Jazim ilyas pakaian dinas pns
- 1. 1 SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI PUSDIKLAT TEGALREJO
- 2. 2 PAKAIAN DINAS PEGAWAI SENIN -18 DAN 25-2-2013 KEGIATAN SOSIALISASI MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2013
- 3. 3 CV JAZIM ILYAS SH, MH. 500080088 196401201986031009 III/d Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kasubbag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan RT 02 RW 03 Jurang Bandongan Magelang K/1 Assalamualaikum Wr Wb 08156867388 ilyasjazimilyas@yahoo.co.id
- 4. 4 SALAH SATU TUPOKSI BAG.ORGANISASI PERBUP 4 TAHUN 2009 TGL. 30 JANUARI 2009 Melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah dan aparatur daerah, serta pelayanan tata usaha pimpinan.
- 5. 5 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penataan kelembagaan perangkat daerah, identifikasi fungsi dan rincian tugas perangkat daerah, penyusunan ketatalaksanaan pemerintahan antara lain pakaian dinas, naskah dinas, penyusunan standar operasi prosedur (SOP) perizinan dan standar sarana dan prasarana SKPD. SALAH SATU TUPOKSI SUB BAG.KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PERBUP 4 TAHUN 2009 TGL. 30 JANUARI 2009
- 6. Ruang Lingkup Ketatalaksanaan 3. Tata Hubungan Kerja 1. Penataan Sistem/Prosedur 2. Pedoman/Aturan 6
- 7. Beberapa Pengertian tatalaksana Tata laksana (tata hubungan/tata kerja) adalah perilaku antar manusia yang menggambarkan perilaku timbal balik dalam kelompok maupun dengan lingkungan luar (relationship, interrelationship) _Kamus Manajemen (1981 : 255) Tata laksana diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan system kerja, metode kerja, dan prosedur kerja, pembagian kerja, susunan/struktur, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. (Miftah Thoha, 1990) 7
- 8. Beberapa Pengertian tatalaksana KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB8 Tatalaksana : tata cara suatu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tatalaksana sering disebut dengan prosedur kerja, mekanisme kerja, sistem kerja, dsb.
- 9. 9 Bagian dari : Program Reformasi Birokrasi Perpres no 81/2010 tentang Grand Design RB > Penataan Ketatalaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan: 1. Penyusunan pola hubungan kerja SKPD. 2. Penyusunan Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas. 3. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kantor. 4. Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik. 5. Standard protokolair dan tata Upacara Bendera. 6. Standard Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor. 7. Penyusunan Standar Pakaian Dinas Pegawai.
- 10. 10 Sasaran Terwujdunya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip- prinsip good governance;
- 11. 11 No Area perubahan 1 Penataan Kelembagaan 2 Penataan Regulasi 3 Penguatan Sumber daya manusia aparatur 4 Penataan Tatalaksana 5 Perbaikan Kualitas Pelayanan 6 Pengawasan Internal 7 Penguatan akuntabilitas 8 Perubahan mind set dan cultural set 8 Area perubahan Perpres no 81/2010
- 12. 12 FILOSOFI & BEBERAPA PENGERIAN : Dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
- 13. 13 Atribut adalah tanda- tanda yang melengkapi pakaian dinas. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya
- 14. 14 DASAR : 1. Permendagri No 60/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 53/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri No 60/2007 tentang Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 15. 15 2. Permendagri No 11/2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa; 3. PerGub JaTeng No 79/2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 16. 16 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 23/2011 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Magelang;
- 17. 17 TINDAK LANJUT : 1. SE Bupati Magelang No: 025/1677/02/2011 Tgl. 16 Sept.2011 Tentang Tertib Pakaian Dinas Dan Atribut; 2. SE Bupati Magelang No: 025/188/02/2013 Tgl. 1 Feb. 2013 Tentang Tertib Pakaian Dinas Dan Atribut; (Penegasan: Mutz, Topi, Celana/Rok KORPRI).
- 18. 18 Penegasan : Jadwal Pemakaian PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. NO JENIS PAKAIAN HARI KETERANGAN 1. LINMAS Senin Nomor urut 1 s/d 6, kecuali nomor 3 dilengkapi dengan Atribut Pakaian Dinas 2. PDH Khaki Selasa, Rabu, Kamis - Mutz dipakai untuk apel - Topi Lapangan dipakai untuk kegiatan lapangan selain apel 3. Pakaian Olahraga Jumat Untuk kegiatan olahraga 4. PDH Batik Jumat dan Sabtu Hari Jumat setelah olahraga 5. KORPRI Setiap tanggal 17, Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan Hari Besar lain yang ditentukan Celana panjang pria dan Rok/ Celana panjang wanita warna biru tua. 6. PSL dan/atau PSR Pada Acara Resmi Sesuai Ketentuan Acara
- 19. 19 Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Permendagri 60 Tahun 2007 : (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari : a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL. (2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL. (3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan g.Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- 20. 20 PERUBAHAN : batik Indonesia mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia. Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Permendagri 53 Tahun 2009 : (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari: a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1.PDHWarnakhaki;dan 2.PDH batik b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL. (2)Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari: a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1.PDHWarnakhaki;dan 2.PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah. b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- 21. 21 Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Permendagri 53 Tahun 2009 : lanjutan....... (3)Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1. PDH Warna khaki; dan 2.PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah. b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- 22. 22 Jenis Pakaian Dinas LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI MAGELANG Nomor : 025/ 1677 /02/2011 Tanggal : 16 September 2011 Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari : a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: 1)PDH Warna khaki; dan 2)PDH batik dan/atau tenun ikat dan/ atau kain ciri khas daerah. b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; f .Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; g.Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU, antara lain : 1)PDU Bupati dan Wakil Bupati; 2)PDU Camat dan Lurah; 3)PDU Kepala Desa.
- 23. 23 SE BUPATI NO. 025/188/02/2013 TGL. 1 PEB 2013 - PENEGASAN LAMPIRAN SE BUPATI Nomor : 025/ 1677 /02/2011 Tanggal : 16 September 2011 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari : a. Tutup Kepala terdiri atas : 1).Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam (peci hitam), dipakai pada saat upacara (kelengkapan KORPRI/PSL sesuai acara); 2). Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dipakai untuk apel; 3). Topi lapangan, dipakai untuk kegiatan lapangan selain apel.
- 24. 24 b. Tanda Pangkat; c. Tanda Jabatan; d. Lencana KORPRI; e. Tanda Jasa; f. Papan Nama; g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; h. Lambang Daerah Kabupaten; i. Tanda Pengenal.
- 25. 25 Apabila terdapat SKPD yang akan menggunakan seragam diluar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. PENGECUALIAN SE BUPATI MAGELANG Nomor : 025/ 1677 /02/2011 Tanggal : 16 September 2011
- 26. 26 CONTOH
- 27. 27
- 28. 28
- 29. 29