Ringkasan:
1. Dokumen ini membahas transformasi digital pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
2. Inspektorat Jenderal bertransformasi menjadi mitra strategis dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan negara melalui pengawasan intern yang efektif, agile, dan bernilai tambah.
3. Transformasi mencakup penguatan teknologi digital pengawasan, sistem informasi pengawasan terintegrasi, dan pengembangan kompetensi SDM
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Ìý
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
Aplikasi Siswaskeudes membantu APIP mengawasi pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan audit berbantuan komputer, mengatasi keterbatasan SDM, dan memetakan permasalahan serta kinerja keuangan desa. E-SPIP menyediakan tools untuk penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh instansi pemerintah, sedangkan SIERA mendukung evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran APIP pemerintah daerah sebagai evaluator penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen menjelaskan peran APIP dalam evaluasi reformasi birokrasi, strategi perubahan reformasi birokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran APIP sebagai evaluator.
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Ìý
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
Aplikasi Siswaskeudes membantu APIP mengawasi pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan audit berbantuan komputer, mengatasi keterbatasan SDM, dan memetakan permasalahan serta kinerja keuangan desa. E-SPIP menyediakan tools untuk penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh instansi pemerintah, sedangkan SIERA mendukung evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran APIP pemerintah daerah sebagai evaluator penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen menjelaskan peran APIP dalam evaluasi reformasi birokrasi, strategi perubahan reformasi birokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran APIP sebagai evaluator.
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
2. INSPEKTORAT
MISI
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik
TUJUAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif
SASARAN
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat
3. No Sasaran Indikator Kinerja
2022 2023
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah
Persentase Perangkat Daerah
dengan nilai BB
74% 82,04% 110,81% 75% 92,3% 123%
2 Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan
Persentase penurunan jumlah
temuan (internal dan eksternal)
50% 65,25% 114,20% - - -
Persentase Rekomendasi Temuan
Yang Terselesaikan (internal dan
eksternal) - - -
84% 85,51% 101,79%
Persentase Penyelesaian Keuangan
(internal dan eksternal)
83% 83,82% 100,99%
3
Meningkatnya Maturitas Sistem
Pengendalian Internal Daerah
Level Maturitas SPIP Terintegrasi 2 3,174 150% 3 3,230 100%
4
Meningkatnya Tingkat Pemberantasan
Korupsi Lingkup Pemerintah Kota Mataram
Indeks Persepsi Korupsi 82% 70,37% 85,81% - - -
Survei Penilaian Integritas - - - 72% 73,81% 102,51%
5
Meningkatnya Penerapan Reformasi
Birokrasi
Nilai Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi area pemenuhan
50% 74,52% 149,04% - - -
Persentase Capaian Realisasi
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
- - - 75% 114,7% 152,9%
Target dan Realisasi IKU Inspektorat Kota Mataram
Sumber: LKjIP Inspektorat Tahun 2023, data diolah
4. Permasalahan dan
Solusi
Masalah Solusi
• Untuk merancang digitalisasi pengawasan khususnya pada laporan hasil
pemeriksaan dan tidak lanjut hasil pemeriksaan, Inspektorat merekrut SDM yang
memiliki kompetensi dibidang teknologi informasi dan telah dibuat aplikasi yang
mempermudah pengawasan dengan nama Sistem Aplikasi Pengawasan APIP (SAPA
Inspektur)
• Implementasi strategi dalam mengatasi masalah minimnya pendidikan dan pelatihan
(diklat) kompetensi APIP di daerah saat anggaran terbatas
• Pemenuhan data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD akan ditambahkan fitur
dalam SAPA Inspektur sehingga data dukung IKK dapat dilakukan lebih cepat oleh
OPD dan APIP dapat mereviu langsung dengan aplikasi
• Pendampingan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di masing-
masing OPD akan dilakukan dengan aplikasi untuk memberikan keyakinan yang
memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan atas aspek-
aspek kegiatan/operasional yang memiliki risiko tinggi
• Untuk persamaan persepsi dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan akan
disusun Buku Saku tentang Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan sehingga
pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan
• Belum adanya digitalisasi pengawasan
khususnya pada laporan hasil pemeriksaan
dan tidak lanjut hasil pemeriksaan
• Tantangan dalam melaksanakan peningkatan
kompetensi APIP yang lebih berkualitas, yaitu
masih terbatasnya anggaran, fasilitas dan
sumber daya
• Pendampingan atas pemenuhan data
dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD
masih dilakukan secara manual
• Belum optimalnya pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal (SPI) di masing-masing
OPD
• Belum optimalnya pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal (SPI) di masing-masing
OPD
5. Program
Unggulan/Inovasi
• Digitalisasi Tata Naskah (TAKAH) Laporan Hasil Pemeriksaaan
(LHP) melalui Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan
Nasional (SIMHPNAS).
