More Related Content
What's hot (18)
Similar to Orde reformasi (20)
Recently uploaded (6)
Orde reformasi
- 2. Latar Belakang Dalam UUD 1945 Pasal 2 disebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Secara de jure kedaulatan tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). A. Bidang Politik
- 3. Latar Belakang Menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket UU politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya: UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa A. Bidang Politik
- 4. Latar Belakang Salah satu ketidakadilan pada masa orde baru: Kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan eksekutif. B. Bidang Hukum
- 5. Latar Belakang Muncul peristiwa pembunuhan dukun santet di Situbondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit, beredar luasnya narkoba, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, pelacuran. Hal tersebut membuat diperlukannya tindakan yang cepat dan tepat. C. Bidang Sosial
- 6. Latar Belakang Krisis finansial Asia pada Masa Orde Baru menyebabkan ekonomi Indonesia melemah sehingga terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha Krisis moneter, sehingga banyak terjadi PHK dan menyebabkan pengangguran merajalela. D. Bidang Ekonomi
- 7. Sistem Tata Negara 1) Negara Indonesia adalah negara hukum 2) Sistem konstitusional berdasarkan Check and Balances, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara 3) Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD 5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR 6) Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR 7) Kekuasaan negara tidak terbatas 8) Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai A. Berdasarkan Amandemen UUD 1945
- 8. Sistem Tata Negara Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Pelaksanaannya berlandaskan pada acuan hukum. B. Otonomi Daerah
- 9. Sistem Tata Negara Dampak Positif Otonomi Daerah 1) Memunculkan identitas lokal masyarakat daerah 2) Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat 3) Dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapat dari jalur birokrasi dari pemerintah pusat Dampak Negatif Otonomi Daerah 1) Muncul kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran 2) Muncul pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat 3) Timbul kesenjangan antara daerah berdapatan tinggi dengan daerah yang masih berkembang
- 10. Sistem Tata Negara Pemilu 1999 (7 Juni 1999) diikuti 48 partai Pemilu 2004 (5 April 2004) diikuti 24 partai Pemilu 2009 (9 April 2009) diikuti 44 partai C. Pemilu
- 11. Sistem Tata Negara : Langsung, Umum, BEbas, Rahasia, JUjur, aDIL : UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007 : KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati atau Walikota : pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan D. Pemilu Kepala Daerah Asas Dasar hukum Badan penyeleng- gara Peserta
- 12. Perkembangan Pemerintahan Diangkat pada 21 Mei 1998 setelah pernyataan pengunduran diri oleh Soeharto Terjadi perdebatan rakyat antara pihak yang pro dengan yang kontra atas pengangkatan Habibie A. Presiden: B.J. Habibie
- 13. Perkembangan Pemerintahan Kebijakan-kebijakan: Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan Mengadakan Reformasi di bidang politik Kebebasan menyampaikan pendapat Reformasi di bidang hukum Mengatasi masalah Dwifungsi ABRI Mengadakan sidang istimewa Mengadakan pemilu tahun 1999 Memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar berkisar antara Rp 10.000 - Rp A. Presiden: B.J. Habibie
- 14. Perkembangan Pemerintahan Masa Kepresidenan mulai 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR (23 Juli 2001) karena Presiden dinilai tidak menanggapi memorandum yang dikirim DPR 28 Maret 2001 Gus Dur menjawab memorandum I DPR. Dalam jawabannya melalui Menteri Kehakiman Baharuddin Lopa, presiden menolak Memorandum I dan membantah terlibat dalam kasus penyalahgunaan Bulog dan bantuan Sultan Brunei dan bebas KKN. B. Presiden: KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
- 15. Perkembangan Pemerintahan 30 April 2001 DPR menjatuhkan Memorandum II karena tidak puas dengan jawaban presiden pada Memorandum sebelumnya. Memorandum tersebut dikeluarkan berdasarkan Pasal 7 TAP MPR No. 3/MPR/1978, yang menyebutkan bahwa DPR RI dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan kepada presiden. Dalam hal ini, menurut penilaian DPR, Presiden Abdurrahman Wahid sunguh melanggar haluan negara, yaitu Pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan, dan melanggar TAP 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. B. Presiden: KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
- 16. Perkembangan Pemerintahan Kebijakan-kebijakan: Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya Merestrukturisasi lembaga pemerintahan Kondisi perekonomian mulai menunjukkan adanya perbaikan daripada tahun lalu Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik B. Presiden: KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
- 17. Perkembangan Pemerintahan Menjabat sejak 23 Juli 2001- 20 Oktober 2004 Presiden perempuan pertama C. Presiden: Megawati Soekarno Putri
- 18. Perkembangan Pemerintahan Kebijakan-kebijakan: Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luarnegeri sebesar Rp 116,3 triliun Kebijakan privitasi BUMN. (Penjualan Indosat) Kebijakan pemulihan keamanan situasi Indonesia untuk menaikkan pendapatan perkapita. Berdirinya KPK C. Presiden: Megawati Soekarno Putri
- 19. Perkembangan Pemerintahan Kebijakan-kebijakan: Mengurangi subsidi BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit untuk mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. D. Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Jilid I
- 20. Perkembangan Pemerintahan Kebijakan-kebijakan: ... Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS Inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009 Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI) D. Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Jilid I
- 21. Perkembangan Pemerintahan Kebijakan-kebijakan: Empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu : BI rate Nilai tukar Operasi moneter Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. D. Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II
- 22. Perkembangan Pemerintahan Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. D. Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II
- 23. Perkembangan Pemerintahan Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000. D. Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II
- 24. Perkembangan Pemerintahan Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan, tutur SBY dalam sebuah acara. D. Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II