Konvensi Hak Anak
- 2. ISI KONVENSI HAK ANAK
- 3. Berdasarkan strukturnya Konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian yakni : Preambule (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakukan Konvensi
- 4. Berdasarkan isinya Ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni : Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak- hak ekonomi sosial budaya Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam
- 5. Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut : (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) defenisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.
- 6. Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak
- 7. Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni : Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development) Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
- 8. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan
- 9. Beberapa Pasal dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 Konvensi Hak Anak Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah. (Ayat 1). Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga. (Ayat 2).
- 10. Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.
- 11. Pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak Dalam Konteks tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, pada dasarnya meliputi : 1. Anak sebagai pemegang Hak; 2. Negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak. Namun, karena Konvensi Hak Anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka pihak orang tua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak