaan layak, pendidikan, dan kebebasan beragama, serta kewajiban untuk taat hukum dan membela negara. Warga negara asing tidak memiliki semua hak tersebut dan wajib memperoleh izin masuk serta tinggal di Indonesia.
Dokumen ini membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak seperti hak atas pekerjaan, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, membela negara, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara. Dokumen ini menjelaskan definisi hak dan kewajiban serta menentukan siapa yang menjadi warga negara berdasarkan kelahiran
1. Dokumen tersebut membahas tentang harmoni antara kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dan hak yang diperoleh merupakan unsur penting dalam demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan seperti hak asasi, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Dokumen ini juga menjelaskan tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut.
PPT Kelompok 1 Kewarganegaraan) (1).pptxricoStevan
油
Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan sebuah negara. Kewarganegaraan mencakup:
Hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara
Keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional
Posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara
Kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, sedangkan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, digunakan sistem kewarganegaraan yang merupakan ketentuan atau pedoman. Indonesia menganut asas ius sanguinis, yang berarti kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
Setiap negara memiliki persyaratan dan kebijakan yang berbeda mengenai kewarganegaraan.
Kewarganegaraan: Pengertian, Asas, dan Cara Memperolehnya di ...
28 Jul 2023 Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak da...
fakultas hukum umsu
PENJELASAN TTD - JDIH Kota Bandung
Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan ...
JDIH Kota Bandung
Pengertian Asas Kewarganegaraan dan Status ... - Gramedia
Status Kewarganegaraan. Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara unt...
Gramedia
Tampilkan semua
AI generatif bersifat eksperimental. Untuk mendapatkan saran hukum, hubungi profesional.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara, unsur-unsur negara, rakyat, penduduk, warga negara, asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan di Indonesia.
Konstitusi bertujuan melindungi HAM. Sebelum merdeka, Indonesia banyak mengalami pelanggaran HAM di bawah penjajahan Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia yakin bahwa HAM harus ditegakkan dan melindungi rakyat dari penindasan, sehingga membentuk undang-undang yang mengatur HAM.
Indonesia merupakan negara yang mempunya jutaan masyarakat dengan perbedaan SARA yang cukup besar.maka sudah seharusnya kita sebagai masyarakat mematuhi segala peraturan yang ada agara negara kita dapat berjalan seauai rencana
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta peran warga negara. Dokumen menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum, pendidikan, dan kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta mentaati hukum. Dokumen juga menjelaskan bahwa peran warga negara antara lain berpartisipasi dalam proses ke
Dokumen tersebut membahas tentang harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara garis besar dibahas mengenai konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban, sumber-sumber sejarah, sosiologi, dan politiknya, serta esensi demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk contoh-contohnya yang diatur dalam UUD 1945. Juga dibahas mengenai pelanggaran hak warga negara seperti penangkapan tanpa alasan hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta contoh pengingkaran kewajiban seperti tidak membayar pajak dan melanggar peraturan.
Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi akibat faktor-faktor seperti ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau ketidakadilan, namun pemerintah berupaya menjamin hak dan menegakkan kewajiban melalui undang-undang dan lembaga pengawas.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui sila-sila Pancasila dan Bab XA UUD 1945. Bab XA UUD 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, berkeluarga, berpendapat, dan lainnya.
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01
油
Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain.
Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks demokrasi modern,
More Related Content
Similar to hak dan kewajiban warga negara indonesia (20)
Tugas sofskill apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbangCandra Waskito
油
Dokumen tersebut membahas tentang akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Untuk mencapai keseimbangan, setiap warga negara harus memahami hak dan kewajibannya sendiri, begitu pula para pejabat harus mengetahui hak dan kewajiban mereka. Jika hak dan kewajiban terp
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan asing tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk pekerjaan layak, pendidikan, dan kebebasan beragama, serta kewajiban untuk taat hukum dan membela negara. Warga negara asing tidak memiliki semua hak tersebut dan wajib memperoleh izin masuk serta tinggal di Indonesia.
Dokumen ini membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak seperti hak atas pekerjaan, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, membela negara, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara. Dokumen ini menjelaskan definisi hak dan kewajiban serta menentukan siapa yang menjadi warga negara berdasarkan kelahiran
1. Dokumen tersebut membahas tentang harmoni antara kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dan hak yang diperoleh merupakan unsur penting dalam demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan seperti hak asasi, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan memperoleh pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Dokumen ini juga menjelaskan tugas negara untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut.
PPT Kelompok 1 Kewarganegaraan) (1).pptxricoStevan
油
Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan sebuah negara. Kewarganegaraan mencakup:
Hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara
Keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional
Posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara
Kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya, sedangkan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, digunakan sistem kewarganegaraan yang merupakan ketentuan atau pedoman. Indonesia menganut asas ius sanguinis, yang berarti kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
Setiap negara memiliki persyaratan dan kebijakan yang berbeda mengenai kewarganegaraan.
