More Related Content
Similar to Kuliah-10. Participatoris.pptx (20)
Recently uploaded (15)
Kuliah-10. Participatoris.pptx
- 2. Latar Belakang 1. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek (turut serta) dalam proses pembangunan itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, pasal 2 ayat 4 3. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mensyaratkan perlunya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Dalam pengawasan pembangunan, peran masyarakat belum banyak dilibatkan.
- 3. 3 KONSEP PERENCANAAN PARTISIPATIF Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai participatory planning ini, sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (collective agreement) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders tersebut. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebuah proses teknis. Tuntutan demokrasi dan reformasi di berbagai bidang.
- 4. 4 Perencanaan dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Dalam suatu sistem publik kepentingan yang bekembang akan sangat beragam. Keberagaman kepentingan ini pada akhirnya akan melahirkan sistem nilai yang beragam pula. Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung
- 5. PROSEDUR DAN MEKANISME Perencanaan partisipatif secara makro, dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara sistematis dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dapat diperluas dalam proses penyusunan rencana strategis daerah (RPJP dan RPJM) mulai dari perumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dalam proses perumusan visi pembangunan daerah sebagai dasar untuk perencanaan jangka menengah (RPJM), penting untuk menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai forum stakeholders di level daerah. Dalam konteks manajemen perencanaan, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan muai dari tahap perencanaan, tahap pengimplementasian hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. 5
- 6. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTSIPATIF 6 H Ha as si il l E Ev va al lu ua as si i K Ki in ne er rj ja a Sesuai? Tidak? F Fe ee ed db ba ac ck k
- 7. 7 LINGKUP DAN PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEGIATAN Jaring Asmara (Analisis Kebutuhan dan Permasalahan Masyarakat Identifikasi Stakeholders kunci yang akan dilibatkan secara langsung Stakeholders kunci yang dilibatkan dalam Tahap Planning/Replanning: - Menentukan tujuan, outcome dan output kegiatan; - Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan; - Menentukan anggaran; - Menyusun rencana monev Tahap Implementasi: - Melaksanakan Kegiatan; - Mengimplementasikan rancanga monitoring Review/mid-term evaluasi Stakeholders kunci: -Menyelesaikan evaluasi kegiatan; -Melakukan Evaluasi post-project; -Menilai dampak kegiatan Feedback
- 8. 8 Adanya upaya pelibatan seluruh stakeholders; Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate; Adanya proses politik melalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (collective agreement); dan Adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kebutuhannya; kapasitas yang dimilikinya; mampu mengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut; serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kapasitasnya. Prasyarat Implementasi Konsep Perencanaan Partisipatif
- 9. 9 A.DECISION-ORIENTED APPROACH B. ACTION-ORIENTED APPROACH C. SEARCH-ORIENTED APPROACH PENDEKATAN DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF
- 10. 10 DECISION-ORIENTED APPROACH Paradigma utama dalam pendekatan ini adalah bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk memilih dalam suatu situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian selalu ada dalam konteks perencanaan, di antaranya ketidakpastian tentang situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik lingkungan di masa depan.
- 11. 11 ACTION-ORIENTED APPROACH Dengan pendekatan ini, hasil perencanaan ditentukan oleh tindakan (action) dan pengetahuan (knowledge) antar pelaku pembangunan sebagai bagian dari sistem kewilayahan dan sosial (sosio-spatial system). Keputusan didasarkan atas interaksi antar pelaku pembangunan.
- 12. 12 SEARCH-ORIENTED APPROACH Pendekatan perencanaan yang berorientasi pada upaya pencarian (search) tidak secara langsung diterapkan untuk suatu keputusan yang bersifat operasional yang dalam prosesnya ditentukan oleh suatu identifikasi permasalahan secara benar, tetapi dimaksudkan untuk memberikan alternatif dan solusi lain diluar lingkup permasalahan yang diobservasi.
- 13. 13 METODOLOGI PERENCANAAN PARTISIPATIF 1. Metode ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planning) atau OOPP (Objective Oriented Project Planning) 2. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) 3. Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)
- 14. 14 Metode ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) atau OOPP (Objective Oriented Project Planning) Ada 4 ciri penting metode ZOPP sebagai alat perencanaan, antara lain : Prosedur penyusunan rencana dilakukan secara bertahap, artinya tahap demi tahap harus diselesaikan terlebih dahulu, karena tahap sebelumnya merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Menggunakan teknik visualiasi yang menjamin semua peserta dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan perencanaan. Selain itu dengan teknik visualisasi juga mampu membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses perencanaan dan pengelolaan proyek. Menggunakan pendekatan kelompok (team approach) dan mengupayakan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam tim digunakan semaksimal mungkin. Adanya moderasi oleh pihak luar yang tidak terkait langsung dengan proyek untuk membantu memfasilitasi kepentingan yang berbeda-beda dari semua pihak yang terkait sehingga tercapai kesepakatan bersama (mufakat)
- 15. 15 Langkah-langkah Metode ZOPP dalam Proses Perencanaan 1.Tahap Penganalisaan Tahap analisis masalah Tahap analisis tujuan Tahap analisis alternatif dan Tahap analisis peran (pihak terkait) 2.Tahap Penyusunan Design (rancangan) Proyek
