Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk pengembangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Pemalang. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, metode kerja, lingkup kegiatan, perancangan
Komponen 4 fokus pada penguatan sistem pendataan dan tata kelola pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Pada tahun 2022, beberapa kegiatan utama meliputi pengembangan EMIS, AKMI, dan platform digital; serta penguatan infrastruktur TI, bandwidth, dan layanan cloud guna meningkatkan kualitas dan integrasi data pendidikan.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul Faktor Penghambat Implementasi SPBE
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BAPSDA) di Yogyakarta telah mengembangkan sistem database dan website resmi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi daerah dan kapasitas sumber daya manusia. Lokakarya dan pelatihan geospasial telah dilaksanakan untuk menghasilkan peta atlas dan melatih petugas dalam pengolahan data statistik dan spasial. Upaya ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar sekt
Belum optimalnya penggunaan database Jalan dan Jembatan untuk peningkatan monitoring jalan dan jembatan di DPUPR Surakarta. Gagasan untuk mengatasi masalah ini adalah optimalisasi penggunaan database tersebut melalui survei kondisi, video tutorial, sosialisasi, update data, dan penjadwalan monitoring.
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul Faktor Penghambat Implementasi SPBE
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BAPSDA) di Yogyakarta telah mengembangkan sistem database dan website resmi untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi daerah dan kapasitas sumber daya manusia. Lokakarya dan pelatihan geospasial telah dilaksanakan untuk menghasilkan peta atlas dan melatih petugas dalam pengolahan data statistik dan spasial. Upaya ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar sekt
Belum optimalnya penggunaan database Jalan dan Jembatan untuk peningkatan monitoring jalan dan jembatan di DPUPR Surakarta. Gagasan untuk mengatasi masalah ini adalah optimalisasi penggunaan database tersebut melalui survei kondisi, video tutorial, sosialisasi, update data, dan penjadwalan monitoring.
4. SPBE TIDAK HARUS
MENAMBAH APLIKASI
PELAYANAN EKSTERNAL
Warga tidak harus
mendownload begitu banyak
aplikasi, bikin begitu banyak
akun, isi berulang begitu
banyak data
PELAYANAN INTERNAL
integrasi/interoperabilitas
antar-sistem dilingkup
pemerintahan
5 DAMPAK PENERAPAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL
DALAM KERANGKA SPBE
1. Peningkatan E-government Development Index
(EGDI)
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja
Pemberantasan Korupsi
4. Efisiensi belanja TIK nasional, melalui pemanfaatan
infrastruktur TIK berbagi pakai (Pusat Data
Nasional)
5. Peningkatan capaian GovTech Maturity Index
(GTMI) oleh Indonesia, pengakuan oleh World Bank
pada lembaga pemerintah dalam menerapkan
inovasi terknologi terbaru
5. HASIL PENILAIAN SPBE
PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018 - 2023
Keterangan :
Background Warna Kuning : Nilai Tertinggi Tahun Evaluasi
Tulisan Merah : menggunakan nilai tahun sebelumnya
6. KEPALA DAERAH
(Ketua Tim Pengarah SPBE)
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, PENGUATAN TIM KOORDINASI
SPBE, DAN REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK
PENINGKATAN
KUALITAS
KEPEGAWAIAN
PERLUASAN
DIGITALISASI
PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN
MANAJEMEN SPBE
PENGUATAN
ARSITEKTUR SPBE
Penerapan meritokrasi
pada manajemen karir
ASN
Pengembangan sektor
pelayanan publik
berbasis digital
Peningkatan
kematangan penerapan
manajaemen risiko SPBE
Penerapan inisiatif
strategis SPBE
BKPSDM, SELURUH OPD DISKOMINFO, DPMPTSP,
SELURUH OPD
DISKOMINFO, INSPEKTORAT,
SELURUH OPD
DISKOMINFO, INSPEKTORAT,
SELURUH OPD
SEKRETARIS DAERAH
(Ketua Tim Koordinasi SPBE)
KEPALA PERANGKAT DAERAH
(Kelompok Kerja SPBE)
7. PEMKOT BALIKPAPAN FOKUS MELAKSANAKAN PENGUATAN YANG
DILAKUKAN OLEH TIM KOORDINASI SPBE
SPBE = KEBIJAKAN Internal + Rencana & Anggaran + Proses Bisnis + Teknologi + LAYANAN ONLINE +
Manajemen & Audit + Tim Koordinasi SPBE & SDM
8. REGULASI SPBE DAERAH
1
PERWALI N0. 03/ 2023
Tentang Pedoman
Manajemen Keamanan
Informasi, Standar
Teknis, dan Prosedur
Keamanan SPBE di
Daerah
2
PERWALI NO. 04/2023
Tentang Penyelenggaraan
Audit Teknologi Informasi
Komunikasi
3
PERWALI N0. 14/2022
Tentang Penyelenggaraan
SPBE Di Daerah
10. Bimtek Penyusunan Arsitekur
SPBE dan Manajemen Data SPBE
Kolaborasi dengan Perangkat Daerah
Mengikuti Pelaksanaan Penilaian
Evaluasi SPBE 2023
Webinar Satu Jam Goal
Kick SPBE
Rakor Monitoring dan Evaluasi
Peta Rencana SPBE
PENGUATAN TIM KOORDINASI SPBE
KOTA BALIKPAPAN
11. PENGUATAN TIM KOORDINASI SPBE
KOTA BALIKPAPAN
Focus Group
Discussion Kolaborasi
Dengan stakeholder
dan Perangkat Daerah
Percepatan Digitalisasi
SPBE
Sosialisasi Perpres
132 Tahun 2022
Tentang Arsitektur
SPBE
Peningkatan
Kapasitas Tim
Koordinasi SPBE
Sinkronisasi Belanja TIK
dan Peta Rencana SPBE
Bersama Perangkat
Daerah
12. PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN APLIKASI
& INFRASTRUKTUR SPBE KOTA BALIKPAPAN
93 97
BALIKPAPAN SINGLE
WINDOW
DATA
WAREHOUSE
Aplikasi Yang
Dimiliki
Pemerintah Kota
Balikpapan
Website yang
Dimiliki
Pemerintah Kota
Balikpapan
Aplikasi portal
layanan
masyarakat kota
Balikpapan
Sebuah sistem
yang dapat
mengumpulkan
data dari
berbagai sumber
INFRASTRUKTUR
Jaringan Internet
& Intranet 142
lokasi,
bandwidth
16.500 Mbps
Free Wifi 270
titik fasilitas
umum
13. E-PAYMENT
PANTAI
BALIKPAPAN
ONE MAP
ONE DATA
Pelayanan Online,
Antrean Online
Perekaman KTP-
elektronik, WaCat
Aplikasi laporan
elektronik untuk
Lurah dan Ketua RT
Sistem informasi yang
mendigitalisasi Peta
RTRW, RDTR dan
Peraturan Zonasi serta
mengintegrasikan
Data Pertanahan, Data
Zona Nilai Tanah dan
Ketentuan Tata
Bangunan dan
Lingkungan
GEMPITA
Digunakan oleh
BPDRD (pajak daerah
dan BPHTB), Dinas
Perdagangan
(retribusi kios pasar),
DisPerkim (rumah
susun sewa), DLH
(retribusi kebersihan)
Inovasi program
penanggulangan
PTM yang
terfokus cakupan
skrinning sesuai
standar
BEBERAPA INOVASI
LAYANAN PUBLIK
14. UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN
SPBE KOTA BALIKPAPAN
#1
Penyelenggaraan Audit
TIK Internal
#2
Penerapan Risiko SPBE,
Keamanan Informasi, Data,
Aset TIK, untuk diterapkan di
seluruh perangkat daerah
#3
Sinkronisasi Arsitektur dan
Peta Rencana SPBE (dalam
proses penyesuaian
kelembagaan Pemerintah
Kota Balikpapan)
15. Pelaksanaan :
SE Mendagri No.
000.9.3.2/92/sj
tentang
peran pemerintah daerah
dalam percepatan
transformasi digital dan
keterpaduan layanan
digital nasional
UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN
SPBE KOTA BALIKPAPAN
#1 #2
Pelaksanaan :
Perpres No 82 /2023
tentang Percepatan
Transformasi Digital
dan Keterpaduan
Layanan Digital
Nasional
#3
Implementasi :
Visi Indonesia
Digital 2045