HAM & Media
Download as ppt, pdf1 like725 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar mengenai hak asasi manusia (HAM), meliputi prinsip-prinsip utama HAM seperti non-diskriminasi dan anti-kekerasan, sifat HAM yang universal dan saling terkait, kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya, serta instrumen internasional yang mengatur HAM. Dokumen ini juga membahas tentang pemantauan terhadap pemenuhan HAM di suatu negara.
![Freedom of Expression dan Ujaran
Kebencian (1)
Pasal 19 (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk
menyatakan pendapat[].
Pasal 19 (3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam
ayat 2 dapat dikenai pembatasan, dengan syarat: a)
Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi
keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau
moral umum.
Pasal 20: (1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang
oleh hukum; (2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian
atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan
hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau
kekerasan harus dilarang oleh hukum.
Pasal 4 (2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6 (hak untuk
hidup), 7 (penyiksaan), 8 (ayat 1 [perbudakan] dan 2 [hamba]), 11
[penjara], 15 [pidana], 16 [di hadapan hukum] dan 18 [berfikir,
hati nurani, agama] sama sekali tidak dapat dibenarkan
berdasarkan ketentuan ini.](https://image.slidesharecdn.com/hamdanmedia-150609052408-lva1-app6891/85/HAM-Media-16-320.jpg)
![Bagaimana Mengukur Hatespeech?
Keparahan (keparahan ucapan, bahaya yang
dimunculkan, intensitas [frekuensi, jangkauan
komunikasi, dll].
Intent (maksud atau niat) legitimasi yuridis.
Isi atau bentuk dari ucapan intensitas;
dorongan; intonasi; pengucap.
Jangkauan komunikasi.
Kemungkinan terjadinya dampak bahaya.
Kelangsungan dampak yang muncul.
Konteks: author/speaker; audience; harm;
barriers; luas dan batasan yang tidak jelas; tidak
adanya kecaman.](https://image.slidesharecdn.com/hamdanmedia-150609052408-lva1-app6891/85/HAM-Media-17-320.jpg)
HAM & Media
- 1. Mengenal HAM: Sebuah Pengantar Muhammad Hafiz, Program UN-OIC Advocacy Human Rights Working Group (HRWG): Indonesias NGO Coalition for International Human Rights Advocacy
- 2. Hal-hal utama Prinsip non-diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan dan pengutamaan. Prinsip anti kekerasan Prinsip universal Prinsip keadilan Hak-hak korban
- 3. Sifat Universal: karena diambil dari berbagai nilai yang dapat diterima secara umum dengan orientasi yang tertuju pada pemanusiaan manusia. Sumber nilainya: agama, budaya, jenis kelamin, warna kulit, pandangan politik, dll. Saling terkait/tak terpisahkan (indivisible) dan saling membutuhkan (interdependece), interrelasi saling terhubung.
- 4. Siapa yg punya kewajiban dan HAK? Dalam hak asasi manusia, skema kewajiban dibebankan pada negara. Satu-satunya pemilik hak adalah setiap orang atau kelompok. Konsepnya, bukan jika punya hak pasti punya kewajiban atau sebaliknya. Satu-satunya kewajiban individu/kelompok hanya menghormati.
- 5. Kewajiban negara Obligation to ptotect Obligation to respect Obligation to fulfill
- 6. respect Mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi (aspek vertikal).
- 7. protect Kewajiban negara untuk melindungi HAM (obligation to protect) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (human rights abuse) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal).
- 8. fullfil Menekankan pada upaya- upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit.
- 9. Dasar Kewajiban di Indonesia Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 油 Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagai mana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 10. Pelanggran ham Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang secara ekslusif berbeda dengan pelanggaran/kejahatan pidana. Pelanggaran HAM (human rights violations) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (state actor) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) baik melalui tindakan langsung (by act) atau dengan pembiaran (by ommission) yang merupakan kegagalan negara untuk memenuhi tanggung jawab (responsibility) atau kewajibannya (obligation) di bawah hukum HAM internasional. Pelanggaran HAM terjadi ketika sebuah produk hukum, kebijakan, atau praktek negara secara sengaja melanggar, mengabaikan, atau gagal memenuhi standar HAM normatif. Pelanggaran/kejahatan pidana berkaitan dengan segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non- negara (non-state actor), yang dalam istilah teknis hukum HAM internasional disebut sebagai human rights abuses. Pelaku: Negara dan Non-Negara
- 11. Hak Secara umum hak-hak yang dapat dinikmati terlihat dan diatur dalam berbagai instrument HAM internasional, hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, hak perempuan , hak anak, dll. Terdapat hak yang tidak dapat dibatasi dan hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak, hanya ditujukan untuk memastikan hak-hak lain tercapai, aturan pembatasn ketat. Jaminan hak-hak korban: reparasi, restitusi, dan konpensasi; hak atas keadilan; hak atas kebenaran.