- 16. Kekuatan Kelemahan Meningkatkan partisipasi aktif peserta perencanaan, dengan menggunakan system metaplan. Dapat mengatasi rasa malu peserta. Dalam hal ini peserta yg tdk berani bicara dpt diakomodir lewat kartu-kartu metaplan Dapat membantu menganilisis masalah secara mendalam dan mencari hubungan sebab dan akibatnya Dapat membantu merumuskan rancangan program secara jelas dan sistematis, antara lain : tujuan, output dan aktivitas maupun input yang dibutuhkan Bersifat terbuka terhadap kritik sehingga bisa mengakomodir kepentingan berbagai pihak Membantu merumuskan indicator/tolok ukur keberhasilan program shg mempermudah dlm memantau dan evaluasi. Membantu meningkatkan efisiensi & efektifitas proses perencanaan dan pengelolaan proyek Dapat menghemat waktu, karena semua masalah ditulis dlm kartu sehingga tdk perlu menunggu setiap orang berbicara satu persatu. Semua tahapan & hasil-hasil perencanaan tercatat secara jelas. Dengan system visualisasi (menggunakan meta plan), seringkali kesulitan untuk mendapat peserta (anggota tim) yang bisa baca tulis secara keseluruhan Mutu perencanan ditentukan oleh peserta yang terlibat dalam perencanaan. Semakin baik anggota tim worknya, akan semakin baik mutu perencanaanya. Sebaliknya semakin kurang baik anggota timnya, maka mutu perencanaan juga kurang baik Cross cek/triangulasinya kurang dengan kondisi yang sebenarnya, karena analisis masalah dirumuskan oleh tim work saja. Memerlukan banyak biaya karena banyak menggunakan alat-alat visualisasi, antara lain kertas metaplan, isolasi, jarum pentul, dll. Memerlukan fasilitator yang handal dan netral dan bisa mengakomodir adanya perbedaan kepentingan diantara anggota tim perencana. 16 Kekuatan dan Kelemahan Metode ZOPP
- 17. 17 Metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini merupakan metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan dari, dengan dan oleh masyarakat sendiri. Tujuan utama metode ini adalah untuk menghasilkan rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat serta mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri kemudian melakukan perencanaan dan tindakan.
- 18. 18 Metode Rapid Rural Appraisal (RRA). Metode ini digunakan sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat dengan menggali informasi terhadap hal yang telah terjadi, kemudian mengamati dan melakukan wawancara langsung. Semua informasi tersebut diolah oleh tim untuk kemudian diumpanbalikkan kepada masyarakat sebagai dasar perencanaan. Metode ini lebih berfungsi sebagai perencanaan dan penelitian lebih lanjut, atau sebagai pelengkap penelitian yang lain, atau untuk menyelaraskan antara keinginan masyarakat dan penentu kebijakan.
- 19. 19 Best Practice Pembangunan Berbasis Masyarakat Pembangunan Berbasis Masyarakat Kasus Pengelolaan Wilayah Pesisir di Sulawesi Utara Tujuan Proyek Pesisir di lapangan (field sites) adalah untuk mengembangkan contoh-contoh dari cara/metode yang baik dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir lewat penerapan metode-metode, strategi, kegiatan, aturan lokal dan rencana yang dapat mendorong untuk memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir, dan mempertahankan atau memperbaiki kondisi sumberdaya wilayah pesisir dimana banyak orang menggantungkan kehidupan mereka. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam tahun pertama kegiatan proyek, program lapangan Sulawesi Utara memfokuskan programnya pada tiga pendekatan spesifik pengelolaan berbasis-masyarakat yakni: 饗 Daerah perlindungan laut berbasis-masyarakat tingkat-desa 饗 Rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu berbasis- masyarakat tingkat- desa 饗 Aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat tingkatdesa
- 20. 20 Adapun kerangka kerja konsep (conceptual framework) proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Sulawesi Utara secara ringkas mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1. Identifikasi Isu 2. Persiapan Perencanaan 3. Persetujuan Rencana dan Pendanaan 4. Pelaksanaan dan Penyesuaian
- 21. 21 Peran Pendamping Masyarakat, Tim Teknis dan Pemerintah Daerah Pendamping masyarakat bertindak sebagai katalisator dan koordinator kegiatan-kegiatan dan perencanaan berbasis-masyarakat yang di dukung oleh kantor Proyek Pesisir Manado, konsultan lokal, LSM dan lembaga-lembaga pemerintah setempat. Untuk memberikan bantuan teknis kepada pendamping masyarakat, staff Proyek Pesisir dan masyarakat maka dibutuhkan tenaga-tenaga teknis (tim teknis) yang mempunyai keahlian dan pengetahuan spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu. Pemerintah setempat (khususnya di tingkat desa) harus dipandang sebagai stakeholder dalam proses perencanaan, dan karena itu perlu dilibatkan sejak awal proses. Dalam mengoptimalkan dan memadukan peran pemerintah daerah maka dibentuk Provincial Working Group (Tim Kerja Propinsi) yang terdiri dari instansi terkait di tingkat propinsi yang kemudian menjadi Provincial Advisory Committee (Tim Penasihat Propinsi). Tim yang sama juga di bentuk di tingkat kabupaten yang diberi nama Kabupaten Task Force yang juga beranggotakan dinas dan instansi terkait di kabupaten serta unsur dari universitas dan LSM.
- 22. 22 PENUTUP Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (participatory planning) merupakan unsur yang sangat penting untuk menghasilkan suatu rencana pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (community oriented), berbasis masyarakat (community based) dan dikelola oleh masyarakat (community managed). Rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pembangunan merupakan hal yang penting dan membutuhkan partisipasi nyata dari masyarakat dalam tahap-tahap perencanaan dan pelaksanaan. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat dan kelompok harus mendapatkan perhatian serius dengan penekanan utama pada proses persiapan, perencanaan, bahkan harus dilanjutkan sampai pada tahap pelaksanaan. Tanpa kapasitas yang cukup bagi pengelolaan maka kemungkinan keberhasilan secara berkelanjutan akan sulit dijamin. Perencanaan partisipatif harus dipandang sebagai pendekatan pengelolaan secara bersama-sama atau kolaboratif atar semua stakeholders.