MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
Download as DOCX, PDF0 likes37 views
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM
More Related Content
Similar to MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx (20)
More from Rahmat Hidayat (20)
Recently uploaded (20)
MAKALAH UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM.docx
- 1. MAKALAH Tentang UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAM DISUSUN OLEH: KELOMPOK 1. FADIAH ADELIA 2. FARA FAKHIRA 3. NUR AZIZAH 4. NURINDA RAHIMA 5. NURUL AISYAH 6. SANDI BIMANTARA 7. M. SADAM APRIADIN 8. SAHRUL HIDAYAT 9. M. RIZKY DIBIMBING OLEH: Bapak DARMAWANSYAH, S.E SMA NEGERI 1 WOHA BIMA TAHUN AJARAN 2019 / 2020
- 2. KATA PENGANTAR Pertama-tama perkenankanlah kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyusun makalah ini Ucapan terima kasih dan puji syukur kami sampaikan kepada Allah dan semua pihak yang telah membantu kelancaran, memberikan masukan serta ide-ide untuk menyusun makalah ini. Kami selaku penyusun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan makalah ini, namun tidak mustahil apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu kami memohon saran serta komentar yang dapat kami jadikan motivasi untuk menyempurnakan pedoman dimasa yang akan datang. Bima, 30 Juli 2019 Penyusun,
- 3. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ....................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang......................................................................................................1 B. Rumusan Masalah.................................................................................................2 C. Tujuan. ..................................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN. A. Sejarah Hak Asasi Manusia. .................................................................................3 B. Pengertian Hak Asasi Manusia. ............................................................................3 C. Hak Asasi Manusia di Indonesia...........................................................................4 D. UU yang mengatur HAM di Indonesia.................................................................6 E. Pelanggaran pelanggaran HAM di Indonesia. ...................................................7 F. Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM ................................................................8 BAB III PENUTUP. A. KESIMPULAN.....................................................................................................11 B. SARAN.................................................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 12
- 4. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul Hak Asasi Manusia. Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
- 5. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana sejarah HAM ? 2. Apa pengertian HAM ? 3. Bagaimana HAM di Indonesia? 4. Bagaimana UU yang mengatur HAM di Indonesia ? 5. Apa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ? 6. Bagaimana upaya penegakkan HAM di Indonesia ? C. TUJUAN PENULISAN Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain : 1. Menjelaskan bagaimana sejarah HAM. 2. Menjelaskan pengertian HAM. 3. Menjelaskan HAM di Indonesia. 4. Menjelaskan UU yang mengatur HAM. 5. Menjelaskan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 6. Menjelaskan upaya penegakkan HAM di Indonesia
- 6. BAB II PEMBAHASAN A. SEJARAH HAM Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.Mengingat begitu pentingnya proses internalisasi pemahaman Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lainnya, maka suatu pendekatan historis mulai dari dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain. B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup HAM meliputi: Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; 1. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; 2. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta 3. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
- 7. tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. C. HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni: 1. Undang Undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda- bedakan menjadi sebagai berikut :
- 8. 1. Hak hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 2. Hak hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya. 3. Hak hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik. 4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality). 5. Hak hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. 7. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. D. UU yang mengatur HAM di Indonesia : Undang-Undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tersebut antara lain sebagai berikut : a. Hak untuk hidup (Pasal 4) b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10) c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16) d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19) e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27) f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35) g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42) h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44) i. Hak wanita (Pasal 45-51) j. Hak anak (Pasal 52-66)