• Melaksanakan kegiatan Gelar Pengawasan APIP secara rutin
setiap tahun.
• Mengintegrasikan kegiatan pengawasan APIP ke SAPA Inspektur
Pada tahun 2023, dalam rangka
pengembangan teknik pengawasan APIP,
Aplikasi SAPA Inspektur telah mengalami
penambahan Fitur yaitu Fitur Laporan
Pendampingan yang digunakan untuk
melaporkan proses pendampingan Obyek
Pemeriksaan secara real time melalui Aplikasi
SAPA Inspektur.
2023
2022
6. No Nama Program Tingkat Keberhasilan
1
Imtak Pengawasan APIP yang berisi komunikasi dua arah dan diskusi
aktif antara APIP dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik) terkait berbagai
permasalahan yang ada di OPD.
Tersedianya aplikasi yang dapat membantu Perangkat Daerah
atau Obyek Pemeriksaan untuk melakukan konsultasi secara
online terkait penyelenggaraan pemerintahan.
2
Monitoring dan evaluasi pemenuhan data dukung MCP yang berisi
pemenuhan atas 8 (delapan) area intervensi.
Tersedianya aplikasi tindak lanjut permintaan data MCP-KPK.
3
Monitoring dan Asistensi penyusunan Manajemen Risiko (MR) semua
OPD berisi form kertas kerja MR dari penetapan konteks risiko sampai
dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta status
MR masing -masing OPD.
Tersedianya dokumen Manajemen Risiko (MR) semua OPD berisi
form kertas kerja MR dari penetapan konteks risiko sampai
dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta
status MR masing-masing OPD.
4 Layanan advis secara online melalui fitur chat Obrik
Tersedianya aplikasi yang dapat membantu Perangkat Daerah
atau Obrik untuk melakukan aduan secara online.
5
Pemantauan Tindak Lanjut, merupakan integrasi dari aplikasi
SIMHPNAS yang berisi capaian Tindak Lanjut Pengawasan APIP dan
BPK.
Tersedianya aplikasi yang dapat membantu Perangkat Daerah
atau Obrik untuk menyimpan data tindak lanjut pemeriksaan.
6
Laporan Pendampingan, merupakan fitur yang telah terintegrasi
dengan sistem WA Center dan digunakan oleh APIP untuk melaporkan
proses pendampingan pengawasan Obrik.
Tersedianya aplikasi yang dapat membantu APIP untuk
melaporkan proses pendampingan pengawasan Obrik secara real
time.
Tingkat Keberhasilan Program Unggulan
7. No Program
Capaian
Keterangan
2022 2023
1 MCP KPK 95,15 90,00 Tertinggi Se Prov NTB
2 SPI 70,37 73,81 Tertinggi Se Prov NTB
3
Lomba Inovasi
Daerah/SAPA
Inspektur
- - Peringkat 2 tingkat kota
Penghargaan-penghargaan
Nasional/Internasional
8. Penutup
Aplikasi SAPA Inspektur mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Kota Mataram/Sustainable Development Goals, diantaranya:
1.Sebagai salah satu inovasi dalam pemanfaatan teknologi.
2.Membantu program paperless, hasil temuan pemeriksaan bisa dicek Obrik melalui SAPA
Inspektur. Begitu juga pada posisi admin, dapat mengirim hasil temuan kepada Obrik
dalam betuk file digital
Target kinerja yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Mataram sebagian besar telah tercapai. SAPA
Inspektur telah memberikan manfaat kepada APIP Kota Mataram dan Obyek Pemeriksaan dalam hal
ini Perangkat Daerah. Manfaat yang diperoleh masyarakat maupun Perangkat Daerah berbeda
namun dapat mencapai tujuan yang sama
Dalam upaya menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan,
Inspektorat Kota Mataram telah melaksanakan Gelar Pengawasan Tahun 2023 untuk
memberikan reward kepada Perangkat Daerah sebagai apresiasi pemenuhan tindak
lanjut hasil pemeriksaan dan tertib administrasi keuangan daerah sebagai wujud
kontribusi dalam memajukan tata kelola pemerintah menuju arah yang lebih baik dan
dalam menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih efektif dan akuntabel.