- 12. MENGUKUR KEWAJIBAN HAM Indikator Struktural Pembuatan kebijakan nasional Merefleksikan ratifikasi dan adopsi instrumen legal yang diperlukan untuk merealisasikan hak Indikator Proses Mengukur upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan kewajibannya Indikator Hasil Merefleksikan status atau realisasi hak-hak yang khusus
- 13. PEMANTAUAN: MENGAPA PERLU? Membantu Negara dalam menerapkan standar internasional dalam standar peraturan nasional. Membantu Negara agar mengadopsi dan mengimplementasikan standar internasional. Mendorong upaya litigasi dan pembelaan di pengadilan. Pendidikan HAM dan Kampanye publik Pendampingan korban Peringatan dini pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu konflik berdarah.
- 14. JENIS PEMANTAUAN HAM PEMANTAUAN SITUASI Pemantauan pelanggaran HAM Pemantauan terhadap perancangan dan pengesahan proses legislasi Pemantauan pelaksanaan peraturan dan kebijakan Pemantauan terhadap pembentukan dan tingkat kemajuan atau kinerja institusi HAM PEMANTAUAN KASUS Pemantauan proses hukum yang terjadi dalam suatu kasus Pemantauan terhadap kerja bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi korban Pemantauan terhadap bentuk-bentuk intervensi dalam suatu penanganan kasus
- 15. CAKUPAN PEMANTAUAN HAM PEMENUHAN HAK-HAK ATAU SUATU HAK YANG TERCAKUP DALAM SUATU INSTRUMEN Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak kebebasan informasi, dll. Kelompok sasaran yang sifatnya khusus. KELOMPOK MINORITAS, ANAK, PEREMPUAN, PENGUNGSI, TAHANAN, DLL. CAKUPAN GEOGRAFIS ATAU WILAYAH Wilayah per negara, kota/kabupaten, desa, dll. TEMATIK / BENTUK PELANGGARAN KHUSUS YANG MENJADI KEPRIHATINAN BERSAMA Pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, pembantaian, konflik, dll
- 16. Freedom of Expression dan Ujaran Kebencian (1) Pasal 19 (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat[]. Pasal 19 (3) Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 dapat dikenai pembatasan, dengan syarat: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Pasal 20: (1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; (2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Pasal 4 (2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6 (hak untuk hidup), 7 (penyiksaan), 8 (ayat 1 [perbudakan] dan 2 [hamba]), 11 [penjara], 15 [pidana], 16 [di hadapan hukum] dan 18 [berfikir, hati nurani, agama] sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
- 17. Bagaimana Mengukur Hatespeech? Keparahan (keparahan ucapan, bahaya yang dimunculkan, intensitas [frekuensi, jangkauan komunikasi, dll]. Intent (maksud atau niat) legitimasi yuridis. Isi atau bentuk dari ucapan intensitas; dorongan; intonasi; pengucap. Jangkauan komunikasi. Kemungkinan terjadinya dampak bahaya. Kelangsungan dampak yang muncul. Konteks: author/speaker; audience; harm; barriers; luas dan batasan yang tidak jelas; tidak adanya kecaman.
- 18. Instrument internasional 1. Konvensi Penghapusan Diskriminasi (Convention on the elimination of Racial Discrimination - CERD 1965), - diratifikasi dengan UU 29/1999 2. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR 1966), diratifikasi dengan UU 12/2005 3. Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convensitonon Economic, Social and Cultural Rights- IESCR (1976) Diratifikasi dengan UU No. 11/2005 4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Eliminition of Discrimination against Women- CEDAW, 1981) diratifikasi dengan UU No. 7/1984 5. Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child CRC,1990). 6. Konvensi Anti Penyiksaan (Conventon Against Torture - CAT , 1987)- diratifikasi dengan UU No. 5/1998 7. Konvensi buruh migran dan keluarganya (Convention on Migrant Workers and theier Families MWC , 2003) ratifikasi 2012. 8. Konvensi Penghilangan Paksa. 9. Konvensi Perlindungan Disabilitas. Diratifikasi 2012.
- 19. Beberapa Rujukan Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi (paragraf 7). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7. Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi (paragraf 9). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel Publisher. OHCHR, Professional Training Series No.7; Training Manual on Human Rights Monitoring, (United Nations, New York and Geneva, 2001). Dapat diakses pada: http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/train7_a.pdf. Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi, paragraf 10. UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7. Komentar Umum Komite HAM No. 28: Pasal 3 UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (persamaan hak antara laki-laki dan perempuan). Komentar Umum Komite HAM No. 18: Non-Diskriminasi (paragraf 8 dan 13). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.
- 20. Sekian Muhammad Hafiz Human Rights Working Group (HRWG): Indonesias NGO Coalition for International Human Rights Advocacy Gedung Jiwasraya Lantai Dasar. Jl. RP Soeroso No. 41 Gondangdia Jakarta Pusat www.hrwg.org / @hrwg_indonesia hafiz@hrwg.org / hafizmuhammad85@gmail.com