Kewarganegaraan: Pengertian, Asas, dan Cara Memperolehnya di ...
28 Jul 2023 Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak da...
fakultas hukum umsu
PENJELASAN TTD - JDIH Kota Bandung
Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan ...
JDIH Kota Bandung
Pengertian Asas Kewarganegaraan dan Status ... - Gramedia
Status Kewarganegaraan. Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara unt...
Gramedia
Tampilkan semua
AI generatif bersifat eksperimental. Untuk mendapatkan saran hukum, hubungi profesional.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara, unsur-unsur negara, rakyat, penduduk, warga negara, asas kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan di Indonesia.
Konstitusi bertujuan melindungi HAM. Sebelum merdeka, Indonesia banyak mengalami pelanggaran HAM di bawah penjajahan Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia yakin bahwa HAM harus ditegakkan dan melindungi rakyat dari penindasan, sehingga membentuk undang-undang yang mengatur HAM.
Indonesia merupakan negara yang mempunya jutaan masyarakat dengan perbedaan SARA yang cukup besar.maka sudah seharusnya kita sebagai masyarakat mematuhi segala peraturan yang ada agara negara kita dapat berjalan seauai rencana
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta peran warga negara. Dokumen menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum, pendidikan, dan kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta mentaati hukum. Dokumen juga menjelaskan bahwa peran warga negara antara lain berpartisipasi dalam proses ke
Dokumen tersebut membahas tentang harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam demokrasi berdasarkan Pancasila. Secara garis besar dibahas mengenai konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban, sumber-sumber sejarah, sosiologi, dan politiknya, serta esensi demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945 yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
油
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk contoh-contohnya yang diatur dalam UUD 1945. Juga dibahas mengenai pelanggaran hak warga negara seperti penangkapan tanpa alasan hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta contoh pengingkaran kewajiban seperti tidak membayar pajak dan melanggar peraturan.
Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi akibat faktor-faktor seperti ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau ketidakadilan, namun pemerintah berupaya menjamin hak dan menegakkan kewajiban melalui undang-undang dan lembaga pengawas.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui sila-sila Pancasila dan Bab XA UUD 1945. Bab XA UUD 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, berkeluarga, berpendapat, dan lainnya.
Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik: Perspektif John Rawls dan Aplikasinya...gembeldarurat01
油
Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, memberikan fondasi yang sangat relevan dalam merancang masyarakat yang lebih adil, terutama dalam konteks demokrasi modern. Rawls mengajukan ide bahwa keadilan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak-hak dasar yang setara bagi semua individu, tetapi juga bagaimana mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi secara adil. Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberi manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung, yaitu mereka yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara, menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan yang setara untuk menentukan kehidupannya sendiri, bebas dari diskriminasi atau penindasan. Kebebasan ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memilih dalam sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, teori Rawls sangat menekankan pentingnya jaminan negara untuk melindungi kebebasan dasar setiap individu, yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak bisa dikompromikan. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi dalam kerangka hukum, agar setiap orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya, dapat menikmati hak-hak mereka secara setara. Selain itu, prinsip kebebasan dasar ini juga menjamin martabat setiap individu, mengakui mereka sebagai entitas yang memiliki nilai yang setara dalam masyarakat, serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan lebih rendah dari orang lain.
Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, mengharuskan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Hal ini memperlihatkan bahwa Rawls tidak sepenuhnya menolak ketidaksetaraan, tetapi ia memberikan syarat ketat bagi ketidaksetaraan tersebut untuk dapat diterima. Ketidaksetaraan yang ada haruslah digunakan untuk memperbaiki kondisi mereka yang berada pada posisi paling bawah, seperti orang miskin dan kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana keuntungan dari ketidaksetaraan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini, dengan kata lain, mendorong pengembangan kebijakan redistribusi yang lebih adil, seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.
Dalam konteks demokrasi modern,
Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak - Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?EnforceA Real Solution
油
PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak : Apa yang berubah & dampaknya bagi Wajib Pajak?
Pada tanggal 14 Februari 2025 lalu, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru, yakni PMK Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025) tentang Pemeriksaan Pajak. PMK 15/2025 ini merupakan hasil penyesuaian ketentuan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. PMK ini juga diterbitkan untuk mengganti regulasi mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa peraturan lain, yaitu PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 184/2015, PMK Nomor 256/2014 dan Pasal 105 PMK 18/2021.
Mengingat bahwa pemeriksaan pajak adalah hal yang dapat terjadi kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan, maka penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami apa saja yang diatur dalam PMK 15/2025 ini. enforceA mengajak Anda untuk mengikuti webinar dengan judul PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? bersama narasumber yang kompeten.