- 9. E. CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares. Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan. Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan diskriminatif dengan keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia F. UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 1. Upaya Pencegahan Pelanggran HAM oleh Pemerintah a. Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
- 10. b. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. c. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi. d. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh. e. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak. f. Perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998. g. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain,
- 11. pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum. Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkahsebagai berikut: a. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. b. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. c. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. d. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. 2. Upaya Pencegahan Pelanggran HAM oleh Masyarakat Kasus pelanggaran HAM ringan banyak terjadi di masyarakat. Hanya saja biasanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau malah korban enggan melapor. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selaku anggota dalam masyarakat itu sendiri untuk menurunkan tingkat pelanggaran HAM ini melalui upaya pencegahan pelanggaran HAM di keluarga dan masyarakat. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, sama halnya dengan pelanggaran HAM. Sudah seharusnyalah kita mencegahnya terjadi. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di tingkat keluarga dan masyarakat. Berikut beberapa upaya dalam pencegahan dalam HAM yang wajib kalian ketahui sebagai berikut: a. Pendidikan Karakter Tidak dapat kita sangkal bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat vital bagi tiap diri manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia adalah karena ia juga termasuk dalam hak asasi manusia dan keberadaannya serta pelaksanaannya dijamin oleh undang- undang. Bukan hanya aspek saintis yang perlu diajarkan pada peserta didik. Namun yang lebih penting adalah mendidik karakter dari tiap generasi penerus bangsa. Pentingnya pendidikan karakter bagi kita adalah agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai norma
- 12. dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan begini, tentunya hak asasi manusia akan lebih mudah ditegakkan dan pelanggaran HAM dapat dicegah dengan lebih cepat. Pendidikan karakter paling cepat dan mudah adalah ketika usia dini, namun pendidikan karakter di sekolah juga tetap penting. Bukankah saat ini waktu siswa lebih banyak dihabiskan di sekolah? b. Mempelajari Segala Sesuatu tentang HAM Sekalipun hak asasi manusia adalah hal yang sangat dekat dengan kita, namun masih banyak orang-orang yang hak asasinya belum ia peroleh, masih banyak yang diam saja ketika hak asasinya dilanggar, dihalangi, atau dikurangi. Apa sebabnya? Masih banyak orang-orang yang belum paham tentang HAM, bahwa HAM itu sudah seharusnya ditegakkan, diperjuangkan, dan dilindungi. Terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bahkan Deklarasi Universal HAM yang dikeluarkan oleh PBB. Semua produk hukum tersebut ada untuk menjamin penegakkan HAM dan mengadili mereka yang melanggar HAM. Maka, dengan mempelajari HAM, kita akan lebih tahu dan peka terhadap terlaksananya penegakkan HAM di keluarga dan masyarakat. c. Menegakkan HAM dengan Berbuat Baik Setelah mendapat pendidikan karakter, hasil dari pendidikan itu sendiri harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar suasana kondusif bagi penegakkan hak asasi manusia dapat tercapai. Perbuatan baik itu misalnya sering berdiskusi, bersikap jujur, ramah kepada orang lain, toleransi terhadap perbedaan yang ada di keluarga ataupun masyarakat, menaati hukum dan aturan yang berlaku, melerai apabila ada yang bertengkar, melaporkan pada pihak yang berwenang apabila terdapat kejadian pelanggaran HAM, melaksanakan hak asasi dengan tidak melupakan tanggung jawab, dan sebagainya. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia sebagai bentuk pemerintahannya sangat menjunjung penegakkan HAM, maka sebaiknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. d. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Persatuan dan Kesatuan bangsa berasal dari tingkatan terkecil bangsa, yaitu keluarga dan masyarakat. Dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, keluarga ataupun masyarakat akan lebih saling sayang menyayangi antar satu sama lain. Oleh
- 13. karena itu, penegakkan ham dapat dengan lancar terlaksana dan pelanggaran HAM dapat dengan cepat dan tepat dicegah adanya e. Melakukan Pengawasan Upaya Penegakkan HAM Memang benar bahwa aturan hukum telah menjamin tegaknya HAM di Indonesia, dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya hal tersebut, namun kita sebagai anggota masyarakat tetap harus mengawasi gerak pemerintah tersebut. Caranya adalah dengan mencari informasi ke tiap lembaga yang memiliki wewenang untuk hal tersebut, atau cukup dengan memperhatikan kondisi di sekitar kita.
- 14. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. B. SARAN Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyesuaikan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Dan kita juga harus membantu negara dalam mencari upaya untuk mengatasi atau menanggulangi adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia