More Related Content
What's hot (20)
Similar to War iriyoko diklat (20)
More from Ayah Raihaana (12)
War iriyoko diklat
- 2. LATAR BELAKANG  KEDUDUKAN MANUSIA DALAM ORGANISASI  ASSET UTAMA  PENGGERAK ORGANISASI  KEINGINAN MENINGKATKAN DAYA SAING ORG. DAN PRODUKNYA  PELAYANAN TERBAIK BAGI PUBLIK  EKSISTENSI ORGANISASI  DIBUTUHKAN SDM YG BERBASIS PENGETAHUAN DAN MEMILIKI KETRAMPILAN SERTA KEAHLIAN  KEUNGGULAN KOMPETITIF  DICAPAI MELALUI DIKLAT
- 3. PNS berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara : – profesional, – jujur, – adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.
- 4. • Pendidikan berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman. Pendidikan bersifat filosofis dan teoritis. • Pelatihan merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan atau perubahan sikap individu. • Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. (PP 101/2000)
- 5. • Diklat mengandung dua fungsi sekaligus yaitu : 1. Fungsi pendidikan 2. Fungsi pelatihan.
- 6. DIKLAT PNS ( Menurut Prof. Dr. Mustopadidjaya) merupakan proses transformasi kualitas SDM Aparatur Negara 4 Dimensi Utama Aparatur Negara : 1. Spritual • Memiliki jati diri 2. Intelektual Perubahan Mutu • Abdi negara dan 3. Mental masyarakat 4. Phisikal • Komitmen dan Integritas • Profesional dalam mengemban tugas kepemerintahan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dan mengemban amanah perjuangan bangsa, mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sesuai posisi dan peran kelembagaan PNS dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI (SANKRI)
- 7. • Bimbingan teknis (Bintek) pada dasarnya merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan persoalan / masalah yang bersifat teknis. • Sosialisasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang hal-hal tertentu kepada masyarakat atau sebagian masyarakat tertentu agar memahami dan mendukung pelaksanaan hal-hal yang diinformasikan, seperti peraturan perundang-undangan, kegiatan dsb.
- 8. SYARAT JABATAN KEADAAN PNS Kompetensi PNS Kualitas Pelaksanaan tugas dan Pelayanan Pegawai Negeri Sipil pada pelanggan / masyarakat
- 9. Sasaran Diklat PNS • Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan • Terpenuhinya persyaratan kompetensi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pekerjaan ataupun jabatan secara baik dan efektif sesuai posisi serta tugas dan fungsi PNS dalam SANKRI. Hal-hal yang berkaitan dengan Pelatihan – penempatan – perencanaan karier – penilaian prestasi kerja – kompensasi
- 10. P K KUALITAS PELAKSANA- S AN TUGAS DAN YANG MAMPU KEPUASAN MENUNJANG PELANGGAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
- 11. Penyusunan Program Pelatihan • Disusun secara terencana dan sistematis • Didasarkan pada perencanaan • Didahului proses identifikasi atas kebutuhan, sasaran dan program
- 12. Analisis Kebutuhan Pelatihan • Adalah studi sistematis tentang permasalahan atas dasar data dan pendapat dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang efektif. • Teknik yang digunakan – Analisis tugas : suatu analisis atas tuntutan jabatan untuk menetapkan pelatihan yang dibutuhkan – Analisis kinerja : menetapkan pelatihan dengan menilai kinerja pegawai, misal kinerja mengalami kemerosotan. • Sumber informasi analisis kebutuhan diklat dengan observasi, wawancara dan kuesioner
- 13. PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SUATU MODEL PELATIHAN YANG MENEKANKAN UKURAN PENERAPAN PENGETAHUAN PADA FUNGSI-FUNGSI TERTENTU, DARIPADA PEROLEHAN PENGETAHUAN UNTUK FUNGSI-FUNGSI ITU KOMPETENSI MERUJUK PADA PENGETAHUAN, KETRAMPILAN DAN YANG LEBIH PENTING ADALAH SIKAP YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN SUATU FUNGSI/BAGIAN KERJA TERTENTU DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN PEKERJAAN