Pembicara
I Wayan Sudiarta, S.E., M.M., C.W.M., B.K.P. Managing Partner enforceA
Dewi Wiwiek Hartini Senior Manager enforceA
Moderator
Widya Astuti Assistant Tax Manager enforceA
3. KONSEP DASAR HAK DAN KEWAJIBAN
Pengertian HAK
Hak adalah sesuatu yang mutlak
menjadi milik kita dan
penggunaanya tergantung kepada
kita sendiri.
Menurut Prof. Dr. Notonagoro:
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau dilakukan
melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
4. KONSEP DASAR HAK DAN KEWAJIBAN
Pengertian KEWAJIBAN
Kewajiban adalah sesuatu
yang harus dilakukan
dengan penuh rasa
tanggung jawab.
Menurut Prof. Dr. Notongoro:
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang
semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak
tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang
berkepentingan.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
5. HAK WARGA NEGARA INDONESIA
Hak warga negara tercantum dalam UUD 1945 meliputi hak
dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi
pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan
dan keamanan.
6. LANDASAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 27
(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam huku
m dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinta
han itu dengan tidak ada kecualinya.
Hak : Untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
Kewajiban : Menjunjung hukum dan pemerintahan.
7. LANDASAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 28
Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.
Hak : Mengeluarkan pikiran (berpendapat berserikat dan berkumpul)
Kewajiban : Untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan
aturan-aturan lainnya, diantaranya: Semua organisasi harus berdasarkan
Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran
(pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)
8. LANDASAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Hak : Setiap orang berhak untuk hidup
Kewajiban : Setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya.
PASAL 28 B
(1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah.
Hak : Setiap orang berhak membentuk keluarga.
Kewajiban : Melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2). Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perli
ndungan dari kekerasan diskriminasi.
Hak : Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindung
an dari kekerasan dan diskriminasi
Kewajiban : Melindungi anak dalam kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak tersebut.
9. Hak warga negara berdasarkan Pasal 29
Pasal 29 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai deng
an agama dan kepercayaannya masing-masing.
Hak warga negara menurut Pasal 31
Pada pasal ini, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara
itu, penyelenggaraan pendidikan dasar dijamin dan dibiayai oleh negara.
10. Hak warga negara berdasarkan Pasal 33
Pasal 33 terdiri dari 3 ayat yang berisi: ketentuan perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang p
enting dan disetujui hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan pengg
unaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk seb
esar-besarnya kemakmuran rakyat; serta penyelenggaraan ekonomi nasional yan
g demokratis, berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Hak warga negara dalam Pasal 34
Dalam pasal 34 dijelaskan, negara menjamin semua fakir miskin dan anak-anak t
erlantar. Warga negara juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak y
ang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, warga negara juga berhak untu
k mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan tidak mampu. Jam
inan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah.
11. 1. Hak warga negara
Secara umum, hak warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi meliputi:
Hak untuk hidup.
Hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik.
Hak menghargai kepribadiannya.
Hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum.
Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara.
Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan.
Hak memiliki benda dengan cara yang sah.
Hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan.
Hak untuk memilih dan memeluk agama.
Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat.
Hak untuk mengadakan rapat dan rapat.
Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Hak untuk berdagang.
Hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing.
Hak untuk menikmati kesenian.
Hak untuk turut serta memajukan keilmuan.
12. PELANGGARAN HAK
Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberi
kan apa yang menjadi hak warga negara
Contoh :
1. Tidak mendapatkan persamaan hukum
2. Dilarang Mengeluarkan pendapat
3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih
4. Tidak mendapatkan pengajaran
5. Tidak mendapatkan pendidikan
13. PENGINGKARAN KEWAJIBAN
Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan
pemerintah
Contoh :
1. Tidak membayar pajak
2. Melawan hukum
3. Tidak menjaga ketertiban
4. Melanggar aturan yang berlaku
5. Tidak ikut mempertahankan NKRI
14. KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Kewajiban warga negara juga
tercantum dalam UUD 1945.
Yang termasuk kewajiban
warga negara Indonesia,antara
lain;
Wajib menaati hukum dan pemerintahan
15. KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Kewajiban warga negara juga
tercantum dalam UUD 1945.
Yang termasuk kewajiban
warga negara Indonesia,antara
lain;
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
16. KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
Kewajiban warga negara juga
tercantum dalam UUD 1945.
Yang termasuk kewajiban
warga negara Indonesia,antara
lain;
Wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara
17. URGENSI HAK DAN KEWAJIBAN
BAGI KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA
Dengan adanya hak dan kewajiban
dalam kehidupan berbangsa akan
tercapai hubungan selaras, serasi,
dan seimbang antara individu dan
masyarakat.
Terjalin hubungan yang harmoni
antara warga negara dan
pemerintah karena berjalannya hak
dan kewajiban.
18. URGENSI HAK DAN KEWAJIBAN
BAGI KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA
Terciptanya keharmonisasian
didalam negara karena adanya
hak dan kewajiban.
Agar terciptanya kesinambungan
antara kepentingan rakyat dalam
pemenuhan hak dan
kewajibannya oleh negara.