More Related Content
What's hot (20)
Similar to peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx (20)
![Sosialisasi_Pengawasan_Partisipatif[1].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sosialisasipengawasanpartisipatif1-240906055524-1a855f2d-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
![PPT PAMULIHAN PEMILUKADA 2024 [Autosaved].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pptpamulihanpemilukada2024autosaved-240730153421-148aeb42-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (20)
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
- 1. PERAN MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN PEMILU 2019 Ahsanul Minan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Pusat, 29 November 2018
- 2. Pemilu 2019, apa yang baru? Pemilu serentak (Pilpres & Pileg) Jenis Surat Suara Metode Kampanye Metode Konversi Suara Pemilu serentak pertama (Pileg dan Pilpres) dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu 2019. Surat suara yang akan dipergunakan terdiri atas: 1. Surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2. Surat suara pemilu anggota DPR RI 3. Surat suara pemilu anggota DPD 4. Surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi 5.Surat suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota Bagi pemilih di wilayah DKI Jakarta, hanya ada 4 surat suara yang akan dipergunakan, yaitu: Surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Surat suara pemilu anggota DPR RI, Surat suara pemilu anggota DPD, & Surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kampanye dilaksanakan secara bersamaan antara kampanye pilpres dengan kampanye Pileg Metode konversi suara: Pileg berubah dari sistem kuota ke sistem divisor Sainte Lague Pilpres menggunakan sistem mayoritarian
- 3. Model kampanye yang bersamaan antara Pileg & Pilpres Politik identitas dalam kampanye Kemampuan dalam memantau penghitungan suara TANTANGAN STAKEHOLDER DALAM PEMILU 2019 KPU BAWASLU PESERTA PEMILU PEMERINTAH MEDIA MASSA MASYARAKAT Pembentukan KPPS (larangan KPPS menjabat 2 kali Banyaknya kasus hukum yang dihadapi Pembentukan Pengawas TPS Pelatihan Saksi Menjaga netralitas ASN Politisasi anggaran dan fasilitas negara Netralitas media massa Penyebaran hoax Fungsi pendidikan pemiluh Polarisasi politik Penyebaran info hoax Politik identitas Rendahnya partisipasi
- 4. DAFTAR PEMILIH Pemilih belum terdaftar Akurasi daftar pemilih KAMPANYE PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA Kerumitan dalam pemungutan dan penghitungan suara Sosialisasi yang belum optimal TANTANGAN PEMILU 2019 PADA ASPEK TAHAPAN PEMILU Model dan pola kompetisi antar peserta pemilu dalam pemilu serentak belum dapat diprediksi: Apakah kompetisi pada level Pilpres yang akan lebih mendominasi (tampaknya demikian) ? Jika kompetisi pilpres yang akan mendominasi, apa dampaknya terhadap kompetisi antar partai dan caleg dalam Pileg ? Apakah pemantauan terhadap pileg masih akan memiliki greget? Pola (potensi) konflik juga belum dapat diprediksikan. Apakah polarisasi politik pilpres yang hanya mengerucut kepada 2 kubu akan meningkatkan kerawanan konflik? Apakah pertarungan antar partai/caleg pendukung capres akan berpotensi memicu konflik di grass root?
- 5. 15 Standard Internasional Pemilu-1* Penyusunan kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis; 2. Pemilihan sistem pemilu, badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu; 3. Daerah pemilihan, dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif; 4. Hak untuk memilih dan dipilih, semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi; 5. Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen, dapat bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai. Kerangka hukum harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu; 6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orangsecara tidak sah atau curang; 7. Kesetaraan akses bagi partai politik dan kandidat, Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda; 8. Kampanye pemilu yang demokratis, Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan; * International Idea, Standard-standard Internasional untuk Pemilihan Umum, http://www.idea.int/publications/ies/upload/STANDAR-STANDAR_INTERNASIONAL_UNTUK_PEMILU.pdf
- 6. 15 Standard Internasional Pemilu-2 9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi, Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Ke-rangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara; 10. Pembiayaan dan pengeluaran dana kampanye, semua partai politik dankandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye; 11. Pemungutan suara, Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara; 12. Penghitungan dan rekapitulasi suara, Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau di-rekapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka; 13. Peranan wakil partai dan kandidat sebagai saksi. Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilanp artai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara dan penghitungan suara; 14. Pemantauan pemilu, Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu; 15. Kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu, Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penye- lesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu.
- 7. Potret Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Voters Turnout Pemilu 1951-2014 50 100 150 0 Pemilu 1955Pemilu 1971Pemilu 1977Pemilu 1982Pemilu 1987Pemilu 1992Pemilu 1997Pemilu 1999 Partisipasi Golput Pileg 2004 Partisipas i Golput 80 60 40 20 0 Partisipasi Golput 1st round 2nd round Pilpres 2004 80 60 40 20 0 Pileg 2009 Pilpres 2009 100 50 0 1st round 2nd round 0 50 100 1 2 Pileg 2014 Pilpres 2014 Data diolah dari berbagai sumber
- 8. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE Pidana Pemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
- 9. PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu sara Pemasangan atribut Kampanye pawai KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
- 10. Dimana Posisi Rakyat? Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritasdari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesarrakyat.