- 14. PERBANDINGAN PELATIHAN ANALISIS FUNGSIONAL DAN PELATIHAN KONVESIONAL PELATIHAN KONVESIONAL PELATIHAN ANALISIS FUNGSIONAL • BERDASARKAN ISI • BERDASARKAN KOMPETENSI • BERDASARKAN WAKTU • BERDASARKAN KINERJA • SESUAI KELOMPOK • KEMAMPUAN PERORANGAN • KEBUTUHAN KELOMPOK • KEBUTUHAN PERORANGAN • UMPAN BALIK TERTUNDA • UMPAN BALIK SEGERA • BUKU PELAJARAN / LEMBAR KERJA • MATERI DARI MULTI MEDIA • BERORIENTASI MATA PELAJARAN • BERORIENTASI MODUL • BERBASIS PADA RUANG KELAS • BERBASIS DI LAPANGAN • GURU-GURU / INSTRUKTUR • NARA SUMBER / PAKAR • TUJUAN-TUJUAN UMUM • TUJUAN-TUJUAN KHUSUS • KRITERIA SUBYEKTIF • KRITERIA OBYEKTIF • RUJUKAN PADA NORMA • RUJUKAN PADA KRITERIA
- 15. KERANGKA DIKLAT DIKLAT SEBAGAI SUBSISTEM DALAM SISTEM ORGANISASI FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN ORGANISASI MISI STRATEGI STRUKTUR KEBIJAKAN PROSEDUR ANGGARAN SUMBERDAYA PEGAWAI PRODUK TEKNOLOGI SUBSISTEM DIKLAT INPUT PROSES OUTPUT • KEB.ORG • TNA / AKD • PENGETAHUAN • KEB. PEG • DESAIN • KEAHLIAN • ANGGARAN • METODE • SIKAP • SARANA • IMPLEMENTASI • MOTIVASI • STAF • EVALUASI • KINERJA
- 16. KEBUTUHAN PELATIHAN  UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN JABATAN SAAT INI KARENA PRESTASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR HASIL KERJA YANG DITUNTUT OLEH JABATAN  UNTUK MEMENUHI JABATAN LAIN KARENA ROTASI, MUTASI ATAU PROMOSI  UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN PERUBAHAN ADA TUNTUTAN PERUBAHAN SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN ORGANISASI
- 17. LANDASAN KEBIJAKAN DIKLAT  UUD 1945  UU NO 8 Tahun 1974 jo UU 43 Tahun 1999  PP 101 Tahun 2000 DASAR PEMIKIRAN / ASAS  MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM PEMBINAAN PNS  MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN KARIER PNS  SISTEM DIKLAT MELIPUTI PROSES IDENTIFIKASI KEBUTUHAN, PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI DIKLAT  DIKLAT DIARAHKAN UNTUK MEMPERSIAPKAN PNS AGAR MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN DAN KEBUTUHAN ORGANISASI TERMASUK KADERISASI PIMPINAN DAN STAF
- 18. ARAH DIKLAT  PENINGKATAN SIKAP & SEMANGAT PENGABDIAN YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA, NEGARA DAN TANAH AIR  PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL & KEPEMIMPINAN  PENINGKATAN EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS.
- 19. LINGKUP KEBIJAKAN DAN SISTIM PENYELENGGARAAN  STANDAR KOMPETENSI PNS SEHUBUNGAN DENGAN PERANNYA SEBAGAI APARATUR NEGARA  JENIS DAN JENJANG DIKLAT BERTALIAN DENGAN JENIS DAN JENJANG PEKERJAAN DAN JABATAN  PROGRAM DIKLAT BERTALIAN DENGAN AGENDA PEMBELAJARAN SEPERTI KURIKULUM, SUBSTANSI DAN JADWAL  SISTIM PENYELENGGARAAN DIKLAT BERTALIAN DENGAN MASALAH PERAN DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN DIKLAT  SDM KEDIKLATAN  SARANA DAN PRASARANA
- 20. Tujuan Diklat • Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasai kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. • Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. • Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. • Menciptakan kesamaan Visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
- 21. JENIS DAN JENJANG DIKLAT Diklat PNS terdiri dari 2 jenis 1. Diklat prajabatan, terdiri dari : – Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I. – Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II. – Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III. 2. Diklat dalam jabatan, terdiri dari : – Diklat kepemimpinan – Diklat fungsional – Diklat Teknis.
