More Related Content
What's hot (20)
Similar to Otonomi daerah (20)
More from Rayvicky Asmarayandhie (12)
Otonomi daerah
- 1. OTONOMI DAERAH Arnencius Arista Ginting (1217051011) Bintang Ariska (1217051015) Eka Fitri Jayanti (1217051023) Rayvicky Asmarayandhie (1217051055) Varisa Puspa Ningrum (1217051066)
- 2. LATAR BELAKANG KONSEP DASAR MATERI KONSEP DAN TEORI DASAR HUKUM TUJUAN
- 3. LATAR BELAKANG Latar belakang otonomi daerah dari aspek internal yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia. secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.
- 4. Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimana dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukan efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka terhadap investasi asing.
- 5. KONSEPDANTEORIOTONOMIDAERAH Konsep dan teori otonomi daerah yang dimaksud adalah berbagai macam teori serta paradigma dalam ilmu politik dan pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, bisa juga berisi materi yang terkait dengan pandangan para tokoh ilmu politik dan pemerintahan serta pakar otonomi daerah yang kekinian (up to date). Selain itu, konsepsi dan teori otonomi daerah dapat juga berisi history atau latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan atau perbandingan pelaksanaan konsep desentralisasi yang dilaksanakan di berbagai Negara di belahan dunia lainnya. Dalam kategori ini tidak hanya akan terbatas pada konsep dan teori otonomi daerah semata melainkan juga mencakup ilmu pemerintahan dan politik secara umum yang pada dasarnya memiliki kaitan erat dengan konsep dan teori otonomi daerah.
- 6. MATERI KONSEP DAN TEORI OTONOMI Materi konsep dan teori otonomi daerah tentu saja tidak semata- mata bersumber dari kami, melainkan dari berbagai sumber dan bahan rujukan, seperti buku, berita atau media massa serta bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun suatu bahan bacaan.
- 7. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH Dasar hukum otonomi daerah dirasakan penting untuk dibuat dalam satu kategori khusus, karena pelaksanaan konsepsi otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada regulasi atau perangkat hukum. Tercapai atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi yang ada mengatur penerapan konsepsi tersebut. Berbagai perubahan atau perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan berarti pula perubahan atau penambahan regulasi yang harus mengatur bagaimana agar konsepsi tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami menganggap bahwa dasar hukum otonomi daerah perlu untuk dikaji dan melalui situs ini perlu untuk dibuatkan satu kategori khusus agar dapat dengan mudah diakses oleh para pengunjung.
- 8. TUJUAN OTONOMI DAERAH Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Penjelasan Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang
- 9. TUJUAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. PENJELASAN TUJUAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG Dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah, maka konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pinsip otonomi seluas-luasnya dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk membuat kebijakan yang dianggap benar dan adil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rankga peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkan bermuara pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 11. Selain prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat, diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalah bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yakni mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di daerah masing-masing.
- 12. Demikian uraian mengenai otonomi daerah semoga bermanfaat bagi anda. TERIMAKASIH