- 11. Apa Resiko Ketidakterlibatan Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu ? Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu; Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance) Hilangnya kepercayaan rakyat Resiko terhadap demokrasi; Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianngap lebih stabil) Resiko terhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu); Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan Legitimasi politiknya dipertanyakan Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis
- 12. Level Peran Masyarakat dalam Pemilu & Jenis Kebutuhan Pendukunganya Masyarakat sebagai Voters Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu Akses informasi tentang profil peserta pemilu Hak untuk memberikan suara Masyarakat sebagai Observers Akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggara pemilu Hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu Hak untuk menyampaikan temuan/laporan dan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemilu Masyarakat sebagai Judges Penyediaan berbagai hak akses dan jaminan atas pemenuhan berbagai hak tersebut akan berguna bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai hakim dalam menilai penyelenggaraan pemilu, dan sekaligus preferensi dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara
- 13. Model & Karakteristik Aktifitas Pemantauan Pemilu oleh Masyarakat Organized Election Observers Individual Election Observers Well Organized Well informed Somewhat well funded Memiliki ketertarikan untuk memantau banyak tahapan dalam pemilu Less-informed Fully voluntarily observation Umumnya tertarik untuk memantau tahapan pendaftaran pemilih (pasif), kampanye (pasif), dan pemungutan+penghitungan suara (aktif) Individual volunteer
- 14. KERAWANAN DAFTAR PEMILIH DI DKI JAKARTA Penetapan DP tanpa pleno PROSEDUR Penyimpangan prosedur Keterlambatan jadwal Transparansi proses Ghost Voters Pemilih ganda AKURASI Inaccuracy penulisan identitas Pemilih tidak terdaftar Inkonsistensi kebijakan Cross boundaries issues LAIN2 Sikap KPU untuk mengandalkan DPK sebagai solusi permasalahan DP.
- 15. SEKIAN
- 16. AHSANUL MINAN Perumahan Modern Hill, Blok G 6 No 12, Pondokcabe Udik, Pamulang, Tangerang +628111777116, email: minan_munif@yahoo.com ============================================== PROFILE Ahsanul Minan telah mendalami isu kepemiluan sejak tahun 1997 dengan memulai aktifitas sebagai pemantau pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu hingga 1999. Pada pemilu 2004, menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dengan masa kerja 2003-2004. Kemudian pada tahun 2007-2008 mengelola program dukungan untuk pemilu di lembaga Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reforms), lalu menjadi konsultan manajemen pemilu di UNDP yang ditugaskan untuk membantu KPU RI dan Bawaslu RI pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2011-2016 mengelola program reformasi pendanaan partai politik dalam proyek SIAP 1 yang dibiayai oleh USAID. Saat ini, Minan masih menggeluti isu kepemiluan baik sebagai narasumber, fasilitator, peneliti maupun tulisan ilmiah. AREAS OF EXPERTISE Manajemen Pemilu dan Pengawasan Pemilu Reformasi Pendaaan Partai Politik dan Pendanaan Kampanye Reformasi Birokrasi Project Management Analisa Hukum dan Legal Drafting Community development Penyusunan Modul Pelatihan Pendidikan: Kandidat Doktor Hukum, di Universitas Indonesia, dengan peminatan Hukum Tata Negara Magister Hukum, peminatan Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2013. Thesis: Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR tahun 2009. GPA: 3,5/4.0 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta (Fakultas Syariah, 1998) GPA: 3,45/4.0
- 17. Pengalaman Pekerjaan/Jabatan Tugas dan Capaian Peneliti dalam Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (2017-2019) Menyusun desain IKP Analisa dan intepretasi data Menyusun laporan penelitian Program Manajer Reformasi Pendanaan Partai Politik dan Anti- Money Politics di Management Systems International (2011-2016) Mengelola implementasi program reformasi pendanaan partai politik dan pendanaan kampanye Capaian: Rekomendasi transparansi laporan dana kampanye melalui publikasi di media internet diadopsi oleh KPU Rekomendasi pembatasan belanja kampanye pemilu diadopsi dalam UU Pemilu Rekomendasi pemberian subsidi negara dalam pendanaan kampanye diadopsi dalam UU pemilihan kepala daerah Rekomendasi peningkatan subsidi negara kepada partai politik diadopsi oleh pemerintah Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Pemilu versi Kemitraan (Partnership for Governance Reforms) 2016-2017 Menyusun konsep sistem penegakan hukum pemilu Konsultan UNDP untuk KPU dan Bawaslu (2009-2011) Memberikan dukungan konsultatif terkait dengan penyusunan regulasi KPU dan Bawaslu. Terlibat dalam penyusunan sistem perencanaan strategis pemilu berbasis pendekatan BRIDGE Mendampingi pembangunan PPID dan digitalisasi data pemilu Menyusun modul pelatihan untuk KPU dan Bawaslu Project Officer untuk Program Pemilu di Kemitraan (2006-2008) Mengelola program dukungan untuk KPU dan Bawaslu Staf Ahli DPR RI (2005-2006) Menyusun RUU Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah (2003-2004) Menyelenggarakan tugas pengawasan pemilu di Jawa Tengah. Menyusun buku komik pengawasn partisipatif
- 18. Publikasi: Naskah Akademik RUU Pemilu, Kemitraan, 2017 Indeks Kerawanan Pemilu, Bawaslu, 2018 dan 2019 Menggagas Reformasi Pendanaan Partai Politik Melalui Subsidi Negara Kepada Partai Politik, Jurnal Taswirul Afkar, PP LAKPESDAM NU, 2017. KONTESTASI DALAM PILKADA DKI YANG DEMOKRATIS, Tantangan dalam Menjaga Kualitas Pilkada DKI 2017, Jurnal Bawaslu DKI, 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas, dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Nomor 3, Mei 2012, Perludem Problematika Verifikasi Parpol, Koran Tempo, 14/11/2012 Modul Pelatihan Pengawasan Pemilu Kada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Bawaslu RI. Buku, "Potret Politik Perempuan dalam Ormas Kegamaan", 2005 Buku Pemantauan Dana Kampanye dalam Pemilukada, 2015.