- 22. Diklat prajabatan • Diklat prajabatan merupakan diklat yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS. • Setiap CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan . • CPNS wajib diikut sertakan dalam diklat prajabatan selambat lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. • Diklat prajabatan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat.
- 23. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) • Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diemban. • Kompetensi dalam Diklatpim ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dalam rangka memenuhi kompetensi jabatannya disamping syarat-syarat lain yang ditentukan. • Oleh karena diklat ini ditujukan bagi mereka yang akan/sudah menduduki jabatan stuktural, maka keikut sertaan PNS dalam diklat pim sifatnya selektif dan dikuti atas dasar penugasan, dan bukan merupakan fasilitas yang bersifat terbuka dan dapat diminta sebagai hak . • Hal ini disebabkan jabatan pada dasarnya merupakan penugasan dan bukan sesuatu yang dapat diminta.
- 24. Diklatpim terdiri dari empat jenjang yaitu : 1. Diklatpim Tingkat IV, yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan Eselon IV. 2. Diklatpim Tingkat III, yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan Eselon III. 3. Diklatpim Tingkat II, yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan Eselon II. 4. Diklatpim Tingkat I, yaitu Diklatpim yang dipersyaratkan untuk jabatan Eselon I.
- 25. Diklat Fungsional • Diklat Fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. • Jenis dari jenjang diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional tersebut ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.
- 26. Diklat Teknis • Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS . • Kompetensi teknis yang dimaksud adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing- masing • Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing.
- 27. PESERTA  DIKLATPIM DIIKUTI PNS YANG AKAN DAN TELAH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL  DIKLATPIM TINGKAT TERTENTU TIDAK DIPERSYARATKAN MENGIKUTI DIKLATPIM DIBAWAHNYA  PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL ADALAH PNS YANG AKAN DAN TELAH MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  PESERTA DIKLAT TEKNIS ADALAH PNS YANG MEMBUTUHKAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS KURIKULUM DAN METODE  KURIKULUM DIKLAT MENGACU PADA STANDAR KOMPETENSI JABATAN  PERSYARATAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKLAT DILAKUKAN DENGAN MELIBATKAN PENGGUNA LULUSAN, PENYELENGGARA DIKLAT, PESERTA DAN ALUMNI DIKLAT
- 28. PENYELENGGARAAN  DILAKUKAN DENGAN KLASIKAL DAN NON KLASIKAL  DIKLAT PRA JABATAN DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI  DIKLATPIM TK IV, III, II DILAKSANAKAN LEMB. DIKLAT PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI  DIKLATPIM TK I DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMBINA  DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI. PEMBIAYAAN  DIBEBANKAN ANGGARAN INSTANSI MASING-MASING
- 29. PENGENDALIAN DIKLAT  INSTANSI PENGENDALI BERTUGAS : • PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN • PENGAWASAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN • PENGENDALIAN PEMANFAATAN LULUSAN DIKLAT  PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN MEMANTAU DAN MENILAI KESESUAIAN PENEMPATAN LULUSAN DIKLAT YANG TELAH DIIKUTI LAIN-LAIN DALAM RANGKA PENYAMAAN VISI, MISI DAN STRATEGI KEBIJAKSANAAN NASIONAL, BAGI PEJABAT ESELON I DAN PEJABAT POLITIK DISELENGGARAKAN PENDIDIKAN EKSEKUTIF NASIONAL OLEH INSTANSI PEMBINA