![[KWN] Orde Baru](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/kewarganegaraan-141107214555-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Sistem Dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi.pptx (20)
More from RoyEkanala (13)
Recently uploaded (20)
Sistem Dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi.pptx
- 1. Proses kejatuhan Orde Baru telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Tuntutan dan Agenda Reformasi Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda yaitu: 1. Suksesi kepemimpinan nasional 2. Amendemen UUD 1945 3. Pemberantasan KKN 4. Penghapusan dwifungsi ABRI 5. Penegakan supremasi hukum, 6. Pelaksanaan otonomi daerah
- 2. 1. Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi presiden RI ketiga a. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari 36 Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. b. Sidang Istimewa MPR 1998 Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Terbukanya kesempatan untuk mengandemen UUD 1945 tanpa melaui referendum Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib Masa Jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali masa tugas
- 3. Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum ,ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah ,pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dwifungsi ABRI Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia ,mendorong kebebasan mengeluarkan pendapat ,kebebasan pers, kebebasan berserikat , dan pembebasan tatanan politik dan narapidana politik c. Reformasi di bidang politik Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak d. Reformasi Bidang Ekonomi 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor riil ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis.
- 4. e. Pelaksanaan Pemilu 1999 Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti oleh 48 partai politik). Sebelum menyelenggarakan pemilu tersebut, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil partai politik dan wakil pemerintah. Pemenang Pemilu : 1. 2. 3. 4. 5. PDI Perjuangan Golkar PKB PPP PAN f. Pelaksanaan Referendum Timor-Timur pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mengadakan Referendum bagi rakyat Timor-Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor-Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun, Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999, adalah 78.5% menolak dan 21,5% menerima
- 5. 2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid a. Reformasi ekonomi dan politik Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur: Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua). Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional). Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur. Hambatan yang terjadi Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri. Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR. Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan
- 6. 3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri a. Reformasi ekonomi dan politik Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain : Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. Kebijakan privatisasi BUMN. dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. b. Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disintegrasi Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat propinsi NAD juga dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September 2001 menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menjadi universitas negeri
- 7. c. Upaya Pemberantasan KKN Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakkan hukum terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. d. Pelaksanaan Pemilu 2004 Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam dua putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla mengungguli pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh 62.266.350 suara sementara pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 suara
- 8. 4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono a. Reformasi ekonomi Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian Memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum. b. c. Reformasi di Bidang Politik Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. Meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik
- 9. d. Pelaksanaan Pemilu 2009 Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran.
- 10. Perkembangan GDP (Gross Domestic Product) per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000 Sukses transmigrasi Sukses KB Sukses memerangi buta huruf Sukses swasembada pangan Pengangguranminimum Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Sukses Gerakan Wajib Belajar Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh Sukses keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri Lebih terbukanya kesempatan untuk menjadi presiden RI
- 11. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme Banyaknya praktik money politic yang semakin terang-terangan Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin) Adanya segelintir orang yang menguasai sumber daya alam tertentu yang menyebabkan tidak meratanya kemakmuran. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa) Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program Penembakan Misterius Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakitAsal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.