Kelembagaan skpd blud
Download as PPTX, PDF1 like1,505 views
Kelembagaan organsasi BLU/ BLUD
More Related Content
Viewers also liked (20)
Similar to Kelembagaan skpd blud (20)
Recently uploaded (7)
Kelembagaan skpd blud
- 1. Oleh : Anwar Saifudin
- 2. Current Issue Kelembagaan BLUD Adanya ketimbangan struktur organisasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Penerapan: Struktur SKPD BLUD di Sulsel belum sesuai PP 23 Th 2005, masih berdasarkan PP 41 Stakeholder BLUD masih banyak yang belum memahami BLUD seutuhnya termasuk hal PP 41 sebagai pedoman struktur SKPD BLUD Seluruh BLUD belum menetapkan pejabat pengelola BLUD Manajemen BLUD belum memfungsikan internal audit sebagai unit kerja di bawah direktur. Pedoman-pedoman feksibilitas belum seluruhnya dibuat.
- 3. Pemahaman BLUD Bagi Internal BPKP BLUD sesungguhnya erat kaitanya dengan semua bidang tdk hanya pada Bidang AN, mengapa? APD, Pada saat asistensi SIMDA simda harus dpt memfasilitasi sistem keungan BLUD krn BLUD bagian dari keuda IPP, instansi vertikal juga ada BLUD nya Investigasi, aturan-aturan tersendiri
- 4. Status Kelembagaan BLUD BLUD beroperasi sebagai SKPD atau Unit Kerja SKPD BLUD Beroperasi berdasarkan Tata Kelola/ Aturan internal antara lain: a. Struktur Organisasi b. Prosedur Kerja c. Pengelompokan Fungsi d. Pengelolaan SDM Struktur Organisasi SKPD atau Unit Kerja SKPD BLUD dirancang berdasarkan Kebutuhan Proses Tata Kelola. Pedoman Struktur Organisasi BLUD berdasarkan Permenpan No.PER/ 02/M.PAN/1/2007 berdasarkan PP 23 Tahun 2005.
- 5. DASAR HUKUM PP 23 TAHUN 2005 PASAL 31 perubahan status PPK-BLU, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. PP 41 TAHUN 2007 PASAL 46 Pemerintah daerah yang membentuk perangkat daerah sebagai badan layanan umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 6. DASAR HUKUM Permenpan No.PER/ 02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan PPK-BLU Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 49 Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD merubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7. SKPD BIASA VS BLUD 1. Fungsi dan Size PP 23 Struktur Organisasi Mengikuti Pola Tata Kelola PP 41 Struktur mengikuti nomenklatur ( tdk boleh lebih) 2. Unit Kerja Audit intern PP 23 dibentuk SPI , PP 41 tdk ada SPI Penerapan PPK-BLUD menuntut adanya perubahan-perubahan tertentu baik oleh aturan maupun kebutuhan yang akan mempengaruhi ukuran dan fungsi sehingga harus berubah.
- 9. Pejabat Pengelola BLUD 1. 2. 3.
- 10. Pemimpin BLUD
- 11. Pejabat Keuangan
- 12. Pejabat Teknis
- 15. Terima kasih